BERBURU ULAYAT DI HUTAN SUMBAWA
Scroll

Jejeran rumah panggung di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Sumbawa Besar, NTB.

PERBUKITAN hijau itu mengepung Desa Lawin. Di balik bukit itulah terhampar Hutan Dodo. Persisnya di Kecamatan Ropang, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri mengeklaim berasal dari hutan itu. Hutan Dodo dianggap bagian hidup dari masyarakat adat Cek Bocek sejak sebelum penjajahan Belanda, Hutan itu berisi kelapa, kopi, gaharu hingga padi. Mereka juga berburu di Hutan Dodo. “Siapa pun boleh mengambil hasil hutan,” kata Datu Sukanda, Kepala Masyarakat Adat Cek Bocek, Sabtu, 29 Oktober 2016, lalu.

Sukanda mengklaim masyarakat adat Cek Bocek sebelum mereka sudah ratusan tahun hidup di hutan. Mereka adalah bagian dari suku Berco, yang dulunya menyatu dengan Kerajaan Gowa di Sulawesi. Belanda mengusir nenek moyang mereka. Mereka yang di Desa Lawin diklaim adalah generasi dari Cek Bocek yang terusir itu. “Kami sekarang harus berjalan kaki selama enam jam ke Hutan Dodo,” katanya.

Hutan Dodo di masa kini bukan lagi rumah bagi masyarakat adat Cek Bocek. Luas hutan itu berkisar 29 ribu hektare. Pemerintah menyerahkan pengelolaan 16 ribu hektare lahan hutan kepada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) pada 1986. Sejak 1993, dimulailah eksplorasi emas di Hutan Dodo. Pada November 2016, saham PT NNT dijual dan kini dikuasai PT Amman Mineral Internasional.

Klaim itu ternyata hanya sepihak. Pemerintah tak mengakui keberadaan masyarakat adat Cek Bocek. Dampaknya, Hutan Dodo tak diakui sebagai tanah ulayat. “Tak ada masyarakat adat di Sumbawa,” kata Iriawan Syaf, Staf Ahli Hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat di acara pembukaan Konferensi Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Sumbawa Besar, Jumat, 28 Oktober 2016.

Status tanah itulah yang selama dua belas tahun belakangan diperjuangkan masyarakat adat Cek Bocek. Sejak 2004, masyarakat adat Cek Bocek sudah mulai mengumpulkan bukti sejarah, ritus leluhur, serta dokumen adat warisan nenek moyang. Mereka bahkan berkali-kali berdemonstrasi di kantor pemerintah daerah. Mereka ingin diakui sebagai masyarakat adat, lalu mendapatkan hak atas tanah ulayat di Hutan Dodo.



SALAH SATU RUMAH DI DESA LAWIN YANG MEMBELAKANGI PERBUKITAN DI HUTAN DODO.


"MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK DISEBUT BAGIAN DARI SUKU BERCO YANG DULU MENYATU DENGAN KERAJAAN GOWA."

Masyarakat Cek Bocek mengeklaim dulunya dipaksa berpindah dari Hutan Dodo sejak 1935. Mereka menghuni kawasan Dodo, Selesek, dan Suri. Ketiganya masih berada di sekitar Hutan Dodo. “Kami dipindah paksa,” kata Datu Sukanda.

Pengusiran itu terjadi pada masa penjajahan Belanda. Masyarakat Cek Bocek dipaksa membuka lahan belantara yang kini diberi nama Lawin. Sebagian berpencar ke Desa Labangkar dan Beru. Meski berpisah, identitas mereka tak hilang. Hukum dan tradisi adat disebutkan masih berjalan.

Masih berlakunya pranata adat masyarakat Cek Bocek hingga kini, dibuktikan dengan masih adanya sistem pemerintahan adat. Pemerintahan yang dipegang oleh seorang Kepala Adat, dibantu Benko Adat dan Majelis Adat yang berfungsi semacam legislatif. Di bawahnya ada juru tulis yang bertugas ayaknya sekretaris.

Untuk memudahkan koordinasi, karena masyarakat Cek Bocek yang berpencar, para tokohnya berbagi tugas. Mereka terdiri dari Menteri Teme Dodo yang bertanggung jawab kepada masyarakat Desa Labangkar, Kanaruan Lebah untuk Lunyuk, Sury Semprok untuk Lawin, serta Panyeberu untuk masyarakat Beru.

Hutan Dodo yang diklaim sebagai tanah ulayat itu pun masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Saban bulan Syawal, masyarakat berbondong-bondong ke Hutan Dodo untuk melakukan ritual jango kubur atau ziarah kubur ke makam leluhur.

