Vonis Mati Cela buat Makcik Ooi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Bandar Lampung, tempat Makcik menjalani hukuman sejak Desember 2017. [Foto: Istimewa]

Scroll

Makcik, Ooi Swee Liew, baris kedua paling kanan, sedang merayakan imlek di penjara.

[Foto: Dokumentasi kuasa hukum]

Seorang warga negara Malaysia divonis mati dengan tuduhan mengedarkan narkoba.  Dalam sidang, tak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan dia dalam bisnis gelap itu.

Jantung Ooi Swee Liew selalu berdebar ketika petugas melakukan pemeriksaan dadakan di kamar selnya. Tiap kali sel kamarnya digeledah petugas penjara, ibu lima anak itu beruraian air mata. "Saya diminta mengaku. Tapi apa yang mau saya akui? Saya tidak pernah pegang barang itu," kata Ooi Swee Liew saat dikunjungi kuasa hukumnya, Yosua Octavian, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Bandar Lampung, awal Oktober 2018 lalu.

Perempuan asal Malaysia itu divonis mati pada 2016 karena dituduh terlibat mengedarkan narkoba. Setahun sebelumnya, Kepolisian menangkap Ooi dan suaminya, Tor Eng Tart di Hotel Red Planet, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi menemukan ekstasi seberat 51,8 kilogram dalam dua koper merek Polo di kamar nomor 422 yang disewa pasangan itu. Seorang bernama Phang Hoon Ching alias  Acong juga ditangkap. Acong adalah kawan Tor yang mengajaknya berdagang narkoba.


Makcik Ooi (baju kuning paling depan) berpartisipasi dalam acara serah terima jabatan Kepala Rutan Kelas IIA Jakarta Timur sebelum dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas II Bandar Lampung.

Biasa dipanggil Makcik, perempuan 49 tahun itu berencana mengajukan permohonan pengajuan kembali ke Mahkamah Agung. Ia dan suaminya didampingi Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Tak ada keluarga dari Malaysia yang datang menjenguk dan membantu mereka. Tubuh Ooi, kata Yosua, semakin kurus. “Dia selalu menangis tiap bertemu saya,” ujar Yosua menceritakan pertemuannya dengan Makcik kepada Tempo.

Makcik adalah satu dari sedikitnya 165 terpidana hukuman mati di Indonesia. Penerapan hukuman mati di sini menuai banyak protes lantaran sistem penegakan hukum dinilai masih kacau. Banyak sekali putusan hakim yang dianggap berasal dari pengadilan yang tidak adil. Saat menjalani hukuman, para terpidana juga kerap mendapat perlakuan yang tak layak. Pada hari Anti-Hukuman mati yang diperingati 10 Oktober, sejumlah lembaga bantuan hukum dan pembela hak asasi manusia mendesak pemerintah untuk menghapus hukuman mati.
 


Data Kementerian Hukum dan HAM sampai 2017 ada 165 terpidana mati yang menunggu eksekusi, puluhan di antaranya berpendidikan rendah

Dalam kasus Makcik, kuasa hukum menemukan adanya kejanggalan dalam vonis yang diterima. Selama pemeriksaan hingga persidangan, tak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Makcik dalam bisnis gelap itu. Polisi, kata Yosua, hanya memegang bukti transfer uang dari orang bernama Akau—orang yang menyuruh Tor mengambil narkoba di Indonesia—ke rekening Makcik sebanyak dua kali. Selama ini, Tor memang kerap menggunakan rekening Makcik karena dia tidak punya rekening sendiri. “Makcik tidak tahu uang itu untuk apa,” ucap Yosua.

Saat di persidangan, jaksa hanya menghadirkan tiga orang saksi yaitu polisi yang menangkap Makcik, serta seorang pelayan hotel yang menyaksikan penangkapan. Tak ada kesaksian dari dua pelaku lain, yakni suami Makcik dan Acong, mengenai keterlibatan perempuan itu dalam pengedaran narkoba. “Tapi fakta itu tidak digubris hakim," kata Yosua.

Dijanjikan Pengobatan

Menurut pengakuan Makcik, ia ikut suaminya ke Jakarta karena dijanjikan untuk menjalani pengobatan alternatif penyakit diabetes yang ia derita. Keduanya terbang tengah malam pada 13 Desember 2015 dengan menumpang pesawat Malaysia Airlines. Tiga hari berselang menginap di Hotel Red Planet, tak ada tanda-tanda Tor akan membawa Makcik ke dukun. Menurut Makcik, selama itu ia hanya istirahat di kamar dan berjalan-jalan di sekitar hotel. 

Pada hari keempat, Tor mengajak Makcik ke Pasar Baru untuk membeli koper. Menurut Makcik, Tor bercerita temannya yang bernama Acong menitip baju untuk dijual lagi di Malaysia. Selama di Indonesia, Acong beberapa kali menemui Tor dan Makcik.

Sepekan kemudian, Tor mengajak Makcik bertemu dengan seorang wanita di daerah Kapuk. Satu Alphard sudah menunggu di sana. Dua laki-laki dan satu perempuan di dalamnya mengajak pasangan suami istri itu naik bersama mereka. Keduanya lalu diantarkan kembali ke hotel. Di bagian belakang, ada dua kotak styrofoam. “Di mobil itu mereka cakap pakai bahasa Mandarin, saya tidak mengerti,” ujar Makcik.

