LBH Setelah Serbuan 17 September

Massa mengepung dan melempari gedung LBH Jakarta dengan batu.

Scroll

Pagar gedung LBH Jakarta tak luput dari amukan massa yang ingin menyerbu ke dalam gedung.

Serpihan-serpihan kaca masih tersisa di beberapa sudut Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-LBH Jakarta, di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 23 September 2017 lalu.

Tangan-tangan sigap aktivis Jaringan Advokasi Nasional Pembantu Rumah Tangga (Jala PRT) kemudian membersihkannya. "Jala PRT mau membantu beres-beres ini semua," kata Ketua LBH Jakarta Alghifari Aqsa, Jumat 22 September lalu.

Kaca pecah, pagar yang masih miring, dan patung Dewi Keadilan yang sudah tak ada timbangan lagi yang terpasang adalah sisa-sisa aksi anarkisme massa pada sepekan sebelumnya atau Ahad 17 September 2017. Kanto LBH Jakarta jadi sasaran amukan massa setelah berembus isu ada kegiatan untuk membangkitkan komunisme di dalam gedung itu.

Ahad malam itu aktivis LBH Jakarta menggelar acara #AsikAsik Aksi. Ini adalah respon setelah sehari sebelumnya, polisi membubarkan seminar tentang Sejarah 1965. Seminar yang akan dihadiri para penyintas tragedi 1965 itu batal karena polisi akhirnya melarang.

Tagar #DaruratDemokrasi langsung membubung tinggi di trending topic sosial media Twitter. Warganet mengutuk pelarangan tersebut. "Ada apa dengan Indonesia? Adakah ada sesuatu yang disembunyikan? tulis  akun @DaveDiJaketin.

Kantor bantuan hukum yang dididirikan era Gubernur Ali Sadikin ini pun menggelar acara bertajuk #AsikAsik Aksi. Berbagai elemen koalisi sipil diundang. Penyanyi Melanie Soebono dan Ananda Badudu ada dalam deretan pengisi acara.

Mereka menyanyikan lagu-lagu nasional dan beberapa lagu lainnya. Tapi di luaran beredar kabar lagu Genjer-genjer ikut dinyanyikan. Seiring embusan isu itu, massa perlahan bergerak menuju gedung LBH Jakarta dari berbagai penjuru.

Suasana di luar kian mencekam. Polisi sudah menyiapkan mobil penyemprot air di sudut jalan untuk menghalau massa. Tapi gelombang massa tak tertahan, mereka merangsek ingin masuk ke gedung LBH. Polisi yang sigap menghalau sambil melepas gas air mata.

Direktur YLBHI Asfinawati membantah ada lagu Genjer-genjer dalam acara di dalam gedung LBH Jakarta itu. "Jelas hoax atau berita-berita bohong telah disiarkan, proapaganda yang mengada-ada telah diviralkan," ujarnya.

Seperti diketahui, selama ini lagu Genjer-genjer diidentikkan dengan Partai Komunis Indonesia. Lagu masyarakat Banyuwangi yang digubah Muhammad Arief itu diangkat pimpinan PKI Njoto dalam beberapa aksi propagandanya.

Aksi massa itu menyisakan bangunan yang hancur di beberapa bagian. Koalisi masyarakat sipil tak tinggal diam. LBH Jakarta yang selama ini menjadi tumpuan untuk membela kaum marjinal dan buruh banjir dukungan.

Jala PRT adalah salah satu yang berinisiatif membersihkan gedung itu. Yang lainnya adalah Musikus Ananda Badudu. Ia memulai kampanye virtual lewat situs kitabisa.com untuk memperbaiki gedung LBH Jakarta dengan tagar #LBH RumahKita.

Dana pun terkumpul sekitar Rp 41,8 juta setelah melalui dua hari kampanye. “Itu inisiatif kolektif, dibahas bareng, lalu ditunjuk saya eksekutornya, jadi bukan semata-mata inisiatif pribadi,” kata Ananda, eks gitaris Banda Neira, ketika dihubungi, Jumat 29 September 2017. Kampanye dihentikan setelah melampai target pengumpulan dana semula Rp 34,85 juta.

Menurut Ananda, penggalangan dana penting dilakukan untuk menunjang kerja LBH. “Sulit membayangkan LBH berkantor kalau gedungnya masih rusak seperti itu,” katanya. Penggalangan dana ini pun menunjukkan ada banyak dukungan yang mengalir kepada LBH Jakarta.

Ia tak menduga target tercapai dalam waktu beberapa jam setelah penggalangan dana diumumkan. “Terbukti orang tidak takut sama cap-cap yang enggak-enggak. LBH kemarin dibilang sarang inilah sarang itulah,” ujarnya.

