Anggaran Jumbo DPR Janggal

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. (Dok. TEMPO)

Scroll

Gedung Sekretariat Jenderal DPR. (TEMPO/Dhemas Reviyanto)

JAKARTA, 25 April 2018--Usul bujet DPR sebesar Rp 7,7 triliun naik Rp 2 triliun dibanding anggaran pada tahun ini. Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mencatat setidaknya ada tujuh mata anggaran janggal dalam nota penjelasan Sekretaris Jenderal DPR tentang Rencana Kerja dan Anggaran DPR 2019. Pertama adalah dana pelaksanaan fungsi DPR menjadi Rp 926,7 miliar. “Usulan ini Aneh. DPR sudah tidak berfokus kerja karena akan berlomba untuk terpilih kembali dalam pemilihan umum,” ujarnya kemarin.

Yang kedua, Lucius melanjutkan, rencana anggaran pelaksanaan fungsi legislasi 2019 sebesar Rp 443,2 miliar. Menurut dia, sangat tidak wajar anggota Dewan meminta kenaikan itu karena minimnya produk legislasi oleh DPR. Contohnya, tahun lalu, DPR hanya bisa menyelesaikan 6 undang-undang dari 52 rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional prioritas.

Selanjutnya, menurut Lucius, meningkatnya dana fungsi representasi DPR sebesar Rp 2 triliun untuk melakukan kunjungan kerja. Ia mencurigai kenaikan ini untuk membantu kampanye anggota DPR dalam Pemilu 2019. Pemilihan legislatif akan berlangsung pada 19 April 2019. “Sulit bagi DPR untuk bertemu rakyat demi kepentingan tugasnya,” ujarnya.

Selain empat hal itu, Lucius menyoroti kenaikan anggaran rumah aspirasi dan rencana kenaikan dana fasilitas akomodasi selama tiga bulan bagi anggota DPR menjadi Rp 38 juta. Selanjutnya, dana pembangunan gedung DPR dan bujet kegiatan pimpinan DPR yang mencapai Rp 141 miliar. “Jangan-jangan ini alasan partai berebut kursi pimpinan DPR,” ujarnya.

Usul kenaikan dana DPR ini resmi menjadi putusan rapat paripurna pada 10 April lalu. Ketika itu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR dari Fraksi Golkar, Anton Sihombing, menuturkan dana Rp 7,7 triliun dibagi menjadi dua usul, yakni Rp 4,8 triliun untuk satuan kerja Dewan dan sisanya, Rp 2,8 triliun, untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. Tak satu pun fraksi yang menolak usul tersebut.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti, menuturkan kenaikan anggaran baru usulan. “Tergantung pemerintah menyetujuinya berapa,” katanya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah harus mengabulkan seluruh pengajuan anggaran Dewan. “Ini lembaga legislatif,” kata dia di kantornya, di gedung DPR, Jakarta, pada 23 April lalu.

TEKS: Hussein Abri Dongoran
GRAFIS: Sadika Hamid
Terbit pertama kali di Koran Tempo Edisi 24 April 2018