Paradise Papers: Rahasia Kelam Miliarder Global
Scroll

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), gabungan wartawan investigasi dari seluruh dunia, kembali mempublikasikan temuan penting terkait jejaring perusahaan offshore di negara-negara suaka pajak (tax havens) yang ditengarai dipakai untuk menyembunyikan kekayaan para jutawan dan perusahaan multinasional. Temuan yang diawali oleh koran Jerman Süddeutsche Zeitung ini dinamakan Paradise Papers, karena berasal dari 19 yuridiksi suaka pajak yang kebanyakan berlokasi di kepulauan Karibia seperti Bermuda dan Cayman Islands. 

***


Dipublikasikan serentak di 95 media di 67 negara di seluruh dunia pada Senin, 6 November 2017 dini hari waktu Indonesia, inilah Panama Papers jilid kedua. Hampir 400 wartawan bekerjasama untuk mengungkap kisah ini dengan Tempo sebagai satu-satunya media di Indonesia yang tergabung dalam kolaborasi ini. 

Seperti Panama Papers, data yang bisa diakses jurnalis di Paradise Papers ini berbentuk data digital sebesar 1,4 terabytes, yang terdiri dari 13,4 juta dokumen. 

Jika Panama Papers berasal dari kantor firma hukum Mossack Fonseca, maka data Paradise Papers berasal dari dua firma serupa yang kerap menyediakan jasa layanan perusahaan offshore bernama Appleby dan Asiaciti Trust. Selain itu, data ini juga berasal dari pusat data di 19 yuridiksi suaka pajak lainnya. 

Penyelidikan berbulan-bulan atas data ini menemukan banyak fakta mengejutkan. Salahsatunya adalah kaitan antara sejumlah pebisnis Rusia dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross. 

Selain itu, ada juga temuan yang mengaitkan penyandang dana utama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau serta perusahaan investasi pribadi milik Ratu Elizabeth II dari Inggris. Total ada 120 politikus dari seluruh dunia yang namanya tersangkut dalam dokumen ini, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong.   

Prabowo, melalui Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, membantah punya kaitan dengan perusahaan offshore di luar negeri: Nusantara Energy. "Pak Prabowo tidak ada di perusahaan itu," kata Fadli, pekan lalu.  

Sementara Sandiaga Uno mengakui pernah memiliki saham di perusahaan offshore lain yang tercatat dalam Paradise Papers: N.T.I. Resources. "Itu bukan perusahaan cangkang, melainkan sudah go public di bursa saham Kanada," kata Sandiaga. Dia memastikan sudah tidak lagi terkait dengan perusahaan eksplorasi migas itu. 

Thomas Lembong sendiri belum bisa dimintai komentar terkait perusahaan offshore bernama Paiton Holdings Ltd. dimana dia tercatat pernah menjadi salahsatu pengurusnya (officer). 

Keterkaitan dengan perusahaan yang berdiri di yuridiksi bebas pajak memang tak selalu berarti ada upaya penggelapan pajak. Bagi sebagian perusahaan multinasional, memiliki bendera  perusahaan offshore penting untuk menghindari pembayaran pajak berganda dari beberapa negara yang menjadi lokasi beroperasinya.    

Meski demikian, Paradise Papers --sebagaimana Panama Papers sebelumnya--  lagi-lagi menunjukkan bagaimana dalamnya keterkaitan antara dunia gelap suaka pajak dan para politikus dan pebisnis yang punya kuasa. Apalagi dokumen ini menunjukkan bagaimana sejumlah perusahaan besar juga menggunakan jasa offshore seperti  Apple, Nike, Uber dan perusahaan global lain yang berusaha menyiasati pajak dengan berbagai trik pembukuan.

***

Nama Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross bukan nama asing dalam daftar orang terkaya dunia. Sebelum diminta masuk kabinet Donald Trump, dia dikenal sebagai investor (equity fund) bertangan dingin yang sukses. Dokumen Paradise Papers menunjukkan bagaimana Wilbur Ross memiliki saham di sebuah perusahaan perkapalan yang menerima keuntungan sebesar total US$ 68 juta sejak 2004 dari perusahaan energi Rusia yang sebagian sahamnya dimiliki menantu Presiden Vladimir Putin. 

Total ada selusin lebih penasehat, anggota kabinet dan donatur utama Trump yang namanya ada di bocoran data ini. 

Memiliki perusahaan di suaka pajak memang seharusnya menjamin kerahasiaan identitas Anda. Karena itulah, selain pebisnis yang berani mengambil risiko, longgarnya aturan registrasi di suaka pajak umumnya menarik minat gembong pencucian uang, koruptor,  penyelundup narkoba dan aktor kriminal lain yang tertarik menbangun korporasi di kegelapan.   

Perusahaan offshore, kadang disebut "cangkang", karena tidak punya karyawan dan tidak punya kantor, kerap menjadi bagian dari stuktur rumit upaya penghindaran pajak. 

Brooke Harrington, penulis buku "Modal tanpa Perbatasan: Manajer Kekayaan dan Kaum 1 Persen" menilai keberadaan industri offshore membuat "kaum miskin makin miskin dan memperlebar jurang perbedaan kaya-miskin".   

"Keberadaan perusahaan offshore membuat ada sekelompok kecil orang yang tidak sama kedudukkannya di mata hukum, seperti semua dari kita, dan itu dilakukan dengan sengaja," katanya lagi.  

Berbeda dengan Panama, bocoran data Paradise Papers kali ini melibatkan yuridiksi suaka pajak yang sebelumnya dikenal lebih "bersih" dan umumnya menjual jasanya dengan harga lebih mahal, seperti Bermuda dan Cayman Islands. 

Bocoran paling detail muncul dari catatan kantor firma hukum Appleby dan penyedia jasa korporasi Estera, dua perusahaan yang sampai 2016 beroperasi di bawah bendera tunggal: Appleby.


Setidaknya ada 31 ribu individu dan perusahaan di catatan Appleby yang merupakan warga negara Amerika Serikat, atau setidaknya memiliki alamat di Amerika Serikat. Negara lain yang warganya banyak tercatat di sini adalah Cina, Inggris dan Kanada. 

Sekitar 7 juta dokumen dari Appleby berasal dari periode 1950-2016 dan mencakup dokumen email, kontrak pinjaman dana bernilai miliaran dolar, dan dokumen bank yang melibatkan 25 ribu perusahaan di 180 negara. 

Indonesia sendiri diwakili sedikitnya 200 individu dan 15 perusahaan. Selain nama konglomerat dan menteri, sebagian besar orang Indonesia dalam daftar Paradise Papers adalah pengacara, akuntan dan manajer investasi yang mewakili kliennya berbisnis di perusahaan offshore. 