Sejumlah organisasi buruh juga menyatakan siap menjaga LBH Jakarta. Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Rudi HB Daman mengatakan serikat buruh mendukung LBH untuk segera aktif kembali beroperasi memberikan pelayanan hukum pada publik. "Yang paling konkrit dalam hal ini, segera diusut siapa dalang penyerangan kantor LBH," ujar Rudi, Ahad lalu.

Pembubaran seminar sejarah 1965 dan pentas seni budaya AsikAsikAksi di kantor LBH Jakarta menuai kecaman dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65, Bedjo Untung, bahkan meluapkan kekecewaannya karena LBH Jakarta dianggap sebagai rumah terakhir penjaga demokrasi. “Saya sangat kecewa LBH sebagai benteng terakhir bisa dijebol. Kalau begitu ke mana lagi kita mencari tempat berlindung,” kata Bedjo.

Ketua Forum 65, Bonnie Setiawan, pun tak luput menutup kekecewaan setelah seminar sejarah tersebut dibubarkan kepolisian. Menurut dia, perlakuan kepolisian yang membubarkan seminar adalah ancaman bagi demokrasi. “Ini titik nadir dari demokrasi. Seminar saja dibubarkan dua kali,” ujar Bonnie.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan persitiwa penyerangan tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk mempertegas sikap lembaganya di masyarakat. Ia meyakini LBH Jakarta masih menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat. “Kalau caranya dengan menyatakan kita bukan komunis, itu tidak akan efektif. Dulu, bukan hanya soal komunis kami dituduh,” kata dia.

LBH Jakarta kerap diidentikan dengan kasus-kasus yang sedang ditanganinya. Alghiffari menjelaskan ketika menangani kasus sensitif seperti membela kaum minoritas keagamaan dan kelompok LGBT, LBH Jakarta kerap dicap menjadi bagian kelompok tersebut. “Banyak tudingan, tapi kami biarkan saja,” kata Alghiffari.

Ia mengatakan lembaganya bakal terus konsisten memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan menggugat kebijakan publik yang tidak adil. LBH Jakarta, kata Alghiffari, memastikan netralitas dengan berdiri di atas landasan Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan. “Suatu saat nanti masyarakat sendiri yang melihat LBH ini lembaga yang berdiri di atas semua golongan,” ujarnya.

Tak terkecuali pembelaan terhadap korban stigma 65. Alghiffari bercerita pada 1970, sejak LBH Jakarta didirikan, Adnan Buyung Nasution tergabung dalam Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia keras menuntut pembubaran PKI. “Bang Buyung itu sangat anti-komunis,” ujarnya. Namun, LBH Jakarta memberikan pendampingan hukum bagi korban yang distigma komunis dan ditahan tanpa pengadilan.

Pada 2003, LBH Jakarta mendampingi Nani Nurani, seorang mantan penyanyi istana yang distigma komunis. Pengadilan memenangkan Nani atas Camat Koja yang menudingnya terlibat dalam organisasi terlang. Pasca-putusan tersebut, Kecamatan memberikan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup untuk Nani dan membuka peluang untuk merehabilitasi para korban stigma 65.

Pendampingan LBH Jakrta tak berhenti sampai di situ. Pada 2011, LBH Jakarta kembali menggugat Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G30S/PKI golongan C. “Kami menangkan JR (Judicial Review) di MA,” ujar Alghiffari. MA berpendapat penggolongan bertentangan dengan HAM, tetapi hingga kini keputusan presiden tersebut belum dicabut.

Netralitas LBH Jakarta kemudian ditunjukkan saat mengecam keluarnya Maklumat Kepolisian Daerah yang melarang aksi 212 pada 2 Desember 2016. Alghiffari dan LBH Jakarta mengkritik maklumat tersebut karena mengancam kebebasan berpendapat di muka umum. “Saat itu kami tolak maklumatnya,” ujar Alghiffari.

Ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat itu, melakukan berbagai penggusuran di ibu kota, LBH Jakarta pun menentang. Dasarnya, kata Alghiffari, penggusuran bertentangan dengan The UN Committee on Economic Social and Culture Rights. “Dia (Ahok) kita serang,” ujar dia. Berbeda ketika Ahok dituntut pasal penodaan agama, kata Alghiffari, LBH Jakarta membela.  “Kami bela dia meski tidak jadi lawyer-nya.”

Alghiffari pun mengakui sikap tersebut pun mengakibatkan adanya pihak yang berusaha menyerang lembaganya. Namun, menurut dia, sikap itu memberikan pendidikan bagi masyarakat sadar akan hukum. ”Bahkan sempat muncul tudingan LBH kegenitan. Yasudah, kami konservatif HAM saja,” ujarnya.

