SETAHUN BENCANA SULTENG: BANYAK PROGRAM, BANYAK GERAM

HARI INI, setahun lalu, pukul 18.02 WITA, lingu, bombatalu, hingga likuefaksi mengguncang Sulawesi Tengah, menewaskan 4.845 orang dan menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi. Tiga dari 9 jurnalis Palu peserta fellowship “Akuntabilitas Penanganan Bencana” menelisik tiga proyek yang diduga bermasalah. Inilah liputannya.

Scroll

Cerita Uang di Balik Segel Huntara

Pemerintah membangun 699 unit hunian sementara senilai Rp 417 miliar untuk 8.388 keluarga penyintas. Anggaran tergunting sebelum dimulai.

***

NAPAKAREBA dan istrinya hanya bisa pasrah ketika belasan lelaki tiba-tiba memasang pita kuning-hitam mengelilingi tempat tinggalnya. Aksi itu mengingatkan ia pada aksi polisi ketika membatasi tempat kejadian perkara. Tapi di huntaranya tak terjadi kejahatan. Para pria itu juga tak seperti polisi. Apa yang terjadi?

Pertanyaan Napakareba terjawab setelah seorang lelaki membuat grafitti di dinding biliknya dengan cat semprot. Tulisannya besar-besar, warnanya merah. Bunyinya: Huntara ini disegel, belum lunas dibayar!

Aksi itu terjadi di Huntara (Hunian Sementara) Mamboro, di tengah siang yang terik, pada Kamis, 16 Mei 2019. Pelakunya para pegawai CV Livbar Perkasa yang membangun tiga unit Huntara Mamboro, salah satunya yang ditinggali Napakareba.

Orang-orang CV Livbar menyegel huntara tersebut karena sebagian besar uang proyek senilai Rp 1,3 miliar belum dibayar oleh PT Unik Sejahtera Bersama, perusahaan yang memberikan pekerjaan pembangunan huntara tersebut. Padahal huntara dengan 36 bilik itu sudah rampung sekitar enam bulan sebelumnya.

Tapi aksi itu tak membuat duit pembayaran cair. Maka, sekali lagi, pada 28 Juni 2019, Huntara Mamboro digeruduk. Kali ini yang beraksi para pegawai CV Karunia Nabelo. Direktur CV Karunia Nabelo, Dedi Kristian, giliran menulis di dinding huntara. Bunyinya: "PT PP (Pembangunan Perumahan, red.) mana tanggung jawabmu. Material bangunan dan jalan kawasan huntara belum lunas dibayarkan. Sudah 6 bulan kami menunggu."

 


"PT PP mana tanggung jawabmu... Sudah 6 bulan kami menunggu."


 

Kali ini Napakareba benar-benar gelisah. Apakah huntaranya akan disita dan harus dikosongkan? Di mana dia akan tinggal?

Tapi rupanya aksi kedua itu berhasil. Tiga hari kemudian beberapa pria datang untuk menghapus tulisan di dinding huntara. Napakareba merasa dadanya plong. "Syukurlah, kami tak diusir," kata pria 69 tahun itu ketika ditemui Mercusuar di Huntara Mamboro, 28 Juli 2019 lalu.

Eh, Selasa siang (24/9) lalu, Napakareba sesak dada lagi. Para pemborong kembali menggeruduk huntaranya. Kali ini bahkan PT Unik Sejahtera Bersama ikut menyegel. Tuntutannya masih sama: PT PP diminta melunasi sisa pembayaran Rp 300 juta.

Tapi kita lupakan dulu Napakareba. Koran ini menemukan penyegelan Huntara Mamboro menguak masalah lain: praktik subkontrak bertingkat yang menggerogoti anggaran proyek.

* * *

HUNTARA Mamboro adalah bagian dari 699 unit huntara yang dibangun pemerintah untuk korban gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, di Sulteng. Huntara ini diperuntukkan bagi 240 keluarga korban tsunami di Kelurahan Mamboro dan Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjuk PT PP sebagai pelaksana pembangunannya. Anggarannya Rp 450 juta per unit. Seluruhnya ada 20 unit huntara yang harus dibangun PT PP di Mamboro.

Plafon bagian depan salah satu bilik huntara di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sudah rusak ketika dikunjungi, Minggu, 22 September 2019. Padahal huntara yang dibangun CV Tritunggal Jaya dan CV Karya Cemerlang itu belum cukup setahun ditinggali korban bencana alam. 

Selain PT PP, Kementerian PUPR menunjuk 20 perusahaan lainnya sebagai pelaksana pembangunan huntara dengan anggaran Rp 417 miliar itu. Delapan perusahaan adalah perusahaan plat merah, yakni PT PP, PT Perentjana Djaja, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya. Tigabelas perusahaan lainnya adalah kontraktor lokal. Ke-20 perusahaan ditunjuk langsung oleh Kementerian PUPR.

Dalam keadaan darurat bencana, pekerjaan kontruksi memang dibenarkan melalui penunjukan langsung. Hal itu tertuang dalam Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Kontruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Masalahnya, PT PP kemudian menyerahkan seluruh pekerjaan kepada PT Unik Sejahtera Bersama (USB), sebuah perusahaan asal Bekasi, Jawa Barat. Padahal, penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

 


"Dan itu namanya bukan disubkontrakkan, karena BUMN itu dianggap pemilik pekerjaan."


 

Tapi, menurut Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta, karena saat itu dalam kondisi darurat, pemerintah bukan hanya diperbolehkan menunjuk langsung perusahaan untuk mengerjakan huntara, namun BUMN tersebut boleh mencari kontraktor untuk mengerjakannya. "Dan itu namanya bukan disubkontrakkan, karena BUMN itu dianggap pemilik pekerjaan," kata Eks Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP itu ketika dihubungi Mercusuar per telepon, Sabtu, 21 September 2019.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Ferdinand Kana Lo, mengamini pendapat Setya. Namun ia mengakui praktik subkontrak itu baru diketahuinya setelah adanya kontraktor lokal yang menyegel Huntara Mamboro dan Pengawu. "Tapi memang tak ada kewajiban pelaksana proyek memberi tahu," ujarnya saat dihubungi lewat telepon di Luwuk, Kabupaten Banggai, Kamis,19 September 2019.

Tapi nanti dulu. PT USB ternyata hanya mengerjakan 11 dari 20 unit huntara. Sembilan unit lainnya oleh USB disubkontrakkan lagi ke seorang kontraktor lokal, Zulkifli Asdar.

Rupanya Zulkifli pun hanya mengerjakan 1 unit huntara. Sisanya ia bagikan ke sekitar 10 kontraktor lokal. Bukan sembarangan pemborong yang ia pilih. Salah satu syaratnya: kontraktor itu harus mengerjakan proyek dengan modal sendiri dulu.

Salah satu kontraktor tersebut, itu tadi, CV Livbar Perkasa yang menyegel Huntara Mamboro. Perusahaan yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong, 2 jam dari Kota Palu, ini mendapat pekerjaan pembangunan satu unit huntara Mamboro dari Zulkifli pada akhir November 2018.

Yuli dari CV Livbar bercerita, mulanya ia yang proaktif mencari proyek, begitu mendengar ada pembangunan huntara besar-besaran di Kota Palu. Dari sesama teman kontraktor, dia mendapatkan petunjuk bahwa Zulkifli sedang memegang banyak proyek huntara.

Lalu, Yuli menemui Zulkifli dan meminta satu unit huntara untuk dikerjakan. Zulkifli setuju asalkan CV Livbar bisa menyelesaikan pekerjaan ini dalam tempo satu bulan dan tanpa modal awal.

Kecepatan kerja CV Livbar memikat PT USB. CV Livbar pun diminta PT USB untuk mengerjakan dua dari 11 unit huntara yang semula menjadi bagiannya. Tawaran PT USB itu diterima CV Livbar. "Tanpa dokumen kontrak. Hanya modal percaya," kata Yuli, koordinator proyek CV Livbar pada Harian Mercusuar, pertengahan Agustus.

Namun, tak semua pemborong di bawah Zulkifli yang bisa terus bekerja dengan modal sendiri. Setelah sekitar sebulan proyek itu berjalan, ada beberapa kontraktor yang mundur.

"Ada yang baru mendirikan tiang langsung berhenti karena tidak kuat modal untuk membeli bahan material," kata Yuli. "Penyebabnya karena kami tidak diberi uang muka. Kami mengerjakannya dengan menggunakan uang pribadi dulu. Makanya sempat terbengkalai pekerjaan huntara di Mamboro sekitar sebulan lebih," kata Yuli.

Celakanya, setelah pekerjaan selesai, pembayaran tak kunjung cair.

Lalu, pada Mei 2019, ia mendapat kabar dari kontraktor lainnya yang mengatakan mereka sudah mendapat bayaran. Kabar itu membuat Yuli gelisah. Pekerjaannya sudah selesai hampir enam bulan, tetapi belum juga dibayar.

Ia berusaha menanyakan soal ini ke Direktur PT USB, Desiana Parura. Hasilnya: nol besar. Saat itulah Yuli semakin gelisah. Seperti diceritakan di atas, Yuli pun menggelar aksi penyegelan huntara yang dibangunnya pada 16 Mei dan, sekali lagi, Dedi Kristian juga melakukannya pada 28 Juni 2019.

Penyegelan itu mengusik PT PP dan Kementerian PUPR. PT PP berjanji akan segera membayarkan pekerjaan huntara itu. Namun antara PT PP dan PT USB terjadi silang pendapat. "PT USB menginginkan pembayaran melalui mereka, bukan langsung dari PT PP," kata Yuli. "Tetapi lima hari kemudian memang sudah dibayar lunas langsung melalui PT PP," dia menambahkan.

Berapa CV Livbar dibayar untuk proyek ini? Yuli menjawab besarnya sama dengan yang diterima Zulkifli, Rp 375 juta. Memang, dalam dokumen surat perintah kerja yang dipegang Mercusuar, Zulkifli menerima surat perintah kerja bernomor 002/SPKS/XII/2018 pada 26 November 2018, dengan nilai kontrak Rp 375 juta per unit.

Padahal, dalam dokumen kontrak PT PP dengan PT USB bernomor 021/SPK/PPG2-HUNTARA/XI18 tertanggal 20 November 2018, tertera bahwa nilai kontrak per unit sebesar Rp 450 juta, sama seperti nilai kontrak Kementerian PUPR ke PT PP. Anggaran ini terbagi atas biaya pembangunan per unit huntara sekitar Rp 409 juta dan pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen atau Rp 40,9 juta.

Bagian Administrasi dan Keuangan PT PP, Dartono yang dihubungi per telepon di Balikpapan, Senin, 16 September 2019 membenarkan soal SPK PT PP ke PT USB itu. "Tetapi kalau nilai kontrak dari PT USB ke kontraktor lokal yang kami sebut mandor atau pekerja yang lain kami tidak tahu, itu tergantung skop pekerjaannya," katanya.

Namun, mengacu pada nilai kontrak PT USB untuk Zulkifli di SPK dan pengakuan Yuli, dalam pembangunan 11 unit Huntara Mamboro itu ada pengurangan sekitar Rp 374 juta atau Rp 825 juta sebelum dipotong pajak pertambahan nilai dari anggaran awal. Apakah ini wajar?

Soal wajar atau tidak, menurut Setya, tergantung berapa selisihnya. "Tolong dicek apakah nilai kontraknya sampai selisih 30 persen atau tidak," kata dia. Soalnya, meskipun sebuah perusahaan dibolehkan menyerahkan pekerjaan kepada perusahaan lain dengan tetap mendapat fee, nilainya harus wajar.

Desiana sendiri memastikan perusahaannya tak mengambil banyak keuntungan dari proyek pembangunan huntara. "Nilai kontrak Rp 450 juta per unit huntara itu sudah termasuk PPN 10 persen dan PPH 4 persen. Setelah dikurangi dengan dua jenis pajak itu, nilai satu huntara sekitar Rp 379 juta per unit," kata dia.

Namun Desiana mengakui pekerjaannya sebenarnya tak boleh disubkontrakkan. Tapi, ketika itu, banyak kontraktor lokal ingin mendapatkan pekerjaan. Dengan pertimbangan alasan kemanusian, menurut Desi, ia pun memberikan jatah proyek untuk dikerjakan. "Mereka itu kan termasuk korban bencana, jadi ya diberilah kesempatan untuk ikut mengerjakan huntara," ujarnya via telepon, Senin, 9 September 2019.

Desi masih punya pertimbangan lainnya. Situasi pascabencana, ujarnya, membuat bahan material langka dan mahal. Sementara itu perusahaannya dibatasi waktu pengerjaan. "Nah, kalau tidak menggandeng kontraktor lokal, proyek ini bakal tidak selesai sesuai waktunya."

PT USB pun mengerjakan huntara bermitra dengan sejumlah kontraktor lokal. Head hunternya, itu tadi, Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, ia berhubungan dengan PT USB melalui Rudy. Pelaksana PT USB di Palu itu adalah adik tingkatnya di Universitas Tadulako, Palu. Rudy adalah mahasiswa Teknik, dan Zulkifli mahasiswa arsitektur. Dari pertemanan itulah, ia diajak untuk mengerjakan huntara di Mamboro.

Namun ia membantah sebagai orang yang membagi-bagi pekerjaan kepada kontraktor lainnya. Tugasnya, ujarnya, hanya menghubungkan kontraktor lokal dengan PT USB karena mengenal perwakilannya. Ia mengakui ada kontraktor yang ia ajak bergabung, tetapi kontraktor lainnya, katanya, berhubungan langsung dengan PT USB.

 


"Saya kebetulan punya jaringan dan sudah sering bekerja sama dengan perusahaan BUMN."


 

Belakangan Zulkifli juga ditunjuk para kontraktor lokal sebagai koordinator subkontrak. Tetapi itu dalam hal penagihan upah pekerjaan. "Saya kebetulan punya jaringan dan sudah sering bekerja sama dengan perusahaan BUMN. Jadi, ketika sudah terlambat dibayar, pekerjaan sudah selesai, kontraktor lokal yang belum terbiasa merasa khawatir tidak dibayar. Apalagi perusahaan itu berdomisili di Jakarta," katanya per telepon, Senin, 2 September 2019, dari Tolitoli, Sulteng.

Permukaan septic tank huntara di Kelurahan Mamboro, Kecamtan Palu Utara, Kota Palu digenangi air akibat pipa pembuangannya tersumbat, Minggu, 22 September 2019. Kebanyakan penghuni huntara mengeluhkan kerusakan serupa karena air yang tergenang menyebarkan bau busuk. (FOTO : Tasman Banto)
Tak jelas apakah kontrak berjenjang itu menjadi sebab buruknya kualitas Huntara Mamboro, seperti dikeluhkan sejumlah penghuninya. Seorang ibu, misalnya, menunjukkan saluran pembuangan di unitnya kepada Mercusuar. Akibatnya air kotor merendam sebagian "halaman" huntara. Baunya cukup menyengat hidung. "Lihat itu Pak, sejak semula sudah begitu. Airnya tergenang dan bau busuk. Cepat sekali rusak. Tidak tahu mau suruh siapa yang perbaiki," kata ibu yang tinggal di unit 5 itu.

Yang rusak tak hanya saluran air kotor, tapi juga septic tank. Penampung kotoran yang rusak tak hanya di unit 5, tapi juga terdapat di antara unit 1 dan 8. Sedangkan di antara unit 18 dan 19, pipanya bocor. "Kebanyakan septic tank memang sudah buntu. Pipa-pipa pembuangan air juga sudah rusak. Instalasi air sudah banyak yang bocor," kata Abdul Razak, juga penghuni huntara Mamboro.

Keadaan di hulu saluran itu juga tak lebih baik. Banyak kamar mandi dan WC yang pintunya rusak dan saluran airnya tersumbat. "Coba Bapak keliling periksa semua, sudah banyak yang rusak. Di sini saja baru diperbaiki, sudah rusak lagi. Banyak kamar mandi dan WC yang sudah tidak terpakai," kata Pasialang, penghuni unit 15.

Menurut Pasialang, selain mengalami masalah kamar mandi dan WC, penghuni unit 15 dan 20 yang posisinya berhadapan juga menghadapi masalah penampungan air. Tembok pondasi tiang penyanggah penampungan air di hadapan kedua unit itu sudah berantakan. "Tiang besinya sudah miring, karena tembok pondasinya sudah terangkat dari tanah. Kami khawatir suatu saat ini bisa roboh," kata ibu yang mulai termakan usia itu.

Dari pengamatan Mercusuar, di unit 1 dan 5, misalnya, kamar mandi dan WC digenangi air karena salurannya tersumbat. Di unit 2, dari delapan kamar mandi dan WC, dua kamar mandi dan dua WC sudah tidak digunakan karena rusak. Dua daun pintunya sudah tidak ada. Saluran airnya tersumbat. Lantai semennya retak memanjang. Boleh dibilang, tak ada unit yang kamar mandi dan WC-nya bebas dari masalah.

Dengan bersemangat, Pasialang juga memperlihatkan bingkai jendela dan daun pintu bilik huntaranya. Jendelanya sudah tidak bisa tertutup rapat karena sudah bergeser. Demikian pula dengan daun pintunya, tidak bisa lagi ditutup normal seperti semula.

Desi membenarkan adanya beberapa bagian huntara yang bermasalah. Dia mengatakan, pihaknya bahkan sudah enam kali memperbaiki bagian-bagian yang rusak di huntara. Pada April 2019 misalnya, setelah banjir besar di huntara Mamboro memecahkan pipa-pipa saluran air, merusak septic tank, kamar mandi, dan WC rusak. Untuk memperbaikinya, perusahaannya harus merogoh hampir Rp 100 juta. Perbaikan berikutnya di antaranya pada Juli dan Agustus 2019.

Karena tak ingin rugi banyak, Desiana mengatakan perusahaannya sedang mengajukan addendum ke PT PP. "Sekarang masih dalam proses, dan saya yakin bisa dikabulkan. Jadi bukan hanya kontraktor yang resah, kami juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan," ungkap Desi.

Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

Namun, ketika dihubungi kembali pada Kamis, 19 September 2019, Desiana mengabarkan perusahaannya batal mengajukan addendum ke PT PP. Namun ia menolak menyebutkan alasan.

* * *

BUKAN hanya Huntara Mamboro yang disegel pemborong. Jumat sore, 31 Mei 2019, huntara di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, juga disegel kontraktor. Penyebabnya sama: karena pekerjaan mereka belum dibayar.

Besaran huntara di Pengawu sama dengan di Mamboro, terdiri dari 20 unit dengan 240 bilik. Setiap unit huntara dilengkapi empat toilet, empat kamar mandi, septic tank, tempat mencuci, dan dapur.

Kementerian PUPR menunjuk kepada PT Adhi Karya untuk membangun Huntara Pengawu. BUMN itu kemudian menyerahkan pekerjaan kepada kontraktor lokal, CV Karya Cemerlang, melalui Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (PMKS) No 002/SPMKS/AK-DG-PCR/HUNTARA-PALU/XI/2018 tertanggal 2 November 2018. Perusahaan ini diberi waktu 45 hari hingga 19 Desember 2018 untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam dokumen PMKS itu, CV Karya Cemerlang menerima pekerjaan 20 unit huntara dengan total nilai kontrak Rp 8,36 miliar. Kontrak ini terdiri dari Rp 7,6 miliar untuk huntara dan Rp 760 juta PPN 10%. Dengan demikian harga kontrak satu unit huntara plus PPN sebesar Rp 418 juta per unit. Ini lebih rendah Rp 32 juta per unit dari kontrak Kementerian PUPR ke PT Adhi Karya sebesar Rp 450 juta per unit.

Untuk mengerjakan proyek ini, CV Karya Cemerlang menggandeng kontraktor lokal lain, CV Sinar Tritunggal Jaya.

Direktur CV Karya Cemerlang, Muhammad Jaya, enggan diwawancarai Mercusuar soal proyeknya, termasuk insiden penyegelan yang dilakukan perusahaannya. Melalui sambungan telepon ia memberikan nomor petugas lapangan proyek itu. Namanya Pay.

Menurut Pay, huntara disegel lantaran para pekerja mendesak meminta upah mereka yang terlambat enam bulan. Apalagi, waktu itu menjelang Lebaran. Para pemilik toko bangunan yang menyuplai material juga menagih pembayaran material.

Kemudian pihak PT Adhi Karya menjanjikan pencairan upah sebelum Idul Fitri, yang jatuh awal Juni 2019. Tetapi sampai dengan menjelang hari raya, uang belum juga dibayarkan. Kegelisahan pekerja pun semakin memuncak ketika mereka menghubungi PT Adhi Karya. "Kami malah mendapatkan jawaban menyebalkan kalau semua pegawai perusahaan BUMN itu telah memasuki masa cuti kerja," kata Pay.

PT Adhi Karya juga beralasan belum bisa mencairkan dana karena CV Karya Cemerlang dianggap belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Padahal, menurut Pay, selama ini seluruh dokumen dalam pekerjaan itu, disiapkan sendiri oleh pihak PT Adhi Karya. "Kami ini hanya menyiapkan stempel perusahaan dan tanda tangan. Kalau masih ada dokumen yang kurang, nah, salah siapa," kata Pay.

Sayangnya pihak Adhi Karya melalui penanggung jawab lapangannya, Ardany, tak merespon permintaan Mercusuar untuk diwawancara. Panggilan telepon maupun SMS tidak pernah direspon.

 


"Bila hujan, saya harus menadah air dengan ember di dalam kamar."


 

Dalam pengamatan Mercusuar, kerusakan huntara Pengawu lebih parah dari huntara Mamboro. Di Pengawu, rata-rata plafon di luar maupun di dalam bilik sudah bocor. "Bila hujan, saya harus menadah air dengan ember di dalam kamar. Lihat sana, plafonnya sudah bocor," kata Yanggong yang mengajak Mercusuar masuk ke dalam biliknya untuk melihat plafon yang bocor, Jumat siang, 23 Agustus 2019.

Ibu bertubuh tambun itu menceritakan, selain plafon di dalam kamarnya bocor, lantai di dalam kamar juga naik turun ketika diinjak. Seperti ada pernya. Bahkan, menurutnya, lantainya itu sudah ada yang jebol, namun diperbaiki sendiri.

Penghuni lainnya, Mutmainah juga mengeluhkan lantai di dalam kamarnya yang "mengeper" seperti di kamar Yanggong. Walhasil, ia tak pernah memasukkan barang-barang yang berat ke dalam kamarnya, karena takut lantai jebol. "Galon air minum saja yang disimpan di dalam kamar terbanting kalau orang di dalam kamar berjalan," katanya.

"Rata-rata keluhan penghuni huntara di sini, plafon di dalam kamar sudah bocor. Kemudian lantai kamar sudah mengeper kalau diinjak. Kamar mandi dan WC juga sudah banyak yang rusak tidak difungsikan. Apalagi, kran-kran air juga cepat rusak. Saluran air juga tersumbat," kata Emy.

Beruntung ada sumber air di belakang kantor kelurahan yang tak jauh dari huntara. Penghuni pun bisa mengambil air di belakang kantor kelurahan karena kran air tak bisa dipakai.

"Makanya bapak jangan heran kalau melihat penghuni di sini banyak yang memiliki selang. Itulah yang digunakan mengambil air di belakang kantor kelurahan untuk dialirkan ke kamar mandi atau ke dapur untuk memasak dan mencuci," katanya.

Bukan cuma saluran air yang bermasalah, kata Mutmainah, tapi juga septic tank. Penampungan tinja di dekat unitnya itu terlihat berlubang besar. Untuk menyiasatinya, lubang yang menganga ditutupi dengan papan. Kerusakan serupa juga terlihat di septic tank yang berada di dekat bilik Ulfa.

Baunya bukan main.*/**

TASMAN BANTO | 

Kisah Lara Nelayan Lere

Sebuah perahu bantuan Pemkot Palu untuk nelayan Lere teronggok di tepi pantai. Tak bisa dipakai. Saat diserahkan perahu bantuan itu sudah rusak (Foto-foto: Kartini Nainggolan)

Scroll

Perahu Bocor, Siapa Main Kotor?
 

Polisi menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek bantuan perahu untuk warga Lere. Adakah yang bermain kotor dalam pengadaan perahu bocor ini?

***

ZAKIR, 61 tahun, sudah beberapa pekan jatuh fakir. Demikian pula nelayan di kampungnya, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. Mereka tak bisa lagi menangkap ikan karena sudah tak punya perahu, pascatsunami menerjang Palu pada 28 September 2018.

