Dilema Pemagangan: Ditolak Buruh Disambut Pengusaha

Sejak diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2016, peserta program pemagangan di seluruh Indonesia terus meningkat. Setamat sekolah, calon karyawan bisa memilih magang di perusahaan yang mereka incar, sampai mendapat sertifikat kompetensi.  Berbekal sertifikat itu, peluang mereka mendapatkan pekerjaan permanen berlipat ganda.  

Scroll

Akan tetapi, program ini tak lepas dari kontroversi. Serikat buruh menilai pemagangan bisa saja jadi selubung untuk eksploitasi buruh dan pemberlakuan upah murah. 

Oleh: Irsyan Hasyim

Rivaldy Martiyanshah tak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja setelah lulus sekolah. Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Budi Utomo, Depok, Jawa Barat, ini mendapatkan tawaran pekerjaan setelah magang di sebuah hotel di bilangan Depok. "Setelah uji kompetensi, tiga bulan kemudian saya dipanggil oleh manajemen hotel untuk menjadi karyawan," ujar Rivaldy saat dihubungi Tempo, akhir Mei 2019 lalu.
 
Ceritanya berawal dari informasi pemagangan yang diperoleh Rivaldy dari gurunya di SMK. Setelah mendaftar dan melalui seleksi, dia kemudian bisa mengikuti magang selama enam bulan di Hotel Bumi Wiyata, Depok. 
 
Program magang ini berbeda dengan praktik lapangan kerja yang selama ini dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Dalam program magang ini, ada modul dan standar kerja yang telah ditetapkan. 
Pada tahap awal, Rivaldy memperoleh materi pengenalan mengenai hotel, jenis-jenis pekerjaan yang ada di hotel dan bagaimana cara melakukannya. Ini dia lakukan selama satu bulan pertama. Bulan-bulan berikutnya, dia mulai mempraktikkan apa yang diajarkan di dalam kelas. Ada seorang mentor yang membimbingnya.
 
Selain Rivaldy, ada sekitar 10 orang yang juga mengikuti pemagangan di Hotel Bumi Wiyata. "Saat program berjalan, ada tiga orang yang keluar karena mendapatkan pekerjaan di tempat lain," tutur pria kelahiran 23 Maret 2000 ini. 
 
Peserta magang yang masih bertahan dibagi dalam dua divisi kerja. "Di housekeeping ada saya, dan dua orang lagi. Untuk food and beverage service ada empat orang."
 
Selama mengikuti pemagangan, Rivaldy memperoleh uang saku dari pihak manajemen hotel. Uang saku ini diberikan setiap bulan untuk operasional. "Uang sakunya Rp 650 ribu per bulan," katanya.
 
Lalu pada akhir masa magang, Rivaldy mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi. Dari tujuh peserta magang, akhirnya dua orang diterima bekerja di Hotel Bumi Wiyata. Lima orang lainnya mendapatkan pekerjaan di tempat lain. 


 
***

SEJAK dicetuskan pemerintah tiga tahun lalu, program pemagangan digadang-gadang sebagai jawaban jitu untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Program ini dideklarasikan secara nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu. 

Bagi pengusaha, program pemagangan dinilai positif karena membantu mereka mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
 
Pemerintah sendiri gencar mendorong kebijakan pemagangan ini dengan memberikan subsidi biaya sertifikasi bagi peserta magang. Kepala Unit Program Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan, Fauzi,  menjelaskan, pemberian subsidi ini dilakukan sejak 2017.
 
Langkah itu diambil setelah Presiden Joko Widodo mendeklarasikan pentingnya pemagangan dan meminta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menggandeng perusahaan untuk melakukan uji kompetensi bagi peserta magang. 

"Tahun 2017 sebanyak 56 ribu peserta mengikuti tes secara mandiri," ucap Fauzi. Setahun kemudian, program subsidi sertifikasi berhasil menanggung biaya ujian untuk seribu peserta magang.  
 
Pemerintah juga mendorong perusahaan membuka program pemagangan dengan menggandeng lembaga sertifikasi profesi. Fauzi mengatakan ada enam bidang lembaga sertifikasi profesi yang telah dibiayai pemerintah untuk mempercepat program ini. "Ada lembaga sertifikasi profesi otomotif, logam, mesin, perikanan, komputer, dan ritel," katanya. 
 
