Di Balik Penangkapan Mafia Miras Kelas Kakap

Petugas memeriksa  barang bukti kasus penyelundupan minuman keras di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (18/9). Polda Metro jaya bekerja sama dengan Bea dan Cukai menyita lima peti kemas minuman keras (miras) berbagai merek sebanyak 53.927 botol yang diduga dimasukkan secara ilegal ke Indonesia dengan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp58,06 miliar. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Scroll

Deretan minuman keras berbagai jenis yang disita dari gudang PT Berjaya Buru Karya milik Kwantek di Pulau Buru, Riau, dan Batam, September 2017. (Dokumentasi Badan Reserse Kriminal Polri)

SELEMBAR tiket kapal penyeberangan dari Batam ke Singapura sudah di genggaman tangan Budi Hartono alias Kwan Tek, Jumat siang bulan lalu. Mengenakan kaus Polo putih, bos PT Berjaya Buru Karya--pengimpor minuman keras (miras) ilegal--itu bersiap meninggalkan kediamannya di wilayah Batu Ampat, Batam, Kepulauan Riau. 

Belum sampai kakinya menginjak geladak kapal, ia keburu disergap tim Direktorat Tindak Pidana Khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI yang dipimpin Brigadir Jenderal Agung Setya. ”Anda belum beruntung,” kata Agung kepada Kwan Tek, Selasa pekan lalu.

Hari itu juga Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri itu bersama timnya membawa pria yang menjadi residen permanen di Singapura tersebut ke Jakarta. ”Dia kami titipkan di penjara Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Penangkapan Kwan Tek merupakan rangkaian dari penggerebekan gudang miras golongan b dan c di Pulau Buru, Kabupaten Karimun, dua hari sebelumnya. Sehari sebelumnya, ada penyegelan dua gudang di Jalan Duyung dan Belakang Panjang, Batam.

Dari penggerebekan itu, polisi berhasil mengamankan sekitar 84 ribu botol minuman keras dengan kadar etanol 5 persen hingga lebih dari 20 persen. Barang-barang itu diselundupkan dari Malaysia dan Singapura. Sebagai pebisnis hitam ulung yang sudah beroperasi selama 20 tahun, Kwan Tek memiliki banyak akses ke Singapura dan Malaysia.

Untuk mengelabui petugas, minuman beralkohol itu dibungkus dus dan dilapisi kantong hitam. Proses pengirimannya menggunakan tongkang dan bersandar di dermaga khusus di Pulau Buru. “Dermaga itu bukan miliknya. Tapi memang lemah pengawasan di sana,” kata Agung. Karena itu, penyidik juga memeriksa Direktur Lalu Lintas Barang Badan Pengawasan Batam. 

Tim Agung mengidentifikasi selama beberapa bulan terakhir untuk memantau Kwan Tek. Menurut Agung, sistem bisnis Kwan Tek rumit. Nama Kwan Tek tak tercantum dalam jajaran direksi PT Berjaya Buru Karya. Selama 20 tahun terakhir, Kwan Tek 12 kali mengubah nama perusahaan. Perusahaan itu juga tak punya izin impor ataupun izin mengedarkan miras.

Kesulitan lain, beberapa kali tim Ekonomi Khusus terpaksa balik dengan tangan hampa karena gudang-gudang itu “tertutup” alias barangnya sudah dikosongkan. “Di sana sangat sensitif. Mereka betul-betul mafia,” ucap Agung. Bahkan, saat penggeledahan terakhir, salah satu gudang Kwan Tek hampir kosong. “Barangnya diam-diam dipindahkan ke tempat lain. Kami tahu di mana,” ujarnya.

Perlahan-lahan tim Agung mengikuti ritme bisnis Kwan Tek. Jejak yang paling kentara adalah ketika Direktorat Kepolisian Perairan Badan Pemeliharaan Keamanan Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan penyelundupan 6.657 botol minuman keras berbagai merek pada 5 Agustus lalu.

Untuk menyamarkan, minuman keras pasokan dari Kwan Tek itu ditaruh di 500 koper pakaian yang diangkut kapal penumpang Doloronda. Kapal milik Pelni itu berangkat dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau, ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dari informasi, di kapal itu ternyata masih ada minuman keras. Tim Kepolisian Perairan mengejar hingga ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka kembali mengamankan 467 botol minuman beralkohol golongan c. Tim juga mencokok dua kurir, yang kemudian menyebutkan asal-usul barang haram itu.

Petugas Bea-Cukai Riau dan Sumatera Barat memusnahkan minuman keras di Kantor Satpol PP Riau, Pekanbaru (ANTARA/Rony Muharrman).

Jejak lain Kwan Tek, kata Agung, terendus ketika tim Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan kepabeanan berhasil membongkar penyelundupan minuman keras sebanyak tiga kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok pada 27 Agustus lalu. Aksi ini merupakan pengembangan dari informasi awal yang diperoleh petugas Bea-Cukai Tanjung Pinang terkait dengan pengangkutan minuman keras ilegal enam kontainer. 

Minuman beralkohol itu dibawa kapal motor Meratus Sibolga melalui Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Bintan, dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok. Saat dicek tim kepabeanan dan polisi, hanya ditemukan tiga kontainer.

Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis mengatakan minuman beralkohol itu berasal dari Singapura, lalu dibawa ke Batam. Dari sana, barang haram itu diselundupkan ke daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang kemudian dimuat dalam tiga kontainer. “Selanjutnya dikirim ke Jakarta dengan modus pengiriman antarpulau," kata Idham. Isi dokumen surat pengiriman barang disamarkan seolah-olah membawa sampah plastik.

