Vonis Mati Tak Buat Efek Jera

Amiruddin alias Amir Aco sidang vonis mati kasus narkotika di Pengadilan Negeri Makassar, pada Agustus 2015. (Foto: Iqbal Lubis)

Scroll

Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa, Kabupaten Gowa tempat Amir Aco ditahan sementara, Rabu 17 Oktober 2018. (Foto: Didit Hariyadi)

Makassar— Amiruddin alias Amir Aco adalah orang yang tertutup. Pengacaranya pun sulit berkomunikasi kepada terpidana mati kasus narkoba itu. Aco bahkan empat kali ganti pengacara selama menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Pengacara Aco, Amiruddin mengaku dirinya tidak bisa menggali lebih dalam soal narkotika yang diperoleh Aco. Begitu juga  orang yang dia ajak komunikasi di luar penjara. “Tapi Aco mengaku sudah lama menjalankan bisnis narkotika,” ucap Amiruddin saat ditemui Tempo di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa, 30 Oktober 2018.

Meski di penjara Aco tetap bisa mengendalikan narkotika melalui telepon. Dia yang memasukkannya dari luar negeri ke Indonesia. Jaringannya besar, salah satunya yang telah dieksekusi mati di Nusakambangan, Freddy Budiman. “Itu pengakuan dari Amir Aco,” tutur Amiruddin yang menangani kasus terakhirnya.

Amir Aco ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Dia berada di kamar isolasi ukuran 2x1 meter persegi. Karena berstatus tahanan maka tidak sembarang orang menemuinya. Bahkan ibu kandungnya Sufiati Daeng Kanang sulit bertemu dengan anaknya. Perempuan berusia 73 tahun ini mengaku untuk bertemu harus ada surat izin yang dikeluarkan dari Kejaksaan Negeri Makassar. Ia pun memilih menunggu pengacara Aco yang tinggal di Jakarta, agar bisa membesuknya. Dengan menunjukkan surat kuasa. “Baru lima kali saya ketemu Amir,” ucap Sufiati melalui telepon, Kamis, 25 Oktober 2018. “Kalau tak ada pengacara ya saya tidak bisa jenguk.”

Wanita yang menetap di Balikpapan ini kesal dengan sikap sipir lantaran mempersulit ketemu anaknya. “Sudah capek saya bilang keluarganya Amir, tetap saja tidak bisa temui. Saya tak tahu kenapa bisa begitu,” tutur dia dengan nada keras. Tapi ia mengaku tetap berkomunikasi melalui telepon yang dipinjamkan oleh sipir Lapas Sungguminasa. “Iya saya sekali-kali komunikasi,” kata Sufiati.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia terus mendapat sorotan. Misalnya dalam peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional yang jatuh pada 10 Oktober lalu. Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Muhammad Haedir mengatakan pihaknya menolak hukuman mati karena tidak membuat efek jera kepada pelaku kejahatan. Apalagi itu adalah bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Padahal undang-undang dasar sangat menghormati hak asasi manusia. Begitu juga dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menjamin hak untuk hidup. “Itu sudah jelas bahwa hak hidup orang tak boleh dikurangi sama sekali, dalam keadaan apapun,” ucap Haedir di kantornya, Rabu, 31 Oktober 2018.

Dalam perkara apapun LBH menolak hukuman mati. Musababnya tidak memberikan kesempatan kepada terpidana untuk bertobat. Namun bukan berarti pihaknya pro terhadap kejahatan.  Ia menginginkan hukuman itu bersifat mendidik, misalnya hukuman sosial. “Itu kan lebih menarik dibandingkan hukuman mati,” katanya.

Namun memasuki tahun politik para calon Presiden kerap menjadikannya sebagai bahan kampanye demi meraih suara. Misalnya Calon Wakil Presiden, Sandiaga Uno mengatakan pihaknya akan bertemu dengan seluruh aktivis Hak Asasi Manusia untuk berembuk dan membicarakan soal hukuman mati. Sebab harus ada langkah cepat bagi tenaga kerja Indonesia di luar dan dalam negeri yang terancam hukuman mati. Mereka harus dilindungi dan dilakukan pembelaan. “Kalau ada TKI terancam hukuman mati di luar negeri langsung kirimkan bantuan untuk advokasi, jangan sampai terlambat,” ucap Sandiaga di Makassar, Ahad, 4 November 2018.

Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Arif Nur Fikri mengatakan siapapun calon yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden hukuman mati harus dihapus. Ia tak ingin isu hukuman mati hanya digunakan sebagai alat kampanye semata. “Jangan cuma dijadikan sebagai bahan politik saja, tapi komitmen untuk menghapusnya enggak ada,” ucap Arif, Minggu 4 November 2018.

Jika tidak ingin terlihat mempolitisasi isu hukuman mati maka koalisi pendukung Prabowo-Sandi harus menolak Rancangan Undang-Undang KUHP tentang  hukuman mati. Namun faktanya hampir seluruh fraksi mereka memasukkan hukuman mati dalam RUU KUHP. Soal ajakan Sandiaga untuk berembuk dengan aktivis HAM, menurutnya inisiatif yang bagus. “Posisi kami sudah jelas hapus hukumanmati, sekarang apa lagi mau dirembukkan,” kata Arif.

Dia pun tak menginginkan isu HAM cuma dipolitisir untuk bahan kampanye seperti agenda Pemilu 2014 saat Joko Widodo maju. Bahkan nawacita soal isu HAM minim pelaksanaannya. “Isu-isu ini kan sudah sering setiap agenda pemilu,” tambahnya.

Saat ini pemerintah Indonesia tak berani memprotes jika ada warganya di luar negeri dihukum mati karena di negara sendiri itu masih dilakukan. Seperti kasus terakhir Tuti Tursilawati dieksekusi mati di Arab Saudi. “Gimana mau protes keras kalau hukumnya saja masih memasukkan hukuman mati,” katanya. Hal itu berbeda jika pemerintah sudah menghapus hukuman mati maka tidak ada beban kalau ingin protes ke luar negeri.

Amir Aco telah divonis mati dalam kasus narkotika oleh Pengadilan Negeri Makassar, Agustus 2015. Sebelumnya terpidana telah dihukum seumur hidup dengan kasus sama di Pengadilan Negeri Balikpapan, September 2014. Waktu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Aco kembali mengendalikan 980 biji pil ekstasi, November 2017. Dia diduga melibatkan ibunya Sufiati. Kasus serupa juga pernah dilakukan ketika berada di Rumah Tahanan Balikpapan. Terpidana mengendalikan narkotika dari balik jeruji.

Kronologis

Kuasa Hukum Amir Aco saat vonis mati, Muhammad Yunus mengungkapkan terpidana sudah tiga kali dipenjara di Balikpapan dalam kasus narkotika. Terakhir ia divonis seumur hidup oleh PN Balikpapan, namun berhasil kabur dari penjara menuju ke Makassar, Selasa 18 November 2014. Ia menduga

Aco dibantu sipir lari dari penjara karena ada tangga yang telah disiapkan.

“Begitu pukul 01.00-02.00 Wita, Aco sama temannya (Rustam Efendi) panjat pagar kemudian lari,” tutur Yunus kepada Tempo saat ditemui di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis, 11 Oktober 2018.

Di luar Aco sudah ditunggu oleh orang, entah teman atau keluarganya. “Kita tak tahu persis pelariannya bagaimana sampai ke Makassar,” tuturnya. Setelah di Makassar, Aco kembali tertangkap oleh polisi di Studio 33 tempat karaoke di Hotel Clarion Makassar, 17 Januari 2015. Penangkapan itu hasil pengembangan yang dilakukan polisi.

Michael Wibisono (33 tahun) yang lebih dulu tertangkap saat polisi melakukan patroli di Jalan Botolempangan, Makassar. Pengakuan Michael mendapat sabu 7 gram dari Aco. Rekan Amir ditangkap lantaran dicurigai ketika hendak turun dari mobil taksi lalu melihat polisi di depan Hotel Singgasana.  “Dia (Michael) lari karena lihat polisi dikira dibuntuti, disitu polisi mulai curiga,” katanya. “Michael menyuruh sopir taksi untuk tancap gas,” ia melanjutkan.

Awalnya Aco tak mengaku jika memiliki sabu. Apalagi di lokasi karaoke tidak ada sabu yang ditemukan. Karena diancam ditembak dan dia juga disiksa, akhirnya mengaku. “Polisi bertanya dimana sabumu, mana mungkin tidak ada baru kau yang kasih temanmu (Michael),” ujar Yunus menirukan perkataan polisi.

