Nasib LGBT di Tahun Politik

Ilustrasi LGBT (Dok. Tempo)

Scroll

Ilustrasi LGBT (AP)

Jakarta, 8 Februari 2017--Kelompok LGBT semakin disorot di berbagai lokasi di Indonesia. Kepala Kepolisian Resor Aceh Utara Ajun Komisaris Besar Ahmad Untung Surianata, misalnya, menganggap ancaman waria lebih jahat daripada teroris. Ia menyebut banci sebagai penyakit menular dan, karena itu, mesti diberantas. “Mohon maaf apabila yang berhubungan dengan banci saya sikat,” kata Untung pada Sabtu malam dua pekan lalu.

Sabtu malam itu, Untung memimpin anak buahnya bersama petugas wilayatul hisbah atau polisi syariat menyisir lima salon di Lhoksukon dan Pantonlabu, dua kecamatan di Aceh Utara. Dari tempat perawatan dan gunting rambut tersebut, polisi menggulung 12 pria yang mereka sebut sebagai wadam. Dua belas orang itu langsung diangkut ke kantor Polres Aceh Utara.

Di sana, polisi mencukur rambut mereka hingga cepak. Dalam foto jepretan polisi yang kemudian yang menyebar di media sosial, dua lelaki yang sedang dicukur sudah tak memakai baju. Dalam foto lain, mereka yang ditangkap tampak bergelimpangan di atas rumput. Untung menyebut hal tersebut bagian dari “pembinaan” agar para pria itu macho lagi.

Menurut Hartoyo, aktivis Perkumpulan Suara Kita, organisasi pembela hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), yang mendampingi korban penangkapan di Aceh Utara itu, dari 12 orang yang ditangkap, hanya seorang yang betul-betul transgender. Ini kejadian razia pertama terhadap mereka. “Selama bertahun-tahun mereka membuka salon, masyarakat tak pernah mempersoalkan,” katanya.

Ilustrasi waria (Dok.Tempo)

Peristiwa serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Selasa malam dua pekan lalu. Kelompok bernama Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya atau Almumtaz membubarkan perayaan ulang tahun seseorang di sebuah rumah makan dengan menuduh acara tersebut sebagai “pesta LGBT”. “Kami mendapat laporan dari warga, pukul delapan malam ada ultah komunitas LGBT Tasik. Katanya ada 150 orang,” ujar koordinator Almumtaz, Abu Hazmi. 

Almumtaz, kata Abu Hazmi, kemudian datang ke lokasi, tapi tak diizinkan masuk oleh pengelola restoran. “Kami lalu melapor ke Polsek Cibeureum,” ujarnya. Bersama polisi, mereka kemudian masuk ke rumah makan itu dan menemukan sejumlah orang tengah bernyanyi. Di sebuah meja, teronggok sebotol anggur merek Graham’s. Polisi dan Almumtaz lalu membubarkan acara tersebut.

Seorang undangan mengatakan acara tersebut bukanlah pesta LGBT seperti yang dituduhkan. “Ini perayaan ulang tahun biasa,” ujar perempuan 29 tahun itu, yang menolak disebut namanya. Yang berulang tahun adalah temannya, pria yang berprofesi sebagai tukang rias pernikahan. Sedangkan tamu yang diundang tak sampai 50 orang dan mayoritas perempuan. Mereka teman sekolah, teman nongkrong, dan kolega usaha sahibulhajat. “Yang kelihatan kemayu paling lima-tujuh orang, tapi mereka bukan waria,” ucapnya. 

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Komisaris Besar Adi Nugraha mengatakan keberadaan polisi di rumah makan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan ada acara LGBT. Sejumlah polisi kemudian mendatangi lokasi untuk mengecek informasi itu. “Perlu kami tekankan, di sana tidak ada kegiatan LGBT atau waria. Tapi ada seseorang yang berulang tahun dan beberapa undangannya ada yang seperti waria,” ujar Adi.

Ketua Front Pembela Islam Kota Tasikmalaya Muhammad Yan Yan Al-Bayani, yang tergabung dalam Almumtaz, menuduh ada sejumlah pihak yang ingin melegalkan LGBT. Karena itu, mereka makin gencar menolaknya.

Meningkatnya permusuhan terhadap kelompok LGBT tecermin dalam hasil sigi lembaga Saiful Mujani Research & Consulting yang dirilis Kamis tiga pekan lalu. Dalam survei tersebut, terlihat jumlah responden yang merasa terancam oleh kelompok LGBT. Pada Desember 2017, mereka yang merasa sangat terancam dan cukup terancam berjumlah 87,6 persen. Angka tersebut naik dari 85,4 persen pada September 2017.

Sebanyak 53,3 persen responden tak menerima bila ada anggota keluarganya punya orientasi seksual LGBT. Sebanyak 79,1 persen dari mereka juga tak mau bertetangga dengan LGBT. 

Hasil survei Wahid Foundation yang diumumkan Senin pekan lalu juga menunjukkan kelompok LGBT (17,8 persen) sebagai kaum kedua yang paling tidak disukai, setelah komunis (21,9 persen). Urutan berikutnya pemeluk agama selain Islam dan etnis Cina. Survei itu dilakukan pada Oktober 2017.

Survei tersebut juga memperlihatkan adanya kenaikan potensi intoleransi responden terhadap kelompok yang tidak disukai, dari 51 persen pada 2016 menjadi 57,1 persen pada tahun lalu. Ini antara lain diukur dari keengganan responden menjadi tetangga kelompok yang tak disukai dan ketidaksetujuan mereka bila kelompok yang tidak disukai tersebut mengajar di sekolah negeri atau menjadi pejabat.