Karena itu, ia bungah tak kepalang ketika mendengar Pemerintah Kota Palu bakal memberikan bantuan perahu. Hore, ia dan puluhan nelayan di pantai Lere akan kembali melaut.

Yang menyampaikan kabar gembira itu, kata Zakir, adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Burhan Hamading, saat ia dan nelayan Lere bertamu ke kantornya pada Oktober. "Karena bantuan itu sebenarnya sudah ada anggarannya tahun 2018, namun ditunda akibat ada bencana," ujar Zakir memutar ulang keterangan Burhan, Jumat 19 Juli lalu.

Tiga bulan lagi menunggu, pada Januari 2019, hari pembagian perahu tiba. Zakir bersama warga Lere beramai-ramai mengambil perahu di rumah Muhajir. Muhajir adalah penyedia perahu dalam proyek pengadaan ini.

Tapi di sana Zakir kecewa. Ia segera tahu bahwa perahu yang dibagikan itu bukan perahu baru. Catnya banyak yang sudah kusam, beberapa bagian nampak berjamur. Namun, Zakir berpikir, perahu bekas tak masalah, selama bisa dipakai melaut.

Tapi ia kecewa lagi. Perahu-perahu itu ternyata tak siap melaut sama sekali. Ada yang badannya bocor. Ada pula yang sebagian kayunya sudah lapuk.

 


"Dari pada nantinya tidak mendapat bantuan."


 

Toh, ia dan teman-temannya tetap menerima perahu pembagian itu. "Dari pada nantinya tidak mendapat bantuan," kata Zakir mengatakan alasannya. "Lagi pula mudah-mudahan masih bisa diperbaiki."

Namun, Zakir lagi-lagi kecewa. Hingga kini perahunya masih teronggok di pinggir pantai. Ketika ditemui Harian Mercusuar, ia masih bertekun memperbaiki perahu itu. Sambil bercerita, ia tak henti menempelkan lem di bagian-bagian perahunya yang bocor. "Untung masih ada sisa lem yang diberikan Muhajir waktu saya ambil perahu di rumahnya, karena dia tahu itu perahu bocor," katanya.

Rupanya bukan perahu Zakir saja yang bermasalah. Seluruh perahu bantuan untuk warga Lere, sebanyak 22 buah, hingga Juli tak satupun yang sudah melaut.

* * *

BANTUAN 22 perahu untuk warga Lere itu merupakan bagian dari proyek bantuan perahu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu untuk memulihkan perekonomian nelayan pascatsunami 28 September 2018. Dalam program ini Dinas juga memberikan bantuan perahu untuk nelayan Mantikulore 4 buah, nelayan Ulujadi 9 buah, dan nelayan Palu Utara 13 buah. Namun hanya perahu bantuan untuk nelayan Lere yang bermasalah.

Pemeriksaan oleh tim penyidik Polres Palu. (FOTO: Kartini Nainggolan)


 

Kepolisian Resort Palu telah mencium dugaan praktek kotor pada perahu bocor untuk warga Lere tersebut. Karena itu, pada Juli, Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Palu memeriksa perahu bantuan tersebut, yang diparkir di depan eks Hotel Mercure, Kelurahan Lere, Palu Barat. "Banyak kejanggalan yang ditemukan tim penyidik dari fisik kapal yang diterima nelayan korban bencana Palu," ujar sumber Harian Mercusuar di Polres Palu.

 


"Banyak kejanggalan yang ditemukan tim penyidik dari fisik kapal yang diterima nelayan korban bencana Palu,"


 

Kejanggalan yang paling kentara adalah adanya ketaksesuaian perahu yang diberikan dengan dokumen proyek, baik Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pelaksana proyek, CV. Maritim Jaya, bantuan 22 perahu baru untuk nelayan Lere itu nilainya Rp 164.956.000. Ini berarti Rp 7.498.000 per buah. Seperti apa perahu seharga Rp 7.498.000?

Di pasaran, dengan harga itu, nelayan bisa mendapat perahu baru dengan panjang 6 meter, tinggi 60 cm dan lebar 60 cm.

Nah, polisi menduga, perahu bantuan untuk nelayan Lere adalah perahu bekas. Harganya tentu jauh di bawah plafon, ditaksir sekitar Rp 2 juta per buah.

CV Maritim Jaya juga ditengarai memainkan spesifikasi perahu, karena ada perahu yang ukurannya di bawah ketentuan dalam SPK. Menurut dokumen itu, panjang perahu antara 5,5-6 meter, lebar 55-60 cm, tinggi 60-65 cm, dan balok sema-sema melintang 300-350 cm. Namun tim penyidik menemukan ada perahu bantuan yang panjangnya hanya 4 meter, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm—panjangnya kurang 2 meter, lebar kurang 15-20 cm, dan tinggi kurang 20 cm.

Burhan Hamading membenarkan adanya masalah pada perahu bantuan untuk warga Lere itu. Ia bahkan telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh polisi terkait soal ini pada Kamis, 8 Agustus.

Menurut Burhan Hamading, pengadaan perahu untuk nelayan sebenarnya telah dianggarkan dalam APBD Kota Palu 2018 yang disahkan 19 Desember 2017. Nilainya Rp 637.500.000. Lalu, pada 2 Januari 2018, program ini dituangkan dalam DPA/DPPA/DPAL-SKPD Nomor 3.03.3.03.37.01.5.2.dengan nama kegiatan pengadaan alat penangkapan ikan. Tendernya dilaksanakan pada Mei 2018.

Tender itu dimenangkan CV. Maritim Jaya."(Karena) hanya CV Maritim Jaya yang mengajukan penawaran. Yang memasukkan (penawaran) Muhajir," kata Burhan.

Pada 12 September 2018, Dinas menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/370.4/SPK/Perikanan mengenai pengadaan perahu itu untuk CV Maritim Jaya. Dalam SPK itu disebutkan CV Maritim Jaya diminta mengadakan 22 perahu dengan harga satuan perahu Rp 7.498.000 dan total nilai proyek Rp 164.956.000. Disebutkan pula CV Maritim punya waktu 90 hari untuk menyiapkan perahu itu, mulai 12 September hingga 10 Desember 2018. Perahu ini disebutkan untuk nelayan Mantikulore.

 


"Atas perintah Walikota Palu, program tersebut akhirnya dilaksanakan pada bulan Desember 2018."


 

Ndilalah, 16 hari kemudian Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong diterjang gempa, tsunami, dan likuifaksi. Karena bencana ini, ujar Burhan, Dinas sempat meminta agar program pengadaan tersebut ditunda dulu. Namun, nelayan di pesisir Palu yang menjadi korban bencana mendesak untuk mendapat bantuan perahu. Di antaranya, itu tadi, para nelayan Lere. "Atas perintah Walikota Palu, program tersebut akhirnya dilaksanakan pada bulan Desember 2018," ujar Burhan.

Namun penerima programnya berubah: bukan lagi untuk Mantikulore, tapi bagi nelayan Lere. Tapi perusahaan yang mengadakan perahunya tetap CV Maritim Jaya.

CV Maritim Jaya adalah diketahui beralamat di Jalan Lanusi 67, Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Pemilik sekaligus Direktur CV. Maritim Jaya adalah Jumadil. Ini berdasarkan dokumen Akta Notaris Nomor 145 Tanggal 29 Oktober 2014 yang diterbitkan notaris Ninik Ike Puspita, SH. Lalu, siapa Muhajir yang membawa CV Maritim Jaya kepada Burhan Hamading?

Jumadil mengatakan Muhajir bukan orangnya. Bukan hanya itu, ia memastikan tidak pernah mengerjakan proyek pengadaan perahu tahun 2018 di Kota Palu. Namun, ia mengungkapkan, perusahaannya pernah dipinjam oleh kenalannya, Rahmat, untuk pengerjaan proyek di Palu. "Saya biasa meminjamkan perusahaan saya ke Rahmat. Selama ini tidak ada masalah," ujarnya ketika ditemui di Donggala, Agustus 2019.

Rupanya oleh Rahmat perusahaan tersebut dipinjamkan lagi kepada Muhajir untuk proyek pengadaan perahu itu. Rahmat mengakui hal ini.

Pemeriksaan oleh tim penyidik Polres Palu. (FOTO: Kartini Nainggolan)


 

Ketika dihubungi awal September lalu di Palu, Rahmat mengatakan, Muhajir memang menggunakan bendera CV Maritim Jaya milik Jumadil untuk mengerjakan pengadaan perahu. Rahmat meminjamkan perusahaan itu kepada Muhajir karena ia kenal baik dan percaya bahwa pekerjaan tersebut akan berjalan dengan baik. Ia mengaku tidak menyangka pekerjaan itu justru bermasalah.

Tapi, masih ada soal dengan Jumadil: ada tanda tangannya dalam kontrak kerja proyek.

Jumadil lagi-lagi membantah. Ia mengakui saat dimintai keterangan di Polres Palu pernah melihat kontrak kerja tersebut, lengkap dengan tanda tangan yang mengatasnamakan dirinya. Namun ia berani memastikan bahwa tanda tangan dalam kontrak yang dilihatnya itu adalah tanda tangan palsu.

Pengakuan Jumadil diperkuat oleh keterangan Burhan dan PPTK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Andi Nazir. Keduanya mengatakan mereka belum pernah bertemu langsung dengan Jumadil. Selama pengurusan dokumen administrasi, mereka hanya berhubungan melalui Muhajir.

Muhajirlah, kata Burhan, yang mengajukan CV Maritim Jaya untuk mengikuti proyek pengadaan perahu ke Dinasnya. Burhan Hamading mengaku tahu Muhajir kala itu adalah sopir pribadi istri wali kota Palu. Namun, ujarnya, pekerjaan Muhajir tak ada hubungannya dengan kemenangan CV Maritim Jaya.

Ia menceritakan, Muhajir kala itu datang menyodorkan berkas CV Maritim Jaya untuk mengerjakan pengadaan perahu dengan membawa penawaran. "Hanya perusahaan itu yang mengajukan penawaran," kata Burhan. Lalu apa kaya Muhajir?

Muhajir membenarkan dirinya menjadi penyedia perahu untuk nelayan Lere. Tapi dia membantah perahu itu adalah perahu bekas atau rusak. Ia mengatakan semua perahu itu dalam kondisi baru. Hanya saja perahu-perahu tersebut lama tersimpan di halaman rumahnya sehingga mulai rusak.

"Proyek ini ada dan sudah ada perahunya sebelum bencana 28 September 2018. Wajar kalau perahu rusak karena kena matahari dan hujan. Untuk melindungi perahu saya tutup dengan terpal," kata Muhajir.

Namun, ada temuan polisi dari badan salah satu perahu. Pada badan perahu itu terbaca label inventaris kabupaten Donggala yang sudah ditutup cat.

Lagi-lagi Muhajir membantah temuan ini. "Silahkan saja lihat dokumen berita acara penyerahan, semua pihak atau saksi bertanda tangan, bahkan saat penyerahan barang ke nelayan, ada pihak Inspektorat dan Dinas yang menyaksikan langsung," ujarnya.

* * *

Apakah nelayan Lere mendapat perahu baru atau bekas, inilah faktanya: hingga tujuh bulan setelah mendapat perahu bantuan, Zakir masih saja fakir. Demikian pula puluhan nelayan Lere lainnya. Perahu-perahu itu tak mau dibawa melaut berlama-lama.

Nazir memperbaiki perahu bocor. (FOTO: Kartini Nainggolan)


 

Sebagian nelayan masih mencoba memperbaiki perahu bantuan tersebut dengan uang sendiri. Adam, misalnya, telah menghabiskan anggaran Rp 1,5 juta untuk mengganti dua lembar papan perahunya. Zakir sendiri sudah habis modal Rp 300 ribu untuk perahu itu.

Ada pula yang memilih menyerah. Tujuh nelayan terpaksa mengembalikan perahu bantuan itu. Bukan karena mereka tak butuh, namun karena mereka tak punya cukup uang untuk memperbaiki kerusakannya. Namun menurut Muhajir, untuk tujuh perahu ini ia telah menggantinya dengan yang baru. "Tujuh perahu yang rusak saya ganti dengan perahu baru, sampai harus mengorbankan 2 unit mobil untuk membiayai semuanya," kata dia.

Itulah cerita lara di pantai Lere.*/**
 



Muhajir: "Tidak Ada Satu pun yang Protes Saat Menerima Perahu"

Oktober 2018. Sebulan setelah tsunami menerjang pesisir Kota Palu, Pemerintah Kota melanjutkan program bantuan pengadaan perahu yang sudah dianggarkan dalam APBD 2018. Namun kali ini bantuan diperuntukkan bagi nelayan yang terdampak bencana, termasuk nelayan Lere. Muhajir yang membawa nama CV. Maritim Jaya ditunjuk langsung melaksanakan proyek pengadaan 22 perahu di Lere, dengan total anggaran Rp 164.956.000.

Belakangan perahu itu diduga bermasalah: ada yang rusak, ada yang speknya kurang. Kepada Harian Mercusuar, Muhajir menjelaskan duduk soal maslaah perahu itu.

Apakah benar Anda yang mengerjakan proyek pengadaan perahu di Kelurahan Lere?

Ya benar. Tapi saya hanya sebagai penyedia barang.

Bagaimana dengan CV. Maritim Jaya?

Perusahan itu yang dipakai untuk melaksanakan proyek pengadaan perahu.

Informasi di lapangan mengatakan bahwa perahu-perahu itu adalah perahu bekas.

Siapa bilang perahu bekas. Perahu itu ada sebelum terjadinya bencana 28 September 2018. Dan perlu diketahu bahwa proyek itu sudah ada sebelum terjadinya bencana, hanya saja sempat tertunda. Tapi setelahnya bencana dilanjutkan lagi. Wajar kalau perahu sudah ada yang mulai rusak karena terkena sinar matahari dan hujan. Saya selama ini sudah berusaha dengan menutup perahu-perahu itu menggunakan terpal, tapi yang namanya kayu kalau lama disimpan tetap akan lapuk.

Apakah saat penyerahan perahu ada nelayan yang protes?

Tidak ada satupun yang protes saat menerima perahu. Bahkan mereka bersyukur sudah bisa dibantu. Kalau dari awal ini dianggap bermasalah dan perahunya tidak layak, kenapa pihak pemeriksa menyatakan semua dalam kondisi baik saat penyerahan. Silahkan saja lihat dokumen berita acara penyerahan, semua pihak atau saksi bertandatangan, bahkan saat penyerahan barang ke nelayan, ada pihak inspektorat dan dinas yang menyaksikan langsung.

Bagaimana dengan ada ditemukan lebel inventaris pemerintah Donggala di perahu?

Saya tidak tahu itu. Yang jelas saya hanya sebagai penyedia tapi buka pembuat. Saya beli perahu-perahu dalam kondisi baru dari pengrajin.

Pihak CV Maritim yang dipakai sebagai pihak yang mengerjakan pekerjaan mengaku tidak mengetahui soal pengadaan perahu, bahkanpemilik mengakui bahwa tanda tangan yang ada di kontrak buka tandatangannya, artinya dipalsukan.

Silahkan tanya sama Dinas soal itu. Yang jelas saya tidak pernah tandatangan kontrak apapun dan tidak ada namanya kwitansi jual beli barang. Saya hanya sebagai penyedia barang.

Apakah pernah dipanggil oleh pihak kepolisian?

Ya, saya pernah terkait masalah itu. Tapi saya sudah mengeluarkan biaya untuk memperbaiki perahu yang rusak. Bahkan 7 perahu yang rusak saya ganti dengan perahu baru, sampai harus mengorbankan 2 unit mobil untuk membiayai semuanya.*/**
 



Burhan Hamading: "Hanya CV. Maritim Jaya yang Mengajukan Penawaran"

Burhan Hamading, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, mengatakan pengadaan perahu untuk nelayan Lere adalah kelanjutan paket alat tangkap ikan tahun 2018. Proyek ini sebelumnya ditangguhkan karena terjadi bencana pada 28 September, meskipun saat itu tender sudah dilaksanakan dan dimenangkan CV Maritim Jaya. Karena itu pula, ketika Walikota Palu memerintahkan proyek ini dilanjutkan, CV Maritim Jaya tetap menjadi pelaksananya.

Berikut wawancara dengan Burhan Hamading.

Kapan paket ini dimulai?

Kegiatan ini masuk dalam program pengembangan perikanan tangkap, dengan nama kegiatan pengadaan +alat penangkapan ikan+ rinciannya alat angkut apung tak bermotor yang tertuang dalam DPA/DPPA/DPAL-SKPD Nomor 3.03.3.03.37.01.5.2 pada 2 Januari 2018 dengan nilai anggaran 637.500.000.

Awalnya program ini tertunda, namun karena desakan nelayan yang membutuhkan perahu, maka tetap dilaksanakan dan dimulai pada Desember 2018.

Mengapa CV Maritim Jaya yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan ini?

Karena hanya CV. Maritim Jaya saja yang mengajukan penawaran sejak Mei 2018 sebelum bencana terjadi.

Siapa yang membawa perusahaan ini?

Muhajir, sopir ibu wali kota Palu

Apakah bapak tahu bahwa Muhajir bukan pemilik perusahaan?

Saya tidak mengetahu soal siapa pemilik perusaan saat mengajukan permohonan pekerjaan. Yang penting dokumen lengkap dan memenuhi syarat, dan PPTK katakan baik ya dilaksanakan.

Selama pengurusan dokumen apakah bapak pernah bertemu Jumadil selaku pemilik perusahaan?

Saya tidak pernah ketemu, mereka selama ini berusan dengan PPTK, namun menurut PPTK Andi Nazir selama ini yang dapat ke dinas untuk mengurus dokumen hanya Muhajir dan tidak pernah bertemu dengan yang namanya Jumadil.

Bagaiman dengan keluhan nelayan soal perahu yang mereka terima

Itulah kami masih berusaha agar semua baik. Namun ternyata perahu yang Muhajir berikan kepada nelayan perahu bekas. Tapi semua sudah diperbaiki, bahkan yang dikembalikan sudah diperbaiki dan dibuat seperti baru kembali oleh pengrajin yang ada di Lere.*/**

KARTINI NAINGGOLAN | 

Praktek Buruk Beras Busuk

Warung Kopi Ablam 75 beralamat di Jalan Towua No 140 Kota Palu pernah di pakai PT Tamuku Djunior Berjaya, salah satu pemasok beras bantuan Pemkot Palu untuk pengungsi, saat menjalankan usahanya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, Ahad 15 September 2019. (Foto-foto: Muhammad Izfaldi/MAL)

Scroll

Main Culas si Kutu Beras


Pemeritah Kota Palu menyalurkan bantuan bahan makanan untuk 40 ribuan pengungsi pada Februari 2019. Inilah kisah beras busuk pada proyek bernilai Rp 25,3 miliar itu.

***

DERLINA akhirnya menyerah. Sudah lima kali dia mencuci beras bantuan Pemerintah Kota Palu itu, namun warna kuningnya tak berkurang, demikian pula baunya yang tak sedap. Dengan cepat dia memasukkan beras itu ke panci masak. Tapi rupanya bau beras itu masih mengerjanya. Ketika dimasak, aroma tak sedap berembus keluar bersama uap air. Saat sudah tanak, baunya seperti menjadi-jadi.

Karena tak punya nasi yang lain, keluarga Derlina terpaksa memakannya. Beruntung tak ada yang sakit perut. "Tapi kalau (dimakan) sehari-hari bagaimana," katanya kepada Alhairaat pada Agustus lalu, ketika menceritakan pengalamannya memasak beras bantuan Pemkot Palu pada Februari 2019.

Derlina adalah penyintas bencana likefaksi yang tinggal di hunian sementara (Huntara) Posko 4, Kelurahan Petobo, Palu. Dalam bencana setahun lalu itu, rumah dan satu anaknya ditelan bumi. Perempuan 39 tahun itu tinggal bersama suami dan dua anaknya di bilik berukuran 3 x 4,5 meter persegi.

Beras kuning dari Pemkot Palu yang diterima Derlina adalah bagian dari program bantuan bahan makanan tahap kedua untuk 40.738 pengungsi. Bantuan itu disalurkan oleh Dinas Sosial pada Februari 2019.

Berlangsung selama dua bulan, total anggaran untuk program ini Rp 25,3 miliar. Dananya dari APBD Kota Palu tahun 2019. Bantuan terdiri dari lima item: 20,7 kilogram beras per jiwa dengan harga satuan Rp 11.975 per kilogram, 60 butir telur per orang (@Rp 2 ribu), 60 ikan kaleng per keluarga (@Rp 5.090), 6 kilogram ikan asin per keluarga (@Rp 60.900), dan 12 liter minyak goreng per keluarga (@Rp 13.900).

 


Dari 166 karung beras yang diterima poskonya, 100 karung di antaranya rusak. Itu tadi: berwarna kuning dan bau.


 

Rupanya beras bantuan tahap 2 dari Pemkot itu membikin pusing seluruh penghuni Posko 4, sebanyak 231 keluarga. Soalnya, menurut pengurus Posko 4, Melanwati, dari 166 karung (sekitar 15 ton) beras yang diterima poskonya, 100 karung di antaranya rusak. Itu tadi: berwarna kuning dan bau.

Melanwati dan pengurus posko berpikir keras agar beras itu tidak menimbulkan gejolak di warganya. Bersama pengurus, ia mengumpulkan sekitar 20 pengungsi perempuan untuk berembug.

Hasilnya warga setuju mencampur beras putih dan kuning, lalu membaginya sama rata tiap keluarga. Masing-masingnya menerima sekitar 67 kilogram. "Kalau tidak dicampur begitu, kasihan, akan ada keluarga yang hanya menerima beras kuning. Jadi saya pikir ini sudah adil," kata perempuan berusia 25 tahun ini.

Kesepakatan lainnya: mereka tidak akan protes dan mengembalikan beras bantuan itu.

Posko 2 di kelurahan yang sama juga mendapat beras serupa. Koordinatornya, Sriyun, mengatakan beras yang diterimanya bersama 326 KK atau 1.118 jiwa kualitasnya mirip dengan kualitas beras raskin. Kusam, tidak putih bersih. Bahkan beberapa warga mengeluh karena berasnya kekuningan dan berkutu.

Namun Sriyun tak mendata berapa keluarga yang saat itu menerima beras berkualitas buruk. Sebab, begitu beras datang, langsung didistribusikan ke penerima tanpa mengecek satu persatu kondisinya.

Menurut Melanwati, kualitas beras itu dibandingkan dengan bantuan beras sebelumnya dari lembaga kemanusiaan, jelas lebih buruk. "Begitu buka karung-karung itu, saya kaget dan bingung. Kenapa ada yang warnanya kuning, ada yang putih," katanya.

Dari penelusuran Alkhairaat, seharusnya dengan harga beras per kilo Rp 11.975, warga mendapatkan beras bantuan yang layak. Soalnya, di pasaran, duit sebanyak itu cukup untuk sekilo beras jenis "Kepala". Seperti diungkapkan salah satu distributor beras di Pasar Biromaru, harga beras Kepala berkisar antara Rp 9 ribu hingga Rp 11 ribu per kilogram, tergantung naik-turunnya harga pasar.

Penampakkan beras kepala tersebut seperti ini: bersih, berwarna putih, bulirnya tercerai berai, dan tanpa kutu beras. Menurut para pedagang, beras Kepala paling umum dikonsumsi oleh warga Kota Palu. Lalu berapa harga beras kuning seperti yang diterima warga Posko 2 dan 4 Petobo di pasaran?

 


"Kata pedagang, itu beras gagal panen. Harganya cuma Rp 6-7 ribu per liter."


 

Rahim, salah satu pedagang di Pasar Tradisional Inpres Kota Palu, manksirnya Rp Rp 6-7 ribu per liter. "Beras begitu biasa kita jual, cuman jarang ada yang mau beli," kata pedagang berusia 60 tahun itu kepada Alkhairaat, akhir Agustus 2019.

Melanwati mendapat keterangan yang sama ketika dulu ia mengecek harga beras itu di pasar. Kebetulan ia pedagang di Pasar Lasoani. "Kata pedagang, itu beras gagal panen. Harganya cuma Rp 6-7 ribu per liter."