 
Appleby sendiri dikenal sebagai bagian dari 'Lingkaran Ajaib Offshore' atau 'Offshore Magic Circle', sebuah kumpulan perusahaan penyedia jasa offshore paling terkemuka di dunia. Perusahaan ini awalnya didirikan di Bermuda dan belakangan berkembang hingga punya kantor cabang di Hong Kong, Shanghai,  British Virgin Islands,  Cayman Islands dan pusat suaka pajak lain. 

Appleby sendiri punya reputasi baik yang dijaga ketat selama 100 tahun. Sejauh ini mereka terus berusaha menghindari upaya publik mengais data mereka dengan berbagai cara. 

Data Paradise Papers menunjukkan gambaran yang bertolak belakang dengan citra Appleby selama ini. Dokumen memperlihatkan bagaimana Appleby kerap berhubungan dengan klien berisiko dengan latar belakang kelam dari Iran, Rusia dan Libya. Mereka juga pernah didenda diam-diam oleh auditor di Bermuda karena tak lolos dari audit pemerintah untuk mencegah pencucian uang.

Appleby tidak menjawab permintaan konfirmasi dari ICIJ. Namun perusahaan ini mempublikasikan tanggapan secara online dan menyatakan bahwa mereka "sudah menyelidiki semua pertanyaan ICIJ dan puas karena tidak menemukan pelanggaran apapun."

Appleby menegaskan bahwa mereka kerap diperiksa oleh regulator dan menerapkan standar pengamanan tertinggi untuk mencegah jasa mereka disalahgunakan.

***

Bocoran data Paradise Papers juga mencakup 500 ribu dokumen dari Asiaciti Trust, sebuah perusahaan keluarga di Singapura yang spesialisasinya memang dalam urusan pembuatan perusahaan offshore. Kantor cabang mereka ada di Samoa, Pasifik Selatan sampai Nevis di Kepulauan Karibia. 

Yuridiksi suaka pajak lain yang datanya terbongkar di sini termasuk  Antigua dan  Barbuda, Cook Islands dan Malta. Setidaknya seperlima dari yuridiksi suaka pajak paling sibuk di dunia terwakili dalam dokumen Paradise Papers. 

Sebagai gambaran, bocoran data ini berhasil mengungkap jejak pembelian pesawat mata-mata oleh pemerintah United Arab Emirates, jejak perusahaan pembuat peledak di Barbados yang dimiliki seorang insinyur Kanada yang ingin membuat “super gun” untuk diktator Irak Saddam Hussein dan jejak perusahaan Bermuda milik almarhum Marcial Maciel Degollado, pendeta Meksiko berpengaruh yang mendirikan ordo Katolik Legiun Kristus (Legionaries of Christ).

Dokumen Appleby juga menunjukkan jejak perusahaan Ratu Elizabeth II yang menanam uang jutaan dolar dalam perusahaan medis dan pinjaman konsumen di offshore. Meski perusahaan pribadi Ratu, Duchy  of Lancaster, berusaha terbuka dalam investasi mereka di sektor properti di Inggris, mereka tak pernah secara terbuka mengungkapkan detail investasi mereka lewat entitas suaka pajak.

Bangsawan lain yang terungkap memiliki perusahaan offshore adalah Ratu Noor dari Yordania, Sam Kutesa, Menteri Luar Negeri Uganda, Menteri Keuangan Brasil Henrique de Campos Meirelles dan Antanas Guoga, anggota parlemen Eropa dari Lithuania. 

Data Paradise Papers juga mengungkap gaya hidup kaum jetset global. Pendiri Microsoft Paul Allen misalnya, terungkap memiliki kapal yacht dan kapal selam. Sementara pendiri eBay Pierre Omidyar dan selebriti Madonna memiliki saham di perusahaan penyedia jasa medis. Vokalis U2, Bono – yang menggunakan nama aslinya Paul Hewson – memiliki saham di perusahaan Malta yang berinvestasi di Lithuania.

Selain itu, dokumen juga menunjukkan bagaimana  Stephen Bronfman, penasehat Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, bergabung dengan politikus lain seperti Leo Kolber dan putranya untuk memindahkan dana jutaan dolar ke sebuah lembaga dana berbentuk 'trust' di Cayman. Manuver ini bisa menghindarkan pembayaran pajak  di Kanada, Amerika Serikat dan Israel. Kolber membantah dia menghindari pembayaran pajak.

 
Wilbur Ross sendiri menggunakan beberapa perusahaan di Cayman Islands untuk memiliki saham di  Navigator Holdings, sebuah perusahaan perkapalan yang kliennya termasuk firma energi bernama Sibur, yang dikenal dekat dengan  Kremlin. Pemilik Sibur antara lain adalah Kirill Shamalov, menantu Putin dan Gennady Timchenko, seorang miliuner Rusia  yang pernah mendapat sanksi dari pemerintah Amerika. Sibur adalah klien utama  Navigator, yang membayar perusahaan itu sebesar  US$ 23 juta pada 2016.

Juru bicara Wilbur Ross memastikan bahwa bosnya tidak pernah bertemu menantu Putin dan tidak berada struktur kepemilikan Navigator ketika perusahaan itu mulai berhubungan dengan Sibur.

Tak hanya itu. Dokumen Appleby juga menunjukkan bagaimana dua firma finansial yang dekat dengan Kremlin memiliki investasi besar di dua raksasa teknologi dunia: Twitter dan Facebook.

Pada 2011, perusahaan dana investasi  yang dimiliki konglomerat teknologi Rusia, Yuri Milner, menerima  US$ 191 juta dari bank pemerintah Rusia, VTB Bank. Mereka diam-diam menanam uang itu  di saham Twitter. Dokumen juga menunjukkan bagaimana perusahaan energi yang dikendalikan Kremlin, Gazprom, membiayai perusahaan cangkang yang berinvestasi pada perusahaan yang berafiliasi pada Milner. Dia menggunakan uang itu untuk memiliki saham sebesar US$ 1 miliar di Facebook, sebelum perusahaan itu go public pada 2012. 

Belakangan, Milner menanam uang sebesar US$850 ribu di Cadre, sebuah perusahaan real estate yang didirikan oleh menantu Trump, Jared Kushner.

Milner sendiri sampai sekarang masih menjadi warga negara Rusia, meski bertahun-tahun tinggal di  di Silicon Valley, sebuah kawasan yang identik dengan perusahaan teknologi di San Fransisco, California.  Hubungannya dengan Twitter, Facebook dan perusahaan milik Kushner sendiri sebenarnya sudah bukan rahasia.  Tapi hubungan antara Milner dengan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Kremlin baru sekarang terungkap. 

Dihubungi terpisah, VTB membenarkan bahwa mereka berinvestasi di Twitter lewat perusahaan Milner. Sementara Facebook  dan Twitter mengaku sudah memeriksa investasi Milner dengan seksama.

Dalam sebuah wawancara,  Milner mengaku tidak tahu ada hubungan antara Gazprom dan transaksi finansial yang dia lakukan. Dia juga membantah investasinya terkait dengan urusan politik. 

