Penyidikan BLBI Selesai tanpa Keterangan Sjamsul

 

Sejumlah massa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi melakukan aksi unjukrasa di depan gedung KPK, Jakarta, 27 Januari 2016. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diduga telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah yang selama ini dianggap kasus tersebut telah hentikan. (TEMPO/ Eko Siswono Toyudho)

Scroll

Sejumlah massa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, 27 Januari 2016. Mereka mendesak Pimpinan KPK yang baru untuk segera mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). (TEMPO/ Eko Siswono Toyudho)

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara Syafruddin Arsyad Temenggung ke jaksa penuntut, Rabu, 18 April 2018. Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu diduga terlibat kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan kasus ini akan disidangkan dalam waktu dekat. Syafruddin ditengarai membantu pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, mendapatkan surat keterangan lunas (SKL) secara tidak sah.

"Penyidik sudah sampai pada kesimpulan ada perbuatan melawan hukum hingga merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun," kata Febri kepada Tempo, Rabu 18 April 2018.

Skandal BLBI bermula dari krisis moneter pada 1997. Bank sentral mengucurkan dana sekitar Rp 147,37 triliun untuk menghentikan rush  dan menyelamatkan 48 bank sekarat ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997-1998. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, BLBI ini merugikan negara sekitar Rp 138,4 triliun. Bank Dagang Nasional Indonesia yang dikelola Sjamsul Nursalim menerima BLBI dan bantuan lain sebesar Rp 47,2 triliun. Berikut ini beberapa bank yang menerima kucuran dana.

PERBANDINGAN PINJAMAN BANK-BANK INDONESIA SAAT KRISIS MONETER 1997-1998

Sjamsul telah membayar sebesar Rp 28,49 triliun dengan menyerahkan aset perusahaan. Sisanya dia bayar dengan menyerahkan aset BDNI dan uang tunai Rp 1,3 triliun kepada BPPN. Tapi masih ada tunggakan utang Rp 4,8 triliun.

Pada Maret 2004, Sjamsul mendapatkan surat keterangan lunas dari BPPN, yang ditandatangani oleh Syafruddin. Sjamsul dianggap telah melunasi utangnya yang sebesar Rp 4,8 triliun dengan menyerahkan hak tagih atas petani tambak udang bumi Dipasena Utama, di Tulang Bawang, Lampung. Pelunasan dengan tagihan piutang memang dibenarkan selama aset tidak macet. "Masalahnya, saat diberikan tambak udang ini macet. Di sini pelanggarannya," ujar seorang penegak hukum.

Sebelum penerbitan SKL itu, BPPN merestrukturisasi utang Sjamsul. Restrukturisasi itu membuat utang Sjamsul terklasifikasi menjadi dua. Sebesar Rp 1,1 triliun dianggap sustainable (dapat dicairkan), sedangkan Rp 3,7 triliun unsustainable (tidak dapat dicairkan).

Seharusnya, karena ada utang yang tidak bisa cair, SKL tak bisa diterbitkan. Namun Syafruddin tidak melaporkan nilai aset Sjamsul yang unsustainable ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Syafruddin berdalih penerbitan SKL itu sesuai dengan perintah KKSK dan disetujui Menteri Badan Usaha Milik Negara. Ia menyebut penerbitan SKL sebagai tindak lanjut dari pemberian release and discharge BPPN pada 1999. "Lalu KKSK menunjuk tim independen mengecek ulang, hasilnya ada yang kurang dan sudah dilunasi tahun 2004," kata dia.


Dalam periodenya menjadi kepala BPPN, Syafruddin pernah menjadi tersangka kasus penjualan aset Pabrik Gula Rajawali III di Gorontalo. Pabrik gula tersebut merupakan aset negara yang dikuasakan ke BBPN. Namun, oleh Syafruddin, pabrik itu dijual dengan harga yang lebih rendah dari taksiran sehingga merugikan keuangan negara. Namun Kejaksaan menghentikan kasus ini pada 2007 karena kurang bukti.

Sebelumnya, Syafruddin juga pernah menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembelian hak tagih PT Adyesta Ciptatama oleh PT Victoria Securities International Corporation di BPPN pada 2003. Ketika itu Adyesta yang berutang sebesar pada Rp 266 miliar ke Bank Tabungan Negara mengalami kredit macet sehingga mendapat penanganan oleh BPPN. Dalam kasus tersebut, kejaksaan telah menetapkan Syafruddin sebagai tersangka pada September 2016. Namun kasus ini tak jelas sampai sekarang.

Pada 2006, Syafruddin juga pernah terseret dalam kasus korupsi penjualan kapal tanker raksasa very large crude carrier (VLCC) milik PT Pertamina. Kali ini, Syafruddin diperiksa dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris PT Pertamina. Namun lagi-lagi dia lolos dari status tersangka. Padahal, Direktur Penyidikan Kejaksaan saat itu, Muhammad Salim, mengatakan sebagai pihak dewan komisaris seharusnya Syafruddin mengetahui rencana penjualan kapal tanker itu.

Reporter: Maya Ayu Puspitasari, Efri R.
Editor: Indri Maulidar
Grafis: Krisna Adhi Pradipta
Diterbitkan pertama kali di Koran Tempo Edisi Kamis 19 April 2018