Pengakuan Aco sabunya ada di rumah kontrakan di Jalan Lamadukelleng Buntu seberat 1.200 gram senilai lebih dari Rp 2,5 miliar dan 4.188 butir pil ekstasi yang diperkirakan bernilai Rp 1,5 miliar. Dan di Kompleks Graha Modern Jaya di Jalan Andi Tonro ditemukan 3 gram beserta alat isap. Menurut Yunus, kliennya menyimpan sabu di dua lokasi berbeda lantaran untuk disebarkan di wilayah Makassar. Pelarian Aco pun berakhir di Makassar, meski ia mengganti nama menjadi Ardi Daeng Nai.

Aco dijatuhi hukuman mati bukan semata-mata kepemilikan sabu saja, tapi merupakan buronan yang lihai. Meskipun ia menginginkan kliennya hanya dijatuhi seumur hidup. “Yang kita sesalkan semua barang-barang Aco seperti emas, televisi diambil polisi bukan untuk dijadikan barang bukti,” tambahnya.

Usai divonis mati, pengacara dari Pos Bantuan Hukum ini mengajukan upaya banding. Dengan pertimbangan terdakwa hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) yang dahulunya bekerja sebagai penjual ikan. Ia juga hanya menerima perintah untuk mendrop barang lalu mendapat upah dari bosnya bernama Roby tinggal di Jakarta. “Ada yang pengaruhi (bisnis narkoba) karena kerjaan itu menjanjikan. Padahal sabu itu dilarang dan resikonya tinggi,” tutur Yunus.

Ditengah kasusnya bergulir keluarga Aco mencabut surat kuasanya. Terpidana tak lagi didampingi empat pengacara yakni Muhammad Yunus, Abdul Rahman Dalle, Andi Ware, dan Herdia.

Dua tahun usai divonis mati, Aco kembali diduga terlibat mengendalikan ratusan pil ekstasi dari dalam Lapas Makassar. Dalam kasus itu juga menyeret nama Sufiati. Sufiati tak memungkiri dirinya pernah berada di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sepekan. Ia diduga membantu Aco bisnis pil ekstasi asal Belanda itu. “Yang kasih masuk (pil ekstasi dalam Lapas) teman sekamarnya, bukan saya,” ujar Sufiati. “Saya memang sempat dicari-cari karena pil dari Belanda itu,” tambahnya.

Ditanya lebih detail terkait jaringan narkoba Amir yang sampai melibatkan dirinya, ia memilih bungkam. “Aku pusing kalau itu dibahas, aku stres ini nah enggak usah dibahas, aku sudah lupakan sakit kepalaku,” ucap Sufiati yang langsung menutup teleponnya.

Dulunya Amir adalah penjual ikan dan buah-buahan di Balikpapan. Tapi kenapa bisa terlibat bisnis haram ia tak mengetahuinya. Di Balikpapan, Aco tinggal bersama istrinya. “Saya serahkan kepada yang diatas (Tuhan) saja. tidak ada lagi jalan,” ujarnya.

Ketika Tempo menelusuri rumah Amir Aco di Jalan Sultan Alauddin II Lorong I Nomor 8, Kota Makassar. Masyarakat sepanjang lorong tidak mengenali nama Sufiati. Rumah bercat hijau, pagar hitam itu terkunci, dan bertuliskan rumah dijual. “Saya tidak tahu siapa namanya yang punya. Tapi anaknya dipenjara karena narkoba,” ucap masyarakat itu.

Menurut perempuan berambut panjang ini, pemilik rumah sudah lama tak ada di Makassar. “Saya tidak tahu dimana pemiliknya,” kata dia sembari berjalan.

Pengacara Aco dalam kasus pil ekstasinya, Amiruddin mengatakan kliennya memang yang mengontrol narkotika dari balik penjara. Ia berkomunikasi dengan orang di luar. Selanjutnya menyuruh kurir untuk mengantar kepada pelanggan yang memesan narkotika. Itu diketahui setelah lelaki Hamzah yang berperan sebagai kurir tertangkap dan divonis 15 tahun penjara.

