Agar Mary Jane Bebas dari Hukuman Mati

Mary Jane Fiesta Veloso ditangkap Petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta ketika hendak berlibur pada 25 April 2010. Dia dituduh membawa 2,6 kilogram heroin di kopernya.

Scroll

Enam bulan kemudian Mary diadili dan divonis mati di Yogyakarta. Pada 29 April 2015, dia sempat dijawalkan untuk ditembak mati di Nusa Kambangan, namun Presiden Joko Widodo menunda eksekusinya. 

Ini kisah soal bagaimana Mary Jane mencoba mengetuk hati Presiden untuk membebaskannya dari hukuman mati.

Dua narapidana perempuan itu sesekali saling beradu pandang. Salah seorang di antaranya berkonsentrasi mengukir riasan paes berupa lekukan-lekukan hitam pekat di dahi wanita di hadapannya. Paes adalah riasan wajah tradisional untuk pengantin Jawa, khususnya Yogyakarta dan Solo.

Selesai melukis paes, “sang perias” memasangkan sanggul, jarit yang diwiru, stagen, serta kebaya brokat hitam pada tubuh kawannya. “Iki piye (ini bagaimana), bener apa salah?” tanya si perias dalam campuran bahasa Jawa dan Indonesia kepada instruktur di sampingnya.

Siang itu, pada awal Mei 2019, Mary Jane Fiesta Veloso sedang belajar merias pengantin Jawa di aula Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Wirogunan Yogyakarta. Laiknya perias profesional, Mary menggunakan semua perangkat rias wajah, mulai dari bedak, lipstik, perona pipi, pensil alis, hingga bulu mata buatan. 

Di penjara khusus perempuan itu, Mary mengisi hari-harinya dengan berbagai kegiatan seperti membatik, merajut, dan merias. Dia juga rutin berdoa dan mendapat kunjungan rohaniwan pendampingnya. 

Mary telah akrab dengan semua narapidana dan petugas di sana. Warga negara Filipina ini telah fasih berbahasa Indonesia dan menguasai beberapa kata dalam bahasa Jawa. Bila sedang bercengkerama dengan teman-teman sesama narapidana, Mary seakan sejenak melupakan hukuman mati yang sudah menantinya.

Mary Jane adalah pekerja rumah tangga yang datang ke Indonesia dengan penerbangan pesawat Air Asia dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta. Petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta menangkap Mary ketika hendak berlibur pada 25 April 2010. 

Petugas menemukan 2,6 kilogram heroin di kopernya. Enam bulan kemudian Mary diadili dan divonis mati di Yogyakarta. 
Hakim menyatakan dia terbukti membawa 2,6 kilogram heroin dalam kopernya. Namun, hingga saat ini, aparat belum mengungkap jaringan besar pemilik 2,6 kilogram heroin yang dibawa Mary.  

“Saya benar-benar tidak tahu soal heroin di tas itu. Saya dijebak,” kata Mary ketika kembali ditemui Tempo pada Selasa, 28 Mei 2019.

Ketika pembicaraan menyinggung hukuman mati, perempuan 34 tahun itu menghela napas panjang, lalu terdiam. Dua bola matanya menerawang jauh. Saat obrolan berlanjut, Mary berulang kali menyatakan bahwa dirinya  adalah korban perdagangan manusia. “Saya ingin bebas dan mendapatkan keadilan,” kata dia.

Mary masih menyimpan harapan besar untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Bila kesempatan itu datang, ia akan memohon grasi atau pengampunan agar terbebas dari eksekusi mati.

Mary pernah mengajukan permohonan grasi tapi ditolak Presiden Jokowi pada 30 Desember 2014. Mary kemudian menulis surat pribadi untuk Jokowi. Lewat surat yang ia tulis pada 16 April 2015, Mary mencoba mengetuk lagi hati Presiden agar memberinya pengampunan.

Presiden Joko Widodo akhirnya menunda eksekusi atas Mary setelah pemerintah Filipina mengirim surat kepadanya. Pemerintah Filipina memerlukan keterangan Mary untuk penyelidikan Maria Kristina Sergio yang diduga merekrut Mary dalam jaringan perdagangan narkoba.

Untuk sementara, Mary lepas dari eksekusi regu tembak yang semula dijadwalkan pada 29 April 2015, di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Penundaan eksekusi mati itu seperti memberi Mary kekuatan. Dia mengaku merasa mendapatkan kehidupan kedua. Mary pun berpesan agar orang berhati-hati dan waspada supaya tak menjadi korban kejahatan perdagangan manusia seperti dirinya.

Hingga kini, nasib Mary memang belum jelas. Tapi, dia tak memupus harapan bahwa suatu saat nanti bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di Provinsi Nueva Ecija, Filipina. Mary sangat merindukan dua anaknya, Mark Daniel dan Mark Darren.

