3 Tahun Jokowi-JK: Pontang-Panting Infrastruktur

Pekerja tengah membangun underpass di Mampang, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

Scroll

Presiden Joko Widodo meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara. ANTARA/Puspa Perwitasari.

MENGUSUNG slogan membangun dari pinggiran, pemerintahan Jokowi-JK gencar membangun proyek infrastruktur hingga pelosok daerah. Mimpi besarnya menyediakan jaringan konektivitas di semua wilayah dan memupus kesenjangan ekonomi di sekujur negeri.

Terbagi menjadi proyek strategis nasional dan proyek prioritas, total kebutuhan anggaran infrastruktur pada 2015-2019 mencapai Rp 4.197 triliun. Dari jumlah itu, 42 persen pembiayaannya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dana badan usaha milik negara. Selebihnya, pemerintah berharap dari investasi swasta. Berbeda dengan pemerintah, kalangan swasta berhitung betul soal layak-tidaknya proyek infrastruktur.

Oktober tahun ini genap sudah tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, berbagai proyek infrastruktur di Indonesia sudah menghabiskan anggaran negara Rp 913,5 triliun. Angka ini jauh lebih besar ketimbang anggaran infrastruktur lima tahun pemerintah sebelumnya. Namun, dengan bujet sebesar itu, pencapaian secara keseluruhan baru berkisar 10 persen. Sebagian besar masih tahap konstruksi atau bahkan sejumlah proyek masih di level persiapan.


Sebaran Proyek Strategis Nasional 

Realisasi dan Harapan 

Pemerintah mengebut pembangunan berbagai proyek infrastruktur di seluruh pelosok Nusantara. Sebagian sudah mendekati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tapi tak sedikit juga yang masih jauh dari target.

 

Porsi pendanaan infrastruktur (persen)

Bertumpu pada Swasta

Selain menggunakan APBN dan dana BUMN, pemerintah mengajak swasta berinvestasi dalam proyek infrastruktur. Porsi swasta paling besar. Total nilai kebutuhan investasi Rp 4.197 triliun.

Baca liputan khusus tiga tahun program infrastruktur Jokowi-JK selengkapnya di Majalah Tempo

Proyek Jumbo Pemerintahan Jokowi-JK

Kapal tol laut logistik nusantara rute Jakarta-Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok. TEMPO/Odelia

Scroll

Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan tol laut di ruang Planning and Control Tower, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. ANTARA/Widodo S. Jusuf

Sejak dilantik pada Oktober 2014, pemerintahan Jokowi-JK tancap gas. Sejumlah proyek infrastruktur dicanangkan di seantero Nusantara. Semuanya demi mengatasi ketertinggalan. Terutama di sektor kelistrikan, tol laut dan Trans Papua. Dibandingkan dengan negara tetangga, ketersediaan infrastruktur utama cukup mengenaskan. 

Pemerintah jor-joran menggeber sejumlah proyek prioritas. Ada yang dibiayai dari kantong sendiri. Tak sedikit yang menugasi badan usaha milik negara agar kantong pemerintah tak jebol. Adapun investor swasta kebagian proyek yang sudah komersial. Semua proyek itu menelan biaya besar. Tanpa kalkulasi matang, proyek andalan itu bisa mengerus anggaran.

Kawasan Ekonomi Khusus 

Sejak September 2015, pemerintah menetapkan 12 kawasan ekonomi khusus masuk proyek strategis nasional. Pemerintah ingin kawasan itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sejumlah KEK tersebut ditaksir bisa menarik investasi hingga Rp 720 triliun. Tahun ini ditargetkan empat di antaranya sudah beroperasi.

Satu Juta Rumah Setahun

Pemerintah menargetkan mampu menyediakan satu juta unit rumah per tahun selama lima tahun. Sejumlah fasilitas diberikan, di antaranya subsidi bunga untuk masyarakat berpenghasilan rendah (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan/FLPP)

Palapa Ring Fiber Optic

Nilai total proyek: Rp 7,79 triliun
Skema Pembiayaan: Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)


Pembangkit 35 Gigawatt

Proyek sebesar 20 ribu megawatt akan digarap swasta (independent power producer/IPP). PLN mengerjakan sisanya. Inilah perkembangan proyek hingga Oktober 2017.

Kilang Minyak

Pemerintah berencana merevitalisasi lima kilang dan membangun dua kilang minyak baru. 

Jalan Trans Papua

Saat Jokowi berjanji membangun Indonesia dari pinggiran, 827 kilometer ruas jalan Trans Papua masih berupa hutan belukar. Butuh duit Rp 18,7 triliun agar keseluruhan panjang jalan, 4.325 kilometer, tersambung. Sepanjang 492,9 kilometer jalan masih belum tersambung hingga Oktober 2017. 

Tol Laut

Pemerintahan Jokowi-JK mencanangkan program konektivitas laut dengan pelayaran kapal terjadwal dari barat sampai timur Indonesia. Proyek ini termasuk pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan yang memakan biaya Rp 39,5 triliun serta 60 penyebrangan strategis pendukung tol laut. Dalam jangka pendek, proyek ini terlihat dari 13 rute jalur pelayaran logistik yang mendapat subsidi pemerintah.

Tiga belas trayek tol laut: 

T1 Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Wanci-Tanjung Perak.

T2 Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Moa-Kalabahi-Tanjung Perak.

T3 Tanjung Perak-Calabai (Dompu)-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-Larantuka-Maumere-Calabai (Dompu)-Tanjung Perak.

T4 Tanjung Perak-Bau Bau-Manokwari-Bau Bau-Tanjung Perak.

T5 Makassar-Tahuna-Lirung-Tahuna-Makassar.

T6 Tanjung Priok-Natuna-Tanjung Priok.

T7 Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok.

T8 Tanjung Perak-Belang Belang-207-Sangatta-Pulau Sebatik-Tanjung Perak.

T9 Tanjung Perak-Kisar (Wonreli)-Namrole-Kisar (Wonreli)-Tanjung Perak.

T10 Makassar-Tidore-Tobelo-Morotai-Maba-Pulau Gebe-Maba-Morotai-Tobelo-Tidore-Makassar.

T11 Tanjung Perak-Dobo-Merauke-Dobo-Tanjung Perak.

T12 Makassar-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Makassar.

T13 Tanjung Perak-Fakfak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Tanjung Perak.

 

Baca liputan khusus tiga tahun program infrastruktur Jokowi-JK selengkapnya di Majalah Tempo

Teks: Tim Liputan Khusus Tiga Tahun Infrastruktur Jokowi-Kalla Majalah Tempo
Sumber infografik: Kementrian Koordinator Perekonomian, PDAT, Kantor Staf Presiden, Kementrian Perhubungan, PUPR, BAPPENAS, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
Pengolah grafis: Sadika Hamid, Antoine Laurent.