“Saya yang kontrol itu barang, komunikasi dengan orang untuk masukkan barang ke Indonesia,” ucap Aco melalui pengacaranya Amiruddin.

Untuk mencari informasi lebih detail, Amiruddin mengaku sulit karena Aco dan ibunya orangnya tertutup. Keduanya hanya bertemu ketika di ruang persidangan saja. Fakta persidangan Aco mengakui semua perbuatannya. Terpidana tidak ingin dibela waktu persidangan kasus terakhir pil ekstasi. “Terdakwa menolak untuk dibela, jadi enggak dibela. Saya hanya duduk saja,” katanya sambil menyebutkan jika Aco sekarang gunakan pengacara asal Jakarta.

Juru bicara Pengadilan Negeri Makassar, Bambang Nurcahyono mengungkapkan Aco divonis mati karena barang buktinya besar.  Total sabu yang ditemukan seberat 921,7265 gram, pil ekstasi sebanyak 4.208 butir. Hal itu menjadi alasan terdakwa dihukum mati. “Dia (Amir) dijatuhi hukuman mati karena banyak sabunya. Itu salah satu pertimbangan majelis hakim, dia sudah bandar besar,” tutur Bambang, Rabu 24 Oktober 2018.

Terdakwa telah melakukan banding hingga kasasi, namun putusannya tetap vonis mati. Terakhir terdakwa kembali terlibat pil ekstasi 980 butir, meski sudah ditahan di Lapas Makassar. Majelis hakim memutuskan nihil dalam perkara itu.

Menurutnya putusan berbunyi nihil lantaran sebelumnya Amir Aco sudah divonis mati dan itu adalah keputusan tertinggi. Oleh karena itu ia mengikuti amar putusan sebelumnya yakni hukuman mati. “Perkara terakhirnya pil ekstasi lagi dengan nomor 496/pidsus/2018. Saya salah satu majelis hakimnya,” tutur Bambang.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar, Ulfadrian menambahkan kasus terakhir Aco sudah diputuskan yang berbunyi nihil. Sebab vonis sebelumnya adalah hukuman mati. “Itu hukuman tertinggi tak ada lagi diatasnya,” kata Ulfadrian di ruangannya, Kamis 18 Oktober 2018. Putusan nihil tersebut dalam kasus 980 pil ekstasi warna hijau merk gucci yang akan diedarkan di Sulsel. Dijual seharga Rp 300 ribu per ekstasi, yang dikirim melalui kantor Pos.

Putusan Hukuman Mati Amir Aco di PN Makassar

Putusan vonis mati dari Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 469/ PID.Sus/2015/PN.Mks. Kemudian memori bandingnya bernomor:303 / PID.SUS/ 2015 / PT.MKS  diputuskan pada 6 Oktober 2015. Dengan nama terdakwa Amiruddin bin Amin alias Ardi Daeng Nai alias Aco alias Yudi, lahir Surabaya 27 Juli 1978.

Dalam amar perkara putusan, Aco menerima sabu dan pil ekstasi dari lelaki bernama Iwan (buron) di Kalimantan. Kemudian terdakwa membawanya ke Pondok Rajawali Kamar 205, Kota Makassar, Rabu siang 14 Januari 2015. Selanjutnya Aco menyerahkan satu bungkus sabu kepada Michael.

Sabtu 17 Januari 2015, Michael tertangkap polisi dengan barang bukti sabu satu bungkus. Hasil interogasi barang diperoleh dari Aco. Polisi pun menyuruh Michael menelepon Aco yang sedang karokean di Studio 33 Hotel Clarion Makassar.

Terdakwa berterus-terang jika sabu disimpan di Jalan Andi Tonro Kompleks Perumahan Graha Modern Jaya Blok B No.17 Makassar. Disitu ditemukan  satu paket narkotika jenis sabu tersimpan dalam lemari pakaian. Di Jalan Lamadukkelleng Buntu Makassar didapat sabu 12 paket dan delapan saset berisi pil ekstasi sebanyak 4.208 butir disimpan Aco dalam koper warna hitam. Disitu juga ditemukan dua buah pireks kaca dan satu timbangan elektrik/skill.

Berbeda dengan putusan terdakwa saat divonis seumur hidup oleh PN Balikpapan bernomor 546 /Pid.Sus/2013/PN.Bpp. Terdakwa bernama Amiruddin Rachman alias Aco Amir bin Rachman, lahir di Ujung Pandang tanggal 23 November 1974.

