Mauritius Leaks: Kisah Suaka Pajak di Pojok Afrika

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) kembali meluncurkan laporan investigasi lintas negara mengenai penggelapan pajak. Kali ini fokusnya adalah surga pajak di Mauritius, sebuah negara pulau kecil di Samudera Hindia, tak jauh dari ujung barat daya  Benua Afrika.

Scroll

Sebanyak 40 jurnalis dari 17 negara, termasuk reporter Tempo di Indonesia, menelusuri 200 ribu catatan rahasia yang bocor dari kantor cabang Mauritius sebuah firma hukum yang berbasis di Kepulauan Bermuda, bernama Conyers Dill & Pearman. Dokumen yang bocor mencakup periode dari awal 1990-an sampai 2017.

Oleh: Will Fitzgibbon

Siapa yang mengira, di balik negara pulau kecil di sudut Afrika, tersembunyi skema finansial yang demikian rumit untuk menjaga pundi-pundi keuntungan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Afrika dan Asia selatan.

Investigasi ini mengungkap bagaimana canggihnya sistem keuangan di Mauritius dirancang untuk melarikan pajak dari negara-negara miskin di Afrika. Tentu saja, pemerintah negara-pulau itu tak ketinggalan mencicipi sebagian keuntungannya.

Korban utama dari skema penggelapan pajak yang dirancang di bekas koloni Prancis ini tentulah warga miskin yang hidup di negara-negara berkembang di Afrika. Jumlah warga Uganda yang pendapatannya kurang dari US$ 2 per hari misalnya, mencapai 40 persen dari total penduduk di sana. Mereka kehilangan kesempatan menikmati pembangunan jalan raya, jembatan, bandara dan infrastruktur lain karena dana yang seharusnya dipakai untuk itu disedot masuk ke kantong-kantong konglomerat ternama.

Salah satu nama pesohor yang muncul dalam dokumen Mauritius Leaks adalah penyanyi legendaris Bob Geldof.  Bocoran dokumen ini mengungkapkan bagaimana firma miliknya membeli kompleks peternakan ayam di Uganda melalui Mauritius untuk menghindar dari kewajiban pajak.

Nama Geldof sendiri mulai melejit setelah dia sukses mengumpulkan para artis ternama dunia untuk menggelar konser akbar Live Aid pada 1980-an. Setelah namanya tersohor, dia mendirikan sebuah firma keuangan swasta yang menjanjikan keuntungan sampai 20 persen dari pembelian saham-saham perusahaan di Afrika. Informasi ini diperoleh dari selembar dokumen memo dari seorang investor di firma itu. Dokumen itu ada di berkas Mauritius Leaks.

Meski investasi firma ini berfokus pada bisnis di benua Afrika, para penasehat hukum mereka yang berkantor di London, Inggris, menganjurkan agar kantor pusat perusahaan tersebut didirikan di Mauritius, tak kurang dari 3 ribu kilometer jauhnya dari area usaha mereka.  

Mauritius memang sudah lama menarik perhatian kaum jetset yang berpengaruh di dunia, untuk diam-diam menghindari pajak dari kegiatan usaha mereka.  Salahsatu alasan yang dikutip para pengacara Geldof untuk menjelaskan mengapa mereka memilih Mauritius sebagai lokasi kantor pusat adalah “urusan pajak”.

Dokumen Mauritius Leaks menunjukkan bagaimana pemerintah Mauritius belakangan menyetujui permintaan perusahaan Geldof untuk memanfaatkan berbagai perjanjian internasional agar mereka membayar pajak yang amat murah di negara suaka pajak itu. Dengan begitu, Geldof juga membayar lebih rendah dari seharusnya pada negara-negara Afrika di mana mereka benar-benar beroperasi.  

“Padahal perbedaan jumlah uang sekecil apapun buat kami setara dengan ada tidaknya kemampuan kami membangun infrastruktur,” kata seorang pejabat pajak di Uganda pada ICIJ.

Ketika dimintai konfirmasi, juru bicara perusahaan Geldof, 8 Miles, memastikan bahwa investasi perusahaannya di Afrika mengikuti standar terbaik dalam menciptakan pekerjaan, telah ikut memperbaiki komunitas dan berjasa menggenjot pendapatan pajak untuk menyokong kinerja pemerintahan di negara tempat mereka beroperasi.

Bob Geldof sendiri tidak bersedia memberikan komentar soal masalah ini. 

Mauritius Leaks sendiri adalah proyek investigasi terbaru dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bersama sekitar 40 jurnalis dari 17 negara, termasuk Tempo di Indonesia.

Setelah menelusuri 200 ribu catatan rahasia yang bocor dari kantor cabang Mauritius, milik firma hukum yang berbasis di Kepulauan Bermuda, Conyers Dill & Pearman,  lika-liku penggelapan dan penghindaran pajak di sana dapat terungkap dengan detail dan menyeluruh. Yang diuntungkan tentu orang kaya dan pemilik perusahaan di Afrika yang seharusnya membayar pajak berlipat ganda. Dokumen yang bocor ini sendiri mencakup periode dari awal 1990-an sampai 2017.

***

Mauritius memang kerap melabel dirinya sebagai pintu gerbang buat perusahaan-perusahaan dunia untuk masuk ke negara berkembang. Mereka mengklaim punya dua keunggulan: tarif pajak yang bisa dinegosiasikan dan –ini lebih krusial—sederet traktat pajak dengan 46 negara-negara tetangganya yang rata-rata tergolong miskin.

Didorong oleh banyak lembaga keuangan pada 1990an,  perjanjian pajak tersebut terbukti amat menguntungkan buat perusahaan di negara-negara barat, konsultan hukum dan penasehat pajaknya, serta tentu untuk Mauritius sendiri. Yang dirugikan adalah negara-negara yang jadi mitra traktat itu.

“Apa yang dilakukan Mauritius bukanlah menyediakan pintu gerbang, namun justru jadi  kendaraan pelarian buat perusahaan tak  beretika yang tak mau membayar kewajiban pajak mereka,” kata Alvin Mosioma, Direktur Eksekutif  Tax Justice Network Africa, sebuah lembaga non profit yang getol mengkampanyekan keadilan pajak.  

Bocoran yang diterima ICIJ, mencakup surat elektronik, kontrak, catatan rapat dan rekaman suara—memberikan gambaran mengenai sibuknya sebuah firma hukum bekerja sama dengan kantor pengacara dan akuntan global untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia dan orang-orang kaya sedunia, tentu dengan mengabaikan kepentingan khalayak yang lebih luas.