***

Selain pengusaha, ada banyak nama  donatur partai Republik dan Demokrat Amerika Serikat ditemukan di dokumen Appleby. Salahsatu di antaranya adalah George Soros, miliuner yang dikenal dekat dengan Partai Demokrat. Perusahaan investasinya menggunakan jasa Appleby untuk mengelola sejumlah perusahaan offshore termasuk perusahaan asuransi untuk asuransi (reinsurance). 

Appleby juga menyediakan jasa konsultasi untuk perusahaan multinasional yang ingin mengurangi besaran pajak yang mereka bayar di negara tempat mereka beroperasi. Meskipun resminya bukan perusahaan penasehat pajak, firma hukum ini memainkan peran cukup penting dalam berbagai skema pajak perusahaan-perusahaan ternama di seluruh dunia. 

Selain bank besar macam Barclays, Goldman Sachs dan BNP Paribas, klien elite Appleby lainnya termasuk  perusahaan konstruksi terbesar di Timur Tengah: Saad Group, dan perusahaan Jepang yang mengoperasikan reaktor nuklir di  Fukushima, yang kini tutup. 

Bahkan, dokumen menunjukkan bagaimana pengacara yang bekerja untuk perusahaan paling menguntungkan di AS, Apple Inc., sempat minta saran pada Appleby tentang lokasi terbaik untuk mendaftarkan perusahaan itu. Ini terjadi setelah Senat AS menemukan fakta Apple menghindari membayar puluhan miliar dolar pajak di negara asalnya dengan cara mengalihkan profit ke anak perusahaannya di Irlandia. 

Dalam satu percakapan email, pengacara Apple minta penegasan pada Appleby apakah pemindahan perusahaannya ke salahsatu suaka pajak bisa membuat anak perusahaan Apple di Irlandia tetap melakukan fungsi manajemen tanpa dikenai pajak. Manajemen Apple menolak berkomentar untuk artikel ini, namun menegaskan bahwa mereka sudah menjelaskan skema pajak mereka pada pemerintah AS dan menjamin tidak ada penghindaran pajak yang terjadi. 

Dokumen Paradise Papers juga menunjukkan bagaimana perusahaan besar berusaha mengurangi pajaknya dengan membuat perusahaan offshore yang menjadi kuasa atas aset tak nampak (intangible assets) mereka. Satu nama perusahaan yang kerap muncul dalam dokumen adalah Glencore. Saking pentingnya, kabarnya ada ruangan khusus untuk Glencore di dalam kantor pusat Appleby di Bermuda. 

Sebuah dokumen notulensi rapat mengungkap bagaimana perwakilan Glencore berusaha membujuk Daniel Gertler, seorang pebisnis Israel yang dekat dengan pemerintahan Republik Kongo, agar membantu mereka memperoleh konsesi atas sebuah tambang tembaga yang amat berharga di negara Afrika itu. Belakangan, Glencore meminjamkan jutaan dolar Amerika pada perusahaan yang diduga milik Gertler, yang diduga kemudian digunakan sebagai suap. 

Glencore membantah tudingan ini dan mengaku sudah memeriksa latar belakang Gertler sebelum jasanya dipakai. Pengacara Gertler juga membantah terlibat dalam suap.   

***

Industri offshore merupakan labirin global yang terdiri dari akuntan, bankir, manajer keuangan, pengacara dan perantara, yang dibayar untuk melayani kepentingan para penguasa super kaya. 

Appleby misalnya, adalah satu dari serangkaian jejaring pemain internasional yang membantu bintang olahraga, elite oligarki Rusia dan pejabat pemerintah untuk membeli jet, yachts dan barang mewah lain. 

Perusahaan ini tercatat membantu Arkady dan Boris Rotenberg, dua miliuner Rusia yang dekat dengan Putin, untuk membeli pesawat jet seharga lebih dari US$ 20 juta pada 2013 lalu. Setahun kemudian, otoritas AS memasukkan dua bersaudara itu ke dalam daftar hitam karena terbukti kerap membantu proyek Putin dan mendapat konsesi dari bank-bank di Rusia. 

Selama ini, klien-klien Appleby memuji perusahaan itu atas keterampilannya, efisiensi dan jejaring profesional yang mampu bekerja secara global. Mereka selalu mendapat penghargaan sebagai 'Offshore Law Firm of the Year'.

Namun dokumen Paradise Papers menunjukkan bagaimana Appleby juga punya kelemahan. Mereka kerap menerima klien dengan latar belakang meragukan dan tidak memantau lalu lintas duit bernilai jutaan dolar yang melintas melalui perusahaan offshore yang dibangunnya.  

Bahkan otoritas finansial Bermuda sempat menjatuhkan sanksi denda pada Appleby karena perusahaan itu melanggar aturan anti pencucian uang. Tahun ini, Appleby juga terpaksa membayar ganti rugi sebesar US$ 12,7 juta di pengadilan Kanada setelah dituduh membagikan uang untuk kepentingan seorang pengusaha yang mendesain skema penghindaran pajak.  

Sementara itu, perusahaan jasa offshore lain dalam dokumen Paradise Papers, Asiaciti, lebih suka tampil low profile. Mereka mengaku melihat dirinya sebagai pembantu klien dalam menjaga dan menambah kekayaannya di tengah bencana, ketidakstabilan politik dan perpecahan keluarga.  
  
Dengan filosofi itu, Asiaciti berhasil menarik klien dari keluarga pengusaha Cina ternama, keluarga pejabat di Kazakhstan, pegawai negeri yang terjerat kasus korupsi, dokter dan pemain poker.  

Bocoran Paradise Papers menunjukkan bagaimana Asiaciti membangun sebuah lembaga jasa keuangan (trust) di Cook Islands untuk Kevin Trudeau, seorang pebisnis tenar dari Amerika yang menjual jutaan kopi buku motivasi yang berjudul "The Weight-Loss Cure ‘They’ Don’t Want You to Know About.” Padahal, pada 2014, majelis hakim di Pengadilan Chicago menjatuhkan vonis penjara 10 tahun untuk Trudeau atas aksi kriminalnya. Hakim bahkan menyebut dia sebagai orang yang "menipu orang lain tanpa rasa malu."


Appleby membantah semua tudingan dan memastikan bahwa mereka berkomitmen untuk memenuhi semua standar dari regulator. Berdasarkan pernyataan mereka, Appleby menegaskan bahwa mereka hanya memberikan nasehat “berdasarkan alasan legal dan rasional dalam menjalankan bisnis." Mereka memastikan tidak akan menoleransi perilaku yang ilegal. "Kami bukannya tak punya kelemahan. Namun segera setelah kami temukan kekurangan, kami akan bergerak cepat memperbaikinya."   

Asiaciti tidak merespon permohonan wawancara. 