Keberadaan masyarakat Cek Bocek di masa kini kemudian menjadi perdebatan. Ada pihak yang beranggapan Cek Bocek sengaja dibuat untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu. Seiring dengan itu pula letupan-letupan mulai bermunculan. Sejak konflik dengan Newmont bertumbuh, warga Cek Bocek mengaku kerap diintimidasi. Mereka menduga-duga, motif intimidasi itu agar komunitas adat Cek Bocek dibubarkan.



PARA PEREMPUAN DARI MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK SEDANG MENGAMBIL AIR DI SUNGAI.

Suku yang Tak Dianggap

Masyarakat adat Cek Bocek berdemonstrasi di Hutan Dodo pada 2014 lalu.

Scroll

Anggo Zainuddin, 50 tahun, masih mengingat jelas detik-detik saat diperiksa di kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Lebih dari dua jam, Anggo dicecar pertanyaan sejarah masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri. Tapi, punggawa adat itu diam seribu bahasa. “Saya nggak mau menjawab apa pun saat itu,” katanya saat ditemui di balai adat Cek Bocek, Kecamatan Ropang, Sumbawa, akhir Oktober lalu.

Pemanggilan Anggo di Polda Nusa Tenggara Barat itu terjadi pada 2014 silam. Anggo dan 14 kawannya diperiksa polisi lantaran diduga merusak pagar kawasan eksplorasi tambang emas yang menjadi milik PT Newmont Nusa Tenggara. Konsesi pertambangan itu membentang di blok Elang Dodo Rinti, yang masuk dalam kawasan Hutan Dodo.

Masyarakat bahkan nekat merusak pagar permukiman Newmont di blok Elang Dodo Rinti. Tindakan itu, kata Anggo, karena masyarakat kesal suara mereka tidak pernah didengar. Kekesalan Anggo memuncak ketika polisi bertanya kapan masyarakat adat Cek Bocek terbentuk. “Ya kami mana tahu. Dari zaman baheula kami ini sudah ada!” katanya mengulang jawabannya ke polisi kala itu dengan nada tinggi.

Bentrokan meletus pada 2008. Ketika itu, masyarakat merasa Newmont memasuki area Hutan Dodo. Masyarakat Cek Bocek marah. Mereka merasa tidak dihargai sebagai tuan rumah. Anggo mengatakan, Newmont masuk tanpa negosiasi. “Ada sosialisasi. Tapi waktu itu kami mana tahu artinya sosialisasi,” ujarnya.

Juru bicara PT Amman yang dulunya juga juru bicara PT NNT, Rubi Purnomo, membantah kabar sosialisasi pertambangan tak disetujui masyarakat. Ia mengatakan sebelum eksplorasi dimulai, perusahaannya sudah berdiskusi dan bersosialisasi ke desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Menurut dia, perusahaan tidak akan bisa melakukan eksplorasi jika ditolak masyarakat. “Sosialisasi itu menjadi syarat dari pemerintah. Kalau tidak kami lakukan dan tidak disetujui, perusahaan tidak dapat melakukan eksplorasi,” katanya, November kemarin.

Ketidakpahaman masyarakat dengan kedatangan Newmont mulanya tak jadi soal. Kondisi mulai berubah ketika perusahaan mulai membangun kamp dan membuat pagar. Petani gula aren dilarang masuk. Anggo mengatakan mereka diancam akan ditangkap polisi jika memaksa masuk. “Sampai sekarang nggak bisa ambil nira,” ujarnya. Rubi membantah. “Tidak ada larangan mereka mengambil nira,” katanya.

Warga Cek Bocek akhirnya memprotes karena merasa hak mereka dirampas. Pada Juni 2011, mereka mengadakan rapulung atau rapat adat untuk membahas keberlangsungan wilayah adat Cek Bocek. Rapat yang dilakukan di balai adat itu memutuskan bahwa masyarakat akan melakukan perlawanan.

Selain mendemo perusahaan, masyarakat Cek Bocek juga menuntut kepada pemerintah daerah untuk mengusir PT Newmont. Pemerintah semakin ngotot Cek Bocek bukanlah masyarakat adat. Menurut Iriawan, staf ahli Pemkab Sumbawa Barat, sekelompok masyarakat adat harus memiliki tradisi yang masih lestari, hukum adat yang dijalankan, serta memiliki hak komunal.

Hak komunal yang dimaksud adalah lahan yang dikelola dan dimanfaatkan sebagai kepemilikan bersama. Dari ketiga syarat itu, kata Iriawan, tak ada satu pun masyarakat adat di Sumbawa yang memiliki hak komunal. “Kami sudah melakukan investigasi,” ujarnya.