Mereka semua menemukan jalan mereka ke Mauritius, sebuah pulau yang memang sengaja dibangun untuk membantu orang berpunya menghindari pajak. Uang pajak yang seharusnya dibayarkan di berbagai belahan bumi lain, dari Amerika Serikat, Oman sampai Thailand, berakhir di Mauritius.Pemerintah Mauritius sendiri menolak semua tuduhan ini. Menteri urusan pelayanan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik di negara itu, Dharmendar Sesungkur, menilai temuan ICIJ tidak akurat. Pejabat yang mengawasi sektor keuangan offshore di Mauritius menegaskan bahwa banyak lembaga independen, termasuk Bank Dunia, memuji negaranya yang telah “bersikap kooperatif dan telah membuat berbagai kemajuan dalam upayanya memenuhi standar internasional sebagai yuridiksi yang bersih.”

“Mauritius telah membuat kebijakan besar dan perubahan peraturan perundangan,” kata Sesungkur.  Perdana Menteri Mauritius Pravind K Jugnauth memang belum lama ini mengumumkan peraturan yang lebih ketat untuk perusahaan yang ingin memanfaatkan tarif pajak rendah di negaranya. Di antara sebagian aturan baru itu adalah keharusan perusahaan di Mauritius untuk punya kendali lebih besar dan mempekerjakan lebih banyak karyawan di negara itu.
 

Pegasus di Oman        

Pada 2012, seorang filantropis asal Amerika Serikat, Craig Cogut, dan firma finansial bernilai miliaran dolar miliknya, Pegasus Capital Advisors, memilih Mauritius untuk mendirikan kantor pusat dari salahsatu investasi terbaru mereka. Lokasi Mauritius sendiri  hampir 15 ribu kilometer dari basis perusahaan itu di Stamford, Connecticut. Pilihan itu mengungkap bagaimana sebuah bisnis bisa bertumbuh dengan berbagai kemudahan skema finansial offshore yang disediakan Mauritius.

Investasi baru Pegasus adalah Six Senses, sebuah merk mewah untuk hotel dan spa dengan lebih dari 30 cabang di seluruh dunia. Kerap dikunjungi selebriti Hollywood dan pesohor lain, Six Senses adalah perwujudan dari kata gemerlap. Menyewa vila di sebuah pulau pribadi di Seychelles, Afrika bagian timur misalnya, tarifnya sampai US$ 15 ribu semalam. Al Bustan Palace, sebuah spa di Oman, negara kecil di jazirah Arab, menyediakan pantai tertutup hanya untuk kaum hawa atau adam dengan layanan pijat wajah menggunakan rempah-rempah lokal.   

Six Senses yang membanggakan diri sebagai “perusahaan yang peduli pada karyawan dan komunitas lokal di sekitarnya” adalah tambahan yang pas untuk investasi Pegasus. Firma keuangan yang mengelola dana lebih dari US$ 1,5 miliar itu memang kerap berinvestasi di perusahaan yang memiliki kesadaran sosial tinggi, mendorong daur ulang sampah, dan menciptakan obat diare untuk anak-anak yang kurang beruntung. “Kami peduli tidak hanya pada upaya menciptakan dampak, tapi dampak yang benar-benar positif,” tulis Cogut pada 2018.

Pada Mei 2012, Pegasus mendirikan sebuah perusahaan, Sustainable Luxury Mauritius Ltd., dengan alamat kotak surat di Ebene, salahsatu wilayah yang dikhususkan untuk pengembangan teknologi di pulau itu. Bocoran dokumen menunjukkan perusahaan itu dimiliki oleh korporasi lain di British Virgin Islands yang sahamnya dimiliki Cogut pribadi.

Meski tidak memiliki karyawan, Sustainable Luxury  mendapat pendapatan manajemen dari penggunaan logo Six Senses di hotel dan spa di seluruh dunia, termasuk di Oman. Ini dikuatkan dengan dokumen kontrak yang dibuat kantor pengacara Conyers.

Sebagai “warga” Mauritius, Sustainable Luxury dapat mengambil keuntungan dari tarif pajak super rendah negara itu yang hanya 3 persen. Perusahaan itu juga memperoleh status hukum khusus dari pemerintah Mauritius, yang membuat Sustainable Luxury bisa memanfaatkan traktat pajak antara Mauritius dan negara-negara di mana Six Senses memiliki spa dan hotel. Perjanjian pajak itu membuat perusahaan itu bisa mengurangi, bahkan sama sekali tidak membayar, pajak untuk pembayaran lintas negara, termasuk yang menyangkut bunga, dividen dan royalti.

Sustainable Luxury memasukkan Oman di antara daftar 11 negara di mana perusahaan itu memiliki investasi dan memohon status khusus dan izin dari pemerintah Mauritius, berdasarkan catatan rapat perusahaan itu. Status itu memungkinkan Sustainable Luxury  untuk tidak membayar pajak pada negara-negara yang memiliki perjanjian pajak dengan Mauritius. Sayangnya bocoran dokumen ini tidak mencantumkan informasi soal apakah perusahaan itu benar-benar mendapat status itu atau tidak. Pegasus tidak bersedia berkomentar.

Linda Ambrosie, seorang peneliti di Universitas Calgary di Alberta, menegaskan bahwa praktek penyaluran dana melalui negara suaka pajak untuk menghindari pajak lokal, tidak sesuai dengan motto  “perusahaan yang peduli pada karyawan dan komunitas lokal di sekitarnya” yang kerap dibanggakan Pegasus.

“Itu bukan praktek yang berkesinambungan,” kata Ambrosie, penulis buku Sun and Sea Tourism: Fantasy and Finance of the All-Inclusive Industryyang mengupas bagaimana perusahaan wisata dan kapal pesiar serta industri resort di Kepulauan Karibia kerap menghindari pajak seraya membesar-besarkan kontribusi mereka pada pemberdayaan komunitas lokal, pendapatan daerah dan perlindungan alam. 

“Kesinambungan sebuah usaha, pada dasarnya adalah masalah pajak,” kata Ambrosie lagi.  “Apapun yang Anda lakukan untuk membuat sebuah destinasi wisata lebih berkesinambungan, seperti memperbaiki layanan air bersih, jalan raya, membutuhkan pajak untuk biayanya,” katanya. 

Pegasus dan Cogut tidak memberikan tanggapan ketika dimintai konfirmasi oleh ICIJ. 