* * *

Alamat PT Puteri Asia Utama Mandiri yang tertera dalam dokumen memakai rumah pribadi Ria Amalia Ramadhanie. (FOTO : Muhammad Izfaldi)

 


BERDASARKAN surat nomor 02.05/SPPB/Dinsos/2019 tanggal 24 Januari 2019, beras yang diterima pengungsi di Posko 2 dan 4, Kelurahan Petobo, didistribusikan oleh PT Puteri Asia Utama Mandiri. PT Puteri adalah satu dari delapan perusahaan penyedia barang yang ditunjuk Dinas Sosial pada 24 Januari 2019, yang menangani Kecamatan Palu Selatan, termasuk Kelurahan Petobo.

Perusahaan lainnya adalah PT Tamuku Djunior Berjaya di Kecamatan Katanga, PT Sahaja Berkat Paramuda di Kecamatan Mantikulore, PT Macini Raya Pratama di Kecamatan Ulujadi, CV Sinar Sojol di Kecamatan Palu Timur, PT Tehnik Konstruksindo Perkasa di Kecamatan Tawaeli, PT Saboda Indo Perkasa di Kecamatan Palu Barat, dan PT Pilar Cipta Persada Tadulako untuk penyintas di Kecamatan Palu Utara.

Delapan perusahaan itu sebelumnya juga menjadi penyedia pengadaan bantuan bahan makanan bagi pengungsi pada tahap pertama, 28 Desember 2018. Total uang yang digelontorkan Dinas Sosial dari APBD Kota Palu untuk bantuan tahap pertama yang berlangsung sebulan itu sebesar Rp 9,7 miliar.

Pada tahap kedua itu, PT Puteri membagikan bantuan untuk 14 posko pengungsi yang berada di Palu Selatan. Masing-masingnya, empat posko di Kelurahan Birobuli Utara, dua posko di Kelurahan Birobuli Selatan, Posko Anoa di Kelurahan Tatura Utara, dan tujuh posko di Kelurahan Petobo. Pendistribusian dilakukan tiga kali dalam rentang 1-6 Februari 2019.

Total jumlah bantuan yang didistribusikan PT Puteri, seperti tercantum dalam dokumen berita acara serah terima barang, terdiri dari 226.678,50 kilogram beras, 657.300 butir telur, 184.440 kaleng ikan, 18.444 kilogram ikan asin, dan 36.888 liter minyak goreng. Jumlah duit yang dibayarkan Dinas Sosial untuk PT Puteri Utama Rp 6,86 miliar, paling besar dibandingkan tujuh perusahaan penyedia lainnya.

Nah, dalam dokumen pembayaran itu juga disebutkan, PT Puteri Asia membeli beras Kepala. Harganya Rp 11.975 per kilogram. Jelaslah, data di dokumen ini tidak klop dengan beras yang diterima warga di Posko 2 dan 4.

Dari penelusuran terhadap dokumen PT Puteri ditemukan sejumlah hal menarik lainnya dari perusahaan ini. Dalam dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan Badan Pelayanan Terpadu per 13 Desember 2016, PT Puteri mencatatkan kegiatan pokok di bidang jasa kontruksi sipil. Lalu, pada 29 November 2018, menjelang program bantuan bahan makanan tahap pertama, perusahaan ini meluaskan jenis usahanya ke bidang perdagangan bahan makanan dan minuman. Ini seperti dinyatakan dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bernomor 503/16.11.3/02/0194/XI/2018 untuk PT Puteri Asia Utama Mandiri yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Palu.

Lalu, pada Desember 2018, Dinsos menunjuk PT Puteri untuk pengadaan bantuan tahap pertama, dengan nilai kontrak Rp 1,46 miliar. Penunjukan kedua berlanjut pada 24 Januari 2019.

Alamat PT Puteri juga tak jelas. Dalam akta pendirian perusahaan yang diterbitkan notaris Agung Ryan Pramana pada 1 November 2016 dan dokumen TDP, disebutkan alamat perusahaan di Jalan Garuda II Lorong Palapa Griya Block A/06 Kelurahan Birobuli Utara, Kota Palu. Namun saat didatangi pada 22 Agustus 2019 siang, bangunan berpagar hitam setinggi dua meter ini tertutup rapat. Alih-alih ada plang nama perusahaan dan aktivitas sebuah kantor, yang terlihat di halaman adalah perkakas cucian baju.

Seorang warga setempat mengatakan, rumah tersebut adalah rumah pribadi Ria Amalia Ramadhanie Anwar, Direktur PT Puteri. Tanda tangan Ria memang tercantum mulai dari dokumen kontrak hingga kuitansi pembayaran dari Dinas Kota Palu. Warga itu juga mengenal Ria sebagai anggota Asosiasi Profesi Tenaga Ahli Kontruksi Indonesia (Aptakindo) dan Asosiasi Pelaksana Kontruksi Nasional (Aspeknas) Sulawesi Tengah.

Di kantor Aptakindo/Aspeknas di Jalan Juanda, Kota Palu, seorang staf, Dessi, membenarkan bahwa Ria adalah pengurus Aptakindo dan sering datang ke sana. Namun ia mengatakan Ria tidak ada di kantor.

Ria kemudian dicoba dihubungi via telepon. Ia mengangkatnya, tapi menolak ditemui. Ia meminta Media Alkhairaat menemui stafnya di kantor Aptakindo itu. Tapi, ketika ia mengetahui media ini akan menanyakan soal pengadaan beras bantuan bencana, ia buru-buru mengatakan "salah sambung". Klik, ia menutup telepon.

Saat dihubungi melalui Whatsapp, Ria kembali menjawab: "salah sambung". Tapi Alkhairaat tetap mengirimkan sejumlah pertanyaan soal pengadaan bantuan tersebut. Upaya ini membuahkan hasil, karena tak berapa lama ada telepon dari seorang pria bernama Arwan.

Pria ini mengaku sebagai pelaksana proyek pengadaan itu, yang bekerja sama dengan Ria sebagai pemilik PT Puteri. Arwan menjelaskan, dia mendapatkan tawaran proyek itu dari beberapa orang di Dinas Sosial Kota Palu, yang ia kenal setelah terlibat dalam distribusi bantuan saat masa gawat darurat, sekitar bulan Oktober 2018. Ia mengaku saat itu menjadi relawan yang menyalurkan bantuan bahan makanan dari dana sejumlah perusahaan di luar Sulawesi Tengah.

Karena ia tak punya perusahaan sendiri, untuk proyek itu Arwan mengajak Ria, teman semasa kuliahnya di Jurusan Teknik Sipil, Universitas Tadulako. Sebagai pemilik perusahaan, Ria yang mengurusi tetek-bengek administrasi. Sedangkan Arwan sebagai eksekutor lapangan.

Dengan pembagian tugas ini, Arwan mengaku tidak tahu menahu soal penerbitan SIUP per 29 November 2018. "Kalau soal administrasi silakan ke Bu Ria," katanya.

 


"Sehingga tidak bisa dipastikan, apakah warna beras kekuningan itu akibat cara penyimpanan yang buruk seperti ruangan yang lembab atau ada sebab lain."


 

Arwan mengklaim, seluruh beras yang didistribusikannya berkualitas bagus, sesuai harga pembelian di dokumen kontrak. Selain itu, beras tersebut sebelum didistribusikan telah diperiksa oleh Dinas Sosial.

Dia mengaku mengetahui protes warga soal beras yang ia distribusikan. Tapi dia menyesalkan protes tersebut berjarak dua pekan setelah beras diterima. "Sehingga tidak bisa dipastikan, apakah warna beras kekuningan itu akibat cara penyimpanan yang buruk seperti ruangan yang lembab atau ada sebab lain," kata dia.

Padahal, ujarnya, dia sudah siap mengganti beras yang dianggap jelek apabila diperintahkan oleh Dinas Sosial dan Inspektorat sebagai pengawas. "Tapi tidak ada perintah untuk mengganti. Dan Pemkot tetap membayar pekerjaan saya," kata dia.

Pemerintah Kota Palu memang menyatakan tak ada masalah dalam bantuan tersebut. Dalam dokumen berita acara serah terima pekerjaan pada 23 Februari 2019 bernomor 05.04/BAST/Dinsos/2019, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kota Palu dalam proyek itu, Syafruddin, menyatakan hasil pekerjaan PT puteri telah selesai 100 persen dan masing-masing item barang dalam kondisi baik.

Ketika Syafruddin ditemui, ia mengatakan dirinya memang tidak pernah tahu dan mendengar adanya temuan beras kekuningan itu. "Tidak ada yang sampaikan ke saya. Saya tidak tahu soal itu dan saya baru dengar dari kamu ini," katanya, pada 13 September 2019.

Karena proyek ini dilaporkan tidak ada masalah, PT Puteri pun dibayar. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu, Diana A. Pattalau, menjelaskan rekomendasi untuk pembayaran itu datang dari Inspektorat. "Kalau kami tidak bayar, kami yang dituntut," kata dia melalui sambungan telepon, 5 September 2019.

Diana menambahkan, pihaknya yakin proyek pengadaan ini tidak bermasa-lah karena seluruh prosedurnya terpenuhi dan proyek ini pun telah diperiksa banyak pihak. Di antara yang memeriksa itu adalah Ombudsman Perwakilan Sulteng, Badan Pemeriksaan Keuangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. "Jadi saya rasa sudah selesai. Silakan kalau mau mengadu ke KPK lagi," katanya.

 


"Jadi saya rasa sudah selesai. Silakan kalau mau mengadu ke KPK lagi."


 

Memang, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah pernah memeriksa masalah pengadaan beras ini. Lembaga ini, ujar Muhammad Nasrun, Komi-sioner Ombudsman Sulteng, sempat melakukan uji petik di Posko 4 dan Pos-ko 6 Kelurahan Petobo, serta dua di shelter Balaroa, pada 4 Maret 2019. "Mereka (warga) menunjukkan beras kuning itu pada kami. Ada videonya yang sempat kami rekam," katanya sambil menunjukkan video rekaman itu, akhir Agustus 2019.

Setelah uji petik itu, Ombudsman meminta keterangan Kepala Dinas Sosial yang saat itu dijabat oleh Abidin dan Kepala Inspektorat Kota Palu Didi Bakran pada 8 Maret 2019. Usai dimintai keterangan, Dinsos mendatangi Posko 4 Kelurahan Petobo pada pukul 14.00 WITA. Hasilnya sama dengan hasil uji petik Ombudsman. "Bahkan Inspektorat sudah mengambil sampel beras kekuningan itu," kata dia.

Nasrun mengatakan, Ombudsman saat itu berpendapat bahwa Pemkot Palu tidak kompeten dalam pengadaan bantuan bahan makanan untuk korban bencana. Namun lembaganya tak bisa memperdalam temuan itu karena penyintas bersedia menerima beras tersebut.

Kordinator Posko 4, Mulyati, membenarkan warga bersedia menerima beras bantuan itu. Alasannya, ujar dia, karena bantuan beras itu cukup membantu kehidupan pengungsi untuk selama beberapa bulan. Maklumlah, sebagian besar ekonomi warga belum pulih. "Jadi kami ini dibantu pemerintah saja sudah bersyukur," katanya.

Untuk alasan yang sama para penerima beras rusak di Posko 2 juga menolak melapor ke Dinsos. "Wargaku ada yang mengeluh, cuman tidak terlalu dibesar-besarkan. Karena waktu itu, kan butuh makan. Mereka hanya bilang, Alhamdulillah, walaupun berasnya sudah bakutu," kata Sriyun, yang bekerja sebagai pegawai honorer ini.

"Waktu itu juga telurnya banyak yang busuk," dia menambahkan. Nah!

* * *

BAIKLAH kita kembali saja ke Derlina. Di biliknya setengah karung beras bantuan tahap kedua masih teronggok. Ia pusing tujuh keliling mencari cara untuk membuatnya segera habis. Soalnya keluarganya sudah tak memakannya lagi.

Bulan-bulan sebelumnya ia pernah membarter satu kresek besar beras itu dengan bantal dan guling ke pedagang keliling. Kebetulan ia sedang butuh dua perkakas tersebut untuk suaminya dan si pedagang mau menerima beras itu.

Pernah pula, satu kantong beras ia tukar dengan sejumlah ikan mujair di salah satu pedagang ikan. "Daripada kitorang kasi makan ayam, kan, mubazir," kata Derlina.

Beda lagi kisah Melanwati. Ia tetap mengonsumsi beras bantuan itu. Namun, ia baru berhasil menghabiskan semuanya pertengahan Agustus 2019. Ia membagi rahasia kenapa berasnya, yang sebenarnya jatah untuk dua bulan, baru habis delapan bulan kemudian.

Untuk menutupi warna beras yang tak sedap dipandang mata, kata Melanwati, dia selalu mencampurnya dengan beras seharga Rp 10 ribu per kg, yang kualitasnya tentu lebih bagus. Perbandingan campurannya?

"Pokoknya saya campur terus sampai beras kuningnya tinggal sedikit dan tidak terlihat saat ditanak," katanya.*/**
 



Simsalabim, dari Usaha Besi Jadi Beras

Ketidakjelasan identitas perusahaan, modus pinjam bendera, hingga perubahan SIUP menjelang proyek pengadaan bantuan bukan cuma terjadi pada PT Puteri. Alkhairaat menemukan cerita serupa pada PT Tehnik Kontruksindo Perkasa.

PT Tehnik diketahui menerima dana Rp 3,078 miliar untuk pengadaan dan penyaluran bantuan bahan makanan tahap kedua di Kecamatan Tawaeli. Sebelumnya, perusahaan ini juga menerima penunjukan pengadaan bantuan tahap pertama pada Desember 2018 dengan nilai Rp 2,097 miliar.

Sebuah bangunan berbentuk ruko di Jalan Zebra II No 50 sepi dari aktivitas perkantoran sekalipun papan plan PT Konstruksindo Perkasa, yang ada hanyalah aktivitas jual beli dari pemilik bangunan yang mengaku berteman dengan pemilik PT Konstruksindo Perkasa, Selasa 17 September 2019. (FOTO : Muhammad Izfaldi)


 

Dalam dokumen kontrak dan akta notaris, PT Tehnik beralamat di Jl Zebra II No 50, Kota Palu. Ketika didatangi, yang tampak hanya rumah pribadi berlantai dua. Lantai satunya dipakai sebagai toko kelontong "Kios Munawar". Kios ini menjual aneka kebutuhan sehari-hari, mulai beras hingga bensin eceran.

Tapi meskipun berjualan beras dan alamat rumahnya tertulis terang dalam dokumen, Muhammad Nasir dan Warsita, suami-istri pemilik kios itu, mengaku tak tahu-menahu soal proyek pengadaan beras bagi penyintas bencana Palu. "Saya tak pernah kirim beras untuk pengungsi," kata Warsita pada 21 Agustus 2019.

Namun Muhammad Nasir segera bisa mengingat nama PT Tehnik Kontruksindo Perkasa saat Media Alkhairaat menyebut namanya. Rupanya ia mengenali perusahaan ini.

Nasir mengatakan, pada 2016 dia pernah diajak mendirikan perusahaan itu oleh Muhammad Irsan, anak tetangganya yang terpaut jarak sekitar 300 meter. Nasir adalah ketua RT di Jalan Zebra II, sekaligus imam masjid setempat. "Saat diajak bikin perusahaan, ya, saya mau saja. Karena selain ingin dapat pekerjaan, 15 tahun lalu saya memang punya perusahaan kecil-kecilan," kata Nasir yang lahir di Toli-Toli pada 1969.

Nasir pun setuju saat didapuk sebagai komisaris. Rumahnya, Jl Zebra II No 50 dipinjam sebagai alamat kantor. Sedangkan Irsan menjadi direktur utamanya. Satu orang lagi, kerabat Irsan, bernama Dirma diangkat menjadi direktur. Mereka bertiga lantas menandatangani akta notaris pendirian perusahaan pada 3 Maret 2016.

Dalam dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu, 24 Maret 2016, PT Tehnik tercatat sebagai perusahaan yang bergerak dalam konstruksi gedung. Lalu, seperti PT Puteri, perusahaan itu mengantongi SIUP dari Pemkot Palu pada 21 November 2018 sebagai perusahaan yang mengurusi perdagangan, termasuk berdagang makanan dan minuman hasil pertanian.

Menurut Nasir, setelah PT Tehnik Konstruksindo berdiri, ia tak pernah lagi mengetahui kelanjutan perusahaan itu. Ia juga jarang berkomunikasi dengan Irsan yang lebih banyak tinggal di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. "Dapat uang bagian pun tidak pernah," katanya. "Saya kira memang belum pernah dapat proyek."

Pria 50 tahun itu ingat Irsan baru mendatanginya kembali setelah bencana alam 28 September, untuk meminta surat keterangan domisili perusahaan. Lagi-lagi setelah itu, Nasir pun tak pernah mendapat kabar pekerjaan.

Nasir lalu memberikan nomor kontak Irsan. Namun, Irsan tak kunjung merespon setelah ditelpon beberapa kali dan dikirimi pesan pendek,. Padahal, nadanya menunjukkan telepon itu tersambung.

Dalam penelusuran ke perusahaan pengadaan lainnya, Alkhairaat menemukan Irsan ternyata juga mendapatkan proyek pengadaan bantuan bahan makanan tahap dua itu lewat CV Sinar Sojol. Nilainya Rp 237,824 juta untuk wilayah Kecamatan Palu Timur. Pada pengadaan tahap pertama, CV Sinar Sojol menerima kontrak sebesar Rp 777 juta.

Dalam dokumen akta notaris perusahaan, nama Irsan tercatat sebagai wakil direktur CV Sinar Sojol. Sedangkan jabatan direktur dipegang oleh kakak kandungnya, Ikbal.

Dari akta notaris perusahaan, diketahui, CV Sinar Sojol mulanya didirikan oleh Irsan bersama Nurhani Andi Bade dan ayahnya, Hamzah Laeke pada 4 Januari 2012. Setahun kemudian, 3 April 2013, akta notaris perusahaan diperbarui dengan memasukkan nama Ikbal sebagai direktur.

Lagi-lagi perusahaan ini pada awalnya bukan perusahaan pengadaan bahan makanan. Sebab sesuai Tanda Daftar Perusahaan dari Dinas Penanaman Modal pada 18 Januari 2017, perusahaan ini tercatat dengan usaha pokoknya berupa "perdagangan khusus furniture". Barulah pada 21 November 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menerbitkan SIUP dengan menambahkan keterangan "perdagangan besar bahan makanan dan minuman".

Dalam dokumen kontrak, CV Sinar Ojol tercatat beralamat di Jl Zebra II No 49 Kota Palu. Jaraknya hanya sepelemparan batu dari rumah Nasir yang bersama Irsan mendirikan PT Tehnik Konstruksindo Perkasa. Rumah jembar bercat putih itu adalah rumah Hamzah Laeke, orang tua Irsan dan Ikbal.

Kepada Alkhairaat, Hamzah mengatakan Ikbal sejak 2016 telah pindah rumah ke Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara. "Dulu kantor perusahaan memang di belakang rumah ini. Tapi sejak Ikbal pindah, perusahaan juga ikut pindah ke rumahnya," kata Hamzah, pekan kedua Agustus.

Saat dikonfirmasi via telepon, Ikbal membenarkan soal proyek pengadaan makanan tersebut. Ikbal juga tidak membantah bahwa Muhammad Irsan adalah adik kandungnya. Namun saat Media Alkhairaat menanyakan soal SIUP yang baru terbit pada November 2018, Ikbal menjawab, "Memangnya kenapa?"

 


"Memangnya kenapa?"


 

Setelah itu ia menutup telepon dan tak pernah merespon lagi panggilan telepon dari media ini.

Cerita PT Tamuku Djunior Berjaya lain lagi. Perusahaan yang berdiri Desember 2016 ini mendapatkan kontrak pengadaan bantuan bahan makanan tahap dua sebesar Rp 2,163 miliar untuk pengungsi di Kecamatan Tatanga. Sedangkan pada tahap pertama, nilai kontraknya mencapai Rp 912 juta.

Dalam dokumen kontrak yang ditandatangani dengan Dinas Sosial Kota Palu, alamat perusahaan ini tercatat di Jl Towua No 140A, Kota Palu. Namun saat Media Alkhairaat menemukan alamat ini, bukan plang perusahaan PT Tamuku yang didapat, melainkan bangunan yang tertulis Toko Putri OlShop dan Warung Kopi Ablam.

Sejumlah warga yang ditanya mengaku tak pernah mendengar nama perusahaan itu berkantor di sekitar Jl Towua.

Namun penghuni toko Putri Olshop mengaku Direktur PT Tamuku, Diana Wiradita AP Dalia pernah memakai bangunan yang kini menjadi Warung Kopi Ablam itu sebagai kantor. Tapi itu terjadi pada 2016.

Menurut dia, Dita–panggilan direktur PT Tamuku—menempati bangunan itu dengan cuma-cuma karena bekerja sama mendirikan perusahaan bersama kakaknya. Tapi kerjasama itu cuma seumur jagung. "Saya juga bingung karena biasanya ada yang antar surat ke sini dengan tujuan nama perusahaan atas nama Dita. Nah sementara sudah hitungan tahun dia tidak di sini lagi," kata perempuan ini menggerutu.

Tak mau berbicara panjang lebar lagi, pemilik toko Putri Olshop itu lantas memberi alamat kakaknya, berjarak sekitar 3,4 kilometer dari tugu titik nol Kota Palu ke arah utara.

Kakak pemilik Olshop itu, seorang perempuan 46 tahun, membenarkan pernah mendirikan perusahaan bernama CV DJ Konstruksion bersama Dita. "Saya lupa kapan mendirikan perusahaan itu, tapi 2017 kerjasama sudah berakhir. Saya tidak tahu persis perusahaan itu bergerak di bidang apa, karena saya hanya tanda tangan sebagai pemilik tempat saja," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama berbisnis bersama Dita, keduanya jarang berkomunikasi. Saat ini ia tak mengetahui lagi tentang keberadaan Dita dan PT Tamuku Junior Berjaya.

"Terakhir saya dengar dari notaris kalau Dita sudah berkantor di Jalan Raden Shaleh, itu pun saya tidak tau apa-apa lagi," katanya.

Dalam dokumen PT Tamuku yang diperoleh lewat situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, perusahaan ini benar mencatatkan perubahan alamat ke Jl Raden Saleh No 23 Kelurahan Besusu Barat per 26 Januari 2018. Namun saat ditelusuri kembali alamat baru ini, jurnalis Media Alkhairaat malah bertemu dengan Nadya Salon. Adik pemilik salon ini, Muhammad Ramadhan, mengatakan, bahwa Diana Wiradita AP Dalia adalah teman karibnya. Sebelum menjadi salon, Ramadhan mengaku Dita memang pernah menyewa bangunan satu lantai itu pada 2016.

Ramadhan kemudian memberikan nomor Dita. Ketika nomor itu dihubungi beberapa kali pada 3 September 2019, di seberang tak kunjung mengangkat. Pada akhir Agustus Media Alkhairaat juga sempat mencari keberadaan Dita sesuai alamat rumah yang tercantum di akta notaris yakni di BTN Kaluku Indah Blok B8 No 31, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Namun rumah itu kosong melompong. Menurut keterangan ketua RT-nya, Dita sudah tak menghuni rumah itu jauh sebelum bencana 28 September 2018.

Dita baru merespon dengan mengirim pesan SMS pada 3 September 2019. Menurut Dita, dia tidak mengetahui teknis pengadaan barang bantuan sebab bendera perusahaannya dipinjam oleh temannya bernama Didi. "Hubungi saja Pak Didi," tulisnya.

Rumah pemilik PT Tamuku Djunior Berjaya di Peruamahan Kaluku Indah, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, berserakan sejak ditinggalkan oleh pemeiliknya beberapa tahun lalu, Ahad 15 September 2019. (FOTO Muhammad Izfaldi)

 


Empat buah drum nampak seperti bekas penyimpanan aspal dan beberapa potongan besi alumunium serta balok kayu terletak di teras milik PT Tamuku Djunior Berjaya di Desa Kalukubula, Ahad 15 September 2019. (FOTO : Muhammad Izfaldi)


Didi ketika dihubungi mengaku ia adalah teman Dita. Dalam pengadaan ini ia dan Dita bermitra, bukan pinjam bendera. Lalu ia memutuskan pembicaraan. "Sebentar ya. Sebentar saya telepon lagi, Saya mau shalat dulu," ujarnya. Klik.