Adrian Alhassan, mantan manajer kepatuhan di kantor Appleby di Bermuda, mengakui bahwa kalau seorang klien ingin melanggar hukum, perusahaan seperti Appleby tidak bisa berbuat banyak. "Kami bukan FBI," katanya. Kalau mereka melakukan pemeriksaan latar belakang yang mendalam atas klien, Alhassan mengaku khawatir tak ada pekerjaan yang bakal rampung.  

"Ini seperti membersihkan pantai," kata Alhassan ketika diwawancarai ICIJ via telepon. "Kalau Anda merasa sudah membersihkan pantai, apakah Anda benar-benar sudah memungut semua helai rumput laut di sana?"
 
Peraturan kerahasiaan di negara suaka pajak memang menggoda buat mereka yang ingin menyembunyikan harta dan transaksinya jauh dari mata awas milik regular, penyidik atau petugas pajak. Namun bocoran dokumen Paradise Papers ini berhasil mengungkap nama, pemilik asli, direksi dan detail lain dari perusahaan yang dibuat di suaka-suaka pajak paling sibuk di dunia.  

Benteng-benteng kerahasiaan perusahaan seperti Marshall Islands, Lebanon dan St. Kitts and Nevis, sebuah kawasan kecil di Karibia yang baru saja diterpa badai--, kini mulai runtuh. Selama ini, beberapa catatan perusahaan di yuridiksi itu memang bisa diakses secara publik namun nyaris tidak mungkin disisir satu persatu untuk mencari nama perusahaan. Yuridiksi lain seperti Cayman Islands mengenakan tarif sampai US$ 30 untuk satu halaman dokumen yang hanya berisi informasi dasar tentang sebuah perusahaan. Enam suaka pajak lain bahkan tidak menyediakan datanya secara online.

Bocoran Paradise Papers berisi lebih dari seribu catatan dari  Antigua dan Barbuda, yang tidak menyediakan data online soal korporasi. Selain itu, bocoran ini juga berisi 600 ribu catatan online dari Barbados, yang sebelumnya tidak mewajibkan pencatatan nama pemilik saham maupun direksi.  

Sepuluh tahun terakhir, Uni Eropa dan lembaga internasional lain sebenarnya sudah menekan suaka pajak untuk mereformasi aturan hukum mereka. Mereka juga diminta untuk memeriksa latar belakang klien mereka secara lebih teliti. Namun upaya perbaikan terasa lamban, selain karena masifnya jejaring offshore yang harus diubah, tapi juga karena para keberatan para klien masih membutuhkan kerahasiaan.

Ini tentu memprihatinkan. Penghindaran pajak membuat beban pengumpulan pajak beralih ke kelas menengah di suatu negara yang pendapatannya hanya rata-rata. Selain itu, model ini membuat korporasi multinasional jadi punya keunggulan tidak fair dibandingkan kompetitor mereka yang lebih kecil. Negara yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak lebih besar dari skema penghindaran pajak.  
 
"Membantu orang kaya jadi lebih kaya dengan manuver offshore bukanlah pekerjaan mulia," kata Harrington, profesor  Copenhagen Business School. “Ketika orang kaya makin kaya, maka orang miskin jadi makin miskin karena orang kaya tidak membayar pajak secara adil."

Ketidakadilan pendapatan yang terjadi saat ini, kata dia, mendekati level ketika Revolusi Prancis terjadi pada 1848. "Itu yang seharusnya diingat para pelaku industri offshore dan manajer keuangan," kata Harrington. 

INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS: Will Fitzgibbon, Michael Hudson, Marina Walker Guevara, Scilla Alecci, Richard H. P. Sia, Gerard Ryle, Emilia Díaz-Struck, Simon Bowers, Hamish Boland-Rudder, Sasha Chavkin, Ryan Chittum, Rigoberto Carvajal, Matthew Caruana Galizia, Cecile S. Gallego, Pierre Romera, Tom Stites, Amy Wilson-Chapman dan Miguel Fiandor Gutiérrez. TEMPO (INDONESIA): Wahyu Dhyatmika, Juli Hantoro, Riky Ferdianto, Friski Riana, Arkhelaus Wisnu, Caesar Akbar, Kartika Angraeni, Syafiul Hadi  



KETUA UMUM PARTAI GERINDRA PRABOWO SUBIANTO

Menguak Tabir Sang Raksasa Hutan

Kebakaran hutan di Indonesia, 2015

Scroll

Warga Pulau Padang melakukan aksi jahit mulut di gedung DPR, Jakarta (Tempo/Amston Probel)

Dokumen Paradise Papers mengungkap bagamana pengacara Appleby dan bank-bank ternama membantu Asia Pacific Resources International Holdings (April), salahsatu perusahaan kertas terbesar di Asia milik konglomerat Sukanto Tanoto, untuk  memperoleh pinjaman senilai miliaran dolar, meski rekam jejak lingkungannya tercela dan proyek mereka kerap dituding memicu konflik sosial.  

***
 
Seorang remaja tanggung menunjuk sisa-sisa pohon sagu yang hangus di sudut Pulau Padang, di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Batang pohon yang menghitam itu selalu mengingatkan mereka pada bencana kebakaran yang sudah dua dekade ini mengubah wajah hutan di banyak pelosok negeri ini, termasuk di kampung mereka.     

"Kami merasa marah," kata Alvin, remaja 15 tahun itu. Dia tumbuh besar di salahsatu desa di Pulau Padang:  Bagan Melibur dan mengalami bagaimana hutan adalah bagian dari keseharian di sana. "Dampak dari pembakaran hutan dan kerusakannya amat besar, tak hanya buat kami tapi juga untuk semua mahluk hidup di sini," katanya.
 
Dua tahun lalu, pada 2015, kebakaran hutan berkobar hebat hingga kabut asap menyelimuti sebagian besar wilayah Indonesia dan menyebar jauh sampai Thailand. Ratusan penerbangan pesawat ditunda, ribuan anak-anak terpaksa memakai masker ke sekolah. Sebuah riset bahkan menemukan kaitan langsung antara bencana asap itu dan sedikitnya 19 kematian. Setengah juta orang Indonesia diduga mengalami gangguan pernafasan. Tak tanggung-tanggung, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahkan menyebut bencana asap itu sebagai "kejahatan atas kemanusiaan."

Selain dipicu musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran besar ini diperparah oleh  praktek pembukaan lahan dengan sistem tebang bakar dan berpindah. Kebijakan pembukaan hutan dengan cara ini biasanya  diterapkan perusahaan yang ingin dengan cepat  mengubah kawasan hutan --termasuk yang ada di atas lahan gambut, menjadi perkebunan sawit dan hutan industri.

Tak heran, setelah kebakaran mereda, aktivis lingkungan kemudian menuding industri yang aktif mengubah peruntukan hutan di Indonesia sebagai pihak yang harus ikut bertanggungjawab. Salahsatunya adalah Asia Pacific Resources International Holdings Ltd., yang juga dikenal dengan nama April, salahsatu produsen bubur kertas dan kertas terbesar di dunia.

