Magang Kerja, Masih Solusi Setengah Hati

Upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja di Indonesia semakin dibutuhkan seiring makin pesatnya kemajuan teknologi industri. Untuk mengasah ketrampilan, tak sedikit calon tenaga kerja yang kemudian mengikuti program pemagangan selepas tamat pendidikan formal. 

 

Scroll

Sayangnya, selain pesertanya masih sedikit, sistem pemagangan di banyak perusahaan di Indonesia belum tertata baik.
 

Oleh: Lani Diana Wijaya

FARID Zaelani tak mau menyia-nyiakan waktunya setelah menjalani pemagangan di PT Komponen Futaba Nusapersada (KFN). Magang selama enam bulan, dia berharap bisa langsung diterima bekerja di sana setelah program magangnya selesai. 

Pada Mei 2017, setelah kontrak magangnya di PT KFN berakhir, Farid langsung mengajukan surat lamaran ke bagian sumber daya manusia. Untung tak dapat  diraih, malang tak bisa ditolak. Perusahaan itu tak menghubungi Farid untuk lanjut bekerja sebagai karyawan kontrak.

“Sampai Mei 2017 tidak ada kelanjutan kabar lagi dari PT KFN, akhirnya saya mengirimkan lamaran ke tempat lain,” tutur Farid saat dihubungi Tempo, 16 Mei 2019.  Sambil menunggu panggilan kerja, Farid mengisi waktu dengan mengikuti kursus desain teknik selama tiga bulan. 

Farid adalah salah satu peserta pemagangan di PT KFN Bekasi divisi Operator Buffing. Sehari-hari dia bertugas menghaluskan bagian pipa knalpot yang masih tajam setelah proses cutting. Ini adalah salah satu bagian terpenting untuk memproduksi knalpot. 

Pria 21 tahun ini semula mengenyam pendidikan di SMK jurusan Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri (TPMI). Lulus sekolah, dia memilih mendalami kemampuan di bidang mesin. Dia lalu mencoba peruntungan di Balai Latihan Kerja (BLK) Bekasi program Operator CNC Milling Kejuruan Teknik Manufaktur. 

Selain mengasah kemampuan, dengan mengikuti BLK ia berharap semakin mudah mencari pekerjaan. Usai tamat SMK, Farid memang tak langsung mendapatkan pekerjaan. Mendapatkan informasi lowongan --apalagi diterima kerja-- benar-benar tak semudah membalikkan telapak tangan.

“Maka dari itu saya ikut BLK supaya bisa dapat banyak kesempatan lowongan kerja,” ucap dia. 

Selang waktu lima bulan setelah selesai magang di PT KFN, Farid akhirnya mendapat panggilan kerja. Dia diterima bekerja di PT Cipta Presisi Sarana Teksindo (CST) bagian drafter engineering.  Sayangnya dia hanya bertahan 10 bulan di sini. 

Dia lalu melamar dan diterima di Istech Utama untuk divisi yang sama pada September 2018. Ilmu yang dia pelajari di BLK, kata Farid, terpakai sekitar 60 persen saat bekerja. Meski pengalamannya ketika magang di PT KFN tak begitu terpakai, namun setidaknya, status sudah pernah magang tersebut menjadi nilai tambah untuk lamaran kerja Farid.  

“Karena saya lamar di bagian teknisnya, banyak perusahaan juga mencari yang sudah berpengalaman di duna kerja dan di bidangnya,” ujar dia. 

 

***

PERUNTUNGAN  Ismail dan Aldian Mustofa lebih baik dari Farid. Mereka adalah dua dari puluhan peserta BLK Bekasi yang beruntung lanjut bekerja di PT KFN. Keduanya mengikuti pelatihan kerja satu angkatan dengan Farid di BLK Bekasi, yang berlanjut dengan program magang di PT KFN. 

Ismail dan Aldian dihubungi pada Juli 2017. Mereka mendapat tawaran bekerja di PT KFN setelah satu bulan selesai menjalani pemagangan. Keesokan harinya mereka menyambangi kantor itu lagi. Mereka masuk di sebuah ruangan, disodorkan kertas bertuliskan kontrak kerja. 

“Disuruh baca dulu kontrak. Saya tanya gajinya sama kayak on job training (magang) enggak,” ucap Aldian. 

Ternyata, tawaran gaji mereka lebih besar 20 persen ketimbang upah pemagang. Program pemagangan sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016. Pasal 12 ayat 1b tercantum peserta pemagang berhak memperoleh uang saku. 

Ketentuan selanjutnya ada di Pasal 12 ayat 2 bahwa uang saku terdiri dari biaya transport, makan, dan insentif. Pemerintah tak menentukan besaran uang saku pemagang. 

Tak pikir panjang, Ismail dan Aldian sepakat dengan besaran gaji tersebut. Keduanya meneken kontrak kerja selama dua tahun. Tak ada yang beda dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka. Saat masih jadi pemagang, Ismail bercerita, dia sudah menanggung beban kerja sama seperti karyawan. 

Satu-satunya perbedaan adalah: perusahaan tidak memberikan evaluasi dan mentor kerja untuk peserta magang. Kesetaraan semua pekerja dianggap sama, baik pemagang ataupun karyawan kontrak. 

Motivasi Aldian mendaftar BLK memang untuk mengasah kemampuan manufaktur lalu mencari kerja. Padahal, dia lulusan SMK di bidang otomotif. “Awalnya batu loncatan doang. Kalau cuma mengandalkan (ijazah) SMK susah buat cari kerja,” kata dia.