Sejak itu Didi tak pernah berhasil lagi dihubungi di nomornya.*/**
 



Syafruddin:
"Beras Kuning...,Saya Baru Dengar dari Kamu Ini"

SYAFRUDDIN, Pejabat Pembuat Komitmen Pemkot Palu, mengaku baru tahu dari Alkhairaat ihwal masalah beras kuning dalam proyek bahan makanan tahap dua untuk pengungsi Palu. Namun, ia membenarkan pihaknya yang menunjuk delapan perusahaan pengadaan bantuan bahan makanan tahap dua itu. Berikut petikan wawancaranya:

Apa pertimbangan menunjuk delapan perusahaan itu sebagai penyedia pengadaan bantuan bahan makanan?

Jadi begini, setelah ada nama calon penerimanya sebanyak 40.738 jiwa, kemudian kami bentuklah di masa darurat dengan menunjuk satu rekanan satu kecamatan. Jadi total ada delapan kecamatan delapan rekanan.

Yang kami tunjuk (di tahap kedua) adalah mereka yang sudah melaksanakan itu di tahap satu. Misalnya perusahaan yang sudah menangani di Kecamatan Tatanga, maka di tahap dua mereka lagi yang kami tunjuk.

Jadi pertimbangannya, paling tidak mereka sudah mengetahui secara detail daerah tersebut. Pada tahap kedua, kami langsung menawarkan kembali ke mereka bahwa ada pekerjaan yang sejenis, bersedia atau tidak. Dan mereka tidak ada yang menolak, semuanya mau.

Sebelum menunjuk kembali, apakah mensurvei keberadaan perusahaan-perusahaan itu?

Kami tidak melakukan survei lagi karena dasar penunjukan delapan rekanan tersebut adalah hasil pekerjaan mereka yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palu pada tahap I, 2018.

Tapi temuan kami, 4 perusahaan di antaranya bukan perusahaan yang bergerak dalam pengadaan bahan makanan, tapi kontruksi dan furniture…

Jadi, rata-rata perusahaan ini bukan hanya satu bidang usaha untuk mencari duit. Perusahaan ini hampir bergerak di semua usaha seperti perdagangan umum, konstruksi, ada juga di bibit dan lain-lain.

Jadi terkait pertanyaan itu, kan, perusahaan ini sudah punya pengalaman pernah melakukan pekerjaan sejenis. Apa yang mereka lakukan itu bagus, sehingga kami tunjuk lagi untuk melaksanakan itu. Jadi seleksi perusahaannya itu sudah di 2018. Dan saya terlibat dalam pengadaan bantuan logistik ini baru di 2019.

Kalau begitu mengapa rata-rata mereka baru mengantongi SIUP perdagangan bahan makanan pada 21 November 2018 ?

Oh itu saya tidak tahu, karena saya ini baru terlibat di 2019, dan kita langsung menunjuk perusahaan tersebut berdasarkan hasil pekerjaan mereka di 2018.

Di keadaan darurat begini, kami mempercepat proses. Jadi tinggal itu saja, tidak lagi cari-cari, nanti orang sudah keburu lapar. Seperti yang saya bilang tadi, kami menunjuk yang sudah melaksanakan sebelumnya. Yang saya cari sebagai referensinya adalah hasilnya, seperti memenuhi atau tidak, volumenya cukup atau tidak, ya seperti itu.

Ada juga praktik meminjamkan bendera perusahaan…

Gambarannya itu seperti ini: misalnya saya mau mengerjakan bangunan tapi saya tidak tahu tukangnya. Sementara kita saling kenal dan kamu sudah pernah menyuruh orang mengerjakan bangunan itu, jadi saya tanya lagi siapa tukangnya, bagus dia kerja? ok.

Nah kemudian, ketika pembagian itu kami melibatkan orang-orang di kecamatan setempat, kelurahan setempat, TNI/Polri bahkan kejaksaan. Sebab saya tidak tahu persis 40 ribu orang itu, termasuk kawan-kawan di Dinsos Kota Palu juga.

Jadi mereka laksanakan dulu (pengadaan dan distribusi bantuan). Setelah dilaksanakan, selesai dibagi semua, ada buktinya dengan surat serah terima, kami periksa, kemudian kami buat kontraknya lalu kami bayar. Namun sebelum dibayar itu diperiksa dulu dengan Inspektorat.

Bagaimana dengan temuan beras kekuningan di Petobo?

Beras Kuning?(Keningnya berkerut). Tidak ada yang sampaikan ke saya, saya tidak tahu soal itu dan saya baru dengar dari kamu ini. Sebelum dikirim barangnya, saya minta contoh barangnya dulu atau sampelnya saja, karena tidak mungkin setiap pembagiannya saya harus periksa satu persatu lagi dulu.

Kemudian kalau untuk penemuan beras kuning itu, tidak ada laporan ke saya, mana tahu. Kalau di Dinsos ada, padahal seharusnya itu harus dilaporkan ke saya, tapi saya tidak pernah dengar itu. Jadi karena laporan itu tidak ada makanya saya anggap tidak ada masalah.*/**

MUHAMMAD IZFALDI | 

Mimpi Punya Benteng Tsunami

Kapal Motor Sabuk Nusantara 39 yang hanyut ke daratan saat pesisir Palu diterjang tsunami 28 September 2018.

Scroll

Mengawinkan Beton dengan Mangrove


Tsunami leluasa memporak-porandakan pesisir Palu yang tanpa pertahanan setahun lalu. Inilah rencana benteng tsunami yang akan membuat Palu tak gampang takluk lagi.

***

JUMAT, 11 Maret 2011. Gempa dengan magnitudo 9.0 mengguncang Tohoku, wilayah pesisir timur Jepang. Gempa ini memicu tsunami setinggi 10 meter hingga 40 meter dan menyapu pantai sekitar 15 menit kemudian.

Tohoku sebelumnya sudah banyak bersiap menghadapi tsunami. Di sana bahkan ada salah satu benteng tsunami terkuat di dunia: tanggul pemecah gelombang sepanjang 1.950 meter yang kaki-kakinya ditanam hingga kedalaman 67 meter di Teluk Kamaishi, gerbang tsunami, tembok beton sejajar pesisir, hingga gedung untuk evakuasi. Tapi, ombak dengan mudah meloncati benteng. Sekitar 19 ribu orang tewas.

Jumat yang lain, setahun lalu. Gempa dengan magnitudo 7,4 mengguncang Palu dan sekitarnya. Berpusat di Lende, Kabupaten Donggala, sekitar 80 kilometer di barat laut Kota Palu, gempa memicu tsunami setinggi 2-11 meter.

Korban berjatuhan di pesisir Kota Palu, sebanyak 1.365 jiwa. Yang terbesar dibanding pesisir lainnya. Penyebabnya: pesisir Palu tanpa pertahanan sama sekali dari tsunami.

Ide untuk membangun benteng tsunami di sepanjang pesisir Palu pun digodok. Usulannya mula-mula datang dari Jepang, melalui Japan International Coopera-tion Agency (JICA). Lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang itu mengusulkan pembangunan tanggul tsunami (tsunami dyke).

 


Tanggul ini akan terlihat seperti benteng raksasa.


 

Menurut usulan tersebut, tanggul tsunami akan berjarak 120 meter dari garis pantai. Tingginya 3 meter. Mengular sepanjang 7 kilometer, dari pesisir Kelurahan Silae di sebelah Barat ke pesisir Kelurahan Talise, di sebelah timur, tanggul ini akan terlihat seperti benteng raksasa.

Dana yang diperlukan sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun. Pemerintah Jepang bersedia meminjamkan biaya untuk pembangunannya, melalui mekanisme loan sebesar Rp 600 miliar dan ADB sebesar $23,43 juta atau Rp 328 miliar.

Usulan itu segera menyita perhatian warga Palu. Sebagiannya menyatakan tak yakin dengan klaim tentang kesaktian tanggul tsunami, jika nanti jadi dibangun. Maklum, mereka sudah tahu kegagalan benteng tsunami serupa di Tohoku.

Menghawatirkan Patahan Palu Koro

Pasigala Center, koalisi masyarakat sipil untuk bencana Palu, Sigi, Donggala, misalnya, meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk mempertimbangkan kembali rencana JICA membangun tanggul tersebut. "Rencana tanggul itu harus ditinjau kembali selain karena terlalu mahal, potensinya untuk gagal secara teknis juga besar sekali," ujar Sekretaris Jenderal Pasigala Center, Andika, 18 Februari 2019.

Kemungkinan tanggul tsunami gagal di Teluk Palu memang besar. Soalnya, tanggul itu akan memotong retakan permukaan Patahan Palu Koro. Walhasil, sebelum tsunami datang menerjang, tanggul itu berpotensi untuk hancur lebih dulu oleh gempa, baik karena penurunan (downlift) atau kenaikan (uplift) permukaan tanah di sekitar patahan.

"Akibatnya tanggul tsunami bukannya menjadi cara untuk mengurangi risiko bencana, malah menjadi sebaliknya, menaikkan risikonya," kata ahli tsunami dari Ikatan Ahli tsunami Indonesia, Gegar S Praseyta, M.Sc, PhD, ketika berbicara di panel ahli untuk perencanaan pembangunan pesisir pantai Palu yang optimal, yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas di Palu, Kamis 8 Agutsus 2019.

Gegar menjelaskan, mitigasi bencana yang bertumpu pada fisik kadang menghasilkan false sense of security (rasa aman yang keliru). Ini sudah ter-bukti pada tragedi tsunami Jepang. "Saat itu masyarakat Jepang di pesisir banyak yang mengira telah terlindung, sehingga tidak segera mengungsi saat peringatan tsunami berdering," ujarnya.

Namun itu bukan berarti pembangunan fisik tak dibutuhkan. Namun, kata Rahman Hidayat, ahli tsunami lainnya, infrastruktur yang paling penting dibangun adalah jalur evakuasi vertikal dari pesisir pantai.

 


"Di Jepang, masyarakatnya tidak setiap saat beraktivitas di kawasan pantai, tidak seperti di Indonesia, di mana budaya masyarakat pesisirnya beraktivitas di pantai."


 

Kepala Seksi Mitigasi Bencana pada Kementerian Perikanan dan Kelautan, Dr. Abdul Muhari, S.Si, MT sepakat soal pembangunan jalur evakuasi untuk menjauh dari pesisir. Aksesibilitas di kawasan pantai Indonesia, ujarnya, berbeda dengan di Jepang. "Di Jepang, masyarakatnya tidak setiap saat beraktivitas di kawasan pantai, tidak seperti di Indonesia, di mana budaya masyarakat pesisirnya beraktivitas di pantai," kata dia.

Hal itu terlihat pada Bachtiar (67) dan anak laki-laki satu-satunya, Anhar (38). Nelayan di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, ini sehari-hari terikat dengan pantai dan laut. Karena itu, keduanya mengaku keberatan dengan rencana pembangunan tanggul tersebut. Mereka khawatir tanggul akan mematikan mata pencaharian mereka. "(Tapi) Semoga dalam pembangunan tanggul ini ada lokasi yang disiapkan untuk tempat sandar perahu kami," ujar Akbar.

Murni (63), yang ditemui sedang jualan garam di pondok kayu sederhananya di depan Lapangan Abadi Talise, dan Usman (39), salah satu petani garam di Palu memiliki harapan yang sama.

Toh, waktu itu pemerintah bergeming atas berbagai pendapat tersebut. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola pada 10 April 2019 mengatakan, pihaknya meminta agar rencana pembangunan tanggul tsunami di Teluk Palu tidak dihalangi, demi kebaikan masyarakat, terutama yang bermukim tidak jauh dari pesisir pantai Teluk Palu. "Pembangunan tanggul laut di sepanjang Teluk Palu sudah direncanakan, dananya sudah siap, jadi jangan dihalangi lagi," ujarnya.

 


"Kalau itu berhasil, bayangkan betapa indahnya Teluk Palu ini."


 

Ia meyakini benteng itu akan mampu menahan gelombang tsunami. Kombinasinya dengan mangrove dan tanggul laut bakal menambah sisi keindahan Teluk Palu. "Kalau itu berhasil, bayangkan betapa indahnya Teluk Palu ini," ujarnya.

Setali tiga uang, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Hidayat Lamakarate, 25 April 2019 lalu mengatakan, Pemprov sudah merencanakan target pembangunan tanggul sepanjang pesisir Teluk Palu hingga 2020, meskipun pro kontra pembangunan tanggul itu terus mencuat. Pembangunan tanggul ini, kata dia, juga harus secepatnya dilakukan untuk mencegah terjadinya abrasi.

Pemkot Palu bahkan telah memberangkatkan para pejabat di Bappeda dan Dinas Tata Ruang Kota Palu untuk mengikuti pelatihan di Jepang, selama dua pekan pada Mei 2019 lalu, terkait tanggul tersebut. Kepala Bidang Data dan Informasi Bappeda Kota Palu, Ibnu Mundzir, yang turut dalam perjalanan tersebut menjelaskan, ia diberikan edukasi mengenai tanggul penahan tsunami. Juga tentang bagaimana Jepang melakukan penanganan pascabencana, terutama terkait manajemen tata ruang, relokasi, dan infrastruktur.

Lalu, 18 Juni 2019, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu, menemani tim dari Jepang, meninjau lokasi tanggul laut dan pembangunan Jembatan Palu IV, yang menjadi pengganti jembatan Ponulele yang hancur saat tsunami.

Dari Tanggul ke Elevated Road

Sudah nampak bulat rencana pembangunan tanggul tsunami itu. Tapi, Kamis, 8 Agustus 2019, diskusi panel ahli yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas di Palu itu, malah kembali membahas perihal pendekatan konstruksi dalam pembangunan pesisir teluk Palu. Dalam panel ahli yang ketiga kalinya ini, JICA, melalui Tenaga Ahli Bidang Pencegahan Bencana JICS Naoto Tada, tak lagi menyebut soal tsunami dyke, tapi mengusulkan pendekatan baru, yakni elevated road (jalan layang).

Kondisi penurunan muka tanah di pantai Besusu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, yang menggerus setengah badan jalan di pesisir pantai tersebut, 21 Agustus 2019. (Foto: Jefrianto)



Rupanya konsep tanggul tsunami gagal bertahan setelah diuji panel ahli. Salah satu anggota panel itu, peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dr. Ing. Ir Widjo Kongko, M.Eng, mengatakan perubahan usulan JICA ini terjadi pasca pertemuan pertama pada 16 Januari lalu. "Persisnya saya lupa (pada pertemuan ke berapa). Tapi ada 3 pertemuan," ujarnya. Padahal, ujarnya, istilah elevated road tidak ada di perencanaan sebelumnya. "Dalam perencanaan yang ditandatangani Wapres, istilahnya tanggul tsunami," kata dia.

Demikian pula yang diceritakan Kadis PU Kota Palu, Iskandar Arsyad. Pamor tanggul tsunami, menurutnya, sudah habis pada panel kedua, 26 Juni 2019, di Jakarta.

 


"Vegetasi juga baik untuk lingkungan, murah, dan ada nilai tambah ekonomi untuk nelayan."


 

Namun menurut Widjo, sejak pertama kali JICA mengusulkan tsunami dyke, ia dan beberapa sejawatnya di tim ahli sudah langsung menyatakan keberatan. "Dengan tipologi tsunami sedang, mangrove dan vegetasi pantai sudah mampu mereduksi gelombang tsunami hingga 20-30 persen," jelasnya. "Vegetasi juga baik untuk lingkungan, murah, dan ada nilai tambah ekonomi untuk nelayan," dia menambahkan (Liihat pula: Di Bawah Lindungan Mangrove).

Namun, Dr Abdul Muhari mengatakan, pendekatan mangrove dan vegetasi pantai, hanya cocok untuk kawasan pantai di sebelah barat Sungai Palu, karena tipologi pesisirnya landai dan dapat dibuatkan konstruksi untuk menangkap sedimen, sebagai tempat tumbuh mangrove. "Hal serupa tidak dapat diaplikasikan di pesisir Teluk Palu sebelah timur sungai Palu, karena tipologi pesisir pantai yang curam, sehingga tidak cocok ditanami mangrove," kata dia.

Masih ada kendala lainnya di Pesisir Timur ini. Jika segmen ini hendak dilokalisasi untuk vegetasi pantai, Kawasan itu harus dikosongkan minimal sejauh 600 meter dari bibir pantai. "Relokasi masyarakat dari kawasan ini bukan hal yang mudah dilakukan," kata Abdul Muhari.


Kondisi kawasan pesisir pantai yang sebelum bencana merupakan kawasan Kampung Kaili, pantai Besusu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur,, 21 Agustus 2019. Kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang mengalami dampak terparah akibat tsunami. (Foto: Jefrianto)



Widjo sepakat. Berdasarkan survei, kata dia, memang tidak semua panjang pantai itu ruangnya mencukupi untuk vegetasi. Hasilnya, menurut Dr Widjo, konsep yang ditawarkan oleh JICA kemudian menjadi elevated road dengan ketinggian yang lebih rendah. Elevated road ini punya fungsi sebagai jalan lingkar, zonasi, batas ruang hijau, serta sebagai tanggul di daerah yang tidak memiliki ruang untuk vegetasi atau vegetasinya minim.

Rencananya, ketinggian elevated road sekitar 6,5 meter di atas permukaan laut dan 4-5 meter dari permukaan tanah di sekitarnya. Namun, setelah dilakukan survei tambahan, ketinggian elevated road dikurangi 1,0 -1,5 meter dari yang sebelumnya. Ini untuk mengurangi kedalaman genangan tsunami di dalam kota Palu. Walhasil, ketinggian jalan menjadi kurang lebih 5 meter di atas permukaan laut dan 2,5 - 3,5 meter dari permukaan tanah di sekitarnya.

Nantinya, akan ada dua segmen elevated road. Segmen pertama, sekitar 3,5 kilometer, membentang di pesisir pantai sebelah barat muara Sungai Palu, dari wilayah pantai Kelurahan Silae hingga Kelurahan Lere. Segmen kedua membentang sepanjang 1,6 kilometer di pesisir pantai sebelah timur muara sungai Palu, dari pantai Besusu Barat hingga pantai Talise.

Mangrove Tetap Andalan

Bersama elevated road akan dibangun pula konstruksi coastal protection (pelindung pantai) berbasis mangrove. Konstruksi ini dibangun untuk menahan gelombang badai dan erosi pantai. Coastal protection ini akan membentang sepanjang 2,35 kilometer di pesisir sebelah barat teluk Palu dan 4,9 km di pesisir sebelah timur teluk Palu. Konstruksinya mengular dari wilayah pesisir di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi sampai wilayah pesisir di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore.

Rapatan mangrove di belakang pemukiman warga di pesisir Dusun Pangga, RT 02 / RW 01 Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, 21 Agustus 2019. Rapatan mangrove ini mampu meminimalisir kerusakan pemukiman warga akibat tsunami. (Foto: Jefrianto)



Dokumen Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR): Project Administration Manual for Component I yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank (ADB), menyebut biaya untuk konstruksi pelindung ini diperkirakan mencapai US $23,43 juta. Konstruksi ini sudah termasuk program rehabilitasi infrastruktur sumber daya air. Dokumen tersebut menyebut tahun 2023 sebagai batas pengerjaan konstruksi.

Untuk pembangunan pelindung pesisir ini, ADB siap memberikan bantuan pendanaan. Direktur Divisi Pengembangan Urban dan Air ADB untuk Asia Tenggara, Vijay Padmanabhan, menyebutkan dalam siaran persnya pada 26 Juni 2019 lalu, ADB telah menyetujui bantuan US $297,75 juta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pekerjaan umum dan infrastruktur transportasi di Sulteng. Di dalamnya juga mencakup pembangunan coastal protection.

Ihwal pendanaan benteng tsunami dari utangan ini membuat Gegar S Prasetya mewanti-wanti pemerintah agar menimbang setiap rencana rekonstruksi hard structure dengan hati-hati. Soalnya ini bisa terjadi bukan hanya di Palu, tapi di daerah lain yang juga berisiko tsunami. Dengan estimasi pembiayaan Rp800 miliar hingga Rp1 triliun per konstruksi tanggul melalui konsep loan, akan ada utang yang harus dipikul.

Namun belum diketahui juga apakah usulan elevated road ini yang akan dilaksanakan di Palu. "Tapi tim ahli sudah beri usulan-usulan. Mungkin bila ini di-sounding ke para ahli, hasilnya tidak akan jauh beda," ujarnya.

Menurut Widjo, ada dua pekerjaan di pesisir Teluk Palu, yakni pengaman pantai dari gelombang dan rob, serta pengaman pantai dari tsunami. Menurut dia, di pesisir pantai sebelah barat muara sungai Palu, direkomendasikan pengaman pantai dari tsunami dengan kombinasi vegetasi, jika ruang cukup. Kemudian untuk pesisir sebelah timur, karena ruang untuk vegetasi minim, kemungkinan akan dikombinasikan dengan elevated road.

"Untuk pengaman pantai dari gelombang dan rob, saya tidak tahu detailnya, harus ditanyakan ke pihak proyek. Konsen kami kemarin, desain harus terintegrasi. sehingga tidak sendiri-sendiri dan terjadi double atau overlap anggaran," ujarnya. Untuk rencana konstruksi elevated road sendiri, kata Widjo, pihaknya masih mengusulkan desainnya untuk dikaji lebih lanjut.

Pada kesempatan terpisah, Kasubdit Kelembagaan Infrastruktur Sumber Daya Air Bappenas, Ewin Sofian Winata, menyatakan, berdasarkan hasil panel ahli pada 7-9 Agustus lalu, tim ahli menyatakan sepakat perlu dibangun jalan untuk menjamin kelancaran barang dan jasa di Sulteng. Karena itu, menurut Bappenas, coastal protection dan elevation road telah menjadi bagian rencana loan ADB dan JICA yang akan dilaksanakan. Rencananya, tahun 2020 konstruksi akan dimulai.

Untuk pendekatan vegetasi, menurut Kasubdit Kelembagaan Infrastruktur Sumber Daya Air Bappenas, Ewin Sofian Winata, disepakati bahwa coastal protection dan elevated road akan dikombinasikan dengan vegetasi, terutama di bagian barat Teluk Palu. "Karena topografinya memungkinkan," kata Ewin.

Ewin Sofian Winata mengakui hingga kini desain coastal protection dan elevated road tersebut belum final, karena akan diintegrasikan kembali oleh Kementerian PUPR. Soalnya ada beberapa titik di mana dua kontruksi tersebut berhimpitan.

Namun rupanya pemerintah mengebut pembangunannya. Sungguhpun desain coastal protection dan elevated road tersebut belum final, konstruksi coastal protection sudah memasuki tahap lelang. ADB pada 21 Juli telah mengeluarkan invitation bid, yang berisi pengumuman pembukaan penawaran lelang bagi salah satu pengerjaan konstruksi coastal protection ini, yakni Pelaksanaan Jaringan Sumber Air dengan nilai pagu paket pekerjaan mencapai Rp100 juta dari total paket proyek mencapai Rp328 miliar.

Dalam invitation bid tersebut, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III selaku employer, membuka tawaran/tender online bagi negara-negara sumber ADB yang memenuhi syarat. Lelang ini menggunakan sistem penawaran kompetitif terbuka Prosedur Satu-Amplop. Adapun tenggat untuk pengajuan penawaran dibatasi 14 Agustus 2019 pukul 10.00 WIT.

Bappenas membenarkan konstruksi coastal protection yang menggunakan dana loan ADB sudah masuk tahapan lelang. Sementara terkait elevated road telah bulat disepakati oleh para ahli sesuai surat Kementerian PPN/Bappenas tertanggal 29 Agustus 2019.

Surat yang ditandatangani Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas RI, Abdul Malik Sadat Idris, itu berisi 10 poin rekomendasi ahli nasional terkait ancaman tsunami, dan 5 poin rekomendasi untuk ancaman gempa bumi dan likuefaksi.

Adapun pembangunan elevated road, masuk dalam poin keempat. Panel ahli merekomendasikan pembangunan elevated road sebagai jalur utama logistik di Provinsi Sulteng yang bisa difungsikan sebagai pengontrol tata ruang di kawasan zona merah, dan dapat mereduksi energi tsunami.

Konsep elevated road itu dimodelkan berdasarkan skenario kejadian bencana terakhir, dengan tinggi tsunami 3-5 meter dan periode 4 menit. Dengan demikian, rancangan elevated road akan disesuaikan dengan fungsi barunya, sebagai peredam energi tsunami dan pelindung dari gelombang tinggi.*/**
 


 

Di Bawah Lindungan Mangrove

ERNI mengambil ikan dari dalam termos lalu memasang tali pengikat dari daun kelapa di mulut ikan itu. Ia kemudian menggantungnya di kayu, di pondok yang terletak di depan rumahnya. Perempuan 46 tahun itu kemudian duduk menunggu pembeli, sambil memperhatikan kendaraan yang lalu lalang di Jalan Trans Palu – Donggala.