Pada 2019 ini, pemerintah bertekad memperbesar akses lulusan sekolah untuk mengikuti program pemagangan. Pemerintah menargetkan ada 210 ribu peserta magang sampai akhir tahun ini. Dari target itu, pemerintah berharap ada 10 ribu peserta magang dari program pemerintah. Sisanya sebesar 200 ribu orang diharapkan berasal dari program pemagangan mandiri di berbagai perusahaan. "Biaya sertifikasi 210 ribu peserta magang akan ditalangi APBN," kata Fauzi.
 
Tak mudah untuk mencapai target tersebut. Ini karena konsep pemagangan sendiri masih menuai pro dan kontra dari para serikat pekerja. 

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho mengungkapkan, terdapat sembilan konfederasi serikat pekerja yang menolak konsep pemagangan. Jumlah ini sekitar 70 persen dari semua serikat pekerja di Indonesia. 

"Bahkan pada 20 Januari 2019 sebuah konfederasi besar di Indonesia masih berdemo di kementerian tenaga kerja, menolak pemagangan," katanya.

Alson mengganggap penolakan terhadap pemagangan ini sebagai hal yang wajar karena para pekerja masih trauma dengan praktik pemagangan selama ini. Menurutnya, trauma ini terjadi karena informasi mengenai pemagangan yang benar atau berkualitas belum tersosialisasi dengan baik. 

Di masa lalu, pemagangan memang kerap disalahgunakan perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja dengan biaya murah. Begitu magang usai, mereka diberhentikan tanpa peluang untuk mendapatkan pekerjaan permanen. 

Dengan banyaknya praktik magang yang menyimpang di masa lalu, kata Alson, banyak serikat pekerja yang enggan mendiskusikan konsep program pemagangan yang berkualitas. "Kami takut bicara magang. Yang ada di benak kami, pemagangan identik dengan upah murah, eksploitasi buruh, dan outsourcing terselubung," katanya. "Ini fakta yang terjadi." 

Anggota Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Subchan Gatot  mengaku tidak mengetahui secara detil mengapa ada penolakan dari serikat pekerja. Namun, lanjutnya, pemagangan yang berkualitas seharusnya memang melibatkan serikat pekerja, pemerintah dan perusahaan. 

"Pengusaha menerima konsep pemagangan karena ini bermanfaat bagi masyarakat dan karyawan kita ya," katanya.
 
Menurut Subchan, konsep pemagangan yang berkualitas membutuhkan beberapa tahapan. Langkah awal adalah membangun pondasi yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

"Ini tidak mudah, saya membangun standardisasi saja kurang lebih sembilan bulan," ungkap Subchan Gatot juga menjabat sebagai General Manager PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). 

Toyota Motor Manufacturing Indonesia melibatkan 120 ahli berpengalaman dalam menyusun konsep pemagangan di perusahaan mereka. Para ahli ini menyusun standar kerja dan standarisasi khusus di perusahaan otomotif. 

Selain itu, Toyota juga membangun infrastruktur seperti lembaga pelatihan, kelas maupun tempat kerja. “Selanjutnya kurikulum, hari pertama mau ngapain, dan seterusnya. Persis seperti mau buat sekolahan,”ucap Subhan.

Tenaga Ahli International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia-Timor Leste, Kazutoshi Chatani, menilai program pemagangan dalam industri merupakan cara yang efektif dari segi biaya untuk pengembangan keahlian tenaga kerja. Menurut Chatani, peserta magang akan cepat beradaptasi dengan dunia kerja dan meningkatkan keahlian mereka. Ini penting karena sistem pendidikan kita saat ini belum mampu menjawab tantangan dari pelaku industri. 
 
Sebagai wadah kolaborasi antara lembaga pendidikan yang menyediakan pelatihan dan industri, Chatani mengatakan, pemagangan bisa menjawab kebutuhan spesifik tenaga kerja perusahaan. Tantangannya, jika pemerintah serius mengembangkan program ini, suara-suara penolakan dari serikat buruh harus didengarkan dan dicarikan jalan keluar yang konkret. 

IRSYAN HASYIM