Survei Kota Layak Huni 2017: Terbaik dan Terburuk

Ilustrasi Kota Jakarta. (Getty Images)

Scroll

Ribuan lampion dipasang di sekitar kawasan Pasar Gede, Surakarta, menyambut Imlek 2018. (Tempo/Ahmad Rafiq)

TEMPO.CO, 29 Februari 2018 - Solo menempati posisi tertinggi dalam indeks kota layak huni 2017 di Indonesia. Salah satu poin yang membuat kota di Jawa Tengah itu menang adalah kenyamanan warga kota untuk beraktivitas, bahkan hingga larut malam. Ini sungguh terlihat saat tahun Tahun Baru Imlek di Surakarta, ketika masyakarat dari beragam latar belakang tumpah-ruah hingga larut malam di sekitar Pasar Gede Hardjonagoro. Terasa betul perayaan itu bukan hanya milik kelompok etnis Tionghoa.

Indeks ini dirilis oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia berdasarkan survei Most Livable City Index (MLCI) 2017 yang digelar di 26 kota. Menurut Presiden Ikatan Ahli Perencanaan Bernardus Djonoputro, survei ini bertujuan memotret persepsi warga terhadap kotanya masing-masing. “Dengan memotret persepsi warga, kita dapat melihat proses berkembangnya kota,” kata dia. 

Bernardus mengibaratkan indeks ini sebagai potret yang dihasilkan oleh kamera saku. “Sifatnya snapshot, candid, spontan, tidak terlalu dalam, dengan pixel rendah, tapi tidak dibuat-buat,” dia menjelaskan. Dengan karakter seperti itu, indeks MLCI benar-benar memperlihatkan ekspresi warga kota secara apa adanya. 

Dia menuturkan, survei MLCI adalah yang keempat kalinya sejak dilakukan pada 2009, lalu 2011 dan 2014. “Rangkaian waktu survei ini bisa memperlihatkan bagaimana perkembangan kota tersebut,” kata dia. Indeks ini memberikan tolok ukur penilaian kelayakhunian kota-kota di Indonesia.

Peringkat Kota Layak Huni Indonesia

Dalam survei ini, warga kota diajak menganalisis aspek-aspek vital yang menjadi indikator kelayakhunian kota. “Kami tanya ke warga, apakah puas dengan layanan kesehatan, pendidikan, apakah mudah mencari pekerjaan, mudah beraktivitas yang mendukung pekerjaannya, merasa aman atau tidak,” kata dia. Warga yang disurvei diberi pilihan puas atau tidak puas. 

Setelah itu, jawaban para warga kota dielaborasi sehingga muncul angka rata-rata nasional yang jadi patokan indeks kelayakhunian. Setelah itu, jawaban para warga kota dipetakan lagi terhadap angka rata-rata nasional. Dengan demikian, dapat diketahui kota mana saja yang berada di atas rata-rata nasional, di ambang rata-rata, dan di bawah rata-rata. 

Pada 2017, indeks MLCI Indonesia berada di angka 62,3-- turun dari tahun sebelumnya di angka 63,2. Artinya, menurut Bernardus, ada 38 persen warga kota-kota di Indonesia yang merasa belum nyaman. “Dengan kata lain, kota-kota itu harus bekerja keras supaya 100 persen warga merasa nyaman,” kata Bernardus. 

Indeks ini juga bukan merupakan peringkat kota. Sebab, yang menjadi targetnya adalah kepuasan warganya, bukan kotanya. Misalnya Solo, yang memiliki indeks tertinggi, yaitu 66,9. “Itu berarti ada sekitar 33 persen warga Solo yang merasa belum nyaman, terserah bagaimana kotanya menanggapi ini,” kata dia. 

Dari survei serupa, ditemukan lima aspek yang berada di atas rata-rata, yaitu ketercukupan pangan, fasilitas peribadatan atau layanan keagamaan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. “Artinya, kota-kota kita secara umum sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar warga kota pada lima aspek itu,” kata dia. Sedangkan lima aspek terburuk adalah transportasi, keselamatan kota, pengelolaan air kotor dan drainase, fasilitas pejalan kaki, serta informasi pembangunan dan partisipasi masyarakat. 

Aspek Kehidupan Kota yang Memuaskan dan Tidak Memuaskan Warga 

Solo, seperti disebutkan Bernardus, merupakan kota yang konsisten berada di puncak tertinggi sejak pertama kali diikutsertakan dalam survei pada 2014. Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menyatakan selama dua periode selalu mempopulerkan misi Kota Surakarta dengan singkatan 3WMP, yaitu waras (sehat), wasis (cerdas), wareg (kenyang), mapan (ketercukupan), dan papan (tempat tinggal yang layak). "Kegiatan pembangunan dilakukan untuk mendukung misi tersebut," katanya kepada Tempo

Pembangunan infrastruktur, misalnya, difokuskan pada fasilitas sekolah dan kesehatan, seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Saat ini Pemerintah Kota Surakarta tengah menyiapkan pembangunan rumah sakit umum daerah di kawasan Pasarkliwon. Saat ini Surakarta telah memiliki satu rumah sakit daerah di kawasan Ngipang.