Dari belakang rumahnya, biru air laut dan buih ombak mengintip di sela-sela rimbun bakau. Di sekelilingnya, menyembul akar menyerupai duri. Bakau ini berjejer rapi hingga ratusan meter di pesisir pantai, tepat di belakang permukiman warga.

Panel ahli yang difasilitasi Kementerian PPN/Bappenas pada 8 Agustus 2019 di Kota Palu. Acara yang dihadiri sejumlah ahli tsunami dan gempabumi itu untuk membahas pembangunan pesisir Kota Palu pascabencana 28 September 2018. (Foto: Jefrianto)



"Untung ada bakau ini. Kalau tidak ada, mungkin bukan hanya dapurku yang hancur," ujarnya, Kamis 22 Agustus 2019, seraya menunjuk dinding dapur rumahnya yang tengah direnovasi.

Jarak bibir pantai dengan rumah Ermi hanya 15 meter. Keduanya cuma dibatasi jejeran bakau yang membentang dari bibir pantai hingga ke pekarangan belakang rumah. "Alhamdulilah warga yang di belakang rumahnya ada bakau, tidak seberapa parah kerusakan rumahnya dibanding yang tidak terhalang bakau," lanjut Ermi.

 


"Untung ada bakau ini. Kalau tidak ada, mungkin bukan hanya dapurku yang hancur."


 

Tempat tinggal Ermi di Dusun Pangga, yang terletak di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, merupakan salah satu kawasan yang terkena tsunami pada 28 September 2018 lalu.

Ketua RT 02/RW 01 Dusun Pangga, Asir menyebutkan, akibat tsunami, jumlah rumah rusak di dusun tersebut mencapai 36 unit.

"Kondisi terparah di RT 01/ RW 01, karena di pesisir pantainya tidak ditumbuhi bakau. Di RT 02, walaupun kerusakan tetap terjadi, tapi tidak separah di RT 01," ujarnya.

Di RT 01 tsunami menerjang hingga menyeberangi badan jalan dan menyeret sejumlah benda, seperti sepeda motor. Asir menambahkan, ada satu korban jiwa, yaitu anak yang terseret tsunami di jalan, saat hendak pulang mengaji dari desa tetangga.

Dusun Pangga merupakan dusun pertama di Kelurahan Kabonga Besar dari arah Kota Palu. Dusun ini berjarak kurang lebih 25 km dari Kota Palu.

Lurah Kabonga Besar, Rahmatriyadi, Kamis 22 Agustus 2019, mengatakan, dari 4 RW di kelurahannya, hanya satu RW—Dusun Pangga termasuk di dalamnya—yang mengalami kerusakan akibat tsunami. Itupun karena di dusun ini tanaman bakaunya kurang rapat dan tebal.

 


Tiga RW yang berbatasan dengan pantai, selamat berkat benteng bakau yang tebal dan rapat.


 

Adapun tiga RW yang berbatasan dengan pantai, selamat berkat benteng bakau yang tebal dan rapat. "Hanya terdampak gempa," kata Rahmatriyadi.

Padahal, menurut peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, tinggi tsunami yang menghantam Kelurahan Kabonga Besar itu mencapai 3-5 meter. Namun, ujarnya, setelah menghantam sabuk bakau sepanjang 3 kilometer dan lebar 50-75 meter, tinggi tsunami turun sampai 1-1,5 meter.

Di Kota Palu, yang pesisirnya terbuka, ombak setinggi ini sudah mematikan.

Peneliti Konservasi Sumber Daya Hutan (SDH), pada Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako (Untad), Dr Bau Toknok menjelaskan, untuk mitigasi tsunami, kerapatan dan ketebalan ekosistem mangrove perlu diperhatikan. Ia menyebut, tingkat kerapatan mangrove, khususnya bakau, harus lebih dari 10 ribu batang per hektare.

Ketua Komunitas Tani Hutan Gonenggati Jaya yang juga mengelola kawasan wisata mangrove di kelurahan tersebut, Yurianto, mengatakan berkat bakau, tsunami yang datang hanya nampak seperti air pasang. "Lantai pondok ini sempat terendam, tapi Alhamdulilah air tidak sampai di jalan," ujarnya.

KTH Gonenggati Jaya telah mengelola kawasan wisata mangrove itu sejak 2017, didukung oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banawa Lalundu. Luasnya kurang lebih 2 hektare, dari total hutan mangrove Kabonga seluas 10 hektare. "Idenya sudah dari 2015," ujarnya.

Di kawasan ini, kita akan menjumpai pagar mangrove yang rapat. Batang-batang mangrove yang tumbuh rapat setinggi lebih dari lima meter dengan akar-akarnya yang menghujam kuat itu menjadi rumah yang nyaman bagi udang, kepiting dan burung-burung pantai.

Yuryanto mengatakan ada enam spesies mangrove yang tumbuh alami sejak puluhan tahun di hutan Gonenggatii: rhizophora Apiculata, avicennia Lanata, nypa Fruticana, rhizophora Mucronata, rhizophora Stylosa dan sonneratia Alba.

KTH Gonenggati Jaya, kata Yuryanto, mengembangkan kawasan wisata mangrove berangkat dari ide untuk memanfaatkan potensi wisata alam yang ada di desa, juga sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal yang paling penting, kata dia, kawasan wisata ini dibangun dan dikelola oleh kelompok yang mayoritasnya anak muda.

Yuryanto mengatakan, gagasan untuk membuat KTH sendiri muncul karena melihat hutan mangrove di wilayah mereka terancam. Waktu itu banyak orang menebang mangrove sekadar untuk berburu cacing atau mengambil kayunya untuk bahan bangunan. Padahal, kehadiran mangrove itu penting bagi nelayan sekitar sebagai tempat pemijahan ikan, udang dan kepiting. "Dulu hutan mangrove ini lebih luas daripada sekarang," kata dia.

Salah satu upaya kelompok untuk menghentikan kerusakan hutan bakau itu adalah melarang penebangan. Untuk memulihkan ekosistem, mereka juga melakukan pembibitan mangrove secara swadaya dengan memanfaatkan biji yang telah matang.

Mula-mula biji itu disemai. Setelah tumbuh sekitar dua bulan, bibit itu ditanam di lahan-lahan yang mangrovenya telah rusak atau gundul. Yuryanto mengklaim KTH hingga kini sudah menanam ribuan bibit di sepanjang pesisir Kabonga Besar.

Nah, agar hutan bakau memberikan manfaat bagi warga, KTH Gonenggati menginisiasi wisata edukasi. Mereka juga merekrut 15 orang warga di sekitar hutan bakau untuk bekerja di tempat wisata ini.

KTH lalu memoles hutan mangrove itu: membangun titian jalan menggunakan bambu, sehingga pengunjung bisa menembus menikmati bagian dalam hutan; mendirikan pondok-pondok dan anjungan kayu untuk beristirahat dengan latar Teluk Palu yang menawan, dan; mendaur ulang botol-botol plastik bekas minuman, mengecatnya, dan menyusunnya menjadi spot-spot untuk berswafoto. Dengan cara itu, KTH Gonenggati berhasil menarik banyak pengunjung. Juga, itu tadi, melindungi kampung di belakangnya dari tsunami.*/**

JEFRIANTO | 

Ketika Huntara Serasa Neraka

Suasana sehari-hari Hunian Sementara (Huntara) Talise, Palu, setahun setelah bencana alam menerjang kota itu. Penyintas berada di huntara menunggu pembangunan hunian tetap kelar. (Foto: ANATAR/Basri Marzuki)

Scroll

Bara Menyala di Huntara


Sekitar 33 ribu warga masih tinggal di 699 unit hunian sementara di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Bagi sebagian penyintas, huntara sudah serasa neraka.

***

BUNGA, 16 tahun, mulai mekar. Tubuhnya sedang terbentuk; beberapa bagian sudah merekah. Meski belum mekar benar, ia telah nampak memikat. Tapi ia tak menyadarinya sampai peristiwa bejat sore itu. "Waktu itu aku lagi mandi," ujarnya kepada Kompas.com, pertengahan Agustus 2019.

Bunga menuturkan, ketika ia menuju ke kamar mandi, tak ada yang terlihat mencurigakan. Di sekitar kamar mandi juga tak ada orang lain. Karena itu, tanpa sungkan, di dalam kamar mandi ia menanggalkan pakaiannya. Lalu, byur...byur...byur..., ia mandi dengan bebasnya.

Tapi betapa kagetnya ia ketika menunduk. Di bawah bilik pembatas kamar mandi, yang terangkat dari lantai cukup tinggi, ia melihat sebuah cermin kecil dan jari-jari tangan. Ia diintip!

"Aku langsung teriak dan keluar kamar mandi dengan ketakutan," kata dia. Belakangan diketahui yang mengintipnya adalah tetangganya sesama penghuni huntara (hunian sementara).

Bunga—nama sebenarnya disamarkan, karena umurnya belum dewasa—bukan satu-satunya korban pelecehan di kamar mandi huntara di Palu. Direktur LIBU Perempuan, Dewi Rana Amir, mengungkapkan dari 14 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke lembaganya antara Januari hingga Juli 2019, separuhnya kasus semacam ini.

Beberapa kasus itu modusnya cukup canggih. Misalnya, alih-alih memakai cermin, atau melubangi dinding bilik kamar mandi, pelaku merekam korbannya dengan smartphone. Ini terjadi di salah satu shelter di Palu. "Korbannya seorang ibu muda yang sedang mandi. Yang memvideokan anak SMA," ujar Koordinator LIBU, Maya Shafira.

Dalam Bayangan Kekerasan

Pemerintah mendirikan huntara sebagai rumah sementara untuk para penyintas bencana alam yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah pada 28 September tahun lalu. Hingga saat ini, di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong pemerintah telah membangun tak kurang 699 unit huntara.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi, kasus paling tinggi terjadi di huntara. (FOTO : Erna)



Tiap unit huntara itu terdiri dari sejumlah blok. Satu blok terdiri dari beberapa bilik, biasanya 12, mirip bedeng. Biliknya rata-rata berukuran 3 meter x 4 meter. Satu bilik diperuntukkan bagi satu kepala keluarga. Saat ini sebanyak 8.808 kepala keluarga dengan sekitar 33.092 jiwa tinggal di penampungan ini.

Para penyintas akan tinggal di huntara sampai huntap selesai dibangun. Huntap adalah akronim dari hunian tetap—sebuah rumah pengganti.

Diperkirakan, para penyintas akan tinggal di huntara selama dua tahun, bisa juga lebih lama lagi. Namun, bagi Vindy, 40 tahun, belum setahun tinggal di huntara, hidupnya sudah nyaris tamat. Gara-gara urusan sepele, soal lampu, ibu tiga anak ini pada Juni lalu dihajar suami sirinya, Hikam, 30 tahun, sampai babak belur.

Menurut Vindy, suaminya sebenarnya sudah main kasar kepadanya sejak sebelum bencana. "Sejak menikah 2017 silam," ujar dia. Namun setelah mereka tinggal di huntara, kekasarannya menjadi-jadi. Serasa hidup di neraka saja jadinya. Puncaknya pada Juni 2019 lalu. Waktu itu kakaknya datang mengunjunginya. Vindy amat menghormati kakaknya ini karena, menurutnya, "Saya ini cuma dikasih makan sama kakakku, (karena) suamiku tidak bekerja."

Untuk menyenangkan kakaknya, dia menyalakan lampu. Namun, suaminya yang sedang tidur minta lampu itu dimatikan kembali sambil marah-marah. "Akhirnya kakakku so bamarah. Dia pukul paituaku (suami)," katanya.

Akibat keributan itu, Hakim hengkang ke rumah orang tuanya di Mamboro. Selang beberapa hari, Vindy mendatangi rumah mertuanya untuk mendamaikan keributan itu. Tapi di sana ia malah dianiaya suaminya. "Dia pukul saya dari belakang dan saya pun terjatuh. Kemudian dia injak lagi saya sambil mengatakan ‘sudah begini kau injak-injak harga dariku’. Begitu dia bilang," ujarnya.

Dengan berat hati Vindy melaporkan penganiayaan itu ke polisi. Karena keduanya menikah secara agama, tidak ada buku nikah, suaminya dilaporkan untuk pasal tindak penganiayaan.

Seperti kasus pelecehan di kamar mandi, kasus kekerasan terhadap perempuan rupanya juga sudah menjadi wabah di huntara. Data yang dihimpun Kompas.com menunjukkan, sepanjang Januari-Juli 2019, tercatat 134 laporan masalah perempuan dan anak. Ini baru kasus yang dilaporkan ke LIBU Perempuan dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST).

LIBU dan KPKP-ST adalah lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi terhadap penyintas perempuan dan anak di wilayah terdampak bencana di Palu dan sekitarnya.

LIBU Perempuan banyak menerima laporan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di huntara di wilayah dampingannya. (FOTO : Erna)




Dari 134 laporan itu, sebanyak 68 laporan—14 masuk ke LIBU, 54 ke KPKP-ST--terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi itu bukan angka sebenarnya. Menurut Dewi Rana Amir, angka sesungguhnya diduga jauh lebih besar. "Karena kasusnya banyak terjadi, namun tak dilaporkan. Ini seperti fenomena gunung es," kata dia.

Di antara laporan kekerasan yang diterima LIBU, empat berupa kasus percobaan perkosaan, dua kasus akibat perselingkuhan, dan dua kasus penelantaran anak dan istri. Ada pula satu kasus pelecehan seksual oleh oknum kepala sekolah, yang diselesaikan dengan proses mediasi dengan lembaga adat, dan satu kasus hubungan sedaran (inses) yang dilakukan seorang paman terhadap keponakannya.

Ada pula kasus ibu yang mengalami depresi berkepanjangan di Desa Jono Oge, Sigi, hingga dirujuk ke RS Madani. "Ia depresi karena semua keluarga intinya meninggal saat bencana, kecuali seorang anaknya," kata Maya Shafira. "Karena ibunya depresi, anaknya dititipkan kepada orang lain yang sudah dianggap sebagai keluarga."

Adapun laporan kasus terkait perempuan dan anak yang diterima KPKP-ST di antaranya tiga kasus perkosaan, empat kasus hamil di luar nikah, empat kasus perselingkuhan, dan empat kasus pemukulan anak.

Lembaga advokasi lainnya, Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK)-Oxfam, juga mencatat sejumlah kasus pemerkosaan, penelantaran, KDRT, dan juga perceraian. "(Ini) sudah dilaporkan ke polisi. Prosesnya sementara berjalan. Jumlahnya sekitar 15 kasus yang dilaporkan," kata Nining Rahayu, JMK Partnership Management dan Direktur LBH Apik. JMK-Oxfam saat ini memantau 33 titik pengungsian di 30 desa.

Lembaga ini menengarai para penyintas perempuan itu bahkan banyak yang tak sadar telah menjadi korban kekerasan. Maspa, Officer Gender JMK-Oxfam, punya ceritanya. Ia mengungkapkan, saat ini sudah banyak perempuan yang menggerakkan ekonomi keluarganya dari huntara. Dengan berjualan kue, misalnya. "Ketika kami menanyakan uang hasil menjual kue itu untuk apa, jawabannya untuk makan dan untuk beli rokok suami," ujarnya. "Ini (membelikan rokok untuk suami) bagian dari kekerasan yang mereka tidak sadari."

Kasus semacam ini, menurut Maspa, banyak ditemukan di sejumlah titik pengungsian seperti di Buluri dan Langaleso.

Masih ada kasus lain yang memprihatinkan LIBU: pernikahan anak. Lembaga ini mencatat setidaknya ada 11 kasus ini di beberapa titik pengungsian. "Yang terbanyak berada di titik pengungsian Petobo," kata Dewi.

Pasca bencana alam 28 September 2018 lalu, ribuan kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa tinggal di huntara. (FOTO : Erna)




Menurut data terakhir yang masuk ke Tenda Ramah Perempuan yang dikelola LIBU, di Petobo ada lima kasus pernikahan anak, di Pantoloan tiga kasus, Jono Oge dua kasus, dan di Balaroa satu kasus. "Beberapa di antara anak-anak itu menikah dengan pria berumur, selebihnya menikah dengan pasangan yang juga berusia muda, antara 17-18 tahun," kata Dewi.

Faktor penyebab pernikahan anak ini macam-macam. Di antaranya karena pertimbangan ekonomi. Ada, misalnya, anak perempuan yang kedua orang tuanya telah meninggal akibat bencana didorong untuk menikah oleh saudara orang tuanya dengan lelaki yang istrinya juga meninggal karena bencana. Dengan pernikahan itu, ujar Dewi, "Otomatis beban yang menanggung anak itu menjadi berkurang." Penyebab pernikahan anak lainnya: hamil di luar nikah.

Namun kasus yang lebih mengkhawatirkan adalah peredaran narkoba di huntara. Volunter LIBU Perempuan, Nawira Wakid, mengungkapkan diduga ada sejumlah anak di sebuah huntara di kota Palu yang menjadi kurir narkoba sekaligus menjadi pemakai. "Informasi ini kami dapat dari cerita para ibu di huntara yang mengatakan ‘si itu pakai narkoba, si ini dijadikan kurir’," kata Nawira. "Bahkan diduga ada kasus barang haram ini di huntara yang melibatkan satu keluarga," ujarnya lagi.

Di sebuah huntara, narkoba bahkan sudah meninggalkan jejak pada Lani (bukan nama sebenarnya). Ia suatu kali diamuk suaminya yang sedang berada di bawah pengaruh narkoba, gara-gara meminta uang untuk membeli susu anak mereka. "Suaminya tidak kasih. Malah dia dipukul dan diusir oleh suaminya," kata Nawira. Belakangan, kata Nawira, suami Lani sudah ditangkap polisi atas kasus narkoba.

Menurut Dewi, ada banyak faktor yang menyebabkan kekerasan gampang meletup di huntara. Pusat masalahnya, ujarnya, adalah faktor kemiskinan. "Kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda menyebabkan banyak penyintas gampang tersulut emosi," ujarnya.

Catatan kekerasan KPKP-ST menunjukkan jenis kekerasan pada perempuan dan anak di huntara-huntara itu berubah seiring waktu. Menurut Ketua KPKP-ST Soraya Sultan, kasus yang paling menonjol di fase pemulihan saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). "KDRT kini sudah mulai naik ratingnya dibanding pelecehan seksual. Dulu awal bencana pelecehan seksual ratingnya di posisi pertama. Tapi sekarang terbalik."

Soraya menduga penyebabnya karena kian banyaknya pengungsi yang mengalami stres, baik karena belum mendapat pekerjaan, belum mendapat huntap, sementara bantuan logistik sudah tidak ada. "Itu berpengaruh semua," kata Soraya.

Apapun penyebab kekerasan itu, menurut Maya Shafira, perempuan dan anak yang menjadi korban utamanya. "Kekerasan terhadap perempuan dan anak terus saja mengintai, di mana saja berada, dalam situasi yang serba sulit sekalipun," kata Maya.

Untuk memberikan tempat perlindungan kepada perempuan dan anak-anak di pengungsian, LIBU dan KPKP-ST bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah, mendirikan 12 Tenda Ramah Perempuan (TRP) di sejumlah penampungan yang memiliki banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Enam dikelola LIBU, enam dikelola KPKP-ST.

 


Infografis: Wabah Pelecehan dan KDRT

Sepanjang Januari-Juli 2019, LIBU Perempuan dan KPKP-ST mencatat ada 134 kasus perempuan dan anak di 12 huntara yang mereka dampingi. Terbanyak masalah kesehatan reproduksi, pelecehan, dan KDRT.

 


Kamar Mandi Adalah Kunci

Survei lapangan Kompas.com terhadap 50 responden perempuan yang tinggal di empat titik huntara, yakni Balaroa, Petobo, Jono Oge, dan Potoya, menemukan semua responden mengatakan kondisi huntara tidak ramah bagi perempuan. Salah satu yang paling mereka sorot adalah soal kamar mandi.

Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap terjadinya kekerasan. (FOTO : Erna)



Menurut mereka, sungguhpun bilik kamar mandi untuk lelaki dan perempuan sudah dipisah, kedua bilik itu letaknya bersisian. Sebutan populernya: kamar mandi gandeng. Semua responden mengatakan, kamar mandi gandeng ini membuat mereka rentan menjadi korban pelecehan seksual. Seorang responden bahkan mengaku selalu was-was jika menggunakan kamar mandi di pengungsian.

"Dinding kamar mandi yang terbuat dari seng sudah banyak lubang. Sudah kita tutup dengan sabun bekas, besoknya masuk kamar mandi, sudah ada lubang yang baru," ujar responden yang tinggal di huntara Sigi.

Responden lainnya mengatakan kamar mandinya bahkan pintunya sudah rusak. Ada pula yang mengeluhkan jarak dari bilik ke kamar mandi yang agak jauh. "Jadi tidak aman kalau kita mandi," katanya. Untungnya, "Kalau malam hari, biasa ada paitua (suami) antar kita ke toilet," ujarnya.

JMK-Oxfam yang memantau 33 titik pengungsian di 30 desa menguatkan temuan survei ini. Nining Rahayu, JMK Partnership Management dan Direktur LBH Apik, mengatakan, toilet gandeng di huntara menempatkan perempuan pada posisi sangat rentan dari tindakan asusila. "Meski kami belum memiliki datanya, kasus pengintipan banyak sekali kita temukan di lapangan," ujarnya.

Untuk mengurangi kasus pelecehan di area paling pribadi ini, JMK-Oxfam mengampanyekan gerakan anti-kamar mandi gandeng. "Kita coba buat toiletnya terpisah atau berlawanan arah. Minimal toilet ini harus berlawanan arah, karena kalau berdampingan pelaku bisa beralasan ‘ah saya mau ke wc’, padahal ia datang untuk mengintip," ujar Nining Rahayu.

Masih ada program lainnya untuk toilet ini. JMK-Oxfam tengah mengampanyekan desain kamar mandi yang ramah bagi orang tua lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Saat ini di seluruh huntara yang berjumlah 699 unit baru ada 342 latrin/wc inklusi yang rancangannya dibuat ramah perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Kondisi huntara yang tidak nyaman membuat warga penyintas, memilih ngaso di bawah pohon. (FOTO : Erna)



Banyak toilet juga membutuhkan penerangan mandiri, karena banyak terdapat titik pengungsi yang jauh dari jangakaun listrik. Untuk itu JMK-Oxfam mengampanyekan pemasangan panel surya yang mengonversi cahaya matahari menjadi tenaga listrik untuk penerangan di toilet. "Saat ini solar panel baru terpasang di 25 titik di huntara kcamatan Balaesang Tanjung dan Sirenja, Kabupaten Donggala," ujar Ichan, Protection Officer JMK-Oxfam.

Ichan mengatakan, pengadaan solar panel ini sedang digeber. "Rencananya ada 11 titik lagi di Kabupaten Sigi yang akan kami pasang," ujarnya. "Biar anak-anak dan perempuan yang mau ke toilet lebih aman kalau ada penerangannya."

Menurut Kepala Balai Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah Ferdy Kana Lo, kamar mandi huntara yang dibangun PUPR sebenarnya sudah berbasis gender. "Huntara PUPR yang dibangun standarnya masing-masing blok ada 12 bilik depan belakang. Dari 12 bilik itu terdapat dapur umum, kamar mandi, dan toilet. Blok lainnya juga seperti itu," kata dia.

"Kalau kemudian terjadi pengintipan di kamar mandi," ujarnya lagi, "Ya yang harus dibenahi adalah niat orang yang mengintip itu." Namun Fredy mengakui perlu ada pengaturan soal kamar mandi ini. "Misalnya kamar mandi Blok 1 ditulisi (khusus) ‘Wanita’ dan Blok 2 kamar mandinya ditulisi (khusus) ‘Pria’," katanya. */**

ERNA DWI LIDIAWATI | image.png

Gagal Fungsi Peringatan Dini Tsunami 

Warga Kota Palu memperingati bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi 28 September setahun lalu dengan berdoa bersama di pesisir pantai Lere. (FOTO: Antara)

Scroll

Sejumlah Gagal Alarm Tsunami

Penelusuran Kabar Sulteng Bangkit menemukan banyak fakta baru soal kegagalan sistem peringatan dini tsunami yang menerjang Palu setahun lalu. Perlu disesuaikan dengan profil Palu.