Berawal dari Tebu

Mauritius semula adalah daerah jajahan lama Belanda, Prancis, dan kemudian Inggris, yang hidup dari usaha pertanian, terutama tebu. Prospek ekonominya semula tampak dibatasi oleh lokasinya yang tak jauh dari ujung barat daya Afrika dan wilayahnya yang mungil, lebih kecil dari negara bagian Rhode Island di Amerika Serikat.

Kemudian pada awal 1990-an, Menteri Keuangan Mauritius ketika itu, Rama Sithanen, membawa sebuah proposal baru.

Sithanen mengamati kalau negara-negara seperti Luksemburg, Swis, Hong Kong, dan banyak yuridiksi lain yang lebih tak dikenal, sudah berkembang jadi pusat keuangan global dengan menjadi pintu masuk wilayah berpajak rendah untuk negara-negara yang lebih kaya di sekitarnya. Dia mengusulkan agar Mauritius mengambil peran serupa, menawarkan diri menjadi “jembatan yang stabil, bersih korupsi, untuk kawasan Afrika”. 

“Ada potensi untuk mengeksplorasi sumber pendapatan baru dan mencari pasar baru,” kata Sithanen di sidang parlemen Mauritius pada 1992, ketika mengusulkan rancangan undang undang baru yang akan membuka kesempatan bagi berdirinya perusahaan cangkang pertama di sana dan memperbolehkan sejumlah perusahaan untuk tidak membayar pajak sama sekali untuk pendapatan dari modal dan profit. Seorang anggota parlemen menyebut rancangan peraturan itu sebagai “alat luar biasa untuk skema pajak.”

Dalam sidang parlemen, satu politikus sempat mengajukan keberatan atas proposal ini dan menyebutnya berpotensi membuat Mauritius terkesan mengambil keuntungan dari negara-negara tetangganya yang lebih miskin. 

 “Dunia ini memang kejam,” kata seorang menteri, menanggapi keberatan itu. “Kita tidak bisa buang-buang waktu.”

Hanya beberapa pekan setelah proposal itu disetujui dan menjadi undang-undang, pejabat-pejabat Mauritius sudah berkeliling Asia untuk memasarkan layanan baru negaranya. Satu tahun setelah undang-undang ini disahkan, 10 perusahaan cangkang berdiri di Mauritius. Dua tahun kemudian, jumlahnya sudah lebih dari 2.400 perusahaan.

Kuncinya: Traktat Pajak

Strategi pembangunan Mauritius sebagai poros finansial global bertumpu pada keberadaan banyak traktat pajak.  Sejak 1920-an, dunia finansial mengadopsi perjanjian pajak ganda (double taxation agreements) untuk melindungi perusahaan yang beroperasi secara internasional dari kemungkinan membayar pajak dua kali untuk transaksi yang sama.  Dua negara ringkasnya menyetujui untuk membagi dua jumlah pajak yang seharusnya mereka terima. Untuk mendorong investasi, traktat pajak biasanya juga membatasi besaran tarif pajak yang bisa dikenakan pemerintah pada bisnis dan transaksi lintas negara.

Traktat pajak berkembang pesat di dunia perdagangan internasional setelah Perang Dunia II. Gelombang berikutnya terjadi setelah era dekolonisasi pada 1960-an dan 1970-an. Di bawah payung organisasi seperti Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), sejumlah negara kaya mendorong perjanjian pajak yang lebih menguntungkan mereka, ketimbang negara miskin tempat perusahaan-perusahaan multinasional itu beroperasi. 

Banyak pejabat di negara berkembang sebenarnya sudah menyadari sejak awal bahwa sistem ini merugikan mereka. Salahsatu keluhan yang muncul adalah perusahaan negara-negara barat cenderung mengalirkan keuntungan keluar dari negara tuan rumah dengan membengkakkan “biaya” dan “fee” yang harus dibayarkan pada kantor asal perusahaan itu, seraya pada saat yang sama mengurangi jumlah pajak lokal. “Mereka melarikan setiap sen yang harusnya dibayar sebagai pajak di Zambia,” kata Presiden Zambia Kenneth Kaunda pada 1973.

Negara berkembang tidak punya pilihan selain menyetujui traktat pajak yang merugikan mereka, karena ingin menarik investasi asing. Padahal dengan melakukan itu, mereka kehilangan pendapatan yang vital untuk membangun sarana publik seperti pendidikan dan  kesehatan.

Banyak ahli keuangan setuju bahwa traktat pajak semacam itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dalam perdagangan internasional. Pemerintah di negara-negara barat sebenarnya bisa memecahkan masalah pajak ganda dengan memberikan kredit atau fasilitas lain untuk membantu perusahaan mereka yang punya bisnis di luar negeri.

Si Miskin Membantu yang Kaya

Pada 1974, sebuah karya ilmiah sudah memperingatkan bahaya dari traktat pajak dan menyebutnya sebagai sebuah praktek bantuan yang terbalik, ketika negara miskin justru membantu yang kaya. 

Akan tetapi, itu tak menghalangi jumlah traktat pajak untuk terus bertambah pada 1990-an ketika perusahaan-perusahaan barat dan pendukungnya yang ada di banyak lembaga internasional, mendorong keberadaan traktat itu sebagai syarat pertumbuhan investasi asing. Sementara, negara-negara suaka pajak, yang melihat sebuah kesempatan, terus menurunkan tarif pajak mereka, membujuk korporasi untuk mendirikan kantor cangkang di negara mereka, dan mempromosikan traktat-traktat baru untuk menghindari pajak.

Untuk Mauritius, terobosan besar terjadi pada awal 1990-an ketika sebuah kantor pengacara di Mumbai, India,  menemukan traktat pajak antara India dan Mauritius yang tak pernah dipakai sejak 1982. Perjanjian itu membuat perusahaan asal barat yang ditangani pengacara itu tidak perlu membayar pajak di Amerika Serikat maupun India. Syaratnya, investasi yang mengalir ke ekonomi India harus melalui Mauritius terlebih dahulu.

“Kesuksesan pasti diklaim oleh banyak pihak,” kata pengacara itu, Nishith Desai, dalam sebuah wawancara dengan ICIJ, dengan nada merendah.  “Waktu itu, banyak orang tidak tahu di mana Mauritius, orang bingung apa bedanya Malta, Maladewa, Mauritius, semuanya mirip, kepulauan kecil yang namanya dimulai huruf M,” katanya.

Siaran pers dan artikel berita pada masa itu segera mengindikasikan Mauritius pada dasarnya sudah berada pada jalur pertumbuhan yang tepat untuk menjadi Hong Kong atau Singapura baru di Samudera Hindia. “Di sana, kami bisa menghindari tumpukan pajak,” kata seorang manajer keuangan pada koran Financial Post di Kota Toronto, Kanada, pada 1994.