Sampai di hotel, Tor meminta Makcik pergi membeli nasi goreng. Makcik tak menyaksikan dua kotak styrofoam itu dipindahkan ke kamar. Isi kotak itu baru ia ketahui setelah polisi menangkapnya lima hari kemudian: 140 ribu pil putih ekstasi.

Melalui pengacaranya, Tor mengatakan sama sekali tak berniat melibatkan istrinya. Ia mengatakan bersedia membantu peredaran narkoba karena tak punya uang. Akau menjanjikannya RM 50 ribu atau sekitar Rp 150 juta untuk memindahkan ekstasi itu nantinya ke Apartemen Mediterrania di Kemayoran, Jakarta Pusat. Rencananya, ia akan membawa istrinya berobat setelah mendapatkan uang itu. “Saya tahu akan ada masalah, jadi saya tak beritahu istri,” kata Tor.

Permohonan Peninjauan Kembali

LBH Masyarakat telah berusaha meminta bantuan hukum kepada Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia. Pada 30 Oktober 2017, Yosua mengirimkan permohonan legalisir beberapa dokumen Makcik untuk kepentingan Peninjauan Kembali, namun ditolak. Menurut dia, kedutaan berdalih tak berwenang untuk melakukan legalisir. Permintaan pemberian bantuan hukum pun hingga kini tak bersambut.

Sekretaris Utama Kedutaan Besar Malaysia Abdilbart tidak berkomentar ihwal permintaan bantuan hukum yang diajukan pengacara Makcik. Namun, ia memastikan kedutaan bisa melegalisir dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia. Ia juga menyatakan bahwa kedutaan akan membantu siapapun warganya yang tersangkut kasus hukum. "Seperti mana kedubes asing di Indonesia, Kedutaan Besar Malaysia senantiasa berusaha untuk memberi bantuan konsuler kepada rakyat Malaysia yang tersangkut kasus hukum di Indonesia. Semua kasus hukum," ujar dia.

Tak hanya menuntut bantuan dari pemerintah Malaysia, Yosua juga menuntut polisi untuk menangkap Akau dan jaringannya yang menyerahkan ekstasi kepada Tor. Menurut dia, mereka bisa menjadi petunjuk bahwa Makcik sama sekali tak terlibat dalam bisnis ini. Namun, tiga tahun berlalu dan tak ada tanda-tanda polisi mampu menangkap dua orang yang ditetapkan sebagai buron itu. "Itu kan kasus sudah lama. Tidak mudah mengungkap jaringan. Tapi kami terus mencari," kata Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Erick Frendriz.

Pada 2018, pengadilan Indonesia memvonis pidana mati 43 orang. Ada warga negara asing yang ikut dijatuhi hukuman mati.

Hak Hidup Tak Layak Dirampas

Kecacatan hukum dalam penjatuhan vonis mati tak hanya dialami oleh Makcik. Amnesty International Indonesia mencatat pengadilan telah menjatuhkan sedikitnya 47 vonis mati sepanjang tahun lalu. Terpidana mati juga sering mengalami perlakuan tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat. “Dalam banyak kasus, mereka tidak mendapat perawatan medis memadai dan hidup dalam ketakutan menunggu eksekusi,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Seberat apa pun kejahatan yang dilakukan seorang warga negara, kata Usman, tetap tidak layak jika hak hidupnya dirampas. Apalagi perampasan hak hidup itu melalui proses hukum yang tak adil.

Terpidana mati kasus pembunuhan, Yusman Telaumbauna, adalah bukti penegak hukum masih berlaku sewenang-wenang. Pemuda asal Sumatera Utara dipukuli penyidik untuk mengaku sebagai pembunuh bosnya. Ia juga dipaksa mengaku berumur 19 tahun meski berusia 16 tahun. Belakangan, Mahkamah Agung menganulir vonis mati Yusman.

Adapun Makcik juga tak lepas dari perlakuan semena-mena. Selama diperiksa dan disidang, ia didampingi penerjemah bahasa Mandarin. Padahal saat itu ia hanya bisa bercakap Hokkian. Ia juga tak mendapat jatah insulin untuk mencegah diabetesnya memburuk. Ketika penyakitnya kambuh, Makcik hanya diberi paracetamol. 


Mayoritas terpidana mati memiliki latar belakang pendidikan rendah. Kebanyakan tidak mendapatkan akses bantuan hukum yang layak.

Bukannya melakukan evaluasi, penegak hukum masih ringan tangan dalam menjatuhkan hukuman mati. Hingga September tahun ini saja, sudah ada 19 vonis mati yang dijatuhkan kepada pelaku narkoba dan pembunuhan. Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia menyebut ada potensi cacat hukum dalam penjatuhan belasan vonis itu. "Hukuman mati hanya menyasar kelompok rentan," ujar dia.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membantah bahwa penegak hukum sembarangan dalam menjatuhkan hukuman mati. Menurut dia, setiap tuntutan yang diajukan jaksa selalu penuh kehati-hatian dan keterbukaan. “Tidak serta merta sewenang-wenang. Semua hak hukumnya pasti diberikan. Eksekusi pun akan dilakukan setelah hak hukumnya dipenuhi,” ucap dia.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Suhadi menuturkan setiap vonis yang dijatuhkan hakim sesuai dengan bukti dan fakta yang muncul di persidangan. “Hakim tidak mungkin menjatuhkan vonis mati kalau buktinya tidak kuat,” kata dia.

Penerapan hukuman mati tidak terbukti menimbulkan efek jera. Meski pemerintah rajin menghukum mati pelaku, nyatanya peredaran narkotika tak berkurang.

MAYA AYU PUSPITASARI