***

SETELAH 33 tahun hidup di lembah Palu, Andi Besse Fatimah sudah terbiasa merasakan gempa. Ia sadar betul sedang hidup di atas tanah yang kerap diguncang lingu.

Jumat sore, hampir setahun lalu, bumi bergetar kali pertama pukul 15.00 WITA. Ia pun tak acuh saja. Saat itu, BMKG merilis gempa pertama tersebut berkekuatan magnitudo (M) 6, berpusat di Desa Sirenja, Kabupaten Donggala.

Usai beberapa detik bumi bergetar, Andi sudah kembali menata lapak jualannya. Ada aneka olahan paru goreng di atas meja. Sore itu, ia hendak mencoba peruntungan lewat lomba kuliner yang digelar dalam rangkaian Festival Pesona Palu Nomoni III oleh Pemkot Palu di Pantai Talise. Lokasi festival tahunan ini berjarak 200 meter dari Teluk Palu.

Tapi, sebelum ingar-bingar festival dimulai, bumi kembali berguncang pukul 18.02 WITA. Kali ini lebih keras dari yang sudah-sudah. Tubuh Andi terpental ke kanan dan kiri, lalu jatuh tersungkur. Stan-stan ambruk. Tiang-tiang listrik rubuh. Gelap menyergap.

Tapi, ini baru awal dari bencana selanjutnya yang mematikan.

Hanya beberapa menit setelahnya, terdengar laut bergemuruh. Disusul teriakan-teriakan panik dari berbagai penjuru: "Air...air!"

Andi segera melongok ke pantai, gelombang tinggi sedang menuju ke arahnya.

Kepanikan menyergapnya di antara ribuan orang yang berlarian kesana-kemari. Tiba-tiba, bombatalu telah menerjang tubuhnya. Tiga kali, berturut-turut. Menghempaskannya sejauh 100 meter hingga pagar kantor Samsat. Dengan berpegangan kuat di pagar besi itu, ia akhirnya selamat. "Hanya kaki yang penuh luka," katanya saat menceritakan ulang bencana itu, 16 Agustus 2019.

Andi bersyukur mendapat kesempatan hidup kedua. Namun, tidak bagi ribuan jiwa yang hilang dan meninggal di pesisir Kota Palu, karena terjangan tsunami setinggi 2-5 meter. Ini tsunami kedua yang merenggut banyak korban, setelah tsunami Aceh 2004 silam.

Pada tanggal 9 Juli 2019 Wali Kota Palu Hidayat merilis jumlah korban tsunami khususnya di Kota Palu sebanyak 1.365 jiwa. Korban jiwa terbanyak di pesisir Kelurahan Lere dan Pantai Talise yang membentang tiga kilometer dari Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur hingga Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore.

BMKG Pusat merilis tsunami itu terjadi setelah gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 yang kemudian dimutakhirkan menjadi 7,4. Pusatnya di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sekitar 100 kilometer dari tempat Andi Besse bertahan hidup.

Gempabumi ini dipicu bergeraknya Sesar Palu-Koro. Sesar sepanjang 500 kilometer ini memanjang utara ke selatan, mulai dari sekitar batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone.

Tsunami 28 September 2018, bukan tsunami pertama di Teluk Palu. Dua tsunami pernah terjadi sebelumnya. Yakni pada 1 Desember 1927 setinggi 15 meter dan menyebabkan 14 orang tewas dan 40 terluka. Tsunami kedua pada 20 Mei 1938 setinggi 4 meter. Sehingga dalam rentang satu abad, sudah tiga kali tsunami menerjang pesisir Kota Palu.

Sulawesi Tengah memang rawan dengan bencana alam, utamanya gempa bumi dan tsunami. Sebab wilayah ini tempat bertemunya tiga lempeng tektonik utama dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng-lempeng inilah mendorong pergerakan sesar geser Palu Koro yang kemudian memicu tsunami setahun silam.

***

JUMLAH korban, mungkin, tak akan sebanyak itu jika sistem peringatan dini berjalan sebaik-baiknya.

Secara struktural, Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) sebenarnya telah dibangun di Kota Palu sejak 2011. InaTEWS ini punya dua bagian penting: jaringan sensor untuk mendeteksi gempa bumi dan tsunami serta infrastruktur jaringan komunikasi untuk menyebarluaskan berita potensi tsunami dan arahan evakuasi.

 

Kondisi Anjungan Pantai Talise pasca gempa dan tsunami pada tanggal 28 September tahun lalu, mengakibatkan kerusakan parah. Jumat, 20 September 2019. (Foto: Rahmat Dhani)


Kondisi Anjungan Pantai Talise pasca gempa dan tsunami pada tanggal 28 September tahun lalu, mengakibatkan kerusakan parah. Jumat, 20 September 2019. (Foto: Rahmat Dhani)

Kondisi Anjungan Pantai Talise pasca gempa dan tsunami pada tanggal 28 September tahun lalu, mengakibatkan kerusakan parah. Jumat, 20 September 2019. (Foto: Rahmat Dhani)


Kondisi Anjungan Pantai Talise pasca gempa dan tsunami pada tanggal 28 September tahun lalu, mengakibatkan kerusakan parah. Jumat, 20 September 2019. (Foto: Rahmat Dhani)

Kondisi Anjungan Pantai Talise pasca gempa dan tsunami pada tanggal 28 September tahun lalu, mengakibatkan kerusakan parah. Jumat, 20 September 2019. (Foto: Rahmat Dhani)


Kondisi Anjungan Pantai Talise pasca gempa dan tsunami pada tanggal 28 September tahun lalu, mengakibatkan kerusakan parah. Jumat, 20 September 2019. (Foto: Rahmat Dhani)

 


Kondisi Anjungan Pantai Talise pasca gempa dan tsunami pada tanggal 28 September tahun lalu, mengakibatkan kerusakan parah. Jumat, 20 September 2019. (Foto: Rahmat Dhani)


 

Kondisi Anjungan Pantai Talise pasca gempa dan tsunami pada tanggal 28 September tahun lalu, mengakibatkan kerusakan parah. Jumat, 20 September 2019. (Foto: Rahmat Dhani)


Kondisi Anjungan Pantai Talise pasca gempa dan tsunami pada tanggal 28 September tahun lalu, mengakibatkan kerusakan parah. Jumat, 20 September 2019. (Foto: Rahmat Dhani)


 

Ada 9 jaringan sensor pendeteksi gempa yang tersebar di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah. Alat lain berupa GPS (global positioning system) dan tide gauge, sebagai pengukur perubahan ketinggian air laut untuk mendeteksi tsunami.

Sedangkan jaringan komunikasi antara lain menggunakan media massa, sms, faksimile, email, media sosial dan menara sirene. Nah, menara sirene setinggi 30 meter ini menjulang di tengah kota, di Taman Gor, jalan Mohamad Hatta, Kota Palu.

Pelaksanaan InaTEWS itu mengacu buku Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami (2012) yang dikeluarkan BMKG. Tahapannya dimulai dari ketika gempa bumi terjadi, seluruh sensor pencatat di stasiun seismik akan mencatat data dan mengirimkannya ke pusat pengolahan data di BMKG Pusat, Jakarta.

BMKG Pusat punya waktu lima menit untuk mengirimkan berita gempa bumi yang disertai potensi tsunami, dilengkapi tingkat ancaman tsunami dengan status ‘Awas’, ‘Siaga’ atau ‘Waspada’, serta perkiraan waktu tiba ke pantai.

Penyebarluasan berita itu, secara serentak melalui sms, email, dan faksimile yang dikirimkan ke media massa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, Badan Pe-nanggulangan Bencana Daerah, termasuk juga ke POLRI, TNI ser-ta institusi terkait.

Apabila status potensi peringatannya "Awas" dan "Waspada", maka pemerintah daerah harus segera memerintahkan evakuasi masyarakat.

Pengumuman evakuasi bisa menggunakan berbagai fasilitas, seperti membunyikan sirene, pengeras suara masjid, kentungan, atau alat bantu lainnya. Apabila menggunakan sirene, maka sirene harus dibunyikan selama 3 menit dan berulang-ulang.

Sirene tsunami dan pengeras suara itu dioperasikan oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop), sebuah unit khusus pelaksana peringatan dini di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang harus bekerja selama tujuh hari sepanjang 24 jam. Pusdalop menerima berita gempabumi yang berpotensi tsunami dari BMKG Pusat itu melalui jaringan warning receiver system (WRS).

Untuk mengecek sirine tsunami berfungsi atau tidak, Pusdalop yang didampingi BMKG membunyikannya setiap tanggal 26 per bulannya, pada pukul 10.00 WITA. Tanggal itu dipilih sebagai pengingat kejadian gempabumi dan tsunami yang terjadi pada Minggu 26 Desember 2004 yang melanda Pantai Barat Sumatera dan pesisir di Samudera Hindia.

Nyatanya, sirine di tengah kota Palu ini tidak berbunyi pada malam bencana 28 September 2018. Andi Besse mengaku sama sekali tidak mendengar bunyi sirene atau petunjuk lain untuk evakuasi. Demikian pula tidak ada sms pemberitahuan tsunami yang masuk ke ponselnya.

Itu diperparah karena ia juga tak punya pengetahuan bahwa Teluk Palu punya potensi tsunami.

"Saat gempa besar, saya memang tidak lari menjauhi pantai. Saya tak menyangka akan ada tsunami," kata perempuan yang sudah tiga tahun berdagang makanan ini.

Herny, warga yang tinggal 500 meter dari Pantai Talise, menyatakan hal senada. Ia tak mendengar sirine petunjuk evakuasi berbunyi di malam naas itu.

Setelah gempa besar mengguncang, wanita 31 tahun ini sebenarnya hendak menjauhi pantai. Tapi ia kesulitan menyelamatkan diri. Sebab tidak ada jalur evakuasi di tepi pantai, dan jalan-jalan umum banyak tertutup oleh warung pedagang makanan. "Beberapa menit saja tsunami sudah datang menghantam," katanya.

Herny selamat karena berpegangan pada tiang Jembatan Palu IV yang roboh. Jembatan bercat kuning ini sebelumnya berdiri megah sebagai ikon Kota Palu.

Hasil penelusuran Kabar Sulteng Bangkit menunjukkan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Kota Palu ini punya segudang masalah sejak awal dibangun hingga 28 September 2018.

Kepala Seksi Data dan Informasi Kantor BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Hendrik Leopatty, mengatakan, lokasi berdirinya menara sirine itu terlampau jauh dari pesisir yakni sekitar 4-5 kilometer ke Pantai Talise, Kelurahan Besusu Barat. Sehingga, apabila didengar di pesisir Teluk Palu, bunyi sirine itu hanya sayup-sayup. "Sirine terdengar jelas hanya dalam radius dua kilometer," kata Hendrik, awal September 2019.

Hendrik tak mengetahui ikhwal penetapan Taman Gor sebagai lokasi tower sirine di tengah kota itu karena ia baru bertugas di Palu pada 2015. Dari mantan Kepala BMKG Palu periode 2013-2018, Petrus Demon Sili, Kabar Sulteng Bangkit memperoleh penjelasan bahwa pemilihan Taman Gor itu ditetapkan oleh Pemkot Palu sebagai pihak yang berwenang menyediakan lahan. "BMKG Hanoi menyiapkan peralatan," kata dia.

Bukan hanya lokasinya yang jauh dari pantai. Sebelum bencana 28 September 2018, performa menara sirine peringatan dini tersebut sudah turun sekitar 30 persen setelah baterai di dalam uninterruptible power supply (UPS) tidak berfungsi baik. UPS berkekuatan 3 kVA tersebut sejatinya sebagai penyimpan listrik selama 30 menit agar server data gempa tetap terlindungi dan sirene bisa dinyalakan saat jaringan listrik mati.

Menurut Hendrik Leopatty, gangguan pada baterai UPS itu sebenarnya telah dilaporkan oleh Pusdalop Kota Palu pada Juli 2018 dan telah diteruskan ke BMKG Pusat. BMKG Pusat juga telah menurunkan teknisi dari perusahaan rekanan yang setiap bulan bertugas mengecek kelayakan peralatan InaTEWS.

Saat aktivasi 26 September 2018—dua hari sebelum bencana, UPS belum diganti dengan yang baru. Sebab sirene tetap bisa berbunyi dengan suplai listrik. "Saat itu kami tidak pernah menyangka akan ada bencana besar dan jaringan listrik mati," kata Hendrik.

Puncaknya, ketika gempa mengguncang M 7,4, sistem peringatan dini tsunami itu benar-benar tak berguna.

Kita mulai dari cerita Andi Parenrengi, salah satu operator peringatan dini Pusdalop BPBD Kota Palu. Pria 32 tahun itu, sudah lima tahun bekerja sebagai operator dan dilatih sebulan sekali agar selalu siaga. Sehingga, seluruh pedoman peringatan dini sudah ia kuasai di luar kepala.

Sehari-harinya, Andi berada di ruang operasional Pusdalop jalan Balaikota Utara. Di ruang berukuran 3 m x 3 m, terdapat tiga komputer dan sebuah server berukuran lebar 80 cm dan tinggi 2 m. Alat-alat itu adalah warning receiver system/WRS yang terkoneksi dengan internet melalui Decoder Video Broadcast (DVB) Early Warning System (EWS). Fungsinya, untuk menerima berita peringatan dini dari BMKG Pusat. Tombol untuk aktivasi sirene juga dinyalakan dari ruangan ini.

Pada Jumat 28 September 2018, jaringan WRS di ruang Andi masih menerima berita gempabumi pertama yang berkekuatan M 6, pukul 15.00 WITA. Berita itu juga diterima kantornya via sms blast, email dan faksimile.

Kondisinya berbeda saat gempabumi kedua pukul 18.02. Ruangan operasional itu ikut berguncang kuat. Andi dan dua operator lainnya yang sedang berada di dalam, lari menyelamatkan diri mencari tanah lapang di halaman depan kantor.

Beberapa menit setelahnya, jaringan listrik di sekujur kota langsung blep, mati.

Di tengah remang-remang, Andi kembali ke ruangannya, melihat kantornya sudah berantakan. Dua komputer WRS jatuh ke lantai.

Jaringan provider Telkomsel yang ia pakai juga lumpuh. Praktis, tak ada berita gempabumi yang bisa diakses, baik lewat telepon, email, faksimile, alih-alih dengan WRS.

Listrik mati seperti itu sebenarnya sudah diantisipasi dalam Pedoman Layanan Sistem Peringatan Dini. Prinsipnya, Pemda harus memiliki cadangan listrik serta berbagai peralatan komunikasi alternatif (redundancy) lainnya. Sehingga informasi dari BMKG tetap bisa diterima dalam situasi paling buruk.

Pusdalop BPBD Kota Palu bukannya tak memiliki cadangan listrik. Mereka punya sebuah mesin genset. Tapi, masalahnya, menurut Andi, bensin untuk mesin genset saat itu kosong. Namun dirinya tidak mengetahui pasti kapan bahan bakar pada genset tersebut diisi terakhir kali. Dia baru mengetahui saat mencoba menghidupkan mesin tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Palu, Bambang Sabarsyah, membenarkan kalau bahan bakar mesin genset saat itu memang kosong. "Bahkan sudah satu bulan belum diisi," kata dia.

Mesin genset itu, kata dia, sebelumnya sering dipakai saat jaringan listrik di kantornya mati. Maklum, listrik byar pet memang kerap melanda Kota Palu.

Karena alat peringatan dini lumpuh, Andi dan dua rekannya pun bergeser membantu warga yang mengungsi ke Lapangan Vatulemo, dekat kantor wali kota.

Jaringan listrik juga mati di Kantor BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1, Kota Palu, di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat. Sama deperti Pusdalop, BMKG pun sebenarnya punya mesin genset untuk cadangan listrik.

Masalahnya, menurut Hendrik Leopatty, kapasitas mesin genset yang dimiliki hanya 10 kVA, lebih kecil dari daya listrik yang dibutuhkan kantornya sebesar 20 kVA. Apabila genset saat itu tetap dihidupkan, risikonya dapat memicu korsleting hingga kebakaran. "Sebenarnya kami akan pengadaan genset 20 kVA, tapi bencana lebih dulu datang," kata dia.

Meski kantor BMKG Palu lumpuh, semua data gempabumi di atas magnitudo 5, bisa ditangkap oleh seluruh sensor INaTEWS yang langsung terhubung dengan BMKG Pusat di Jakarta. Pada pukul 18.07 WITA, BMKG Pusat sebenarnya telah menerbitkan buletin peringatan gempabumi yang disertai potensi tsunami. Salah satu media yang menayangkan buletin peringatan itu adalah Metro TV pada pukul 18.08 WITA.

Dalam siaran pers BMKG Pusat tertanggal 28 September 2018, disebutkan, berita potensi tsunami itu berdasarkan hasil pemodelan tsunami dengan level tertinggi siaga (0.5 meter - 3 meter) di Kota Palu. BMKG memperkiraan waktu tibanya pada jam 17.22 WIB atau 18.22 WITA. Peringatan tsunami ini diakhiri pada pukul 17.36.12 WIB atau 18.36.12 WITA.

Berita peringatan tsunami dari BMKG Pusat tersebut yang tidak sampai ke BMKG Palu. Menurut Hendrik, mereka baru mengetahui tsunami menerjang dari cerita warga yang datang mengungsi ke halaman kantor BMKG.

Anomali Tsunami Palu

Masih ada satu faktor penting lagi mengapa InaTEWS tidak efektif di Kota Palu. Yakni, karena adanya perbedaan tipe tsunami.

Menurut Hendrik, InaTEWS dirancang sesuai tipikal tsunami akibat subduksi seperti di Aceh pada 2004: ada golden time 20-30 menit untuk menyelamatkan diri dan didahului dengan tanda-tanda surutnya air laut. Sementara itu, gelombang tsunami di Teluk Palu datang lebih cepat. Laporan Survei Tsunami BMKG menyebutkan tsunami datang dalam tiga gelombang dengan selang waktu setelah gempabumi berturut-turut: 1 menit, 5 menit dan 10 menit.

Tower warning systim BMKG yang berada ditaman Gor Palu jalan Mohammat Hatta Palu Timur tepatnya depan kantor DPRD kota Palu. Sirine ini akan bunyi setiap tanggal 26 setiap bulannya sebagai tanda uji coba atau simulasi. Jumat, 20 September 2019. (Foto: Rahmat Dhani)


 

Andai jaringan listrik menyala pun, InaTEWS tetap tidak akan efektif karena tsunami lebih dulu datang sebelum BMKG merilis berita ke masyarakat. "Dengan tipe tsunami lokal seperti Palu, InaTEWS tidak bisa diaplikasikan," katanya menegaskan.

Hasil riset Peneliti Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Semeidi Husrin tak jauh berbeda. Menurut dia, setelah menganalisis 48 video rekaman telepon seluler dan kamera intai (CCTV) milik warga saat bencana 28 September 2018, tsunami datang dalam rentang 2-5 menit setelah gempa besar.

"Tsunami masuk ke daratan sangat cepat sekali. Ditambah ada acara besar saat itu, jadi ini yang membuat banyak korban," kata dia saat diskusi "Palu Koro: Fakta dan Mitigasi" di perpustakaan Mini Nemu Buku, Kota Palu, Kamis malam 8 Agustus 2019.

Laporan Survei Tsunami BMKG menyebutkan, tsunami Teluk Palu pada 28 September 2018 itu disebabkan oleh longsoran dasar laut (submarine landslide). Longsoran ini dipicu oleh gempabumi dengan mekanisme mendatar mengiri (sinistral).

Badan Geologi dalam Di Balik Pesona Palu (2018), menyebut, adanya longsoran bawah laut itu ditandai dengan penurunan muka tanah setinggi 50 sentimeter di beberapa daerah pesisir seperti di Dusun Lero, Talise, Buluri dan Donggala. Longsoran tersebut yang memicu tsunami lokal. "Karena batimetri teluk, terjadilah gelombang tsunami positif yang tinggi," tulis Badan Geologi.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Irina Rafliana, mengatakan, Sistem Peringatan Dini Indonesia memang tidak didesain untuk dapat merespons ancaman tsunami kurang dari 10 menit setelah gempa. Termasuk jenis-jenis tsunami tipikal lainnya seperti karena longsor bawah laut, akibat gunung berapi, tsunami di danau, jatuhan meteor dan sebagainya.

"Listrik hampir seketika padam. Jaringan komunikasi pun terputus di menit-menit pertama setelah gempa terjadi," tulis Irina melalui email, 1 September 2019.

Irina menjadi salah satu peneliti untuk mengkaji efektivitas peringatan dini tsunami Indonesia dalam merespons gempabumi dan tsunami di Palu 28 September 2018. Kajian ini dilakukan atas dukungan United Nations Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan UNESCO.

Menurut dia, masyarakat di pesisir Kota Palu tidak langsung menyelamatkan diri setelah merasakan guncangan gempa cukup keras. Dalam kondisi bingung, ketakutan dan tidak memiliki pengalaman sebelumnya, reaksi masyarakat lebih banyak yang mengakibatkan korban jiwa.

"Tidak sedikit warga yang menunggu gempa reda, sebelum menyelamatkan diri. Sebab itu justru yang diajarkan," kata Irina.

Padahal dengan ancaman tsunami jarak dekat seperti ini, Irina menjelaskan, evakuasi mandiri justru lebih menyelamatkan. Masyarakat tidak perlu menunggu sirene berbunyi atau ada perintah evakuasi. Begitu gempabumi mengguncang kuat, masyarakat seharusnya segera lari ke bukit maupun bangunan tinggi terdekat yang dianggap aman. Setiba di tempat aman, baru kemudian menyimak informasi apakah tsunami memang benar sedang melanda dan kapan bisa kembali ke rumah dengan aman.

Evakuasi mandiri ke bukit-bukit itu, kata dia, justru banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai dusun di Kabupaten Donggala. Mereka langsung menyelamatkan diri karena masih menyimpan pengetahuan dan pengalaman tsunami 1938 dan 1968. "Inilah satu-satunya peringatan dini yang paling ideal," kata peneliti yang sekarang tinggal di Jerman ini.

Selain masyarakat yang harus terlatih menghadapi ancaman bencana, Irina menambahkan, pemerintah dan ilmuwan harus lebih proaktif dalam memastikan pengetahuan tentang ancaman serta risiko bencana dapat diakses publik dengan mudah. Sehingga upaya penyelamatan jiwa dan pengurangan risiko bencana bisa diupayakan secara serius oleh seluruh pihak.

Selain itu, sistem peringatan dini tsunami Indonesia juga terkait aspek kultural. Pada aspek inilah, ilmuwan dan pemerintah diharapkan dapat menyelami karakter khas dari masyarakat. "Sehingga sistem evakuasi mandiri dapat berjalan dengan aman dan selamat." katanya.

Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Gegar Prasetya, juga mengatakan, agar pemerintah daerah dan masyarakat tidak bergantung pada peralatan early warning system karena memiliki banyak kelemahan seperti yang terjadi di Kota Palu saat bencana 28 September 2018.

Menurut dia, cara terbaik untuk menekan jumlah korban bencana alam adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Termasuk mendorong lebih banyak penelitian terkait tsunami. "Sayangnya riset itu belum menjadi budaya kita," kata Gegar saat diskusi di Nemu Buku 8 Agustus 2019.

Kepala BPBD Kota Palu, Presly Tampubolon, menunjukan salah satu komputer yang digunakan sebagai penerima laporan terjadinya gempa bumi dari BMKG, di ruangan oprasional Pusdalop, Jumat 2 Agustus 2019. (Foto: Rahmat Dhani)


 

Kepala BPBD Kota Palu Presly Tampubolon, mengakui, sebelumnya tidak punya program untuk melatih masyarakat secara intens untuk menghadapi gempabumi dan tsunami.

Satu-satunya simulasi yang pernah digelar untuk masyarakat di sekitar Pantai Talise hanya pada 26 April 2012. "Setelah itu tidak pernah ada lagi simulasi," kata dia. Simulasi ini pun mengadopsi karakter tsunami Aceh 2004.

Menurut Presley, untuk melatih warga menghadapi bencana gempabumi dan tsunami membutuhkan anggaran besar hingga miliaran rupiah. Sementara dana sosialisasi kebencanaan di kas BPBD hanya Rp 74 juta setiap tahun.

