UJIAN NASIONALISME WARGA PERBATASAN KALIMANTAN

Balai Desa Sumantipal, Nunukan, Kalimantan Utara

Scroll

Tarian adat menyambut tamu di Desa Sumantipal.

Rumah panggung yang terbuat kayu itu penuh sesak. Balai Desa Sumantipal, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu, 3 Agustus 2016, dipenuhi ratusan penduduk yang bersiap menyambut tamu mereka pejabat keimigrasian provinsi dan pusat. Hari itu adalah kunjungan kerja para pejabat dari Jakarta dan para pengelola kawasan yang berbatasan dengan Malaysia itu.

Dentuman gong bertalu-talu menyambut para tetamu. Beragam tarian, khususnya dari suku Dayak, ditampilkan. Kini giliran mereka berbincang. Saat giliran penduduk angkat suara, para tamu tersentak ketika salah satu warga Sumantipal melontarkan ancaman. Dia adalah Julius, laki-laki yang sudah 33 tahun hidup di perbatasan. “Kalau tidak diperhatikan, kami akan angkat kaki ke Malaysia,” kata dia dengan nada tinggi.

Berbagai jawaban pun kemudian meluncur dari para pejabat. Berbagai pertanyaan dan jawaban lalu berlangsung silih berganti.  Usai dialog itu, Julius mengaku ancaman itu terlontar begitu saja dari mulutnya. Ia sudah lama menyimpan kesal. Penduduk Desa Sumantipal merasa pemerintah Malaysia lebih memperhatikan mereka ketimbang pemerintah Indonesia.

Salah satu perhatian yang diberikan, kata Julius, adalah kemudahan memiliki KTP Malaysia, atau disebut identity card (IC) Malaysia. Untuk memiliki KTP Malaysia, Julius dan penduduk lain cukup mendatangi kantor Jabatan Pendaftaran Negara—semacam Dinas Catatan Sipil. Syaratnya tak sulit. Julius cukup mengaku sebagai orang yang lahir di Malaysia. Gratis pula.

Kelebihan memiliki KTP Malaysia itu, mereka akan menerima tunjangan pendidikan anak sekitar Rp 1,5 juta perbulan. Ada lagi tunjangan kesehatan, subsidi kepada para manula, serta tunjangan lain yang selama ini tidak pernah diberikan pemerintah Indonesia.



POS PENGAMANAN PERBATASAN TNI DI NUNUKAN/TEMPO

Pemerintah Malaysia diduga sudah bertahun-tahun memberikan fasilitas kepemilikan IC kepada warga Sumantipal. Untuk mengurus KTP Malaysia, warga desa juga tidak dibebankan urusan kelengkapan tetek-bengek dokumen. Penduduk desa mendengar kemudahan itu disebabkan masih tidak jelasnya status Desa Sumantipal yang letaknya persis di perbatasan. “Makanya mereka mau memberikan KTP Malaysia ke masyarakat,” kata Julius.

Julius tidak sendiri. Penduduk lainnya juga banyak yang memiliki KTP Malaysia. Di antaranya adalah Bernapas dan Ban Tuan, warga Desa Sumantipal. Mereka menceritakan bahwa sebagian anggota keluarganya tinggal di Malaysia. Sehingga memudahkan mereka memiliki KTP Malaysia.

Kepemilikan KTP ganda itu jelas pelanggaran. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memiliki dua kewarganegaraan. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar adalah salah satu “korban” UU itu. Ia dicopot dari jabatannya pada 15 Agustus 2016 karena tercatat memegang paspor Indonesia dan Amerika Serikat.

Namun Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Provinsi Kalimantan Utara Udau Robinson justru memaklumi warga Sumantipal yang memiliki identitas ganda. Ia menganggap kepemilikan identitas ganda bukan pengkhianatan warga Sumantipal terhadap Indonesia. Mereka, katanya, terdesak karena kebutuhan ekonomi. “Bapak-Ibu tidak perlu takut untuk mengungkapkan kebenaran bahwa benar Bapak-Ibu semua punya IC Malaysia,” kata dia. Tepuk tangan riuh terdengar seketika di Balai Desa Sumantipal.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim membantah adanya dugaan kemudahan memberikan IC kepada warga Sumantipal. Ia juga menepis kabar pemerintah Malaysia memberikan fasilitas berupa IC gratis. Ia malah berjanji akan melaporkan ke penegak hukum bila ada pihaknya yang terbukti memberikan KTP Malaysia ke warga Sumantipal. “Enggak ada buktilah, kalau ada bukti baru bisa saya laporkan,” ujar dia melalui sambungan telepon, Agustus lalu.
 



"BAPAK-IBU TIDAK PERLU TAKUT UNTUK MENGUNGKAPKAN KEBENARAN BAHWA BENAR BAPAK-IBU SEMUA PUNYA IC (KTP) MALAYSIA."

Jauh dari Indonesia, Dekat ke Malaysia

Sungai Sembakung sebagai satu-satunya akses menuju Desa Sumantipal.

Scroll

Sumantipal adalah desa yang sulit dijangkau. Alat transportasinya masih terbatas. Masyarakat lebih sering menggunakan ketinting (perahu bermesin) dengan melawan arus Sungai Sembakung untuk sampai ke Desa Sumantipal. Tak ada jalan raya menuju desa. Hutan dan rawa-rawa masih mengepung Desa Sumantipal.

Dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, menuju Sumantipal membutuhkan waktu sekitar dua jam berperahu. Sebanyak 200 liter solar tandas untuk menggerakkan mesin ketinting. Jalur sungai juga cadas. Bebatuan besar banyak tercogok di tengah sungai. Silap sedikit saja, kerasnya batu akan menghancurkan lambung kapal lalu karam.

Yusim, juru kemudi di ketinting yang Tempo tumpangi pada Agustus lalu, sesekali harus mengurangi laju kecepatan karena berkali-kali bertemu onggokan batu di tengah sungai. Perahu pun sempat terpaksa berhenti agar tak kehabisan solar. Jika dihitung, dari Kabupaten Malinau menuju Desa Sumantipal menghabiskan 200 liter solar atau senilai Rp 2,2 juta. “Harga sewa ketinting bisa mencapai Rp 6 juta pulang-pergi,” kata Yusim.

Jarak  dan biaya ini sangat tidak sepadan jika warga Desa Sumantipal hendak menuju Malaysia. Untuk menuju kawasan Sarawak, Malaysia, itu hanya menghabiskan waktu tempuh kurang dari 30 menit. Sementara solar yang dihabiskan hanya sekitar 40 liter.

Berbelanja kebutuhan sehari-hari pun lebih murah jika penduduk ke Malaysia. Julius menyebutkan, mereka hanya menghabiskan Rp 1-2 juta tiap bulan untuk berbelanja kebutuhan pokok rumah tangga. Jika mereka memaksakan diri berbelanja ke pasar lokal di kabupaten tetangga, uang yang mereka habiskan pasti lebih dari Rp 2 juta setiap berbelanja.

Julius mengaku menerima uang ringgit setara Rp 3 juta tiap bulan dari pemerintah Malaysia. Uang itu diberikan karena dua dari tiga anaknya tengah sekolah di Malaysia. “Kalau di Indonesia enggak dapat, bahkan kami yang membayar sendiri ongkos sekolah,” kata Julius.



PARA YANG BEKERJA DI MALAYSIA TKI BERDESAK-DESAKAN TURUN DARI KAPAL SAAT DI PELABUHAN NUNUKAN/ANTARA

Warga Sumantipal juga banyak yang bekerja ke Malaysia. Mereka sudah biasa setiap hari berangkat pagi lalu pulang sore ke desa untuk bekerja. Di wilayah hulu Malaysia, terbentang luas lapangan pekerjaan sektor perkebunan. Kepala BNPP Kalimantan Utara Udau Robinson menyebutkan di hulu Malaysia terdapat kebun karet ribuan hektare.

Meski kondisi status wilayah belum ada kepastian, nasionalisme warga Sumantipal masih membubung. Ketika rombongan pejabat imigrasi itu datang, mereka menyambut dengan tradisi Indonesia. Ratusan orang berdiri mengenakan Sapei Sapaq, pakaian adat Kalimantan.

Julius pun datang mengenakan batik. Ia menaruh harapan agar status daerahnya menjadi wilayah Indonesia. Selain itu agar pemerintah segera membangun jalan dan perkebunan. Ia tak ingin kehidupan mereka bergantung terus dengan Malaysia.

Julius kini terpaksa bekerja di kebun sawit di Malaysia. Ia tak mendapatkan pekerjaan yang layak di Tanah Air. Ia terpaksa bekerja di Malaysia demi mecukupi kebutuhan keluarganya. Jika diminta memilih, laki-laki itu ingin menjadi warga Indonesia seutuhnya. “Sebenarnya saya ingin tetap bertahan di Indonesia karena saya lahir di Indonesia,” kata dia.

Sejarah Batas Satu Daratan

Anak-anak SD di Desa Sumantipal.

Scroll

Batas daratan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan membentang sekitar 2.000 kilometer. Batas itu adalah peninggalan garis wilayah Inggris dan Belanda di Kalimantan. Kedua negara menentukan perundingan wilayah melalui The Boundary Convention pada 1891 dan 1928. Selain itu keduanya menyepakati dengan menggulirkan The Boundary Agreement pada 1915.

Setelah muncul Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan Malaysia pada 1975, muncul upaya penegasan dan pemasangan pilar-pilar batas wilayah. Namun dalam penentuan itu, menyisakan sengketa batas hingga saat ini.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo mengatakan Desa Sumantipal, Kabupaten Nunukan, termasuk dalam wilayah saling klaim atau outstanding boundary problem (OBP) Indonesia dengan Malaysia. Bahkan ia menyebutkan di sektor timur, total ada 5 wilayah OBP di antaranya Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Sumantipal, titik B 2700-B 3100, dan C 500-C 600.

Ketua Pemuda Penjaga Perbatasan Kalimantan Paulus Murang mengatkan hal senada. Ia menyebutkan persoalan batas wilayah batas yang masih tersisa, yakmi BP. Persoalan itu umumnya disebabkan perbedaan interpretasi terhadap perjanjian batas warisan Belanda dan Inggris.

Menurut Paulus, perbedaan pemahaman posisi titik dan garis batas pada peta batas dalam lampiran perjanjian juga disebabkan perbedaan kurun waktu yang cukup panjang. Hampir satu abad perjanjian itu berlalu sehingga membuat sengketa terhadap dua negara belum terselesaikan.

DANANG FIRMANTO
Foto-foto: Danang Firmanto/Tempo



MENTERI PERTAHANAN RYAMIZARD RYACUDU SAAT MEMANTAU KAWASSAN PERBATASAN DI PULAU SEBATIK, NUNUKAN/TEMPO.

Infografis: Dilema Mereka

Murid-murid SD berpose di sesi foto bersama.

Scroll