Sebuah bocoran data terbaru menunjukkan bagaimana April, seperti sejumlah perusahaan komoditas sumber daya alam lain, mendapat bantuan dari sebuah jejaring global bankir elite, pengacara, dan akuntan untuk menyiasati berbagai tantangan pajak dan aturan korporasi hingga mereka bisa terus berkembang dan memanen hutan tropis Indonesia.    
 
Data dan dokumen ini bocor dari kantor pengacara Appleby dan sebuah biro jasa bernama Estera. Sebelum berpisah pada 2016, keduanya beroperasi di bawah bendera Appleby. Catatan dari kedua kantor hukum itu menunjukkan bagaimana bank ternama seperti Credit Suisse dan ABN Amro membantu April walaupun ada begitu banyak pertanyaan soal rekam jejak lingkungan perusahaan itu.
 
Catatan internal Appleby ini menguatkan kekhawatiran banyak pengamat, pemerintah, ahli dan kelompok advokasi lingkungan yang menilai sistem finansial yang melibatkan struktur di luar negara tempat sebuah perusahaan beroperasi (offshore) berkontribusi pada ekspansi perusahaan yang sejatinya memperburuk kondisi lingkungan dan pemanasan global. Dampak dari sistem ini lebih-lebih terasa di Indonesia, negara dengan rekor deforestasi terburuk di dunia.  

Bocoran dokumen yang kini disebut Paradise Papers ini diperoleh pertama kali oleh koran Jerman Süddeutsche Zeitung dan diinvestigasi bersama oleh konsorsium jurnalis investigasi global -- International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dan 94 media mitranya di seluruh dunia.

***

Analisa ICIJ atas dokumen Paradise Papers menemukan bahwa April hanya satu dari  selusin perusahaan di Asia yang bergerak di industri produk kehutanan yang menggunakan jasa Appleby. Kantor hukum ini kerap  menyebut dirinya sebagai 'salahsatu penyedia jasa legal perusahaan offshore terbesar di dunia."  Dengan bantuan Appleby, April memindahkan dana miliaran dolar melalui jejaring perusahaan offshore di Cook Islands di Pasifik Selatan sampai British Virgin Islands di Kepulauan Karibia.

Ketika dikonfirmasi, juru bicara April merespon via email dan menegaskan bahwa, " April tidak berkomentar secara publik mengenai detail pengaturan keuangannya."

April sendiri adalah bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), salahsatu konglomerasi terbesar di Asia untuk produksi sumber daya alam yang berbasis di Singapura. RGE mempekerjakan lebih dari 60 ribu orang di seluruh dunia, memproduksi kertas, minyak kelapa sawit, dan produk lainnya. Konglomerat ini dikenal tertutup dan informasi keuangannya amat jarang terpublikasi.

RGE menegaskan bahwa perusahaannya menyediakan "saran strategis dan proses bisnis yang komprehensif secara outsource," untuk April dan perusahaan lain di dalam grup usaha mereka. Setiap perusahaan di dalam RGE "beroperasi secara independen, memiliki aset sendiri dan mengelola keuangan mereka secara otonom."

Tentu tak sulit untuk menduga bahwa kendali akhir atas grup usaha ini ada di tangan Sukanto Tanoto, salahsatu orang terkaya di Indonesia. Menurut informasi di situs perusahaan ini, Sukanto mengambil alih perusahaan keluarganya yang menyuplai suku cadang mesin di bidang migas dan konstruksi pada 1967. Setelah itu, dia kerap menang tender pengadaan di bidang migas dari badan usaha milik negara. Sukanto mendirikan RGE pada 1973 dan beralih ke industri kehutanan sebagai produsen papan kayu (plywood).  

RGE mulai berkembang ketika Presiden Suharto, yang mulai berkuasa pada 1967, memacu pertumbuhan ekonomi dengan mendorong eksploitasi besar-besaran sumber daya alam di Indonesia. Salahsatu kebijakan perdananya adalah menyatakan semua hutan Indonesia --yang ketika itu meliputi tiga perempat wilayah negeri ini-- sebagai milik negara, menafikan kepemilikan masyarakat adat yang sudah bertahun-tahun sebelumnya menguasai hutan. Konsesi pemanfaatan hutan kemudian dibagi-bagi di antara anggota keluarga Cendana, mitra bisnis dan para loyalis. Pada akhir masa kekuasaan Suharto pada 1998, sekitar 40,5 juta hektare hutan Indonesia --kurang lebih sama dengan luas Jerman dan Belanda digabung-- sudah digunduli dan diambil kayunya.       

Kilang bubur kertas pertama milik perusahaan Sukanto dibuka dengan upacara resmi yang dihadiri Suharto dan kabinetnya. Sepanjang tahun-tahun pertama operasinya, kilang Sukanto mendapat banyak subsidi dari pemerintah, termasuk kebijakan pembayaran royalti yang rendah.  Pada pertengahan 1990-an, Sukanto mulai memasuki bisnis kelapa sawit, energi dan serat rayon, dan mengukuhkan jejaring bisnisnya sebagai salahsatu Macan Asia.

Pada saat bersamaan, menurut catatan yang diperiksa ICIJ, RGE mulai memindahkan urusan keuangannya ke suaka pajak. Mereka mulai mendirikan entitas offshore di negara dengan yuriksi pajak yang longgar serta memindahkan dana ke sana.  

Pada September 1994, berdirilah dua perusahaan pertama yang kelak menjadi cikal bakal dari April. Kedua perusahaan ini didirikan di Bermuda, salahsatu poros utama dari sistem finansial offshore di dunia. Setahun setelah berdiri, kedua usaha ini mulai menggunakan jasa Appleby. Salahsatu dari dua unit ini, sebuah entitas bisnis yang bernama April, belakangan didaftarkan di bursa saham New York.

Berdasarkan dokumen bocoran yang dipergunakan ICIJ pada investigasi Offshore Leaks empat tahun lalu (2013), sebuah biro jasa berbasis di Singapura bernama Portcullis TrustNet membantu RGE mendirikan perusahaan offshore lain di British Virgin Islands dan dua perusahaan lagi di Cook Islands. Salahsatu perusahaan yang didirikan di  Cook Islands adalah PEC-Tech Ltd., sebuah firma teknik (engineering) yang kemudian menjadi pemain kunci dalam operasi usaha bubur kertas milik Sukanto di Indonesia dan relevan untuk investigasi ini.

Untuk beberapa perusahaan yang didirikan lewat Portcullis, Sukanto Tanoto sendiri menandatangani dokumen kontrak yang memberikan kuasa pada pihak ketiga untuk bertindak dalam transaksi atas nama dirinya. Kerap kali, Sukanto yang memang keturunan Cina-Indonesia, meneken dokumen dengan nama Tionghoa-nya:  Tan Kang Hoo.