Mauritius memperkenalkan tarif pajak korporasi yang tidak berubah (flat) sebesar 15 persen dengan kredit pajak luar negeri yang bisa membuat tarif itu turun lagi sampai 3 persen. Negara itu juga meluncurkan sebuah status khusus bernama  Global Business Licence 1, yang memberi kemudahan bagi perusahaan yang beroperasi di mana pun untuk menjadi “warga” Mauritius demi kepentingan penghindaran pajak. Pada saat yang sama, pemerintah Mauritius juga terus menandatangani traktat pajak dengan negara-negara di dunia, termasuk 15 negara di kawasan sub-sahara Afrika.

Baru belakangan ini, traktat pajak kehilangan pesonanya. Makin banyak pejabat pemerintah, pakar dan lembaga internasional yang menyimpulkan bahwa traktat semacam itu menjadi biang dari hilangnya pendapatan penting di negara-negara miskin dan mendorong ketidakseimbangan pendapatan global.  

Sebuah riset atas 28 perjanjian pajak yang diteken Belanda misalnya, menemukan bahwa traktat itu membuat negara mitranya kehilangan pendapatan hingga US$ 1 miliar setahun, dan bahkan bisa jadi lebih. 

Riset lain di Belgia menunjukkan bahwa 40 traktat pajak yang diteken Belgia dan bekas negara jajahannya di Afrika membuat negara-negara miskin itu justru merugi sampai US$ 44 juta pada 2012 dengan hanya penambahan investasi yang tak terlampau signifikan. Penelitian serupa di Austria, Finlandia, Swis dan Denmark, juga menunjukkan bahwa keberadaan traktat pajak justru mendorong penghindaran pajak di negara-negara miskin.  

Pada 2013, hampir separuh dari investasi asing di India bisa dilacak ke perusahaan yang berbasis di Mauritius, merujuk pada data Perserikatan Bangsa Bangsa. Berdasarkan pada traktat pajak kedua negara, India memang memberikan Mauritius hak tunggal untuk mengenakan pajak pada pendapatan modal (capital gain) ketika sebuah perusahaan Mauritius menjual sahamnya pada perusahaan India.
 
Masalahnya adalah Mauritius tidak pernah mengenakan pajak semacam itu. Dengan kata lain, perusahaan bisa lepas dari kewajiban pajak itu di kedua negara.

Pada sebuah riset di 2018, seorang profesor asal Israel, Tsilly Dagan, tanpa basa basi menegaskan bahwa pembenaran untuk keberadaan traktat pajak adalah mitos semata. “Negara-negara berkembang harus berkorban banyak untuk menjadi bagian dari klub traktat dunia.”

Serangan Balik

Beberapa negara mencoba untuk melawan, tapi tentu tak mudah. Negosiasi ulang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Pemimpin politik juga kerap menghindari kisruh diplomatik yang berlarut-larut.

Afrika Selatan misalnya, berhasil meneken traktat baru dengan Mauritius, yang semula mengacuhkan permintaan Afsel untuk memodifikasi perjanjian pajak antar kedua negara yang dibuat pada 1997. Mauritius bertahan bertahun-tahun, menurut sumber yang mengetahui proses ini, dan bersikeras menolak ajakan untuk kembali ke meja perundingan.  Banyak perusahaan barat melobi parlemen Afsel untuk menolak inisiatif perundingan dan mengancam akan memindahkan usaha mereka ke Dubai. Traktat baru ini mulai berlaku efektif pada 2015.

“Traktat yang lama pada dasarnya mengobral semua isi toko kami,” kata Lutando Mvovo, mantan pejabat Departemen Keuangan Afrika Selatan, yang terlibat dalam perundingan. 

Sementara di India, pemerintahan demi pemerintahan terus menggugat keabsahan traktat pajak dengan Mauritius yang dibuat pada 1982. Tapi perjanjian itu tak tergoyahkan. Dalam sebuah perkara penting pada 2012, Mahkamah Agung India menetapkan bahwa kantor pajak India tidak bisa mempertanyakan detail dari transaksi akuisisi perusahaan telekomunikasi raksasa Inggris Vodafone atas rivalnya di India, yang dilakukan via sebuah perusahaan di Mauritius. Keputusan hakim itu menyebabkan India kehilangan potensi perolehan pajak sebesar US$ 2,2 miliar.

Dibutuhkan 20 ronde perundingan selama lebih dari 20 tahun, sebelum India berhasil memaksa Mauritius pada 2016 untuk menghilangkan pasal-pasal yang merugikan mereka pada traktat asli 1982, demikian dijelaskan seorang pejabat India pada ICIJ.

Dalam banyak kesempatan wawancara secara terpisah, petugas pajak di Mesir, Senegal, Uganda, Lesotho, Afrika Selatan, Zimbabwe, Thailand, India, Tunisia sampai Zambia, semua mengatakan bahwa perjanjian pajak negara mereka dengan Mauritius amat merugikan. 

“Secara pribadi, kami menyesal menandatangani perjanjian itu,” kata Setsoto Ranthocha, seorang pejabat di Otoritas Pajak Lesotho, yang sekarang terlibat dalan perundingan. Traktak pajak Lesotho dengan Mauritius dimulai pada 1997 lalu.

“Perusahaan-perusahaan inilah yang memenangkan semuanya,” kata Ranthocha. “Itu membuat saya marah sekali.”

Saat ini, Namibia sedang merundingkan kembali perjanjian pajaknya dengan Mauritius, demikian dijelaskan seorang sumber di kantor pajak pada The Namibian, salahsatu media yang bekerjasama dengan ICIJ. 

Pada Maret 2019 lalu, Pengadilan Tinggi Kenya membatalkan perjanjian pajak negara itu dengan Mauritius dengan alasan teknis. Permohonan pembatalan itu didaftarkan oleh Tax Justice Network Africa, yang berargumen bahwa traktat itu akan membuka ruang bagi perusahaan untuk menyelundupkan uang ke luar dari Kenya. Pada Juni 2019,  Senegal mengumumkan bahwa mereka akan membatalkan traktat pajaknya dengan Mauritius, dengan alasan perjanjian itu membuat mereka rugi US$ 257 juta selama 17 tahun terakhir.

“Ini perjanjian paling tidak berimbang buat Senegal, dari semua traktat yang pernah kami tandatangani,” kata Magueye Boye, seorang inspektur pajak dan juru runding utama Senegal untuk renegosiasi ini. “Ada banyak sekali celah untuk penghindaran pajak,” katanya lagi.