Iriawan menerangkan masyarakat adat dulunya memang pernah ada. Namun, mereka hilang seiring berjalannya waktu. Tradisi tak lagi dijalankan. Wilayah adat tak dikelola secara bersama lagi. Keterangan Iriawan dianggap hanyalah akal-akalan pemerintah supaya bisa menyerahkan hutan kepada swasta. “Memiliki (Hutan Dodo) tidak harus mengeksploitasi,” kata staf advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa Febrian Anindita.



SALAH SEORANG MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK MEMAINKAN ALAT MUSIK SAKECO.


"KALAU NEGARA TIDAK MENGAKUI KAMI, KAMI TIDAK AKAN MENGAKUI NEGARA."

Selain berdemonstrasi, masyarakat adat juga terus berupaya mempertahankan tanah mereka. Agar tak hilang, pada 2010 masyarakat adat Cek Bocek membuat peta partisipatif untuk menegaskan Hutan Dodo adalah tanah ulayat mereka. Peta tersebut berisi batas-batas wilayah adat masyarakat Cek Bocek zaman dulu. Peta itu juga memuat sumber kekayaan alam dan komoditi masyarakat adat.

Alih-alih menuruti permintaan masyarakat Cek Bocek untuk mendapat pengakuan, pemerintah daerah malah mengesahkan Lembaga Adat Tanah Samawa (LATS). Lembaga ini disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015. LATS memiliki kesultanan yang memimpin masyarakat Sumbawa. Lembaga ini hadir di 24 kecamatan dan 160 desa.

Masyarakat adat Cek Bocek tak berhenti berjuang. Pada November 2015, masyarakat bersama AMAN mengajukan draf pengesahan masyarakat adat kepada anggota Dewan Sumbawa agar dibahas dalam rancangan peraturan daerah Dewan Sumbawa. Ketua Pengurus Daerah AMAN Sumbawa Jasardi Gunawan mengatakan usulan itu telah diterima sebagai hak inisiatif Komisi I DPRD Sumbawa dan kini menunggu untuk dibahas.

Dalam usulan rancangan peraturan daerah itu, AMAN tak hanya meminta pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri. Mereka turut meminta Dewan mengakui komunitas adat Pekasa, Usal Ponto Ai Padeng, Bakalewang Kanar, dan Pusu. Sama seperti Cek Bocek, keempat komunitas adat itu juga rawan konflik.

Setahun berlalu. Rancangan peraturan daerah untuk 2016 mestinya telah dibahas. Namun, hingga saat ini tak ada kabar soal penetapan lima komunitas sebagai masyarakat adat. Jasardi mengaku tak tahu alasan pemerintah tak kunjung membahas soal penetapan komunitas adat di Sumbawa itu. Menurut dia, kelima komunitas itu sudah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai masyarakat hukum adat. “Jadi tidak ada alasan yuridis untuk menolak dan lama pembahasan Ranperda ini,” katanya.

Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata mengatakan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal pengesahan masyarakat adat Sumbawa baru sampai tahap sosialisasi. Usulan itu harus mendapatkan persetujuan semua fraksi sebelum dibawa ke paripurna anggota Dewan. “Itu harus disetujui fraksi-fraksi. Kami akan membahasnya 2017,” katanya saat dihubungi, November tahun lalu.

Tampaknya sulit bagi masyarakat adat Cek Bocek mendapatkan pengakuan negara. Dari total sembilan fraksi yang ada di DPRD Sumbawa, belum ada satu pun fraksi yang menyetujui usulan Raperda itu. “Karena fraksi, bahkan eksekutif pun memahami, bahwa ini upaya untuk menguasai lahan,” ujar Budi. Masyarakat Cek Bocek bahkan dipandang merongrong kewibawaan kesultanan LATS.

Penolakan demi penolakan dari pemerintah membuat masyarakat merasa terbuang. Mereka pun meragukan keberadaan negara. Datuk Sukanda mengatakan masyarakat Cek Bocek legawa jika pemerintah menggunakan tanah mereka untuk investasi. Namun, mereka berharap pemerintah mau bernegosiasi untuk tidak mengeksploitasi lahan seorang diri. “Kalau negara tidak mengakui kami, kami tidak akan mengakui negara,” ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI



NISAN KUBURAN YANG DIKLAIM MAKAM LELUHUR MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK.


GUBUK DI PERSAWAHAN DESA LAWIN, DI KAKI PERBUKITAN HUTAN DODO.


STRUKTUR MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK SELESEK REEN SURI .