***

Krisis ekonomi Asia pada 1997 meluluhlantakkan ekonomi Indonesia dan memaksa Suharto mengundurkan diri dari kursi Presiden. Guncangan ekonomi ini juga menimpa April dan membuatnya mundur dari bursa saham New York dengan beban utang sebesar US$ 1,3 miliar pada 2001.

Pada saat krusial itu, muncullah bantuan dari Presiden Megawati Sukarnoputri yang berkomitmen untuk membantu semua industri berbasis sumber daya alam di Indonesia ketika itu. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bersama para kreditor nasional serta internasional membantu melakukan restrukturisasi atas utang April dan kompetitornya. Berdasarkan laporan dari para ahli kehutanan, April setuju untuk memperluas usaha bubur kertasnya di Sumatera sebagai imbalan atas bantuan itu.

Menurut situs perusahaan itu, April juga memperluas usahanya ke Cina, Brasil dan bagian dunia lain. Dokumen Appleby menunjukkan bahwa April ketika itu sudah memiliki anak usaha di Dubai, Seychelles dan suaka pajak lain. Yang menarik, semua perusahaan di suaka pajak itu tidak terdaftar di situs resmi April. Sekitar tahun-tahun itu, April juga memindahkan markas perusahaannya ke Singapura, yang memiliki tarif pajak lebih rendah dari negara lain di kawasan Asia termasuk tentu, Indonesia.

Tapi kompleksitas struktur korporasi April jadi blunder pada 2007, ketika Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia mulai menyelidiki dugaan pelanggaran pajak Asian Agri, salahsatu perusahaan yang terafiliasi dengan RGE. Menurut pemerintah, pengurus Asian Agri melakukan pengingkaran pajak (tax avoidance) selama 2002-2005 dengan menggunakan jasa 14 anak perusahaan mereka.   

Otoritas pajak mengklaim bahwa Asian Agri menggunakan jasa perusahaan cangkang di British Virgin Islands, Makau dan Hong Kong untuk memanipulasi harga produk yang diekspor ke sana, dan menggunakannya untuk menekan keuntungan perusahaan mereka di Indonesia, sembari menaikkan keuntungan anak perusahaan mereka yang terdaftar di negara suaka pajak. Pada 2012, Mahkamah Agung menyatakan bahwa manajer pajak Asian Agri Suwir Laut bersalah dan divonis dua tahun penjara. MA juga memerintahkan perusahaan sawit itu untuk membayar pajak dan denda sebesar US$ 440 juta atau Rp 2,5 triliun.

Ketika anak usaha sawit RGE itu berjuang mengatasi masalah hukumnya, April sendiri juga mengalami masalah kontroversialnya sendiri.

Pada 2008, seorang kepala daerah di Sumatera, Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar, dinyatakan bersalah menerima suap dan dihukum 11 tahun penjara. Dia terbukti menerima sogokan sebesar US$ 100 ribu untuk menerbitkan ijin untuk perusahaan yang membalak kayu di hutan lindung. Tujuh dari sejumlah perusahaan yang mendapat ijin itu adalah pemasok kayu untuk April, seperti diberitakan sejumlah media. Namun, April dan anak perusahaannya tidak pernah dipidanakan, meski mereka mendapat pasokan kayu dari pembalakan liar.

Sebuah koalisi lembaga swadaya masyarakat lokal bernama "Eyes on the Forest" menuding April bertanggungjawab atas kerusakan 150 ribu hektar hutan di Sumatera. Mereka menegaskan bahwa April bersalah karena "mengolah bubur kertas dari konsesi yang ijinnya diperoleh lewat korupsi."

Ketika dikonfirmasi, April membantah tuduhan itu. "Kami melaksanakan konversi lahan dengan bertanggungjawab," demikian penjelasan April atas laporan "Eyes on the Forest". "Tuduhan bahwa April atau perusahaan yang menyediakan serat kayunya melakukan tindakan ilegal, atau konsesi yang diberikan terkait praktek korupsi, adalah tidak benar."

Pada 2016, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar US$ 1,2 miliar atau Rp 16 triliun untuk PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL), salahsatu pemasok kayu untuk April, setelah terbukti perusahaan itu terlibat dalam pembalakan liar dan pengrusakan lebih dari 7 ribu hektare hutan.


***


Setahun setelah kasus penyuapan di Sumatera terungkap, pada 2009, salahsatu anak perusahaan April mendapat ijin untuk beroperasi di Pulau Padang, sebuah pulau di timur Sumatera. Penduduk di Bagan Melibur, desa kecil di selatan pulau itu, belakangan mengaku mulai menyadari ada kegiatan pembalakan yang dilakukan April setelah petani yang tinggal di hutan kerap melihat mesin dan kendaraan berat lalu lalang.  

Para pembalak itu membuka hutan dan menanam akasia untuk produksi kertas. Sementara ekskavator terus menggali di lahan gambut untuk membangun kanal yang akan dipakai memindahkan batang kayu ke kilang pengolahan dan mengeringkan lahan.

Ketika semua itu terjadi, warga Bagan Melibur mulai protes. Mereka turun ke jalan, melakukan aksi mogok makan, dan menjahit bibir, untuk memprotes dukungan pemerintah pada perusahaan itu. Salah seorang demonstran, Budimaridi, menjelaskan bahwa protes warga muncul karena hutan yang ditebang itu adalah bagian dari hidup mereka. Di hutan itu, warga memanen karet, sawit dan sagu, untuk membuat biskuit dan kue kering. "Kami semua satu keluarga, satu desa, dan ini masalah bersama," katanya. "Mereka mengeksploitasi hutan kami, dan kami akan terus melawan."

Pada 2013, pemerintah pusat setuju untuk mengembalikan kawasan hutan seluas hampir 7 ribu hektare yang diklaim warga dan mengeluarkannya dari konsesi April. Namun, perusahaan itu bergeming. Menurut warga, mereka terus beroperasi dan pemerintah seolah membiarkan saja. "Kadangkala kami merasa bukan warga Indonesia lagi," kata Budimaridi. "Pemerintah tidak cukup kuat untuk mengendalikan perusahaan itu," katanya.

Ketika konflik ini memuncak, pinjaman raksasa dari bank-bank besar untuk April, terus mengalir. Sebagian bahkan dikucurkan melalui jejaring korporasi yang kompleks, sebelum sampai ke perusahaan yang mengolah hutan di Indonesia.

Pada Desember 2010 misalnya, sekelompok bank yang dipimpin oleh Credit Suisse, menggunakan jasa Appleby sebagai penasehat, menurut dokumen internal Appleby yang ditemukan di Paradise Papers, mulai menegosiasikan pinjaman untuk April. Dana yang dipinjamkan seharusnya masuk ke PEC-Tech, perusahaan yang didirikan April di Cook Islands, namun berputar dulu ke beberapa perusahaan lain.