Sedangkan di Tanjung Pinang, pada hari yang sama, tim menggagalkan penyelundupan dua kontainer minuman keras golongan b dan c yang akan dikirim ke Jakarta. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan kerugian negara akibat penyelundupan minuman sebanyak 53.927 botol ini senilai Rp 26,3 miliar. “Untuk kerugian dari sisi bea masuk, pajak impor, serta cukainya sekitar Rp 53,9 miliar,” ujarnya.

Dari dua petunjuk itu, tim Badan Reserse Kriminal semakin mematangkan analisis dan mengidentifikasi lebih teliti. “Kasus-kasus ini bertalian. Belakangan, Kwan Tek juga mengakui itu barang dari dia,” ucapnya. Selain mempelajari di hulu, mereka mempelajari para pelanggan Kwan Tek. Menurut Agung, barang-barang itu dipasok untuk distributor legal dan ilegal.

Minuman keras dengan berbagai merek terkenal seperti Jim Beam dan Jack Daniel’s itu disuplai untuk hotel, restoran, ataupun tempat hiburan malam. Dengan suplai ilegal itu, kata dia, negara tidak mendapatkan bea masuk, pajak, ataupun cukai minuman keras. “Masih dihitung teman-teman Pajak,” ujarnya. 

Penyelundupan minuman keras merajalela setelah pemerintah menaikkan tarif bea masuk pada 2015. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat, dalam tiga tahun terakhir, kasus penyelundupan minuman keras meningkat di atas 40 persen. Sebelumnya, tarif bea masuk minuman beralkohol hanya Rp 125 ribu per liter. Belakangan, setelah ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015, tarifnya menjadi 150 persen dari harga dasar. 

Kenaikan ini membuat sejumlah pengusaha memilih jalan pintas melakukan penyelundupan dengan modus menggunakan cukai palsu. Negara diduga dirugikan triliunan rupiah akibat praktek penyelundupan yang terjadi selama ini. Untuk memerangi penyelundupan ini, awal Juli lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Penertiban Impor Beresiko Tinggi. 

PENYELUNDUPAN minuman keras yang melibatkan Kwan Tek ini memberi petunjuk kepada polisi tentang perusahaan yang diduga menjadi pemesan sebenarnya minuman ilegal itu. Kwan Tek, melalui perusahaannya, PT Berjaya Buru Karya, diduga hanya sebagai pihak yang mengamankan pengiriman dari penerima barang di Singapura dan Malaysia untuk masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan petugas.

Nama PT Muliatama Mitra Sejahtera (MMS) sempat mencuat saat tim Polda Metro Jaya dan kepabeanan membongkar penyelundupan tiga kontainer minuman keras di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang-barang itu disebut-sebut milik PT Muliatama. Sejumlah media sempat menyebut keterlibatan perusahaan itu. Belakangan, keterlibatan perusahaan itu tak pernah diungkap lagi media tersebut. 

Petinggi perusahaan yang berkantor di Gudang Elang Laut Sentral Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, itu membantah keras soal ini. “PT MMS tidak tahu-menahu tentang kegiatan penangkapan, penyitaan. Tidak ada keterkaitan,” tutur Direktur Utama PT Muliatama Mitra Sejahtera Andy Wirawan. 

PT Muliatama merupakan satu dari 16 perusahaan pemegang izin resmi impor minuman beralkohol berbagai golongan. Mereka merintis usaha impor ini sejak 2001. Duduk sebagai direktur utamanya adalah Andy Wirawan, Jackie Prasetyo Lie selaku direktur, Sukardi Tandjono Tang sebagai komisaris, dan Noyke Panduwinata selaku komisaris utama. Mereka sekaligus pemegang saham. Adapun pemegang saham lainnya adalah PT Agung Mulia Perkasatama dan Dany Sugiarto.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, bukan kali ini saja PT Muliatama diduga terlibat pengiriman minuman keras secara ilegal. Pada 2005-2010, perusahaan tersebut pernah memesan hampir 70 ribu botol minuman beralkohol yang mayoritas golongan c atau kadar etanolnya sebesar 20-55 persen. Nilainya mencapai Rp 150 miliar. Angka ini tercatat hanya dilakukan dalam satu tahun. Pernah juga dalam satu tahun lainnya mereka memesan minuman beralkohol sebanyak 60 ribu unit dengan nilai hampir Rp 130 miliar dalam setahun.

Menurut seseorang yang mengetahui proses impor ini, modus yang digunakan PT Muliatama adalah dengan memesan langsung dari pemasok di Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea. Barang-barang itu kemudian dikirim ke gudang di Singapura untuk dikemas.

Setelah pengemasan rampung, karton-karton ini akan dikirim ke gudang milik importir di Jakarta atau tempat lain untuk dipasangi pita cukai. Saat proses pengiriman, kata sumber itu, bisa saja langsung diurus pihak pengemasan tadi. Namun, jika situasi sedang “merah” atau pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan operasi, pengiriman dilakukan melalui jasa ekspedisi, seperti perusahaan milik Kwan Tek. “Tidak ada dokumen pemberitahuan impor barang. Kontainer-kontainernya masuk ke pelabuhan-pelabuhan resmi,” ujarnya. 

Andy Wirawan menampik soal tuduhan ini. Ia juga membantah mengenal Kwan Tek. Menurut Andy, perusahaannya selalu mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Ia juga mengklaim perusahaannya taat bayar pajak dan bea masuk. “Kalau kami bermasalah, tentu akan berurusan dengan polisi. Nyatanya kami masih bisa duduk-duduk di sini,” katanya saat ditemui di Toby’s Estate, Pantai Indah Kapuk Avenue, Jakarta, Jumat pekan lalu.

LINDA TRIANITA, FRISKI RIANA