Dengan minimnya anggaran, Presly mengatakan, sejak 2017 BPBD hanya bisa menggelar sosialisasi di sekolah, baik di tingkat SD hingga perguruan tinggi.

Belajar dari bencana 28 September 2018, BPBD Kota Palu pun mulai merancang program untuk melatih kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Mereka akan mendekati berbagai kelompok masyarakat mulai tingkat kelurahan hingga komunitas anak muda.

Selain itu, salah satu jaringan komunikasi alternatif yang akan disiapkan, kata dia, adalah kentongan dan tiang listrik. "Harapannya, saat bencana terjadi diikuti putusnya jaringan listrik, masyarakat tetap bisa mendapatkan informasi agar segera menyelamatkan diri." katanya.

***

Hampir setahun bencana berlalu, Andi Besse mulai terbiasa melalui Jalan Rajamoili di kawasan Pantai Talise. Dengan cara itu, perlahan-lahan ia menyembuhkan traumanya.

Bencana telah mengubah hidupnya. Membuatnya lebih siaga. Saat gempa mengguncang, misalnya, Andi akan segera mencari lokasi yang lebih aman. "Baik aman dari bangunan atau menjauh dari pantai," katanya.*/**

 


 

Pengetahuan dari Masa Lalu

ARIADI BOSA mulai was-was setelah gempa bermagnitudo 6 berhenti mengguncang kampungnya. Feeling-nya berkata akan datang gempa susulan lebih besar disertai tsunami. Petani kopi ini disulut kekhawatiran karena rumahnya di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, hanya terpaut 50 meter dari laut.

Kepada Nining anaknya, Ariadi meminta agar bersiap-siap mengisi tas dengan pakaian serta surat-surat berharga. Setelah seluruhnya siap, pria 53 tahun itu kemudian kembali menjalani rutinitas memilih bibit kopi yang akan ditanam di kebunnya.

Hendrik Leopatty, Kepala Seksi Data dan Informasi Kantor BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, saat melakukan pengecekan lokasi titik gempa yang terjadi satu bulan terakhir dibulan Agustus dan september 2019 diruangan BMKG pada hari Kamis, 19 September 2019. (Foto: Rahmat Dhani)

 


 

Hari itu, Jumat sore 28 September 2018, ia hanya bertiga saja di rumah bersama Nining serta cucunya yang berusia dua tahun. Sedangkan istrinya sedang bepergian ke luar kota.

Tanpa disangka, tiga jam kemudian, feeling Ariadi terbukti benar. Tanah kembali berguncang lebih kuat. Ariadi terpental jatuh ke tanah. Tanpa pikir panjang, ia segera menggendong cucu dan mengajak Nining berlari menuju bukit Jono Oge yang berjarak dua kilometer dari rumahnya. Saat lari itu ia sempat melihat air laut telah naik sekitar dua meter menuju kampungnya.

Sesampainya di atas bukit, rupanya sudah banyak warga yang mengungsi. "Sebagian dari mereka bahkan sudah di atas bukit sejak gempa mengguncang pukul 15.00 WITA," kata Ariadi. Ia bertahan sepekan di bukit yang banyak ditumbuhi pohon kelapa itu.

Insting Ariadi dan kesiapan warga Desa Lende tidak muncul begitu saja. Itu terbentuk dari pengalaman keluarga, kerabat, dan tetangga kampungnya saat dilanda gempa bermagnitudo 7,3, yang berpusat di Laut Sulawesi pada 10 Agustus 1968.

Catatan Badan Geologi dalam Di Balik Pesona Palu: Bencana Melanda, Geologi Menata (2018), gempa 10 Augustus 1968 itu disusul tsunami besar yang menyapu pesisir pantai Donggala. Dua ratus orang tewas dan banyak rumah hancur. Empat hari kemudian, tepatnya 14 Agustus 1968 gempabumi kedua berkekuatan 7,4 Mw di Laut Sulawesi kembali menghasilkan tsunami besar.

Saat itu, Ariadi memang baru berusia dua tahun. Kelak saat ia remaja, cerita bencana itu sering dituturkan orangtuanya. Cerita ini yang tetap melekat hingga Ariadi menghadapi gempabumi 28 September 2018.

Kesiapsiagaan masyarakat pesisir pantai barat Donggala seperti ini membuat jumlah korban jiwa lebih kecil. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan, korban meninggal dan hilang di Kabupaten Donggala berjumlah 231 jiwa.

Pengetahuan warga Pantai Barat Donggala menghadapi gelombang tinggi usai gempa bumi melahirkan istilah bombatalu. Dalam bahasa suku Kaili—suku yang mendiami sebagian besar Sulawesi Tengah, bombatalu berarti ombak yang datang tiga kali. Karakter tsunami ini yang juga terjadi pada 28 September 2018.

Kisah semacam ini mengingatkan bagaimana warga di Pulau Si-meulue, Aceh yang selamat saat gempabumi dan tsunami besar 26 Desember 2004. Warga Simeulue selamat karena menyimpan pengetahuan lokal tentang smong untuk menyebut tsunami yang datang setelah gempabumi besar.

Smong berasal dari pengalaman gempa berkekuatan 7,6 yang mengguncsng Pulau Simeulue pada 4 Januari 1907, yang kemu-dian disusul tsunami dahsyat.

Sebagaimana smong di Aceh, bombatalu lahir karena sebagai hasil adaptasi dan respon masyarakat di Lembah Palu menghadapi bencana sejak masa lampau.

Menurut Arkeolog Sulawesi Tengah Iksam Djorimi, istilah bombata-lu sebenarnya dikenal luas oleh orang Kaili yang tinggal pesisir, mulai dari Pantai Barat Donggala, di pesisir Teluk Palu, hingga Ka-bupaten Parigi Moutong.

Selain melahirkan bombatalu, masyarakat terdahulu juga mewariskan jejak bencana tsunami melalui asal-usul wilayah atau toponimi. Menurut Iksam, daerah di sekitar pesisir Kelurahan Mamboro, Kota Palu saat ini, sebelumnya ada yang bernama Kaombona. Nama ini berasal dari bahasa Kaili naombo yang berarti wilayah yang pernah runtuh.

Penyebutan itu, Iksam menduga kuat, berkaitan dengan gempabumi dan tsunami 1938 yang mengakibatkan daerah itu runtuh. "Dulunya daerah-daerah yang punya jejak bencana seperti ini tak banyak dihuni manusia," kata Iksam yang juga arkeolog di Museum Sulawesi Tengah.

Menurut Iksam, pengetahuan lokal tersebut terputus ke generasi saat ini. Apalagi sejak 1980, setelah tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan Sulawesi Tengah, Kota Palu lebih banyak dihuni para pendatang yang praktis tak punya pengetahuan tentang bencana. "Sayangnya juga banyak masyarakat yang kurang merawat ingatannya tentang sejarah," kata Iksam.

Padahal, kata dia, pengetahuan bencana dari masa lalu itu, seharusnya bisa diadopsi pemerintah untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gempabumi dan tsunami. Aspek budaya, dia menegaskan, tak bisa ditinggalkan dalam mitigasi bencana.

Usai bencana 28 September 2018, Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian menginisiasi penyusunan bahan ajar mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Bahan ajar itu mendokumentasikan berbagai pengetahuan lokal kebencanaan di lembah Palu yang disusun oleh para ahli, salah satunya melibatkan sejarawan dan arkelog seperti Iksam Djorimi. Bahan ajar yang terintegrasi dengan Kurikulum 2013 tersebut telah diluncurkan akhir Juli 2019.

Kepala Dinas dan Kebudayaan Kota Palu, Ansyar Sutiadi, mengatakan, bahan ajar mitigasi bencana itu diajarkan kepada siswa SD maupun SMP sebelum pelajaran tematik dilakukan.

"Kami sudah melatih 25 guru SD dan SMP. Ke depannya akan dilengkapi dengan simulasi," katanya, akhir Juli lalu.*/**

RAHMAT DHANI R GOMMO | 

Dulu Bencana, Sekarang Bahaya

Warga berdoa di bekas perumahan yang ditelan bumi ketika bencana likuefaksi di Balroa, kemarin. Tanggal 28 September setahun lalu, Palu dan sekitarnya diguncang gempa, tsunami, dan likuefaksi. 

Scroll

Bersiap Mati Dua Kali

Pemerintah bercepat-cepat menyiapkan lahan untuk hunian tetap sekitar 40 ribu penyintas. Tak satupun lokasi bebas ancaman bencana.

***

NAHARUDIN sudah membulatkan tekad. Ia siap dirumahkan di hunian tetap (huntap) Duyu, walaupun itu berarti ia seperti meneken kontrak mati untuk kedua kalinya. "Toh mati urusan Yang Maha Kuasa," kata penyintas bencana likuefaksi Balaroa setahun lalu itu, Senin 12 Agustus 2019.

"Namanya saja Duyu," ia menjelaskan, sembari melirik ke arah rekannya, Ashar. "Itu kalau dalam bahasa Kaili berarti longsor."

Risiko longsor di huntapnya makin besar karena lokasinya berdiri di pinggul bukit. Membelakangi tebing, menghadap jurang.

Naharudin dan Ashar yang kini tinggal di hunian sementara (huntara) Kalla Group, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, adalah penyintas bencana likuefaksi di Perumnas Balaroa, Palu, pada 28 September 2018, tak lama setelah kota itu digoyang gempa dengan magnitudo 7,4.

Di Perumnas Balaroa itu Naharudin meneken kontrak matinya yang pertama. Kala ia akan tinggal di Perumnas Balaroa, ujarnya, penduduk asli di sana sudah menceritakan kepadanya bahwa perumahannya berdiri di atas sungai mati. Tanahnya bisa tiba-tiba "mencair". Karena itu pula tak ada penduduk asli yang mau membangun rumah di lokasi tersebut.

Suasana dan aktivitas penyintas korban gempa dan likuifaksi di huntara bantuan Yayasan Hadji Kalla yang terletak di dekat Stadion Gawalise,Kelurahan Duyu,Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sabtu (21/9/2019) siang. (FOTO: Syamsuddin)


 

Benar saja. Tak berapa lama setelah gempa, mendadak tanah di bawah perumahannya melunak. Segala yang ada di atasnya hanyut lalu amblas ke dalam bumi. Ia dan keluarganya beruntung selamat. Tapi 864 orang warga tewas, 167 orang lainnya masih hilang ditelan tanah.

Menurut Naharudin, ia sebenarnya berharap mendapat huntap di Kelurahan Tondo. Selain karena lokasi tanahnya landai, huntap Tondo dekat dengan pusat kota. "Tapi saya siap ditempatkan di mana pun," kata dia buru-buru.

Baginya, huntap Duyu tetap lebih baik dari hunian sementara. Ia bukan tak percaya cerita penduduk asli Duyu bahwa bukit-bukit di sana kerap longsor. Namun, ujarnya, ia tak mau terus dihantui ketakutan. Lagi pula, rumah barunya itu merupakan bantuan cuma-cuma dari pemerintah. "Kita harus terima. Soal lokasi itu rawan bencana, saya pikir itu sepenuhnya dari Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa berdoa agar musibah itu tidak terulang lagi," ujarnya.

Mengabaikan Sejarah

Gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang mengguncang kota Palu hampir setahun lalu masih membuat sekitar 40 ribu warga kehilangan rumah. Kini mereka tinggal di penampungan dan hunian sementara di seantero Palu. Untuk merumahkan para penyintas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018/tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan Relokasi Pemulihan Akibat Bencana Alam.

Berdasarkan SK ini, di Kota Palu akan dibangun sekitar 7.000 ribu rumah di sejumlah lokasi. Total luas areanya 560,93 hektare. Tiga tempat di antaranya sudah ditetapkan: di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, seluas 79,3 hektare, serta di Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore, seluas 481,65 hektare.

Di Duyu, pada tahap pertama pemerintah akan membangun 500 unit rumah. Di Kelurahan Tondo dan Talise akan dibangun 1.500 unit rumah. Nantinya di ketiga lokasi akan berdiri 4.300 unit rumah.

Sisanya, 2.700 unit, masih menunggu penetapan lokasi. Namun salah satunya akan berada di Kelurahan Balaroa. Di sana pemkot memiliki lahan seluas 4,5 hektare, yang cukup untuk 200 unit rumah.

Rumah di Balaroa direncanakan bagi penyintas likuefaksi di Perumnas Balaroa yang hingga kini menolak direlokasi ke tempat lain. Seperti Siti, 55 tahun.

Ibu tiga anak yang kini bertahan di huntara Balaroa ini tengah menunggu pembangunan huntap tambahan di dekat huntaranya, sebanyak 127 unit. Tak takut akan terjadi likuefaksi lagi?

"Ini tanah kelahiran suami dan anak-anak saya," ujarnya. "Kami memilih tetap bertahan di sini, meski bayangan rumah menghilang ke dalam tanah setahun silam kadang muncul saat magrib tiba."

Bayangan itu pula yang menjadi perhatian peneliti dan sejarahwan Kota Palu, Drs. Iksam M.Hum. Menurut dia, sejarah menunjukkan bencana serupa bisa terulang lagi di Palu. "Sejarah itu harusnya jadi salah satu acuan pemerintah ataupun pihak terkait (dalam menetapkan lokasi huntap)," ujarnya.

Ia menunjukkan peta tua peninggalan Belanda yang dibuat tahun 1903 di laptopnya kepada Media Alkhairaat. Di peta itu dua daerah yang terkena likuefaksi di Kota Palu, yakni Kelurahan Balaroa dan Petobo, dulunya merupakan daerah aliran sungai yang kemudian mengering. Penduduk asli kedua kampung ini sejak dulu tak ada yang berani membangun rumah di sekitar sungai tersebut. Namun pada tahun 80-an, lokasi tersebut menjadi Perumnas Balaroa.

Arkeolog Sulawesi Tengah, Iksam Djorimi menunjukkan peta Kota Palu di masa lalu, Selasa,16 Juli 2019. (FOTO: Syamsuddin)


 

Penduduk asli, ujar Iksam, kala itu sudah mengingatkan soal asal muasal kawasan itu, namun tidak diindahkan. Hal yang sama dilakukan pengembang perumahan di Kelurahan Petobo. Hasilnya telah kita ketahui bersama: kedua perumnas kini lenyap ke dalam tanah.

Adapun Duyu, kata Iksam, dalam bahasa suku asli Kota Palu, Kaili, artinya longsor. Warga asli tahu di bagian mana bahaya itu mengancam, yaitu di perbukitan di bagian barat. Karena itu, mereka memilih tinggal di lembah sebelah timur Jalan Gunung Gawalise. Eh, ujar Iksam, Pemkot malah akan membangun huntap di bukit itu.

Lokasi huntap itu memang ada di bukit sebelah barat. Lerengnya cukup miring. Ketika Media Alkhairaat mengunjungi lokasinya, alat-alat berat milik PT Sapta Unggul nampak sedang menyulap tebing-tebingnya menjadi dataran seluas 38 kali lapangan sepak bola, tempat 500 unit huntap akan berdiri.

Asimah adalah salah satu calon penghuni huntap itu. Ia warga Duyu yang rumahnya ikut runtuh diguncang gempa. Sebagai warga yang tumbuh besar di wilayah ini, ia tumbuh bersama cerita tentang betapa berbahayanya perbukitan di kampungnya. "Orang tua saya bercerita dulu di tempat kami sering longsor sehingga dinamakan Duyu," kata dia.

Masih ada cerita bencana lainnya. Asimah mengatakan dahulu kala ada sungai yang lintasannya memotong lokasi huntap. Sungai tersebut kini sudah hilang, sebagian menjadi pemukiman warga. "Waktu saya kecil saya sering bermain-main di sungai itu karena tak jauh dari rumah," ujar wanita berusia 50 tahun itu.

Karena itu, kata Asimah, meski ia siap ditempatkan di huntap Duyu, kalau bisa jangan di bagian bawah. "Kami takut nanti terkena longsor atau banjir dari atas kalau terjadi hujan deras," ujarnya.

Bukan Cuma Duyu yang rawan bencana. Menurut Iksam, lokasi huntap di Kelurahan Tondo dan Talise juga rawan bencana. Mengacu pada peta dan sejarah masa lalu, di kedua lokasi tersebut dahulunya ada sungai purba. Sungai-sungai tersebut kini tak ada lagi karena telah tertimbun. "Itu tentu akan menjadi ancaman besar jika terjadi hujan besar atau banjir," kata dia. Terlebih lagi, ujarnya, kedua wilayah tersebut juga merupakan jalur patahan sesar Palu Koro.

Karena itu Iksam mengingatkan pemerintah kota agar tidak mengabaikan sejarah lingkungan setempat saat menentukan lokasi huntap. "Lokasi hunian baru harus bisa memberikan jaminan keamanan terhadap warga dari bencana. Jangan justru masih masuk dalam area rawan bencana," kata dia.

Akademisi Universitas Tadulako dan peneliti gempa di Sulawesi Tengah, Drs Abdullah, M.T menyarankan agar penetapan lokasi huntap dilakukan melalui penelitian dan pengkajian yang melibatkan tim dari pusat seperti Bappenas, BMKG, BNPB, ATR, serta PUPR dan pihak lokal baik itu tokoh adat, sejarahwan, dan akademisi. "Dengan tim yang lengkap ini, kemungkinan adanya data yang hilang di tengah jalan bisa dieliminasi," ujarnya.

Abdullah mengkhawatirkan benar soal data yang kurang lengkap ini, karena ia menemukan kasusnya ketika mengikuti pertemuan soal rencana relokasi dan penetapan huntap Palu di Jakarta. Pada pertemuan tersebut, ujarnya, banyak informasi yang dilaporkan soal bencana 28 September 2018 yang berbeda dengan data yang ia temukan. Contohnya, titik gempa seperti di Kulawi, Kabupaten Sigi, dan Pantai Barat, Kabupaten Donggala, yang mengalami penurunan tanah (down lift) tidak ada dalam paparan tim dari Jakarta.

"Selain itu jenis bencana yang dilaporkan hanya tiga yakni gempa, likuefaksi dan tsunami," kata Abdullah. Padahal, di Palu kala itu terjadi lima jenis bencana: selain tiga yang sudah disebutkan di atas, ada pula longsor dan penurunan permukaan tanah (down lift).

Berbasis Survei

Menanggapi kekhawatiran Abdullah dan Iksam, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Presley Tampubolon menjamin semua lokasi huntap berstatus aman, sesuai hasil survei dan penelitian dari Badan Geologi maupun tim teknis lainnya. "Hasil survei itulah yang menjadi dasar pemerintah menetapkannya sebagai lokasi hunian tetap (huntap)," kata dia.

Toh, Presley mengakui, dalam penetapan huntap ini pemkot memang memiliki beberapa pertimbangan selain keamanan. Misalnya, Pemkot tidak ingin membiarkan warga terlalu lama di huntara. Selain itu lahannya juga harus milik pemerintah agar gampang prosesnya.

 

Lokasi yang akan dibangun untuk hunian tetap di Kelurahan Duyu, Kec Tatanga, Senin (12/8/2019). (FOTO: Syamsuddin)


Suasana dan aktivitas para penyintas di tenda darurat, Kelurahan Balaroa,Kecamatan Tatanga,Sabtu (21/9/2019). Selama setahun mereka masih bertahan di tenda-tenda pengungsian itu hingga menunggu hunian tetap selesai dibangun. (FOTO: Syamsuddin)


Suasana dan aktivitas para penyintas di tenda darurat, Kelurahan Balaroa,Kecamatan Tatanga,Sabtu (21/9/2019). Selama setahun mereka masih bertahan di tenda-tenda pengungsian itu hingga menunggu hunian tetap selesai dibangun. (FOTO: Syamsuddin)


Suasana dan aktivitas para penyintas di tenda darurat, Kelurahan Balaroa,Kecamatan Tatanga,Sabtu (21/9/2019). Selama setahun mereka masih bertahan di tenda-tenda pengungsian itu hingga menunggu hunian tetap selesai dibangun. (FOTO: Syamsuddin)


Suasana dan aktivitas para penyintas di tenda darurat, Kelurahan Balaroa,Kecamatan Tatanga,Sabtu (21/9/2019). Selama setahun mereka masih bertahan di tenda-tenda pengungsian itu hingga menunggu hunian tetap selesai dibangun. (FOTO: Syamsuddin)


Proses pembangunan kawasan hunian tetap di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Minggu (14/7/2019). (FOTO: Syamsuddin)


Lokasi yang akan dibangun untuk hunian tetap di Kelurahan Duyu, Kec Tatanga, Senin (12/8/2019). (FOTO: Syamsuddin)


Suasana dan aktivitas para penyintas di tenda darurat, Kelurahan Balaroa,Kecamatan Tatanga,Sabtu (21/9/2019). Selama setahun mereka masih bertahan di tenda-tenda pengungsian itu hingga menunggu hunian tetap selesai dibangun. (FOTO: Syamsuddin)


Suasana dan aktivitas para penyintas di tenda darurat, Kelurahan Balaroa,Kecamatan Tatanga,Sabtu (21/9/2019). Selama setahun mereka masih bertahan di tenda-tenda pengungsian itu hingga menunggu hunian tetap selesai dibangun. (FOTO: Syamsuddin)


Suasana dan aktivitas para penyintas di tenda darurat, Kelurahan Balaroa,Kecamatan Tatanga,Sabtu (21/9/2019). Selama setahun mereka masih bertahan di tenda-tenda pengungsian itu hingga menunggu hunian tetap selesai dibangun. (FOTO: Syamsuddin)


Suasana dan aktivitas para penyintas di tenda darurat, Kelurahan Balaroa,Kecamatan Tatanga,Sabtu (21/9/2019). Selama setahun mereka masih bertahan di tenda-tenda pengungsian itu hingga menunggu hunian tetap selesai dibangun. (FOTO: Syamsuddin)


Proses pembangunan kawasan hunian tetap di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Minggu (14/7/2019). (FOTO: Syamsuddin)


Lokasi yang akan dibangun untuk hunian tetap di Kelurahan Duyu, Kec Tatanga, Senin (12/8/2019). (FOTO: Syamsuddin)


 

Hendrik Leopatty, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasion Geofisika Kelas 1 Palu, membenarkan lokasi di Duyu dan Tondo adalah lahan tidur milik pemerintah. "Namun kedua lokasi tersebut tidak serta merta ditetapkan jadi huntap. BMKG dan tim geologi terlebih dulu melakukan penelitian peta kerentanan seismik dan kegempaan di kedua wilayah tersebut. Dan, hasilnya,wilayah Tondo dan Duyu masuk kategori sedang."

BMKG sekali lagi melakukan survei terpadu di kedua lokasi dengan menggunakan banyak metode. Hasilnya kedua lokasi tersebut layak jadi hunian tetap. "Jadi dari hasil survei terpadu, kedua lokasi itu layak jadi hunian tetap,"tandasnya.

Hendrik tidak menampik lokasi tersebut masuk dalam jalur sesar Palu Koro. Namun, kedua lokasi itu berjarak 50 meter ke kiri dan ke kanan jalur sesar. "Sementara jalur mematikan itu kalau berada di antara 10 meter sebelah kiri dan kanan dari robekan atau rekahan jalur gempa," kata dia.

Aman atau tidak, sejumlah warga memilih mengabaikan soal itu. Hamidan, misalnya. Seperti Naharudin, ia penghuni huntara Kalla Group. Seperti teman sehuntaranya itu, ia juga mengatakan tak ada gunanya merasa takut menghadapi ancaman di rumah barunya nanti.

"Saya sih terima saja biar di manapun. Namanya ajal biar di mana saja," kata dia.

Mereka siap menekan kontrak mati sekali lagi. */**

SYAMSUDDIN | 

Jadup: Kisah Pilu Pengungsi Palu

Sebagian penyintas bencana di Kota Palu dan sekitarnya masih menunggu dana jatah hidup Rp 10 ribu per orang. Warga bertahan hidup dengan berjualan makanan. (FOTO: Antara/Mohammad Hamzah)

Scroll

Jadup: Kisah Pilu Pengungsi Palu

Pencairan dana jaminan hidup untuk penyintas bencana di Kota Palu lewat tenggat. Akibat data yang semerawut.

***

"PENDATAAN sudah ribuan kali. KTP dan KK sudah ‘hancur’ difotokopi," kata Masida, penghuni hunian sementara (huntara) Mamboro, Rabu 17 Juli 2019. "Tapi sampai kini tidak ada dana jadup itu!"