Lihat skema pinjaman April di Paradise Papers di sini

Perusahaan yang langsung menerima pinjaman dari sindikasi bank itu adalah Gold Crest Capital, yang terdaftar di British Virgin Islands, yang kemudian meminjamkan sebagian dana itu ke perusahaan lain dalam jejaring April di British Virgin Islands, sebelum dikirim ke induk perusahaan (holding company) di Singapura. Menurut email internal Appleby, perusahaan di Singapura itu "bertindak sebagai bendahara dan pusat keuangan untuk grup April."  

Perusahaan Singapura yang bernama  Heliosity Consulting itulah yang kemudian mengirim pinjaman dana itu  ke unit pengolahan bubur kertas April di Indonesia. Perusahaan itu yang membayar anak perusahaan lain milik April, PEC-Tech, untuk pembangunan sebuah unit produksi bubur kertas baru.

Skema pengaturan aliran dana yang rumit ini adalah bagian dari struktur pengaturan pajak yang sengaja dibuat agar beban pajak keseluruhan dari kelompok usaha April ini tidak terlalu besar, demikian penjelasan seorang pengacara dari bank kreditor kepada Appleby dalam sebuah email yang ditemukan di Paradise Papers.

Appleby sendiri memang tidak terlibat langsung dalam membuat struktur ini, namun mereka menyediakan jasa legal untuk bank-bank yang memberikan pinjaman untuk anak perusahaan April.

Dampak langsung dari pengaturan ini untuk besaran pajak yang seharusnya dibayar April memang belum diketahui. Namun bocoran data serupa menunjukkan bagaimana pada 2013, sebuah anak perusahaan lain dari April di British Virgin Islands, menerima pinjaman dana yang disebut "bebas pajak".  

Dokumen April yang ditemukan di Paradise Papers

Ketika dikonfirmasi, juru bicara April menegaskan bahwa perusahaannya sudah memenuhi semua ketentuan pajak di negara tempat mereka beroperasi. "Kami sudah memenuhi semua peraturan domestik maupun internasional dalam manajemen keuangan kami sebagai bagian dari komitmen kami untuk tata kelola perusahaan yang baik dan praktek bisnis yang berkesinambungan."

Meski demikian, pakar yang diwawancara ICIJ menegaskan bahwa jasa kantor seperti Appleby, dengan mengatur agar pinjaman dikucurkan melalui perusahaan cangkang di negara suaka pajak seperti BVI dan Singapura, memang bisa menurunkan biaya yang harus ditanggung perusahaan ketika mengurus pinjaman semacam itu. Memutar alur dana pinjaman semacam itu bisa mengurangi, bahkan menghindarkan, pajak atas bunga pinjaman yang biasanya menjadi beban debitor. Pinjaman yang sudah memutar itu baru disalurkan pada perusahaan dengan tarif pajak tinggi seperti Indonesia, sebagai pinjaman antar perusahaan dalam satu grup.

Harus diakui, pengaturan keuangan semacam itu memang biasa dilakukan perusahaan multinasional dan tidak melanggar hukum. Dokumen Appleby mengungkapkan bahwa antara 2006-2013, April terlibat dalam skema pemindahan dana senilai US$ 3 miliar atau lebih dari Rp 40 triliun lewat berbagai entitasnya di British Virgin Islands dan wilayah suaka pajak lain.

Pakar di bidang ini menjelaskan bahwa pengaturan semacam itu kerap melibatkan pemindahan keuntungan yang seharusnya dikenai pajak, dari negara yang menanggung beban sosial dari eksploitasi sumber daya alam ke wilayah yang menawarkan pajak lebih rendah.

Mereka juga menjelaskan bahwa penggunaan perusahaan cangkang dalam transaksi pinjam-meminjam memungkinkan bank untuk menanggung risiko keterlibatan minimum dengan perusahaan komoditas sumber daya alam yang  mengabaikan peraturan lingkungan. Ketika pinjaman dikucurkan pada perusahaan di luar yuridiksi yang terkait (offshore), maka mengetahui siapa sebenarnya penerima manfaat terakhir yang bertanggungjawab atas pinjaman itu, juga makin sulit.

Berbagai laporan kelompok hak asasi manusia dan lembaga pembangunan telah menunjukkan bagaimana penguasaan sepihak atas tanah (land-grabbing) dan pemindahan paksa penduduk adat (indigenous) kerap kali terjadi seiring dengan praktek bisnis perusahaan yang beroperasi memanfaatkan sumber daya alam. Perusahaan asing berskala raksasa, demikian laporan mereka mengungkap, kerap menjadi pihak yang memetik keuntungan ketika komunitas adat yang hidupnya bergantung dari hutan yang dieksploitasi, justru merana.  

Karena itulah, untuk melindungi kepentingan negara berkembang dan menghindari penyalahgunaan traktat pajak untuk mengurangi beban pajak korporasi, negara-negara G20 dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) belum lama ini merilis aturan baru untuk mengubah aturan pajak internasional.  

Kawasan hutan di Indonesia sangat penting, tidak hanya untuk warga lokal, namun juga untuk "perkembangan ekonomi Indonesia di masa depan, serta global dalam kaitan dengan perubahan iklim," kata Stephanie Fried, Direktur Eksekutif Ulu Foundation, sebuah kelompok advokasi lingkungan yang berbasis di Amerika Serikat.

Ketika perusahaan menanam kembali dana yang mereka peroleh dari penghindaran pajak, untuk kembali terlibat dalam aksi deforestasi dan pengrusakan lingkungan lain, maka "dampak lingkungan dan sosial yang terjadi juga makin besar," kata Fried, yang juga aktif mengamati kondisi kehutanan di Indonesia.


***


Sejak pertengahan 2000, sejumlah bank besar sebenarnya sudah menerapkan standar aturan baru untuk mengevaluasi potensi risiko yang terasosiasi dengan pemberian kredit pada perusahaan sumber daya alam. Perubahan ini terjadi berkat tekanan dari kelompok advokasi lingkungan dan Bank Dunia.

Meski demikian, April terus memperoleh kredit dalam jumlah besar, meski keluhan atas dampak buruk operasi mereka di lapangan, juga terus bertambah. Pada 2011 misalnya, salahsatu perusahaan April di British Virgin Islands terlibat dalam negosiasi pinjaman sebesar US$600 juta dari ABN Amro, Banco Santander dan bank lainnya.

Dokumen Appleby menunjukkan bagaimana April berusaha memperlunak ketentuan tentang konservasi lingkungan dalam dokumen kontrak pinjaman yang harus mereka tandatangani. Naskah awal perjanjian bakal mengharuskan April untuk "mengambil semua langkah yang mungkin untuk mengantisipasi perubahan yang telah diketahui atau diprediksi sebelumnya dalam UU Lingkungan Hidup atau regulasi lingkungan lainnya." Salahsatu agen dari bank kreditor menulis di catatan kaki dokumen itu, bahwa April meminta pasal itu dihapus karena "akan jadi beban untuk mereka jika harus memantau dan mengantisipasi perubahan hukum lingkungan." Permintaan April ini belakangan dipenuhi.