Hakim ketua Pengadilan Negeri Makassar yang memimpin saat itu, Ibrahim Palino enggan berkomentar terkait putusan yang dijatuhi Amir Aco. Alasannya ia sudah tidak bertugas di PN Makassar lagi. “Kalau saya berikan komentar maka melanggar kode etik hakim,” ucap dia melalui sambungan telepon, Jumat 12 Oktober 2018.

Sebelumnya PN Makassar menyatakan permohonan kasasi Aco kedaluwarsa. Pasalnya terdakwa tak kunjung memasukkan berkas memori kasasi hingga batas akhir Rabu 10 Februari 2016. Sehingga vonis mati terhadap Amir Aco berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Data dari Panitera Pidana Umum Pengadilan Negeri Makassar, Amir Aco melayangkan surat pernyataan kasasi pada Selasa, 26 Januari 2016.  Berselang sehari, pengadilan menerbitkan akta kasasi sembari menunggu berkas memori kasasi Aco. Namun 14 hari ditunggu, terpidana Aco ternyata tidak juga melayangkan memori kasasi. Akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor :776/K/PID.SUS/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang menolak kasasi terpidana.

Tempo mencoba mengunjungi Aco ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Namun Kepala Lapas Narkotika Victor Teguh Prihartono tak mengizinkan untuk bertemu.

Victor mengaku Amir Aco berstatus tahanan di Lapas Sungguminasa. Dia diperlakukan khusus yakni dijaga lebih ekstra, kamarnya terkunci terus dan tidak boleh berbaur dengan yang lain. Tidak sembarang orang yang bisa menemuinya. Itu supaya terpidana tak kabur lagi.  “Aco ini terpidana mati kalau lari lagi kita kena hukum semua,” kata Victor saat ditemui di ruangannya, Rabu 17 Oktober 2018.

Keluarga yang ingin membesuk harus memiliki surat izin dari Kejaksaan Negeri Makassar. Kalau pengacaranya harus menunjukkan surat kuasanya. “Saya enggak mau kalau enggak ada surat izin karena prosedurnya begitu,” tutur Victor.

Menurut Victor, Aco tak kapok menjalankan bisnis karena sudah mengetahui celahnya. Bagaimana menghasilkan uang banyak, cepat dan mudah. “Jadi sulit kalau Aco mau disuruh berhenti, dia sudah tahu jalannya,” kata dia.

Aco adalah narapidana Lapas Cipinang yang masuk Desember 2017. Kemudian dipindahkan dengan status tahanan ke Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa, Gowa, Maret 2018. Hingga 25 Oktober, Aco belum juga dipindahkan ke Lapas Cipinang. Victor berujar masih berkoordinasi dengan  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk realisasinya. “Belum tahu kapan dipindahkan karena harus juga berkoordinasi Polda Sulsel untuk pengawalannya,” tambahnya.

DIDIT HARIYADI

Data vonis mati Pengadilan di Sulawesi Selatan

Pengadilan di Sulawesi Selatan telah menjatuhi hukuman mati terhadap empat terdakwa. Diantaranya tiga kasus narkotika yakni Amiruddin alias Amir Aco di Pengadilan Negeri Makassar (2015), Amir alias Dawang di Pengadilan Negeri Pinrang (2015), dan Hartono di Pengadilan Negeri Parepare (2016), serta kasus pemerkosaan Iqbal alias Putra di Pengadilan Negeri Malili, Luwu Timur (2016). 

Data peredaran narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Bandar dan Pengedar

Pengguna

Rehabilitasi

Kasus

Peredaran narkotika di Sulawesi Selatan terus meningkat. Jumlah bandar dan pengedar pada 2016 sebanyak 12.423 orang, meningkat menjadi 19.514 orang pada 2017. Kemudian jumlah pengguna pada 2016 sebanyak 15.869 orang dan  2017 mengalami kenaikan menjadi 21.961 orang. Yang direhabilitasi, pada 2016 sebanyak 1.214 orang, sedangkan 2017 menurun 794 orang. Sedangkan data kasus pada 2016 sebanyak 1.613 kasus dan 2017 menurun 1.442 kasus.