Aturan Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Maksimum US$ 500

Ilustrasi pelayanan bea cukai. Dok. Bea Cukai

Scroll

Dok. Bea Cukai

JAKARTA, 1 FEBRUARI 2018 – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memastikan barang yang dibawa dari luar negeri dengan nilai maksimum US$ 500 (sekitar Rp 6,5 juta) per orang dibebaskan dari bea masuk. Pemerintah pun tak membatasi kuantitas barang bawaan tersebut.

Direktur Kepabeanan Ditjen Bea-Cukai, Fadjar Donny Tjahyadi, menegaskan bahwa pembatasan nilai barang dari luar negeri itu telah mempertimbangkan berbagai aspek. “Regulasi ini sudah dirumuskan sedemikian rupa dari sisi tarif dan kepabeanan,” kata dia di kantornya, Selasa 30 Januari 2018.

Bea masuk akan langsung dipungut berdasarkan selisih harga barang. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Beleid tersebut berlaku mulai 1 Januari 2018. 

Kepala Subdirektorat Impor Ditjen Bea-Cukai, Djanurindro, mengatakan pemerintah memberi relaksasi karena batas nilai itu berlaku per individu. Sebelumnya, batas nilai yang berlaku US$ 250 per orang atau US$ 1.000 per keluarga. Tapi Ditjen Bea-Cukai membenarkan bahwa batas nilai itu bisa berubah tergantung jenis barang. Apalagi jika wewenang pengawasan barang tersebut berada di tangan otoritas lain. 

“Pakaian, misalnya, Kementerian Perdagangan membatasi hingga 10 lembar agar bebas administrasi impor (LS),” kata Fadjar. Begitu pula produk elektronik dan mainan, yang diatur dengan sertifikat Standar Nasional Indonesia. Ihwal mainan, batas nilai akan diindahkan menjadi batas kuantitas, yang dipatok lima buah untuk penggunaan pribadi.

Pemerintah juga membatasi barang yang dikirim menggunakan jasa kurir atau pembelian via online maksimum tiga buah. Adapun minuman keras hanya diperbolehkan 1 liter atau satu botol per orang.

Ilustrasi pemeriksaan barang bawaan di bandara. Dok. Bea Cukai

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, menjelaskan bahwa korporasi yang mendistribusikan dan menjual mainan di Indonesia harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Pemerintah memiliki sejumlah alasan atas kewajiban mainan mengantongi SNI. “Harus distandardisasi agar mutu mainan yang beredar di Indonesia terjaga.”

Gati menambahkan, SNI juga diperlukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Tanpa SNI, mainan impor akan membanjiri pasar domestik. “Mainan lokal akan makin terpinggirkan nanti,” ujarnya.

Menurut Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga Ditjen Bea-Cukai Robert Leonard Marbun, pemerintah telah membahas pengecualian dalam kebijakan pembatasan ini. Ia memastikan urusan fiskal tak selalu diutamakan. "Dari segi konsumen, produsen, retailer, dan pelakunya. Demi mendapatkan iklim yang sama," ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia, Sutjiadi Lukas, mengaku turut mengusulkan pembatasan terhadap mainan. “Kalau orang seenaknya bawa barang, jasa titipnya pun cukup mahal,” katanya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, mengatakan pemerintah sudah seharusnya merevisi peraturan bea cukai. Sebab, kelas menengah yang sedang tumbuh memerlukan relaksasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. “Pengawasan juga penting untuk keberlangsungan industri dalam negeri.” 

ANDI IBNU (Artikel berasal dari Koran Tempo edisi 31 Januari 2018)