April menolak untuk berkomentar soal upaya itu. Seorang jurubicara ABN Amro menegaskan bahwa bank mereka "tidak terlibat dalam transaksi atau aktivitas apapun yang mengganggu konservasi alam" dan "tidak memfasilitasi upaya penghindaran pajak." Namun, dia menolak berkomentar secara spesifik soal transaksi mereka dengan April.

Dua bulan setelah negosiasi kredit ini disepakati pada Juni 2011, perusahaan konsumen seperti Fuji Xerox Australia dan Officeworks mengumumkan penghentian semua bisnis dengan April, karena khawatir dengan aksi deforestasi dan kabar bahwa perusahaan pemasok kayu untuk April terlibat pembalakan liar.

Pada 2011, April juga kehilangan dukungan penting dari Forest Stewardship Council, sebuah kelompok pengawas standardisasi lingkungan yang berbasis di Bonn, Jerman. Mereka kehilangan sertifikat laik lingkungan untuk dua produsen bubur kertas mereka yang beroperasi di Sumatera. Pada 2013, kelompok ini memutus sama sekali semua hubungan dengan April, setelah Greenpeace dan kelompok advokasi lingkungan lain mengkritik peran April dalam aksi deforestasi masif di Indonesia.

Baru dua tahun kemudian, April mendapat sertifikat laik lingkungan dari kelompok lain, meski banyak pihak menilai pengawasan kelompok ini  lebih lemah dan lebih tunduk pada kepentingan industri.

Ketika sertifikatnya dicabut oleh Forest Stewardship Council pada 2011, April merilis pernyaaan sebagai berikut, "Meskipun kami memahami bahwa ada pihak yang secara filosofis menolak segala bentuk usaha, bahkan keberadaan, dari industri kehutanan di Indonesia, kami menilai bahwa industri kehutanan adalah bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah Indonesia mendorong pembangunan nasional dan pencapaian semua tujuan nasionalnya."

Pada April 2015, Kepala Pengawas Risiko Bank Credit Suisse bertemu dengan Greenpeace dan kelompok lingkungan lain dan memastikan bahwa bank itu akan mengkaji kembali semua pinjaman untuk April. Janji itu tercantum dalam catatan notulensi rapat yang dipublikasikan di situs BankTrack. Pada saat bersamaan, Banco Santander dan ABN Amro mengumumkan tidak akan ada lagi pemberian kredit baru untuk April.

Dua bulan kemudian, pada Juni 2015, April tiba-tiba mengumumkan penghentian semua aktivitas pembalakan dari hutan alam sejak sebulan sebelumnya --empat tahun lebih awal dari rencana. Mereka menegaskan sejak saat itu, hanya akan memperoleh pasokan kayu dari hutan produksi mereka sendiri.
 
Aksi ini mendorong Greenpeace untuk bergabung dengan Komite Penasehat perusahaan itu. Aksi Greenpeace membuat ABN Amro mengubah posisi mereka soal kredit baru untuk April. Ini dibenarkan oleh Karen Vermeer dari BankTrack, mengutip penjelasan bank asal Belanda itu pada 2016.

Hanya Credit Suisse yang tidak pernah berhenti memberikan pinjaman pada April. Tanpa berkomentar langsung soal putusan perusahaannya, juru bicara bank itu menegaskan bahwa mereka mendorong debitor mereka untuk selalu "memperhatikan kekhawatiran soal kesinambungan dan dampak sosial usaha mereka."

Pada September 2015, ketika kebakaran hutan hebat melanda Sumatera dan kawasan lain di Indonesia, kantor April di Singapura tengah terlibat negosiasi untuk memperoleh pinjaman baru sebesar US$ 1,1 miliar dari konsorsium bank yang melibatkan Credit Suisse dan ABN Amro. Appleby yang menyediakan jasa hukum untuk bank-bank itu dan memfasilitasi pinjaman.

Dalam sebuah percakapan email yang bocor dari Paradise Papers, terungkap bahwa asap dari kebakaran hutan --yang oleh sebagian kelompok advokasi lingkungan dikaitkan dengan operasi April dan perusahaan hutan sejenis-- menjadi begitu tebal sehingga banyak penerbangan dibatalkan. Manajemen April di Sumatera gagal terbang ke Jakarta untuk menghadiri rapat dengan bank kreditor membahas pinjaman ini. Mereka terpaksa memberikan kuasa pada pengacara-pengacara mereka untuk menegosiasikan klausul kredit.

Transaksi ini disetujui pada akhir Oktober 2015. Setahun kemudian, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead menemukan bahwa operasi April di Pulau Padang telah melanggar moratorium untuk beraktivitas di lahan gambut yang ditetapkan setelah kebakaran hutan sebelumnya. Perusahaan kerap membangun kanal untuk mengeringkan lahan gambut dan membuatnya rawan terbakar.

BRG, sebuah lembaga pemerintah Indonesia khusus didirikan untuk mengawasi perlindungan lahan gambut, akhirnya membekukan ijin operasi April di pulau itu. Greenpeace dan WWF mengundurkan diri dari komite penasehat April. Belakangan April meminta maaf dan menegaskan kembali komitmen mereka pada upaya konservasi hutan.  

Pada Oktober 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menolak rencana kerja jangka panjang April karena perusahaan itu tidak mematuhi peraturan pemerintah soal perlindungan lahan gambut. "Saya ingin semua pihak mematuhi aturan di negara ini," kata Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dalam sebuah pernyataan.

***

Sejak April berhenti beroperasi di hutan yang diklaim milik warga Bagan Melibur, semak belukar tumbuh subur di area yang sebelumnya penuh dengan Meranti dan pohon tinggi lainnya. Menara pengawasan yang disebut warga merupakan milik perusahaan itu, kini teronggok tak terpakai lagi, tak jauh dari permukiman.

Pada awal Mei 2017, Suhairi, salahsatu petani di Bagan Melibur, menunjukkan lahan yang dulu dia miliki, sebelum diklaim oleh April. Dia pernah menanam sawit di sana. Jejak mesin berat masih nampak di tanah dan bangkai ular piton mengambang di kanal berlumpur dekat jejak itu.  

Suhairi mengambil segenggam tanah dan memperlihatkan bahan organik yang membentuk lahan gambut di desanya. Dia ingat semasa kecil kerap berburu rusa dan mencari madu hutan di sana. Suhairi mengaku pada satu waktu pernah merasa yakin dia dan anak cucunya akan hidup dari tanah yang dia warisi dari ayahnya. Sekarang dia ragu. "Kalau tanah ini masih milik kami, kami bisa hidup," katanya. "Tapi kalau tanah ini diambil, bagaimana kami bisa membayangkan masa depan?"

SCILLA ALECCI (INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS)
PELIPUTAN DIBANTU: RUSMAN PARAQBUEQ, RIKY FERDIANTO  (TEMPO)