Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Montara

Petani rumpput laut di wilayah pesisir pantai Indonesia termasuk yang terkena dampak tumpahnya minyak Montara, di Timor Leste. (Foto: ABC)

Scroll

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. (TEMPO/ Subekti)

Jakarta, 24 April 2018 - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah segera menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur. "Kami mau selesaikan baik-baik, tanpa pengadilan tak masalah," ujar dia kepada wartawan Tempo, Wahyu Muryadi, di Washington, DC, Amerika Serikat, Jumat 20 April 2018. Sebelumnya, pemerintah pernah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas peristiwa kebocoran minyak di Montara.

Adapun gugatan tersebut diajukan kepada The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP-AA), The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), serta The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL). Luhut mengatakan pemerintah ingin PTTEP bertanggung jawab terhadap dampak tumpahan minyak tersebut. "Mereka harus membersihkan bekas kerusakan lingkungan dan memberikan kompensasi kepada rakyat," kata dia.

Terlebih, menurut Luhut, PTTEP juga berencana menanamkan modal untuk berbisnis di Indonesia. "Mereka mau investasi US$ 2 miliar. Jadi, ngapain berkelahi terus," kata dia.

Luhut membenarkan bahwa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya pernah menggugat Rp 3 triliun kepada perusahaan asal Thailand itu. Tapi gugatan itu tak ditindaklanjuti sejak sembilan tahun silam.

Luhut berujar keputusan pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban PTTEP telah mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya perihal pendekatan hukum. "Kami juga berkonsultasi ke ahli hukum laut internasional Pak Hasyim Djalal. Akhirnya kami minta dua-duanya harus diberikan ganti rugi, rakyat setempat dan lingkungan yang rusak," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah, melalui tim appraisal independen, tengah menghitung jumlah kerugian yang dialami Indonesia. Besaran jumlah kerugian itu, kata dia, akan dinegosiasi setelah mendapatkan angka dari tim appraisal. Luhut ingin kerusakan akibat kebocoran minyak Montara itu diaudit secara teliti. "Jangan main mengarang," ujarnya.

Kasus ini bermula pada 2009, ketika ladang minyak Montara yang dikelola PTTEP meledak. Karena ledakan tersebut, sekitar 300 ribu liter minyak dimuntahkan ke lautan dalam kurun waktu sepuluh hari. Hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor ikut tercemar, yang kemudian membuat pemerintah mengajukan gugatan. Dalam gugatan itu, pemerintah meminta Rp 23 triliun sebagai ganti rugi kerusakan lingkungan dan juga Rp 4,4 triliun sebagai ganti rugi pemulihan kerusakan lingkungan. Akhir tahun lalu, pemerintah telah mengirim lima perwakilan untuk menghadiri pengadilan di Sydney, Australia.

Sekitar 13 ribu petani rumput laut asal Pulau Rote dan Kabupaten Kupang, NTT, pun ikut melayangkan gugatan class action kepada PTTEP Australasia di Pengadilan Federal Australia. Hingga kemudian, pada awal 2017, gugatan itu dimenangi para petani. "Ini merupakan usaha kami untuk mendapatkan hak setelah usaha rumput laut kami gagal total karena pencemaran minyak," ujar salah seorang petani, Daniel Sanda.

Reporter: Wahyu Muryadi (Washington DC), John Seo, Ghoida Rahmah
Editor: Ali Nur Yasin
Grafis: Krisna Adhi Pradipta
Diterbitkan pertama kali di Koran Tempo Edisi Senin 23 April 2018