Satu negara lagi yang ancang-ancang mengubah traktat pajaknya dengan Mauritius, adalah Uganda.


Bob Geldof di Afrika

Pada 1984, selebriti Bob Geldof menyaksikan bagaimana bencana kelaparan melanda Ethiopia dan terinspirasi menulis lagu berjudul  “Do They Know It’s Christmas?” Dia kemudian membujuk musikus ternama lain seperti Phil Collins, Boy George, Bono dan belasan bintang rock lain untuk merekamnya bersama, menciptakan sebuah lagu paling hits sepanjang masa.  “Di dunia kita yang berkecukupan, kita bisa sebarkan senyum kebahagiaan,” demikian salahsatu lirik lagu tersebut. 

Pada 1985, Geldof meluncurkan konser Live Aid yang menampilkan bintang-bintang musik terkemuka di London dan Philadelphia. Acara itu berhasil mengumpulkan lebih dari US$140 juta untuk mengatasi bencana kelaparan. Pada usia 34 tahun, dia menerima gelar kebangsawanan untuk jasanya itu. 

Sejak konser itu, Geldof terus berbicara di berbagai forum untuk mendorong pembangunan ekonomi di Afrika. Pada 2004, dia bergabung dengan Perdana Menteri Inggris (waktu itu) Tony Blair untuk meluncurkan Komisi Anti Kemiskinan untuk Afrika, dan secara khusus menekankan pentingnya berbuat sesuatu untuk Uganda.

Dalam sebuh wawancara, Geldof mendiskusikan pentingnya mengembangkan usaha kecil dan menengah dan memperkuat kelas menengah di Benua Afrika. “Setelah negara-negara di Afrika punya sumber pendapatan pajak yang stabil, maka mereka mulai bisa stabil, dan membiayai sistem hukum, pengadilan, polisi dan angkatan bersenjata mereka,” katanya. 

Pada  2008, dua puluh tahun setelah Live Aid, Geldof mendirikan 8 Miles, sebuah perusahaan ekuitas swasta yang membeli saham mayoritas di sebuah peternakan ayam di Uganda. 

Dinamakan sesuai dengan jarak paling dekat antara Eropa dan Afrika –di Gibraltar--, perusahaan itu mengklaim berusaha untuk  “memperbaiki keluaran sosial, lingkungan, dan tata kelola dari pembentukan perusahaan Afrika yang unggul di pasar.” 

Di website perusahaan itu, disebutkan bahwa mereka “akan berkontribusi untuk pembangunan ekonomi di negara-negara di mana mereka berinvestasi.” Mereka juga berencana mendorong investasi di perusahaan yang akan menginspirasi Afrika, dan berharap bisa memberikan keuntungan substansial untuk modal yang sudah disetorkan para investor. Perusahaan ini juga telah menandatangani piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang prinsip-prinsip investasi yang bertanggungjawab, yang mengharuskan penandatangannya untuk menghormati aspek lingkungan, sosial dan standar korporasi lain.

Akan tetapi, dalam laporan keuangan tahunan yang disetorkan pada otoritas regulator di Inggris, 8 Miles menegaskan bahwa prinsip utama perusahaan itu adalah menciptakan pertumbuhan modal dan merealisasikan keuntungan. Sebuah laporan keuangan mereka di Inggris, menjelaskan bahwa perusahaan itu berhasil mengumpulkan sekitar US$ 150 juta pada 2017, dan sudah menginvestasikan semua uang itu pada delapan perusahaan di Afrika.  

Sejauh ini, 8 Miles sudah membeli saham di perusahaan produsen anggur di Ethiopia, sebuah bank di Uganda dan produsen resin untuk plastik dan produk lain di Mesir. Salahsatu investasi mereka pada 2014 adalah pembelian saham produsen anak ayam di Uganda,  Biyinzika Poultry International Ltd., senilai US$ 9 juta.  Nama perusahaan itu berarti “dengan izin Tuhan, semua hal mungkin.”

Bocoran data dari catatan Conyers Dill & Pearman mengungkapkan bahwa 8 Miles membelanjakan ribuan dolar Amerika untuk jasa konsultasi dan layanan lain untuk mengurangi pembayaran pajak mereka di negara-negara Afrika. Penasehat mereka kerap mengangkat isu pajak, termasuk diskusi soal mekanisme investasi yang mereka inginkan untuk “keperluan pajak”. 

Di bawah judul “implikasi pajak”, pada sebuah dokumen rencana bisnis bertanggal Maret 2013, seorang pegawai Conyers menulis bahwa kemitraan yang mereka cari “membutuhkan sertifikat residensi pajak” agar mereka bisa mengambil keuntungan dari jejaring perjanjian pajak ganda di sana. Empat dari tujuh negara Afrika di mana perusahaan ini beroperasi, memiliki traktat pajak dengan Mauritius, ketika investasi mereka berjalan.

Kemitraan itu kemudian membuat sebuah perusahaan manajemen di Mauritius, bernama: 8 Africa Management (Mauritius) Ltd., yang menerima lisensi Global Business dan berhak mendapat manfaat dari tarif pajak rendah di Mauritius. Hal ini dijelaskan dalam laporan tahunan 8 Miles pada 2017.

Juru bicara 8 Miles menjelaskan pada ICIJ bahwa mereka berinvestasi di Mauritius karena wilayah itu adalah “yuridiksi finansial Afrika yang aman”  yang digunakan oleh “banyak investor ekuitas dengan alasan yang serupa.”

“Perusahan-perusahaan yang menerima investasi kami, membayar semua pajak mereka di negara mereka masing-masing,” kata perusahan itu. “Hanya ketika kami menjual saham di sebuah perusahaan, maka hasil penjualan itu masuk ke rekening kami di Mauritius.”

8 Miles mengatakan traktat pajak “hanya merupakan urusan antar pemerintah yang menandatangani perjanjian itu dan kami hanya mematuhi peraturan, tidak membuatnya.”

Otoritas pajak Uganda mengatakan bahwa pelanggaran traktat pajak negaranya dengan Mauritius kerap terjadi. Pada Desember 2018, pemerintah Uganda mengirim empat pejabat ke Mauritius untuk merundingkan kembali perjanjian pajak mereka. Namun pemerintah Mauritius bersikeras menolak mengubah pasal perjanjian yang paling merugikan Uganda, demikian keterangan dari salahsatu pejabat yang hadir dalam pertemuan itu pada ICIJ.

“Ini traktat yang buruk,” kata seorang pejabat pajak Uganda pada ICIJ. “Ada banyak masalah.”