Berdasarkan catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, selama 2017 sekurang-kurangnya ada 66 kasus penganiayaan terhadap orang yang dicurigai sebagai LGBT. Misalnya penggerebekan terhadap dua wanita atau dua pria yang tinggal serumah dan wanita berambut pendek.

Dede Oetomo, pendiri GaYa Nusantara, organisasi yang memperjuangkan hak-hak LGBT, menyebutkan sentimen terhadap LGBT merangkak naik dalam sepuluh tahun terakhir. Walau demikian, ancamannya tak terlalu gawat hingga dua tahun lalu. Sebelum 2016, GaYa Nusantara tak berusaha menyembunyikan aktivitas dan alamat kantornya. “Kalau bikin acara, sekarang pengumumannya lewat jaringan pribadi,” ujar Dede.

Pada awal 2016, isu LGBT mencuat setelah Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia (SGRC UI) mendapat tuduhan di media sosial sebagai wadah bagi kelompok LGBT di UI. Padahal SGRC adalah lembaga konseling bagi mereka yang ingin berkonsultasi mengenai gender dan seksualitas. 

Tapi tuduhan itu telanjur viral dan dikomentari sejumlah politikus dan pejabat, termasuk Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, yang menyebut LGBT sebagai ancaman. Ia melarang kegiatan yang berhubungan dengan LGBT di dalam kampus. “Kampus itu penjaga moral,” katanya pada Januari 2016. 

Setelah ramai diperbincangkan, sejumlah anggota SGRC mengaku menerima intimidasi hingga pengusiran dari lingkungannya. Pada Januari-Maret 2016, Arus Pelangi, organisasi yang juga membela hak-hak LGBT, mencatat ada 142 kasus diskriminasi di sepuluh kota, dari penangkapan hingga ujaran kebencian, yang ditujukan kepada mereka yang dituduh sebagai LGBT.

Meningkatnya sentimen terhadap LGBT pada waktu itu juga terbaca dalam survei Wahid Foundation pada Maret-April 2016. Dalam sigi tersebut, kelompok LGBT menjadi “musuh nomor satu”, bahkan dibandingkan dengan komunis. Sebanyak 26,1 persen responden menempatkan LGBT pada urutan pertama sebagai orang dengan identitas yang paling tidak disukai. Bandingkan dengan komunis, yang dipilih 16,1 persen responden.

Dalam survei Wahid Foundation setahun kemudian, komunis menjadi ideologi yang paling dimusuhi. Agaknya ini disebabkan oleh waktu pelaksanaan survei, pada Oktober, bulan ketika isu komunisme menghangat setiap tahun. “Ini berhubungan dengan isu-isu yang dipakai untuk menyerang Presiden Jokowi,” kata Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid. “Jadi intinya ini ada hubungannya dengan politik sebenarnya.” 

10 Kelompok Paling Dibenci

Sumber: Wahid Foundation

Sebagaimana isu komunis, kebencian terhadap LGBT banyak diembuskan lewat berita palsu. Menurut Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati, dalam beberapa tahun terakhir ada propaganda bahwa LGBT menular dan identik dengan pedofilia. Berikutnya, muncul kampanye ujaran kebencian. “Yang terakhir ini bahkan ada yang mengajak membunuh,” ujarnya. Asfinawati memperlihatkan contoh poster ajakan pembunuhan yang disebarkan lewat pesan instan dan media sosial.

Menurut Dede Oetomo, dalam dua tahun terakhir ada pola baru dalam persekusi terhadap kaum LGBT. Ia menyebutkan razia kerap dilakukan oleh kelompok intoleran bersama polisi atau oleh polisi saja. “Bukan atas instruksi Mabes Polri, tapi dilakukan oleh unit-unit di wilayah,” katanya.

Selain di Aceh Utara dan Tasikmalaya, contohnya terjadi di Bandung pada awal 2016 serta di Jakarta pada Mei dan Oktober 2017. Di Bandung, polisi bergandengan dengan Front Pembela Islam menyisir rumah kos untuk mencari LGBT. Di Jakarta pada Mei tahun lalu, polisi menggerebek sebuah rumah toko di Kelapa Gading dan menangkap 141 pria dengan tuduhan melakukan pesta seks. Tuduhan serupa dilekatkan kepada 51 lelaki yang digari polisi di sebuah tempat kebugaran di kawasan Harmoni pada Oktober 2017.

Juru bicara Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal, menyatakan tak pernah ada instruksi dari Markas Besar kepada unit-unit di kepolisian untuk menangkapi kelompok LGBT. Ia mencontohkan, setelah kejadian di Aceh Utara, Kepolisian Daerah Aceh langsung menginterogasi Kepala Polres Aceh Utara Ajun Komisaris Besar Untung Sangaji untuk menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap 12 laki-laki yang ditangkap di salon. “Pemeriksaannya masih berlangsung,” kata Iqbal.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Choirul Anam, melihat pola lain. Menurut dia, penyerang LGBT di sejumlah wilayah adalah kelompok yang sama dengan yang menyerukan permusuhan terhadap penganut Syiah dan Ahmadiyah serta komunis. Dalam pengamatan Anam, isu LGBT menghangat lagi seiring dengan makin dekatnya Pemilihan Umum 2019. 

Ini bersamaan dengan niat DPR dan pemerintah menjadikan LGBT sebagai pidana bersyarat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. “LGBT jadi komoditas politik,” ujarnya.

 

Anton Septian, Chandra Nugraha (Tasikmalaya), Imran (Aceh Utara) 

Baca lebih lanjut mengenai bagaimana isu LGBT digunakan untuk kepentingan politik di Majalah Tempo Edisi 5-11 Februari 2017