Menjadi konservatif dalam pembelaan HAM, kata Alghiffari, juga ditunjukkan ketika LBH Jakarta menampung 18 orang warga suku Rohingya pada 2013 selama sembilan bulan. “Dulu itu tidak dianggap penting oleh orang lain,” ujar dia. Kala itu, LBH Jakarta mencarikan penampungan di mesjid terdekat dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Namun, hasilnya nihil. Dompet Dhuafa kemudian memberikan alternatif kontrakan untuk 18 orang Rohingya di kawasan Bogor.

Belakangan, LBH Jakarta mendampingi Pondok Pesantren Ibnu Masud di Bogor, Jawa Barat. Alghiffari menganggap pemerintah terburu-buru menggeneralisasi Pondok Pesantren Ibnu Masud sebagai sarang teroris atas perbuatan seorang anggotanya. Pembubaran pesantren itu pun diindikasikan karena tekanan sejumlah kelompok massa yang mendesak aparat kecamatan setempat untuk membubarkan pesantren.

Alghiffari menambahkan pihaknya membela pesantren tersebut karena memperhitungkan dampak terhadap santri yang kebanyakan anak-anak. Menurut dia, pembubaran pesantren malah menimbulkan jejak radikalisme baru pada anak didiknya. “Pemerintah berdalih membuat deradikalisasi, tapi malah membuat radikalisasi sendiri dengan membubarkan pesantren tanpa alasan hukum yang jelas,” ujarnya. Ia pun mengakui pembelaan LBH Jakarta akan menuai pertentangan dari organisasi massa Islam lain.

 Alghiffari menegaskan kerja LBH Jakarta hanya berpatokan pada Hak Asasi Manusia dengan memberi bantuan hukum struktural bagi isu-isu kemanusiaan. “Makanya LBH membela siapapun yang menjadi korban pelanggaran HAM dan akan mengugat siapapun yang melanggar HAM,” ujarnya.

ARKHELAUS W.

 

Jalan Pedang LBH

Pengacara LBH Arif Maulana dan Bunga Siagian, serta Sonah pelapor dugaan penyiksaan polisi terhadap anaknya, Asep Sunandar.

Scroll

Pengungsi Rohingya yang menginap di Gedung LBH Jakarta.

Tetap Bertahan di Tengah Krisis Dana

Gedung LBH Jakarta ditutup kepolisian pasca-penyerangan 17 September 2017

Scroll

Sejumlah petani asal Teluk Jambe, Karawang yang dibantu pendampingan hukumnya oleh LBH Jakarta

Setelah sempat lumpuh karena serangan massa, LBH Jakarta mendapat banyak sokongan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah donasi dari kampanye Ananda Badudu di situs kitabisa.com. Donasi yang terkumpul sebanyak Rp 41,8 juta. Untuk ukuran lembaga seperti LBH Jakarta dana itu terlihat kecil tapi amat berarti.

Namun Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan pihaknya memang meminta penggalangan dihentikan setelah mencapai target. “Di internal kami enggak mau aji mumpung,” kata dia. Menurut dia, hal tersebut sesuai dengan standar operasi penggalangan dana publik yang selama ini dilakukan LBH Jakarta.

Operasi LBH Jakarta bukan tanpa kendala. Pada 2011 menjadi penanda krisis keuangan LBH Jakarta yang menyebabkan muncul gerakan Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan “Maka ada Save LBH dan mulai kita penggalangan dana publik,” ujarnya. Hingga kini, LBH Jakarta memiliki divisi untuk penggalangan dana donasi publik. “Kami kekurangan dana terus, tapi tidak pernah berhenti menangani kasusnya.”

Selain donasi publik, Alghiffari mengatakan LBH juga mendapatkan dana bantuan hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. “Tapi jumlahnya sangat kecil,” ujarnya. Menurut Alghiffari, jumlahnya hanya mencapai Rp 150-200 juta untuk memenuhi operasional Rp 5-7 miliar per tahun.

Lalu, dari mana LBH Jakarta bisa bertahan? Alghiffari menjelaskan LBH Jakarta mampu bertahan melalui dana  program yang diberikan sejumlah lembaga donor kepada staf LBH. Dana program tersebut masuk ke dalam kas LBH Jakarta sebagai sumbangan kepada lembaga. “Dari satu asisten bantuan hukum, disumbangkan ke LBH, lalu diberikan setiap bulan melalui gaji dan transport,” ujarnya.

 ARKHELAUS W.