Bandar penghindaran pajak

Ketika 8 Miles membutuhkan nasehat soal pajak, mereka akan menghubungi kantor Mauritius dari firma hukum Conyers Dill & Pearman’s.

Didirikan di Bermuda pada 1928 oleh Reginald Conyers, ketua parlemen di negara itu dan bekas pemain cricket kenamaan, kantor pengacara ini dipuji luas sebagai pioner dalam pendirian perusahaan offshore di dunia. Perusahaan Bermuda yang dikecualikan dari peraturan yang mengikat usaha lokal memberikan keuntungan untuk keluarga Noble di Amerika Serikat, pewaris dari kekayaan berlimpah perusahaan gula-gula Lifesavers.

Dalam buku sejarah perusahaan yang diterbitkan Conyers pada 1998, seorang pengacara dikutip mengatakan bahwa klien mereka rata-rata merupakan seseorang yang “lebih suka membayar pengacara sebesar US$ 10 ribu ketimbang membayar pajak sebesar US$ 5 ribu pada pemerintah Amerika.”

Dokumen dari Mauritius Leaks menunjukkan deretan perusahaan dari Amerika Serikat, Eropa dan Asia, termasuk perusahaan asal Afrika sendiri, sebagai klien langganan Conyers.

Dalam sebuah bagian yang ditandai “tidak untuk dipublikasikan” pada dokumen yang disetorkan Conyers pada 2017 untuk sebuah penilaian ranking kantor pengacara, lembaga itu menyebut nama delapan klien rahasia mereka. Salahsatunya adalah Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), yang menerima nasehat dari Conyers untuk rencana pinjaman mereka sebesar US$ 3 miliar untuk MTN Group, perusahaan telepon seluler terbesar di Afrika. Conyers juga mengaku mereka mengawal proses merger dua perusahaan migas dan konstruksi bernilai US$ 65 miliar. Dalam keterangan itu, Conyers mencantumkan pernyataan bahwa “keterlibatan kami dalam urusan ini sangat rahasia, seperti halnya semua urusan dengan Mauritius.” Dokumen-dokumen tersebut tidak menyebut ihwal upaya penghindaran pajak.

Pada 2017, tiga direksi Conyers: Sameer Tegally, Ashvan Luckraz dan Sonia Xavier, membeli semua aset Conyers di Mauritius. Mereka memberi nama baru untuk kantor itu yakni Venture Corporate Services dan Venture Law Ltd untuk firma hukum mereka.

Sebagai bagian dari penjualan itu, sebuah kantor akuntan lokal menyarankan tiga cara untuk ketiga direktur itu menghindari atau mengurangi pajak penjualan dari transaksi di Mauritius itu.

Sayangnya Tegally, Luckraz dan Xavier tidak merespon permintaan konfirmasi, termasuk soal apakah saran penghindaran pajak itu mereka ikuti atau tidak. 

Sebagaimana biasanya, dalam setiap lokasi suaka pajak, pasti ada empat besar perusahaan akuntansi global. KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte dan Ernst & Yong (EY) semua punya kantor di Mauritius.

Pada 2015, KPMG memberi advis pada Ubongo Group, produser program teve untuk anak terbesar di Afrika, yang memiliki jangkauan pada 11 juta rumah di 31 negara. Berencana untuk ekspansi, perusahaan asal Tanzania itu memperkirakan akan ada kenaikan pendapatan sampai 35 kali lipat dalam enam tahun ke depan, merujuk pada satu dokumen model keuangan. 

KPMG menyediakan nasehat tentang “cara-cara ekonomis Ubongo Mauritius agar bisa mengambil keuntungan dari Ubongo Tanzania,” sesuai dokumen perencanaan pajak Ubongo. Salahsatu saran KPMG adalah agar cabang Ubongo di Mauritius meminjamkan dana pada induk mereka di Tanzania sehingga uang yang dibayarkan untuk melunasi pinjaman itu hanya dikenai pajak 3 persen di Mauritius, ketimbang 30 persen di Tanzania. 

Ubongo menjelaskan pada ICIJ bahwa mereka memang berkonsultasi pada KPMG tentang strategi pertumbuhan mereka di Afrika, namun tidak menjalankan semua rekomendasi dan strategi yang disarankan. “Kami membatalkan rencana investasi itu sebelum menerima dana, dan memilih untuk mengubah bentuk menjadi organisasi non profit agar struktur dan pendanaan kami sesuai dengan misi kami,” kata Ubongo pada ICIJ. 

KPMG tidak memberikan pernyataan spesifik, dan hanya menegaskan bahwa “staf pajak kami bertindak sesuai hukum,” dan “dengan integritas.”


Tidak ada agenda hitam

Meski demikian, iming-iming keuntungan pajak yang ditawarkan Mauritius sungguh populer di kalangan elite Afrika, selain tentu buat para pengusaha asing di sana.

Seorang konglomerat di Uganda, Patrick Bitature, misalnya. Dia memiliki perusahaan telekomunikasi, energi, media dan hotel di semua bagian negaranya.  Bitature adalah salahsatu orang terkaya di Uganda, dan merupakan pemilik dari separuh perusahaan yang terdaftar di bursa efek negeri itu --seperti diberitakan The Indian Ocean Newsletter, sebuah media yang berpengaruh di sana. Dia juga dikenal dekat dengan Presiden Uganda Yoweri Museveni.    

Bitature memiliki saham mayoritas di Electro-Maxx, yang mengoperasikan pembangkit listrik batubara terbesar di Uganda, yang berlokasi di sebelah utara kota bernama Tororo. Perusahaan itu adalah pembangkit listrik pertama yang dimiliki dan didanai oleh orang Afrika sendiri. 

Pada 2011, sebuah perusahaan investasi bernama African Frontier Capital LLC menawarkan US$17, 5 juta untuk membeli sebagian saham Electro-Maxx. Berdasarkan bocoran dokumen internal, investasi itu akan melalui rekening perusahaan yang baru didirikan di Mauritius bernama African Frontier I LLC.  Yang menarik, transaksi pembelian itu akan mencakup juga pinjaman pribadi untuk Bitature, sebesar US$ 2,5 juta.

Catatan rapat perusahaan itu pada Juni 2011, menegaskan bahwa mereka akan memohon status warga pembayar pajak (tax residency certificate) setiap tahun di Mauritius sehingga mereka bisa mendapat keuntungan dari traktat pajak antara Uganda dan negara pulau itu.  