Masida, 66 tahun, adalah penyintas bencana gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan pesisir barat Kota Palu, Jumat, 28 September 2018. Rumahnya di RT 004 RW 001 Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, hanya sekitar 50 meter dari bibir pantai, dipisahkan jalan Trans Sulawesi.

Masida selamat dari bencana, tapi tulang panggulnya bergeser nyaris menembus kulit karena tertimpa beton rumah yang roboh. Suami, anak, dan dua cucunya yang ada di rumah juga selamat, meski dengan luka di sana-sini. Namun seluruh hartanya ikut hanyut bersama air laut yang datang tiba-tiba, kecuali piring makan.

Masida (66), penyintas bencana gempa dan tsunami menunjukkan KTP-nya. (FOTO: Samsu Rizal)


 

Sejak 26 Maret 2019, Masida dan keluarganya tinggal di huntara yang terletak di belakang Terminal Mamboro, Palu Utara. Jaraknya sekitar satu kilometer dari bekas rumahnya. Sebelumnya ia tinggal di kos-kosan.

Masida bersama suami, seorang anaknya, menantu, dan tiga cucunya menempati bilik 28 dan bilik 43. Ukurannya tak kalah sempit dengan kos-kosan yang disewa sebelumnya. Panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter. Tapi, dia bersyukur karena kini tidak lagi mengeluarkan biaya sewa. "Kos-kosan bayar sendiri Rp 500 ribu per bulan. Selama lima bulan setengah mulai Oktober, habis Rp 3 juta," ujarnya.

Sebenarnya kos-kosan yang disewanya belum jatuh tempo ketika ia pindah ke huntara. Ia masih bisa tinggal dua pekan lagi. Namun dia segera pindah ke huntara karena mendengar kabar bahwa hanya penghuni huntara yang bisa menerima dana jaminan hidup (jadup). Namun, "Dijanji mulai 1 Maret dibayar, jadup sampai sekarang belum ada. Dijanji (lagi) sebelum puasa. Sabar. Dekat Lebaran. Sabar lagi. Tanggal 17 habis Lebaran, sabar. Sampai hari ini tidak ada dana jadup itu," ujarnya.

Padahal, untuk persyaratan jadup, ia sudah didata oleh kelurahan sejak masih tinggal di kos-kosan. "Lurah, RT, RW, yang lain-lain minta KTP untuk data, dikasih. Kesana-kemari itu KTP," ujarnya.

Karena berharap mendapat jadup, saat masih di kos-kosan, ia memaksakan diri melakukan perekaman KTP elektronik di Kecamatan Tawaeli. Soalnya KTP lamanya yang dibuat manual tidak sinkron dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Selain Masida, di seantero Kota Palu ada 40 ribuan korban bencana alam yang "kering" menunggu dana jadup. Dana jadup adalah hak setiap korban bencana alam. Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, jadup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk. Besarnya, Rp 10 ribu per orang per hari yang harus diberikan dalam satu hingga tiga bulan.

Jika mengacu pada Pasal 11 Permensos itu, maka Masida, dan 40 ribu pengungsi lainnya, mestinya sudah menerima jadup setelah tanggap darurat berakhir pada 26 Oktober 2018. Tapi, sampai Agustus 2019, dana itu tak kunjung cair.

Atas keterlambatan dana jadup itu, Walikota Palu Hidayat ogah disalahkan. "Jangan dikatakan kami tidur tidak bekerja," kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Selasa 9 Juli 2019. Dia mengaku sudah dua kali mengurus dana ini ke kantor Kementerian Sosial di Jakarta. "Saya sendiri yang langsung bawa ke sana (Kemensos) data untuk permintaan Jadup," ujarnya.

Sekitar 30 warga Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Palu, berunjuk rasa di Kantor Dinas Sosial Palu, Kamis 19 September 2019. Mereka protes karena tidak terdaftar sebagai penerima dana jaminan hidup. (FOTO: Samsu Rizal)



 

Kali pertama pada November 2018. Karena belum ada respons, dia kembali lagi pada Februari 2019. "Ternyata belum direspons karena dana belum ada."

Kala itu, dia juga ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di sama ia bertemu Kepala BNPB Doni Monardo. Dari Kepala BNPB, ia mendapat penjelasan bahwa sudah ada dana hibah luar negeri Rp 250 miliar untuk bencana Sulteng, termasuk untuk dana jadup. Hidayat diminta Doni menyiapkan data calon penerima jadup.

Dua bulan kemudian, April 2019, data calon penerima jadup Kota Palu rampung disiapkan. Tebalnya sejengkal. Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulawesi Tengah Ansar, data calon penerima jadup Kota Palu itu diajukan pada 25 April 2019, sehari setelah masa transisi darurat ke pemulihan berakhir. "Dibawa ke Jakarta oleh Kadis Sosial Sulteng," kata Ansar.

Namun data itu lagi-lagi mental. Data yang dibawa ke Kementerian Sosial tersebut tidak lengkap, karena tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) pada kolom data.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Rachmat Koesnadi membenarkan cerita ini. Ia mengatakan kementeriannya memang telah menerima data calon penerima jadup dari Pemkot Palu. Tapi, data tersebut masih harus dilengkapi NIK dan nomor KK. "Saya pikir ini udah menjadi peraturan umum," ujarnya di Palu, Selasa 6 Agustus 2019. "Dengan adanya NIK bisa ditelusuri keberadaanya dan diyakini kebenarannya."

Data penerima jadup pun kembali ke Palu. Kali ini bersama catatan dari Kemensos tentang format pendataan, termasuk soal NIK dan KK. Adapun tugas untuk melengkapi data sesuai format dari Kemensos itu diserahkan kepada Dinas Sosial Palu.

Untuk melengkapi data tersebut, Dinas Sosial Palu mengerahkan tenaga dari Program Keluarga Harapan (PKH). Ada tujuh orang yang turun ke huntara dan shelter untuk melakukan validasi dan verifikasi data jadup. Hasilnya langsung diinput di kantor Dinas Sosial Palu.

Tapi, tahap penyiapan data penerima jadup masih jauh dari selesai. Data-data itu harus diverifikasi dan divalidasi lagi oleh Dinas Dukcapil.

Kepala Dinas Dukcapil Palu Rosida Thalib mengatakan, dari 40.137 jiwa pengungsi, kantornya pada tahap pertama hanya diminta memverifikasi 28 ribuan data. Demi pekerjaan ini, ia mengerahkan sepuluh staf, yang bekerja sejak data diterima pada awal Juli 2019.

Faisal, operator data Jadup di Kelurahan Mamboro Barat. (FOTO: Samsu Rizal)


Plt Kepala Dinas Sosial Palu MN Sidik di ruang kerjanya menerima perwakilan warga Kompleks Perumahan Puskud Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Palu yang protes karena tidak terdaftar sebagai penerima dana jaminan hidup (jadup), Kamis 19 September 2019. (FOTO: Samsu Rizal)


Walikota Palu, Hidayat konferensi pers di kantornya, 9 Juli 2019. Dia enggan disalahkan terkait lambatnya pencairan dana jadup. (FOTO: Samsu Rizal)


Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulawesi Tengah Ansar ditemui di ruang kerjanya, Kamis 8 Agustus 2019. (FOTO: Samsu Rizal)

 


Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos, Rachmat Koesnadi memantau input data di Kantor Dinas Sosial Palu, Selasa 6 Agustus 2019. (FOTO: Samsu Rizal)


Tim dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Palu menginput data calon penerima jadup di Kantor Dinas Sosial Palu. (FOTO: Samsu Rizal)


 

Walikota Palu Hidayat menyerahkan data calon penerima jadup kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Rachmat Koesnadi di ruang kerja Walikota Palu, Rabu, 7 Agustus 2019. (FOTO: Samsu Rizal)


Faisal, operator data Jadup di Kelurahan Mamboro Barat. (FOTO: Samsu Rizal)


Plt Kepala Dinas Sosial Palu MN Sidik di ruang kerjanya menerima perwakilan warga Kompleks Perumahan Puskud Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Palu yang protes karena tidak terdaftar sebagai penerima dana jaminan hidup (jadup), Kamis 19 September 2019. (FOTO: Samsu Rizal)


Walikota Palu, Hidayat konferensi pers di kantornya, 9 Juli 2019. Dia enggan disalahkan terkait lambatnya pencairan dana jadup. (FOTO: Samsu Rizal)


Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulawesi Tengah Ansar ditemui di ruang kerjanya, Kamis 8 Agustus 2019. (FOTO: Samsu Rizal)


Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos, Rachmat Koesnadi memantau input data di Kantor Dinas Sosial Palu, Selasa 6 Agustus 2019. (FOTO: Samsu Rizal)


Tim dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Palu menginput data calon penerima jadup di Kantor Dinas Sosial Palu. (FOTO: Samsu Rizal)


Walikota Palu Hidayat menyerahkan data calon penerima jadup kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Rachmat Koesnadi di ruang kerja Walikota Palu, Rabu, 7 Agustus 2019. (FOTO: Samsu Rizal)


Faisal, operator data Jadup di Kelurahan Mamboro Barat. (FOTO: Samsu Rizal)


 

Di layar komputer, data calon penerima jadup itu ditampilkan dalam tiga kolom. Masing-masingnya: data Bappeda yang belum dilengkapi NIK dan KK; Data Dinas Sosial yang sudah dilengkapi NIK dan KK; data hasil verifikasi dan validasi Dinas Dukcapil. Ketika inilah tampak benar betapa semerawutnya data calon penerima jadup, karena tidak semua nama sinkron dengan data kependudukan di Dukcapil. "Sebenarnya kalau ada NIK, langsung terbuka semua. Tapi, ini banyak tidak ada NIK," kata Rosida Thalib ketika menunjukkan data tersebut kepada Metrosulawesi di ruang kerjanya, Senin 29 Juli 2019.

Walhasil, sampai Senin itu, hanya 20.684 data calon penerima jadup yang terbaca oleh sistem data kependudukan. "Tapi bisa saja hanya kepala keluarga (yang terdata), bisa saja belum masuk nama istri dan anak," kata Rosida. Karena itu, ujarnya, angkanya bisa saja masih bertambah.

Rabu, 7 Agustus 2019, Walikota Palu Hidayat menyerahkan data tahap pertama penerima jadup versi ketiga itu kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Rachmat Koesnadi. Berdasarkan SK Walikota Palu, calon penerima jadup tahap pertama itu sebanyak 7.007 keluarga (26.855 jiwa).

Saat menyerahkan data tersebut, Walikota Hidayat mengatakan, ia ingin penyalurannya nanti tetap dilakukan serentak kepada 10.720 KK (40.137 jiwa) penerima jadup. Artinya, warga masih harus menunggu verifikasi 13.282 jiwa yang belum masuk dalam daftar yang diserahkan ke Kemensos. "Saya mau lengkap semua data baru kita distribusikan," kata Hidayat. Kapan datanya diperkirakan akan lengkap?

Maaf, Hidayat tak menyebut tanggal.

Rupanya, kali ini data penerima jadup itu sudah benar. Awal September 2019, dana jadup untuk 26.855 jiwa (7.007 keluarga) penyintas cair melalui Bank Mandiri. Tetapi, kali ini muncul masalah baru. Sebab, hanya sebagian pengungsi saja yang menerima jadup.

"Ini tidak adil! Sudah tidak dapat huntara, tidak dapat jadup lagi. Tidak ada sama sekali perhatian pemerintah," kata Salmia, yang bersama sekitar 30 warga Kompeks Perumahan Puskud, Kelurahan Palupi, menggeruduk Kantor Dinas Sosial Palu, pada Kamis 19 September 2019, pagi. Puluhan warga itu kesal karena mereka dan 1.250 keluarga di kompleks perumahan itu tidak kebagian jadup.

"Saya ingin tegaskan bahwa ini adalah masalah sosial dan dampaknya bisa jauh lebih besar. Konflik sosial akan lebih sulit ditangani," ujar M Khadafi Badjerey, koordinator pengunjuk rasa.

Menurut Khadafi, hanya 32 keluarga di Palupi yang masuk dalam data penerima jadup. Itupun hanya empat di antaranya yang merupakan warga Kompleks Perumahan Puskud. Padahal, dokumen kependudukan KTP dan KK sudah empat kali dikumpulkan melalui ketua RT. "Kami minta pencairan di-pending dulu untuk menghindari konflik antarwarga," kata dia.

Warga Palupi juga meminta 1.250 keluarga di perumahannya dimasukkan dalam daftar penerima dana jadup. Warga siap diverifikasi dan divalidasi. Bahkan, siap membantu mengimput data.

Plt Kepala Dinas Sosial Palu MN Sidik yang menerima pendemo di ruang kerjanya menyatakan siap menerima data-data yang diajukan melalui Pemerintah Kelurahan Palupi. Tetapi, apakah mereka dipastikan menerima akan dana jadup? "Kita sama-sama berjuang," kata Sidik meredam emosi warga.

Kepada wartawan, Sidik menjelaskan, dari 40.137 jiwa data awal calon penerima jadup, sampai Rabu 18 September 2019 yang sudah diajukan ke Kemensos 32.692 jiwa. Artinya, masih ada sekitar 13.282 nama yang masih berada dalam daftar tunggu, termasuk Khadafi dam warga Kompeks Puskud.

***

DI ANTARA penyintas yang masih "kering" itu ada tiga bersaudara Anjas Satria (24), Ananda Kevin Adam (19), dan Aprilianda Alrazak (17) ini.

Tiga saudara ini ditinggal ayah, ibu, dan seorang adiknya dalam peristiwa likuefaksi di Perumnas Balaroa. Jenazah ayahnya, Reymon Samaila, dan adik bungsunya, Ali Muhammad Fitrah, sampai kini belum ditemukan. Diduga masih terkubur dalam likuefaksi. Sedangkan jenazah ibunya ditemukan tujuh hari setelah bencana. Eskavator mengangkatnya dari kedalaman empat meter.

Ananda Kevin Adam (19), penyintas likuefaksi di Perumnas Balaroa. (FOTO: Samsu Rizal)


 

Bila pada Masida dan Nurwasia bencana gempa dan tsunami masih menyisakan beberapa piring makan, pada ketiga bersaudara itu bencana likuefaksi tak menyisakan apapun. Beruntung ada orang yang masih bermanis hati menampung mereka.

Anjas Satria, yang tertua, kini tinggal di Jalan Sis Aljufri; yang kedua, Aprilianda, tinggal di Donggala Kodi, dan; Kevin tinggal di Jalan Palola, di rumah yang sebenarnya dikontrak oleh Wawan Sadiki (43) sebagai tempat usaha percetakan. "Kami bertiga tinggal di rumah orang lain yang sebelum bencana bertetangga di Perumnas Balaroa," kata Kevin ketika ditemui di Jalan Palola, Rabu 14 Agustus 2019. "Alhamdulillah, ada yang mau menampung dan memberi makan."

Bulan lalu, Kevin, mulai berjualan minuman dingin di tepi Jalan Palola bersama temannya. Modalnya sekitar Rp 2 juta dari temannya. Tapi, baru sebulan ia menjajakan minuman, pemilik lokasi memintanya pindah. Kini, dia sedang mencari lokasi baru untuk berjualan lagi minuman dingin. "Saya mau kerja apa saja yang penting dapat uang," kata pemuda tamatan SMA ini.

Di atas kertas sebenarnya ketiganya masih ada uang. Selain ada dana jadup, ada pula dana santunan duka bagi almarhum ayah, ibu, dan adiknya dari pemerintah. Masalahnya semua duit itu belum cair. "Kalau ada dana santunan duka itu, saya dan dua saudara saya rencana mau bangun rumah. Pondok. Yang penting bisa ditinggali bersama," katanya.

Sembari menunggu dana itu cair, juga sambil terus mencari lapak jualan yang baru, untuk hidup Kevin yang bertato di lengan kanan dan berambut gondrong membantu tetangganya membuat kue jajan pasar. "Yang penting bisa makan," ujarnya.

Masida juga berpikir sama: bagaimana caranya agar ia dan keluarganya bisa makan. Soalnya, sejak Juni 2019, ia mulai kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Kala itu bantuan beras dan logistik mulai sepi, sementara ia tidak memiliki penghasilan tambahan. Walhasil keluarganya hanya mengandalkan uang pensiun suaminya dan penghasilan menantunya yang menjadi tenaga honorer di salah satu sekolah di Palu.

Padahal, sebelum bencana, Masida dan anaknya punya usaha sampingan. "Saya buka kios barang campuran. Sehari bisa dapat hasil berjualan Rp300 ribu. Kira-kira keuntungannya sekitar Rp50 ribu," kata Nurwasia, anak perempuan Masida.

Karena itu, Masida dan Nurwasia memutuskan akan kembali ke lokasi bekas rumahnya, meski dia tahu risiko besar, karena rumahnya termasuk zona merah tsunami. Di sana dia dan anaknya Nurwasia (40) akan membuka kembali kiosnya dan melupakan janji-janji jadup.*/**

 


 

Gara-gara NIK dan KK Hanyut

HASIL penelusuran Metrosulawesi menemukan, carut-marut data jadup itu bermula dari banyaknya warga yang kehilangan KTP dan KK ketika bencana terjadi pada 28 September 2018. Seperti Masida itulah. Akibatnya, ketika pemkot menggelar pendataan ulang pada Oktober secara berjenjang, mulai dari RT sampai kelurahan, pendataan baru sebatas mencatat nama, umur, dan alamat korban. Tak ada NIK dan nomor KK.

Ini dibenarkan Plt. Kepala Dinas Sosial Palu MN Sidik. Ia menjelaskan, pendataan awal di titik-titik pengungsian dilakukan ala kadarnya oleh tim kelurahan dan relawan. Mereka mencatat nama-nama pengungsi pada kertas apa saja yang ada.

Plt Kepala Dinas Sosial Palu MN Sidik (kiri) sedang mengamati data-data calon penerima jadup (FOTO: Samsu Rizal)


 

"Situasinya darurat dan lagi pula listrik padam," ujarnya ketika ditemui Metrosulawesi di kantornya, 25 Juli 2019. "Itulah sebabnya, nama-nama yang tercatat tidak berdasarkan dokumen kependudukan. Bahkan, ada yang hanya nama panggilan."

Sidik tahu persis soal ini karena saat itu ia adalah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu.

Data darurat ini kemudian diinput oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dan diserahkan ke Dinas Sosial sebagai basis data pengajuan jadup ke Kementerian Sosial. Hasil dari pengajuan bantuan jadup berbasis data ini sudah diceritakan di atas. Itu tadi: ditolak.

Pemkot kembali merevisi data calon penerima jadup. Masalahnya, lagi-lagi pendataan itu mengabaikan NIK dan nomor KK. Padahal, sebagian pengungsi mengantongi KTP dan KK dan sebagian dokumen itu sudah berada di Dinsos Palu.

Ini seperti diceritakan Lurah Mamboro, Wahyuni. Ia mengatakan, sesuai permintaan Dinsos Palu, pada Mei 2019 pihaknya menyetorkan fisik dokumen KTP dan KK pengungsi Mamboro ke Dinas Sosial. "Segini tebalnya saya fotokopi," kata Wahyuni, menggambarkan dengan dua tangan. Namun belakangan data itu dikembalikan lagi ke Pemerintah Kelurahan Mamboro.

Lalu, Wahyuni disodori lagi form isian data calon penerima dana jadup yang harus dilengkapi. "Itulah yang dikerjakan (kami) sekarang," katanya ketika ditemui di kantornya, Selasa 23 Juli 2019.

Ia bersama stafnya harus mengisi nomor KTP dan KK pada kolom data secara manual. Untunglah jumlah pengungsi di kelurahannya tak banyak. Berdasarkan data Bappeda, pengungsi Mamboro sebanyak 193 KK (815 jiwa).

Namun tetap saja ini bukan pekerjaan mudah. Ketika Metrosulawesi menyambangi kantor Kelurahan Mamboro Barat, Faisal, operator data Jadup di sana, sedang pusing karena sejumlah nama dalam daftarnya belum diketahui orangnya. Penyebabnya: nama yang tertulis hanya nama panggilan. Keningnya terlihat berkerut-kerut seperti kontur Palu yang berbukit-bukit dengan banyak lembah.

Masih ada penyebab lainnya yang membuat data jadup semrawut. Ini terlihat dari 1.145 calon penerima jadup yang belum lolos verifikasi. Diketahui, yang diusulkan pertama kali oleh Dinas Sosial ke Dukcapil sebanyak 28 ribu dari 40.137 jiwa. Yang bisa divalidasi dan di SK-kan Walikota hanya 26.855 jiwa. Seribuan lebih nama yang tak lolos verifikasi di Dukcapil itu bermasalah.

Selain karena tidak dilengkapi NIK dan nomor KK, data yang diserahkan Dinsos ke Dukcapil sama sekali nihil dalam database kependudukan di Dukcapil Palu. Mereka tidak tercatat sebagai warga Kota Palu.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dukcapil Palu, Fajarini menemukan fakta bahwa tidak semua nama yang diminta divalidasi muncul dalam database kependudukan Kota Palu. Bahkan, dalam satu keluarga, tiba-tiba muncul nama yang tidak ada dalam database.

Misalnya, kata dia dalam satu keluarga jumlah yang dilaporkan lima orang, tetapi ketika database kependudukan dibuka, ternyata hanya empat nama dalam keluarga tersebut. "Database kami adalah hasil layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil," kata Fajarini di kantornya, Senin 29 Juli 2019. Soal apakah yang tidak ada dalam database juga berhak menerima jadup, Fajarini mengatakan, "Kewenangannya ada di Dinsos."

Sidik juga mengakui, tidak semua data yang diserahkan ke Dukcapil sudah terisi NIK dan nomor KK. Sebab, masih banyak pengungsi yang belum menyetor fotokopi dokumen tersebut.

Selain itu, fotokopi KTP dan KK yang disetor banyak yang tidak bisa terbaca dengan baik, terutama nomornya. Sehingga ketika diinput data kadang salah ketik. "Karena fotokopi, sudah buram," kata Sidik, ditemui Kamis 25 Juli 2019.

Belum lagi, ditemukan nama ganda yang disetor dari kelurahan. Bahkan, ketika dia mengcocokkan data penghuni huntara di kelurahan juga tidak konsisten. "Saya dapatkan penghuni di huntara tidak masuk dalam data Bappeda (data pengungsi)," katanya.

Lurah Balaroa, Rahmansyah yang ditemui Metrosulawesi di kantornya, Senin 22 Juli 2019, mengakui dari 12 ribu pengungsi yang terdata dan disetor ke Dinas Sosial, masih ada yang tidak dilengkapi dokumen KTP dan KK. Sebab, pada saat pendataan banyak warganya yang mengungsi keluar Kota Palu. Bahkan, mengungsi keluar provinsi Sulawesi Tengah sehingga sulit diperoleh dokumen KTP dan KK. Rahmansyah tidak mengetahui jumlah pasti warganya yang belum menyetor fotokopi KTP dan KK. Yang pasti, mereka tetap masuk dalam data calon penerima jadup.

Dampaknya jelas: data yang centang perenang itu membuat validasi di Palu berjalan lambat. Itu tadi, hingga akhir Juli, baru sekitar 50 persen dari 40.137 jiwa calon penerima jadup yang dinyatakan valid oleh Dukcapil. Palu pun ditinggal tetangganya, Kabupaten Sigi.

Di Sigi, validasi 4.177 kepala keluarga dan 15.191 jiwa calon penerima jadup kelar dalam waktu tak sampai dua bulan, sekitar pertengahan Juni. Lalu, pada 30 Juni 2019, dana jadup untuk pengungsi Sigi sebesar Rp 9,1 miliar pun cair.

Dana Jadup pengungsi Sigi, kata Ansar, disalurkan melalui BNI. "Sampai hari ini, dari 15.191, sekitar 50 persen yang tersalurkan," ujarnya, Kamis 8 Agustus 2019.*/**

SAMSU RIZAL | 

VIDEO: Carut-marut Huntara Sulteng

Anak-anak pengungsi di Huntara Petobo, Palu, bermain di dekat kamar mandi. Di banyak huntara di Palu, kamar mandi adalah pemicu banyak peristiwa. (FOTO: Antara)

Scroll

Huntara untuk Siapa

Ada 1001 cerita carut-marut di hunian sementara puluhan ribuan penyintas lingu, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah. Rolis Muchis dari Kompas TV Sulteng merekamnya dalam gambar hidup.

***

SEGMEN 1


 

SEGMEN 2


 

SEGMEN 3