Mary mendapat kunjungan terakhir dari keluarganya pada Mei dan Oktober 2018. Keluarga kala itu datang atas dukungan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta. Ibu kandung dia, Celia Veloso, datang menjenguk pada Mei tahun lalu. Ayahandanya, Cesar Veloso, datang bersama dua anak Mary lima bulan kemudian, Oktober 2018.

Mary bercerita, Kedutaan Besar Filipina, Jaringan Buruh Migran Indonesia, dan Migrante (organisasi buruh migran Filipina) telah berupaya membantunya lolos dari hukuman mati. Namun, sejauh ini, upaya itu belum menemukan titik terang.

Pada 2 Mei 2018, pengacara Mary yang ditunjuk Kedutaan Filipina, Santri Ajie Baskoro, mendatangi Kantor Staf Presiden RI, bersama perwakilan Migrante, Jaringan Buruh Migran Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Di Kantor Staf Presiden, Jakarta, rombongan kecil itu diterima Tenaga Ahli Kedeputian V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia. “Pertemuan itu berlangsung tertutup,” kata aktivis Jaringan Buruh Migran Indonesia, Karsiwen.

Migrante dan Jaringan Buruh Migran Indonesia selama ini getol mengadvokasi Mary. Mereka menemani Mary sejak masa-masa sulit menjelang eksekusi yang batal di  Nusakambangan. Upaya dua organisasi non-pemerintah ini mendapatkan sokongan dari Komnas Perempuan.

Agus Salim menunjukkan notulensi pertemuan tertutup itu kepada Tempo. Tiga orang dari Kantor Staf Presiden, yakni Theofransus Litaay, Billy Esratim, dan Munajat menemui mereka. “Ya waktu itu saya mewakili Deputi V,” kata Theofransus ketika dimintai konfirmasi.

Kepada tiga orang dari Kantor Staf Presiden, Cherry, aktivis Migrante Filipina, menjelaskan perkembangan proses hukum kasus perdagangan manusia di Filipina yang melibatkan perekrut Mary, Kristina dan Julius. Kristina bersaksi bahwa Mary merupakan korban perdagangan manusia dan innocent atau lugu.

Regional Court di Filipina sempat meminta Mary menjadi saksi dalam perkara itu. Tapi, pengacara Kristina dan Julius menolak kesaksian Mary. Alasan pengacara, posisi Khristina, Julius, dan Mary pengacara sama-sama korban perdagangan manusia. Kesaksian Mary dianggap tidak adil bila sampai merugikan kedua tersangka itu. Pengacara Christina dan Julius pun mengajukan permohonan banding. Pengadilan banding atau Philipine Court of Appeal mengabulkan banding dan menolak kesaksian Mary. 

Dalam pertemuan di Kantor Staf Presiden itu, Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherawati, menyerahkan surat rekomendasi agar Presiden Joko Widodo membentuk tim kajian atas pelanggaran prinsip hukum 'fair trial' dalam kasus Mary Jane. Hasil kajian tim itu, kata Sri Nurherawati, diharapkan menjadi pertimbangan Presiden dalam memutuskan grasi.

Komnas Perempuan berharap ada langkah cepat untuk membentuk tim kajian itu karena ibunda Mary Jane semakin tua dan sakit-sakitan. Dokter memprediksi sang ibu bisa mengalami kebutaan. “Jangan sampai, ketika Mary Jane bebas nanti, Nanay (panggilan akrab sang ibu) sudah tidak bisa melihat. Pertimbangannya lebih ke moral,” kata Sri.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, menambahkan, lembaganya mendorong Presiden Jokowi memberikan grasi karena ada indikasi kuat Mary Jane merupakan korban perdagangan manusia. 

Kepada Siri Nurherawati, Theofransus Litaay kala itu menjelaskan, pemerintah Indonesia menunggu putusan pengadilan di Filipina dalam kasus Christina dan Julius yang menyebutkan Mary Jane sebagai korban. “Putusan itu bisa jadi dasar untuk pembentukan tim review dan pengajuan grasi atau peninjauan kembali kasus Mary Jane,” kata Theofransus waktu itu.

Masalahnya, berdasarkan pantauan Komnas Perempuan, proses peradilan di Filipina masih jalan di tempat. Hambatan teritorial juga membuat Mary Jane terhalang untuk menghadiri sidang peradilan di Filipina.  “Kasus Mary Jane menggantung karena mengandalkan proses hukum di Filipina,” kata Yuniyanti.  

Celakanya, menurut Yuniyanti, iklim politik di Filipina saat ini juga kurang mendukung posisi Mary Jane. Di dalam negerinya, Presiden Filipina, Rodrigo. R. Duterte, kerap mendapat kritik keras dari pegiat hak asasi manusia karena dianggap memberlakukan ekstra judicial killing dalam pemberantasan jarigan narkoba.