Robert Mwanyumba, seorang peneliti pajak di Afrika timur, menegaskan bahwa dengan mengantongi sertifikat itu, African Frontier bisa memohon untuk membayar pajak rendah di Mauritius, ketimbang harus membayar tarif pajak 30 persen yang berlaku di Uganda. 

Ketika dimintai konfirmasi, Bitature membenarkan ada transaksi tersebut. Namun dia menolak menjawab soal penghindaran pajak dan menilainya lebih pas dijawab oleh African Frontier. Sayangnya juru bicara perusahaan itu tidak merespon permintaan konfirmasi dari ICIJ.  

Menjawab pertanyaan dari mitra ICIJ di Uganda, The Daily Monitor-- Bitature menegaskan bahwa Electro-Maxx memang mencari pembiayaan dari luar dalam bentuk investasi karena tidak bisa mendapatkan sokongan dana untuk proyek baru mereka. “Transaksi itu sudah sesuai peraturan pajak yang berlaku dan sudah dihitung beban pajaknya untuk otoritas di Uganda,” katanya. “Semua pajak kami sudah dibayar,” sebut Bitature, “Kami tidak punya agenda terselubung,” katanya lagi.

African Frontier Capital, melalui perusahaan bernama African Frontier I yang berbasis di Mauritius, menghentikan kerjasamanya dengan Electro-Maxx pada  2014.  Mereka menegaskan bahwa investasi mereka sudah memenuhi standar jarak antar perusahaan terafiliasi (arms-length transaction) sesuai peraturan di negeri ini. 

Di bawah tekanan

Pada Januari 2019, setelah bertahun-tahun dikeluhkan oleh negara mitra perjanjian pajaknya dan ditekan berbagai lembaga internasional, Mauritius akhirnya mengubah undang-undang pajak yang mengatur sektor swasta di negaranya.

Dalam revisi peraturan itu, Mauritius menghapus keberadaan Global Business License 1, bentuk perusahaan cangkang yang dikeluhkan banyak negara berkembang sebagai alat penghindaran pajak yang eksploitatif.

Mauritius sekarang meminta semua investornya untuk memiliki jumlah staf yang masuk akal dan membelanjakan uang setiap bulannya yang merefleksikan operasional sebuah kantor yang benar-benar ada.  Hanya dengan memenuhi syarat itu, perusahaan swasta bisa menikmati pajak rendah, dan keuntungan dari berbagai perjanjian pajak di sana. Perusahaan cangkang, kata pemerintah Mauritius, adalah masa lalu.

Menyesalkan peraturan baru itu, Mohammad Reza Cassam Uteem , seorang anggota parlemen Mauritius, menyalahkan investigasi seperti Panama Papers dan Paradise Papers sebagai penyebab dari rusaknya reputasi negara-negara suaka pajak. “Ditekan oleh Uni Erope dan organisasi seperti OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) yang kepentingannya hanya untuk menarik pajak lebih banyak dari warga dan perusahaannya, kami sekali lagi hanya bisa takluk,” kata Mohammad.

Sejumlah perusahaan, manajer keuangan dan penasehat pajak menilai perubahan peraturan itu memang bisa membuat Mauritius tak lagi menarik sebagai negara tujuan investasi.

Akan tetapi, ada juga sejumlah pihak yang menilai upaya perbaikan yang dilakukan Mauritius hanya sebatas permukaan saja. Reformasi itu dikritik karena bertujuan semata-mata untuk mencegah negara itu masuk daftar hitam internasional. Mauritius, kabarnya, telah menemukan cara untuk terus memberikan pelayanan penghindaran pajak pada mereka yang membutuhkannya.

Negara pulau itu misalnya, dengan enggan, akhirnya menyetujui sebuah peraturan yang memperbolehkan negara mitra perjanjian pajak mereka untuk menolak memberikan kelonggaran pajak pada perusahaan-perusahaan multinasional yang sengaja berkantor di Mauritius untuk mengeksploitasi celah hukum dari perjanjian pajak itu sendiri. Meski demikian, banyak pakar menilai negara-negara miskin tak akan kuasa menggunakan pengecualian tersebut. Pasalnya, menolak memberikan kelonggaran pajak pada perusahaan multinasional membutuhkan kapasitas teknis, keuangan dan politik, yang kerap tak dimiliki aparatur pajak di negara-negara berkembang. 

Sol Picciotto, profesor emeritus di Fakultas Hukum, Universitas Lancaster, Inggris, menegaskan bahwa: “Mauritius bermain cantik supaya mereka tak dituding tak mau bekerjasama, namun mereka bisa bermanuver di banyak wilayah abu-abu dari peraturan yang ada. Mereka bisa mengatakan bahwa mereka mematuhi peraturan, tapi peraturan itu sendiri penuh celah teknis yang bisa mereka eksploitasi.”

Pada awal 2019 ini, Setsoto Ranthocha, kepala otoritas pajak di Lesotho, mulai berunding dengan Mauritius untuk memperbaiki perjanjian pajak antar kedua negara. Dia menilai negaranya dirugikan dengan traktat itu. “Tapi mereka perunding yang tangguh,” kata  Ranthocha soal lawan negosiasinya di Mauritius. “They know what they are doing.”

Sementara Lesotho terus berjuang, diam-diam Mauritius terus mengembangkan perjanjian pajaknya ke lebih dari 16 negara Afrika lain. Jika berhasil, maka wilayah yang bisa ditangani Mauritius untuk mengatur skema pelarian pajak dari negara-negara itu, akan menjadi hampir 60 persen dari total luas benua Afrika.
  

Kontributor: Dean Starkman, Tom Stites, Richard H.P. Sia, Joe Hillhouse, Fergus Shiel,  Emilia Diaz-Struck, Miguel Fiandor-Gutierrez, Delphine Reuter, Karrie Kehoe, Simon Mkina , Frederic Musisi, Shinovene Immanuel, Tabu Butagira, Axcel Chenney, Hamish Boland-Rudder, Amy Wilson- Chapman.

Ada Sinar Mas di Mauritius

Sebuah perusahaan yang terkait dengan Indonesia justru berkonfrontasi dengan otoritas pajak di Mauritius. Pasalnya, mereka tak mau membayar kekurangan pajak di negara itu.  

Scroll

Dari 200 ribu catatan dan dokumen bisnis yang bocor dari kantor cabang Mauritius sebuah firma hukum yang berbasis di Kepulauan Bermuda, Conyers Dill & Pearman, ada nama sebuah perusahaan yang terkait dengan konglomerat asal Indonesia: Sinar Mas.  

