KPK Meneruskan Penyidikan Kasus Setya Novanto

Terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto, mengikuti sidang pembacaan tuntutan megakorupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 29 Maret 2018. TEMPO/Imam Sukamto

Scroll

Gaya terdakwa saat bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta 13 Maret 2018. TEMPO/Imam Sukamto

JAKARTA, 26 April 2018 – Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan kemungkinan menjerat Setya Novanto dengan pidana pencucian uang. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan aliran dana dari proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP kepada mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu beraroma pencucian uang sejak awal.

"Modusnya mirip tindak pidana pencucian uang karena disamarkan berlapis-lapis," kata Febri kepada Tempo, pada 25 April lalu. Meski begitu, dia mengimbuhkan, lembaga antirasuah perlu memastikan pola pengalihan bentuk maupun kepemilikan uang hasil korupsi Setya. “Penyidik masih menelusuri perlakuan terhadap hasil kejahatan Setya.”

Selasa lalu, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta kepada Setya. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga diwajibkan mengembalikan uang yang telah dikorupsinya sebesar US$ 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah dikembalikan. Hak politik Novanto juga dicabut selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman.

Setya terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi melalui proyek e-KTP sehingga membuat negara merugi Rp 2,3 triliun. Menurut hakim, Setya terbukti menerima duit dari Johannes Marliem, Direktur Biomorf Lone LLC. Perusahaan tersebut adalah vendor alat perekam sidik jari (automated finger print identification system/AFIS) merek L-1.

Uang tersebut dikirim dari Biomorf Mauritius dan ditarik oleh Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dengan memanfaatkan jasa perusahaan penukaran uang PT Inti Valutama Sukses. Irvanto, yang kini juga menjadi tersangka, adalah keponakan Setya dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtara—perusahaan peserta lelang e-KTP.

Selain melalui Irvanto, Setya terbukti menampung duit hasil kejahatannya di PT Delta Energy dan OEM Investment. Keduanya adalah perusahaan milik Made Oka Masagung, rekan Setya yang juga bekas pemimpin PT Gunung Agung. Made sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani tahap penyidikan.

Saat ini, penyidik KPK telah memblokir aset berupa tabungan, giro, serta tanah dan kendaraan atas nama Setya. Dalam pleidoinya, Setya memohon agar majelis hakim membuka pemblokiran itu lantaran tak berhubungan dengan korupsi proyek senilai Rp 5,84 triliun ini. Hakim menolak lantaran rekening dan aset itu tak jelas kepemilikannya. Hakim malah memerintahkan aset-aset tersebut dilelang jika Setya tak membayar uang pengganti.

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein, berpendapat bahwa pola transaksi yang dilakukan Setya merupakan bentuk tindak pidana pencucian uang. Alasannya, dalam rezim pencucian uang, penerimaan tidak hanya dimaknai pemberian secara langsung kepada terdakwa, tapi bisa juga dilakukan melalui orang lain yang dikendalikan terdakwa. "Sangatlah aneh jika suatu transaksi yang asal-usul uangnya legal harus melalui pola yang rumit," kata Yunus.

Selain rumit, duit yang dikirim dari Mauritius patut dicurigai legalitasnya. Pasalnya, negara kecil di Afrika itu termasuk negara berisiko tinggi sebagai tempat pencucian uang seperti halnya Panama, British Virgin Island, dan Bermuda. “Unsur pencucian uang dianggap terpenuhi, meski hanya salah satu dari tiga unsur placement (penempatan), layering (pembuatan lapisan), dan integrasi terpenuhi,” dia mengungkapkan.

Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, membantah tudingan bahwa kliennya mengendalikan orang lain untuk menerima duit hasil korupsi. Dia berdalih tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Setya melakukan pencucian uang. "Makanya saya bilang semua itu asumsi, termasuk 'rasa TPPU (tindak pidana pencucian uang)' yang disebut KPK," katanya.

TEKS: MAYA AYU PUSPITASARI | INDRI MAULIDAR | EFRI
MULTIMEDIA: SADIKA HAMID, KRISNA ADHI PRADIPTA.