Kendala lainnya, menurut Yuniyanti, negara-negara anggota ASEAN belum memiliki sistem peradilan yang terhubung. Meski negara-negara ASEAN telah menyepakati  migrant protection protocols atau protokol perlindungan buruh migran, protokol itu belum diturunkan dalam operasional peradilan.

Di samping melobi Presiden Jokowi, Komnas Perempuan juga membawa kasus Mary Jane ke forum Universal Periodic Review, yakni forum peninjauan berkala universal di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Atas dasar pertemuan di Kantor Staf Presiden, pengacara Mary Jane kini sedang menyiapkan kembali permohonan grasi kepada Presiden Jokowi. Pengacara beralasan permohonan sebelumnya diajukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara penolakan grasi keluar di masa pemerintahan Jokowi.  “Apakah grasi melekat pada presiden yang memimpin atau presiden sebagai bagian dari lembaga negara? Belum pernah ada kajian soal itu,” ujar Agus Salim.

Agus berharap nasib Mary Jane akan seperti Siti Aisyah, terdakwa pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, yang akhirnya dibebaskan dari tuntutan hukum oleh pengadilan tinggi Malaysia. Seperti halnya Indonesia yang melobi Malaysia untuk pembebasan Aisyah, menurut Agus, pemerintah Filipina pun akan terus melobi pemerintah Indonesia.

Konsul dan Sekretaris Dua Kedutaan Besar Filipina, Shirley Flores, menyerahkan semua pernyataan ihwal perkembangan kasus Mary Jane kepada pengacara Agus Salim. “Silakan tanya pengacara. Kami tak bisa berikan pernyataan saat ini,” kata Shirley.

Kedutaan Besar Filipina di Jakarta, menurut Agus, memang menunggu momentum yang tepat untuk melobi pemerintah Indonesia setelah Pemilihan Presiden 2019. “Dubes perlu hati-hati memberi pernyataan. Menunggu proses hukum di Filipina,” kata Agus.

Dalam waktu dekat, menurut Agus, rombongan dari Kedutaan Besar Filipina akan kembali mengunjungi Mary Jane di Lapas Perempuan Wirogunan, Yogyakarta. Kunjungan itu untuk memastikan kebutuhan Mary Jane selama di penjara terpenuhi. 

SHINTA MAHARANI



Hukuman Mati Tak Capai Tujuan

Terpidana hukuman mati Mary Jane Fiesta Veloso terus berusaha memohon grasi dari Presiden Joko Widodo. 

Scroll

Seruan agar pemerintah Indonesia menghapuskan hukuman mati terus bergaung. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan terpidana mati kerap tidak mendapatkan hak peradilan yang baik. “Mereka orang-orang yang miskin yang tidak punya akses politik. Tidak punya pengaruh apapun ataupun tidak didampingi oleh pengacara yang baik,” kata Usman.

Usman meminta pemerintah Indonesia melakukan moratorium hukuman mati yang oleh kalangan pegiat hak asasi dianggap sangat kejam dan merendahkan martabat manusia itu. Apalagi, saat ini, sudah dua pertiga negara di dunia yang menghapus hukuman mati atau melakukan moratorium atas eksekusi mati.

Berdasarkan catatan Amnesty International, pada akhir 2018 ada 142 negara yang tidak lagi menerapkan hukuman mati. Bandingkan dengan tahun 1987, ketika baru 69 negara yang meninggalkan hukuman tersebut.

Meski begitu, pada 2018, berlangsung 690 eksekusi mati di lebih 20 negara. Jumlahnya tidak lebih dari 30 persen dibanding 2017, yakni 993 eksekusi mati. Negara yang terbanyak melakukan eksekusi mati adalah Cina, Iran, Arab Saudi, Vietnam, dan Irak.

Di Indonesia, hakim menjatuhkan 47 vonis mati pada 2017. Perinciannya, 33 vonis mati untuk kasus narkoba dan 14 vonis mati untuk kasus pembunuhan. Sebanyak 10 vonis di antaranya dikenakan kepada warga negara asing. Angka tersebut menurun dibandingkan 2016, yakni sebanyak 60 kasus. Secara akumulatif, hingga 2017, di Indonesia ada 262 terpidana mati yang belum dieksekusi.

Penegak hukum di Indonesia masih menerapkan hukuman mati dengan dalil untuk menimbulkan efek jera. Faktanya, menurut catatan Amnesty International, eksekusi mati tidak efektif mengurangi kejahatan. 

Berdasarkan data yang dirilis Badan Narkotik Nasional, misalnya, pada 2015 kasus narkoba di Indonesia meningkat jadi 5,9 juta, dari 4,2 juta kasus pada tahun sebelumnya.  Padahal, pada 2015, Indonesia mengeksekusi 14 terpidana mati. “Eksekusi mati tidak ada hubungannya dengan berkurangnya kejahatan,” kata Usman. 

SHINTA MAHARANI