Dokumen Mauritius Leaks mengungkap sengketa pajak yang sempat terjadi antara perusahaan raksasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini bernama Golden Agri Resources dengan otoritas pajak di Mauritius. Golden Agri yang dioperasikan dari Singapura ini dimiliki oleh keluarga konglomerat Franky Oesman Widjaja, yang juga mengendalikan kelompok bisnis Sinar Mas di Indonesia.

Nama Golden Agri muncul di Mauritius Leaks, sebab perusahaan ini menguasai ratusan ribu hektar kebun sawit di Liberia, sebuah negara di Afrika. Nah, perseteruan mereka dengan otoritas pajak Mauritius bermula dari sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa Golden Agri Resources terdaftar (incorporated) di Mauritius, dengan alamat: Multiconsult Limited, Rogers House, 5 President John Kennedy St., Port Louis, Mauritius. Perusahaan ini terdaftar di sana sejak 15 Oktober 1996.  


Ikhtiar Sinar Mas di Liberia dikibarkan dengan bendera Golden Veroleum Liberia. Konsesi mereka di sana cukup bikin berita. Pasalnya, Golden Agri Resources memperoleh hak untuk mengembangkan sawit di Liberia dengan mendapatkan izin konsesi khusus, tanpa tender, dengan jangka waktu konsesi sepanjang 65 tahun. Padahal biasanya konsesi untuk perusahaan asing di Liberia paling lama hanya 50 tahun.

Keberadaan perusahaan Sinar Mas di Liberia itulah yang belakangan jadi masalah. Mengacu pada sebuah dokumen, pada 2010, ada perjanjian utang piutang antara anak perusahaan Sinar Mas, Golden Veroleum Ltd Hong Kong yang meminjam uang untuk Golden Veroleum (Liberia) Inc sebesar US$ 1 miliar dari China Development Bank Corporation. Dalam transaksi itu, enam perusahaan milik Sinar Mas di Cina menjadi penjamin. Rencananya, pinjaman itu akan digunakan membangun 350 ribu hektar kebun sawit di Liberia tadi.

Pada bocoran dokumen selanjutnya, disebutkan bahwa pada 18 Juni 2012, Golden Agri Resources menjadi penjamin penerbitan  sekuritas untuk Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk sebesar US$ 40 juta dari Rabobank Indonesia dan pengucuran fasilitas kredit sampai US$ 100 juta.

Berikutnya, pada 2015, Golden Agri Resources menjadi penjamin lagi untuk kredit sebesar US$ 2,1 juta dan US$ 4,3 juta dari DBS bank untuk Sinarmas LDA Maritime Pte. Ltd

Dengan segala transaksi itu, kantor pajak Mauritius mengklaim berhak untuk menagih setoran pajak dengan jumlah luar biasa fantastis. Pada 6 Juni 2017, kantor pajak Mauritius menuding Golden Agri Resources kurang bayar sebesar US$ 4,2 juta untuk tahun pajak 2013-2015. Belakangan, pada Oktober 2017, kekurangan itu dikoreksi menjadi US$ 3,8 juta.

Pengurangan itu disebabkan oleh selisih besaran bunga pinjaman yang dibayarkan Golden Agri pada lebih dari 20 anak-anak perusahaannya. Itulah yang dipersoalkan kantor pajak Mauritius. Mereka menuding Golden Agri sengaja tidak mengenakan bunga sesuai ketentuan pada pinjaman untuk anak-anak perusahaannya sendiri. Otoritas pajak di sana menyimpulkan pengenaan bunga rendah itu membuat transaksi Golden Agri tidak terkena pajak sebesar seharusnya.

Ketika dimintai konfirmasi pada akhir Juli 2019 lalu, manajemen Golden Agri Resourches membantah semua tudingan dari Mauritius. Melalui email, Senior Vice President Group Corporate Communications for Golden Agri-Resources menjelaskan bahwa perusahaannya mematuhi semua peraturan pajak yang berlaku di negara-negara tempatnya beroperasi. “GAR mengadopsi prinsip wajar untuk seluruh transaksi antar-perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tulisnya.

Khusus mengenai sengketa pajak yang dipersoalkan Mauritius Revenue Authority, Golden Agri Resources memastikan bahwa penilaian tahunan terhadap perusahaan yang terdaftar di sana sudah sesuai dengan standar prosedur dan perusahaan itu dinyatakan telah memenuhi peraturan tersebut.

Tak hanya itu. Golden Agri juga meluruskan bahwa Golden Veroleum Liberia (GVL) bukanlah  anak perusahaan Golden Agri-Resources. GAR sendiri justru berinvestasi pada Golden Veroleum  di Liberia, lewat sebuah perusahaan ekuitas bernama Verdant Fund. Dengan demikian, Golden Veroleum Liberia sendiri beroperasi dengan manajemen yang terpisah dari Golden Agri Resources.

Mereka juga menegaskan bahwa konsesi perkebunan sawit di Liberia itu diperoleh melalui  proses panjang dan komprehensif oleh otoritas Liberia.

Dihubungi terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, memastikan pihaknya telah memiliki berbagai data dan informasi keuangan dari perusahaan asal Indonesia yang beroperasi di negara-negara tax haven atau surga pajak.

Informasi tersebut diperoleh saat Kemenkeu melaksanakan deklarasi Wajib Pajak (WP) dalam program pengampunan pajak alias Tax Amnesty pada 2017 hingga kerjasama perpajakan Automatic Exchange of Information (AEOI) dengan negara lain.

“Informasi keuangan dari negara-negara tax haven countries seperti Mauritius, Cayman Islands, dan British Virgin Islands juga sudah kita terima untuk AEOI mulai tahun lalu,” kata Hestu ketika dihubungi pada akhir Juli 2019.

Lebih lanjut, Hestu mengatakan upaya pencegahan penghindaran pajak juga terus dilakukan sejalan dengan kerja sama Indonesia dalam forum-forum internasional. Salah satunya termasuk penerapan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action dari OECD yang di antaranya menyangkut penghindaran pajak melalui transfer pricing, pembebanan biaya seperti bunga dan royalti secara tidak wajar, dan modus-modus lainnya.

Meski demikian, Hestu tidak bersedia berkomentar lebih rinci soal kasus Golden Agri Resources di Mauritius. Ia hanya mengatakan data dan informasi yang masuk ke Ditjen Pajak tentu akan dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. “Sehubungan dengan kerahasiaan jabatan, kami tidak bisa menyampaikan ke pihak lain atau mengkonfirmasikan data dan informasi secara spesifik terkait WP tertentu,” kata dia.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA, FAJAR PEBRIANTO, DIAS PRASONGKO