Beberapa layanan untuk menjaga kualitas kesehatan juga diberikan kepada warga Solo. Salah satunya adalah fasilitas pemeriksaan laboratorium darah gratis, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Masyarakat mendapat jatah pengecekan laboratorium darah dua kali setahun. Beberapa jenis pemeriksaan yang dilayani adalah kadar gula, kolesterol total, trigliserida, SGPT, SGOT, ureum, kreatinin, dan asam urat. 

Model pencegahan penyakit ini, kata dia, justru menghemat anggaran. “Model ini bisa membuat biaya kesehatan yang harus ditanggung pemerintah jauh berkurang,” kata dia. Hal ini juga yang mendongkrak persepsi kepuasan warganya di bidang kesehatan kota dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Akan halnya di bidang pangan, Surakarta berkoordinasi dengan beberapa lembaga, seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, dalam memantau laju inflasi. Mereka bekerja sama dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk memastikan harga bahan kebutuhan pokok tetap terjangkau. "Kami selalu memberikan respons jika ada kenaikan harga kebutuhan pokok," kata Rudy.

Soal penyediaan air bersih, saat ini PDAM Surakarta memperluas layanan ke limbah keluarga. Tujuannya, agar limbah itu tidak mencemari air tanah dalam bentuk cemaran bakteri E. coli. Layanan diberikan dalam bentuk pembuatan saluran instalasi limbah rumah tangga komunal serta layanan sumur tinja terjadwal.

Mengenai fasilitas peribadatan dan pelayanan keagamaan, pemuka agama Konghucu yang juga anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Surakarta, Aji Chandra, mengatakan tak pernah ada peristiwa penolakan terhadap pendirian rumah ibadah dari agama mana pun. "Semua berjalan lancar, baik masjid, gereja, maupun tempat ibadah lain," katanya. Kondisi itu mempermudah FKUB untuk mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Menurut dia, sebagian besar rumah ibadah di Surakarta sebenarnya belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). "Data terakhir kami di 2013, dari sekitar 800 tempat ibadah, baru 40 persen yang telah memiliki IMB," katanya. Penyebabnya, tempat ibadah itu sudah dibangun sejak sebelum peraturan tentang IMB keluar. "Meski demikian, tidak pernah ada masalah dengan belum adanya IMB tersebut," katanya.

Perbandingan antara Jumlah Penduduk dan Indeks Layak Huni Kota

Bertolak belakang dengan Solo, ada sepuluh kota yang dinilai tak layak huni oleh warganya sendiri. Di antaranya adalah Depok, Medan, dan Makassar. Ketiganya gagal mencapai indeks rata-rata nasional sebesar 62,3. Depok memiliki indeks most livable city sebesar 61,8. Menurut Presiden Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Bernardus Djonoputro, indeks tersebut dapat diartikan bahwa ada sekitar 40 persen warga Depok yang merasa kotanya belum layak huni. “Salah satu yang membuat ia berada di bawah rata-rata adalah sektor informal. Survei ini menangkap persepsi warga terhadap kepuasan penataan pedagang kaki lima, serta ketidakbergantungan warga kota terhadap transportasi paratransit (ojek),” kata dia. 

Selain sektor informal, hasil survei kota layak huni Depok jeblok di sektor kebersihan kota, informasi pembangunan dan partisipasi masyarakat, fasilitas taman kota, fasilitas pejalan kaki, fasilitas transportasi kota, penataan kota, perumahan, hingga fasilitas kesenian dan budaya. Artinya, ada sebagian besar warga Depok yang merasa pemenuhan aspek-aspek tersebut belum layak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, Widyati Riyandani, menjadikan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi pemerintah Depok dalam menata pembangunan kota. Dia mengatakan, semua aspek yang menjadi dasar survei sudah dirumuskan dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kota Depok 2019-2021. Widyati mengatakan bakal mengkaji kembali aspek-aspek yang menjadi ukuran penelitian, guna meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Belimbing. 

Dia mengambil contoh sarana transportasi. Widyati menuturkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Depok sudah melakukan beberapa upaya perbaikan, seperti menambah kapasitas jalan. “Juga kami sering mengusulkan perencanaan pembangunan transportasi publik yang bersinergi dengan DKI,” kata dia. 

Baca liputan mengenai kenyamanan kota-kota lainnya di Koran Tempo edisi 24-25 Februari.

Penulis: Dini Paramita/Penyumbang Bahan: Ahmad Rafiq/Multimedia: Sadika Hamid