SERTIFIKASI SETENGAH HATI


Kementerian Ketenagakerjaan mencatat peserta pemagangan pada periode 2014-2018 sudah menyebar di 34 provinsi. Di awal tahun 2014, jumlahnya mencapai 26.367 orang. Tiga tahun kemudian angkanya melonjak menjadi 60.163 orang. Akan tetapi, peserta program ini paling sedikit di 2018, yaitu 14.545 orang. 

Kepala Seksi Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Fauzi, menuturkan pemerintah memang semula tak mewajibkan perusahaan memberikan sertifikasi kompetensi bagi peserta pemagangan. Karena itulah, sejak 2014-2016 tak ada sertifikasi resmi yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Perusahaan hanya wajib mengeluarkan sertifikat tanda peserta pernah menjalani pemagangan. 

Kebijakan itu berubah sejak 2017 atau setelah Permenaker 36/2016 terbit. Seluruh peserta pemagangan mandiri sekarang wajib mendapatkan sertifikasi kompetensi. Manfaatnya agar kemampuan pemagang tak diragukan lagi untuk bersaing di dunia kerja, ketika harus melamar pekerjaan ke banyak perusahaan.

Sayangnya, pada 2018 lalu, hanya ada seribu peserta yang keahliannya sudah diuji. Itu berarti kurang dari 10 persen dari total pemagang di seluruh Indonesia. Anggaran pemerintah untuk membayar biaya sertifikasi kompetensi rupanya terbatas. Karena itu, pemerintah memprioritaskan sertifikasi kompetensi di bidang perikanan, ritel, perhotelan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), otomotif, las, serta perbankan. 
 
***

PESERTA pemagangan di The Media Hotel dan Towers Jakarta, Andriyansyah, mengaku beruntung bisa mengikuti sertifikasi kompetensi. Tepatnya pada November 2018, Andri diundang ke Hotel Balairung Jakarta untuk diuji. Malam itu dia mendadak diminta mempersiapkan diri ikut sertifikasi kompetensi keesokan harinya. 

Ketika itu, lelaki 20 tahun ini baru saja lulus dari SMK 55 Jakarta Utara bidang otomotif. Dia kemudian diterima menjadi peserta magang di The Media Hotel dan Towers Jakarta. Di sana, sehari-harinya Andri bekerja sebagai pekerja harian hotel. Tanggung jawabnya adalah melayani pengunjung hotel, mulai dari memberi salam hingga merapikan kamar. 

Di dalam ruang ujian, kata dia, hanya ada puluhan orang yang mengikuti ujian kompetensi. Sekitar delapan jam para pemagang menjalani ujian tertulis dan praktik. Penguji kemudian mengumpulkan mereka dan memaparkan hasil uji satu per satu. Dalam forum terbuka itu penguji hanya menjabarkan kelebihan dan kekurangan pemagang berdasarkan hasil uji kompetensi. 

Namun, hingga saat ini tidak ada informasi resmi mengenai kelulusan mereka. Andri bahkan tak mengetahui bagaimana nasib sertifikat kompetensi miliknya. “Katanya pengumuman nanti dikabari tapi sekarang belum dapat kabar,” kata dia. 

Selama magang, kinerja Andri dievaluasi setiap hari. Ada mentor yang membimbingnya sembari bekerja. Dia mendapat uang saku sebesar Rp 650 ribu per bulan plus satu kali makan sehari. 

Seusai magang, dia ditawarkan jadi pekerja harian dengan gaji Rp 125 ribu per hari. Namun penghasilannya tak tentu. Sebab, dirinya hanya dipanggil bekerja apabila perusahaan membutuhkan tenaga tambahan. Andri bertahan di The Media Hotel hingga Februari 2019. “Kadang sebulan cuma masuk delapan kali, enggak tentu. Saya masuk kalau hotel ramai,” ujarnya. 

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, dari seribu peserta magang dari beberapa perusahaan yang diuji pada 2018, hanya 913 peserta yang dianggap kompeten. Sisanya, 87 peserta belum kompeten. 

Perusahaan yang mengikutsertakan pemagangnya ikut uji kompetensi datang dari beberapa kota. Di Jakarta ada Transmart Ritel serta tiga perusahaan sektor pariwisata, seperti Abuba, The Media Hotel, dan Hotel Balairung. Sementara di Gresik terdapat dua perusahaan, yaitu PT Auto Maspion yang membidangi otomotif dan PT Semen Indonesia untuk sektor las. 

Selanjutnya perusahaan Dejeefish di Jawa Barat (perikanan), Hotel Ina di Yogyakarta (pariwisata), PT Bitratex di Jawa Tengah (garmen), dan PT Surveyor Indonesia di Makasar (TIK).

Hasil ujian itu menunjukkan standardisasi program pemagangan masih jauh dari sempurna. Tak sampainya informasi kelulusan pada peserta juga menunjukkan lemahnya komunikasi dan koordinasi.

 

General Manager PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Subchan Gatot mengakui hal itu. Sebagai pelaku usaha, dia menilai program pemagangan yang sekarang ada belum mampu menjawab kebutuhan industri 4.0, seperti yang diharapkan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi. 

 

Saat ini, kata dia, program magang baru fokus mengembangkan kemampuan calon tenaga kerja agar mampu bersaing di industri. 

Dengan kondisi semacam itu, kata Subchan, Indonesia baru memasuki tahap dasar pemagangan di level 1.0. Padahal, Presiden Jokowi menargetkan industri dapat mencapai program pemagangan yang komplit untuk membantu industry sampai level 4.0. “Sistem pemagangan di Indonesia masih ada di (tataran) basic,” ucap Subchan, setengah mengeluh. (*)

LANI DIANA WIJAYA