Jokowi Paksakan Penjualan Premium di Jawa

Ilustrasi suasana di sebuah SPBU. (Dok. Tempo)

Scroll

Ilustrasi suasana di sebuah SPBU. (Dok. Tempo)

Pemerintah akan kembali mewajibkan PT Pertamina (Persero) mendistribusikan bahan bakar minyak jenis Premium di Jawa, Madura, dan Bali.

“Perintah presiden jelas. Untuk Premium, pasokannya dijamin dari Sabang sampai Merauke,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar, di kantornya, pada 9 April 2018.

Kebijakan baru ini akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Selama ini, peraturan tersebut hanya mewajibkan pendistribusian Premium di luar Jawa, Madura, dan Bali. Peraturan ini juga menempatkan Premium sebagai BBM nonsubsidi yang harganya dikaji ulang setiap tiga bulan.

Konsumsi BBM Nasional

Arcandra mengatakan perubahan kebijakan diperlukan untuk mengatasi kelangkaan Premium di sejumlah daerah. Arcandra menuding Pertamina sengaja mengurangi pasokan. “Bensin masih dibutuhkan, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya. Menurut dia, draf revisi tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. 

Polemik kelangkaan Premium memuncak pekan lalu. Rabu lalu, Menteri Energi Ignasius Jonan menyatakan telah menegur, bahkan siap memberi sanksi, jika Pertamina tetap enggan menyalurkan Premium. Pertamina menyangkal tudingan ini. Meski kehilangan pendapatan hingga Rp 19 triliun akibat harga Premium yang tak kunjung dinaikkan pemerintah sejak 2016, Pertamina mengklaim evaluasi timnya di daerah menyimpulkan tak ada persoalan dalam distribusi Premium. 

Kemarin, Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, kembali menepis tudingan bahwa perusahaannya mengurangi pasokan Premium. “Suplai tahun ini justru bertambah 5 persen,” kata Adiatma. Walau begitu, dia enggan mengomentari rencana revisi peraturan presiden yang disiapkan Kementerian Energi. “Kami mengikuti apa pun regulasi pemerintah.”

Disparitas Harga Premium Pemerintah vs Harga Riil

Sejumlah pengamat perminyakan mempertanyakan motif pemerintah memaksa Pertamina kembali menjual Premium di Jawa. Selain akan menambah beban Pertamina, dikhawatirkan kebijakan populis ini hanya bagian dari kepentingan politik karena dibuat menjelang pemilihan presiden 2019. 

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyebutkan kerap berubahnya aturan tentang Premium ini justru merupakan langkah mundur. Dia mengingatkan, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 diterbitkan untuk mendukung niat pemerintah secara bertahap lepas dari ketergantungan terhadap Premium.  “Saat ini beban selisih penjualan Premium ditanggung Pertamina,” ucap Komaidi. 

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menepis tudingan tentang politisasi kebijakan distribusi Premium. Menurut dia, kebijakan ini adalah upaya pemerintah semata untuk mengatasi kelangkaan di banyak daerah. “Supaya jangan sampai terjadi," kata Moeldoko, pada 9 April lalu.

 

Menjilat Ludah Sendiri
Rencana mewajibkan Pertamina memasarkan kembali Premium di Jawa, Madura, dan Bali itu bertentangan dengan komitmen reformasi sektor energi yang sudah dicanangkan sebelumnya. Berikut beberapa aturan yang ditabrak demi memenuhi kebijakan baru tersebut.

ROBBY IRFANY | FRISKI RIANA | AGOENG
GRAFIS: SADIKA HAMID
Sebelumnya dimuat di Koran Tempo edisi 10 April 2018 dan Edisi 11 April 2018.