Tipu Muslihat
Calon Abdi Negara
Investigasi Tempo ke berbagai daerah menemukan bukti keterlibatan para pejabat hingga level bupati.
Scroll
Mereka meraup sokongan politik hingga duit miliaran rupiah dari sogokan calon PNS. Ini bisa jadi catatan buruk di ujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Cerita Pilu dari Kudus

Seorang guru honorer dari Kudus, Jawa Tengah, memelopori upaya membongkar tipu-tipu seputar pengangkatan calon pegawai negeri sipil di daerahnya. Tanpa kenal lelah dia mengumpulkan bukti demi bukti, dan melaporkannya ke polisi. Tapi dia malah mendapat ancaman pembunuhan.

TANGAN Mohammad Saifuddin bergetar. Matanya nanar menatap layar telepon seluler dalam genggamannya. Guru honorer di Kudus, Jawa Tengah, itu merasa seolah jantungnya berhenti berdetak ketika membaca selarik pesan pendek yang baru saja dia diterima. Isinya mengancam: "Pilih berhenti mengusut K2 atau nyawa!"

Pesan pendek itu datang awal April lalu. Enam bulan terakhir, guru muda berusia 35 tahun ini memang aktif membongkar skandal suap pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari tenaga honorer daerah Kategori 2 (K2) di daerahnya.

Setumpuk dokumen dan kesaksian demi kesaksian menuntunnya pada sebuah kesimpulan yang tak disangka-sangka: banyak orang kuat di daerahnya terlibat. Ketika dia makin dekat pada pembuktian, pesan pendek itu datang. Saifuddin terhenyak.

***

PROGRAM pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS adalah janji politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sembilan tahun lalu. Untuk memenuhi janji itu dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Seturut peraturan itu, tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah akan diangkat secara bertahap. Mula-mula mereka yang digaji menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) – selanjutnya disebut honorer Kategori 1 (K1). Setelah itu bakal diangkat honorer yang tidak dibayar menggunakan dana APBN/APBD, atau disebut honorer Kategori 2 (K2).

Pada 2009, program pengangkatan tenaga honorer K1 dinyatakan rampung. Ketika itu, 886 ribu orang pegawai negeri baru diangkat dan mendapat nomor induk pegawai dari Badan Kepegawaian Negara.

Program ini tersendat ketika masuk ke pengangkatan pegawai K2. Sejak awal, pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa tenaga honorer yang berhak untuk diangkat adalah mereka yang sudah setahun bekerja di instansinya ketika PP Nomor 48/2005 diterbitkan. Artinya, hanya mereka yang diangkat sebelum 1 Januari 2005 yang berpeluang jadi pegawai negeri.

Baca: Info Bohong Pendaftaran CPNS, 17 Situs Dilaporkan ke Polisi

Masalahnya, pada awal 2010, pemerintah pusat tak punya data berapa jumlah tenaga honorer K2 di seluruh Indonesia. Maklum pengangkatan mereka terserak di kabupaten, kota dan provinsi. "Semula kami memprediksi jumlah mereka hanya 200-300 ribu saja," kata Kepala Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat, dua pekan lalu.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lalu meminta seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian --baik di pusat dan daerah-- melakukan pendataan ulang.

Di sinilah tipu muslihat massal para calon abdi negara bermula.

Menangkap ada kesempatan, banyak tenaga honorer yang diangkat setelah Januari 2005, kasak-kusuk mencari cara memundurkan tanggal pengangkatannya agar berpeluang ikut tes CPNS. Para calo pun beraksi. Mereka menghubungkan para tenaga honorer dengan pejabat-pejabat terkait.

Gayung bersambut. Banyak pejabat daerah tergoda disogok puluhan sampai ratusan juta rupiah untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan bodong. Ada juga yang cawe-cawe demi dukungan politik dalam pemilihan kepala daerah.

Ketika hasil pendataan ulang dikumpulkan pemerintah pusat menjelang tes CPNS akhir tahun lalu, jumlah tenaga honorer K2 yang harus diangkat sudah menggelembung jadi 649 ribu orang.

Pemerintah pusat segera mencium bau amis kongkalikong. Pasalnya banyak dokumen pengangkatan yang mencurigakan. Misalnya saja: ada ribuan tenaga honorer yang diangkat bersamaan pada 1 Januari 2005, persis pada hari terakhir yang dipersyaratkan peraturan. Padahal tanggal itu adalah hari libur nasional.

"Saya perkirakan ada 20 persen tenaga honorer yang memanipulasi datanya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Azwar Abubakar, saat ditemui di ruang kerjanya di Jakarta, pertengahan April lalu. Artinya, dengan perkiraan paling konservatif itu saja, ada sekitar 130 ribu pegawai honorer dengan data palsu.

Godaan Tim Sukses Bupati
Melalui telpon, Habib meminta Saifuddin datang ke kantor DPC PDIP Kudus saat itu juga. Di sana, dia menawarkan "jasa" meluluskan Saifuddin dalam seleksi PNS. Untuk itu, dia minta imbalan Rp 100 juta.
Scroll
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Eko Sutrisno, di kantor BKN, Jakarta, Kamis, 24 April 2014. [TEMPO/Aditia Noviansyah

Godaan Tim Sukses Bupati

Para calo pengangkatan tenaga honorer rata-rata merupakan sesama tenaga honorer yang punya akses ke pejabat yang berwenang seperti Kepala Dinas sampai Bupati. Mereka memanfaatkan kedekatan itu untuk memberi iming-iming kemudahan pengangkatan menjadi calon pegawai negeri. Tentu jasa semacam itu tidak diberikan secara cuma-cuma.

SAIFUDDIN tergolong sebagai tenaga honorer K2. Dia menjadi guru teknologi informasi dan komunikasi di SMP 1 Mejobo, Kudus, Jawa Tengah, pada pertengahan 2004. Kepada Tempo, dia mengaku amat berharap bisa jadi pegawai negeri sipil. Pendapatannya akan lebih baik dan hari tuanya terjamin dengan pensiun dari negara.

Semua seharusnya berjalan mulus buat Saifuddin. Namanya sudah masuk database CPNS K2 di Badan Kepegawaian Daerah dan dia tinggal menunggu jadwal tes yang akan berlangsung pada Oktober 2013.

Tapi sebuah insiden mengubah semuanya. Beberapa hari menjelang tes CPNS, Habib Ali Subkhi mengajaknya bertemu. Habib adalah guru honorer di SD 1 Karangrowo, Kudus. Tapi dia lebih dikenal sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kabupaten itu. Habib dekat dengan Bupati Kudus, Musthofa.

Melalui telpon, Habib meminta Saifuddin datang ke kantor DPC PDIP Kudus saat itu juga. Di sana, dia menawarkan "jasa" meluluskan Saifuddin dalam seleksi PNS. Untuk itu, dia minta imbalan Rp 100 juta.

Saifuddin kaget tapi diam saja. Habib lalu sesumbar kalau dia bisa menentukan nasib calon pegawai di Kudus dengan mudah. Kedekatan dengan Bupati Musthofa, kata dia, adalah kunci suksesnya.

Saifuddin bukan satu-satunya orang yang didekati Habib. Rekannya sesama tenaga honorer, Marwoto --bukan nama sebenarnya—punya cerita yang sama. Kepada dia, Habib mengaku mendapat tugas mengumpulkan setoran para CPNS ini untuk pundi partai.

Tempo yang datang ke Kudus, awal April lalu, memverifikasi kisah Saifuddin dan Marwoto dengan menemui sejumlah tenaga honorer di sana. Mereka bercerita blak-blakan kalau keberhasilan mereka lolos jadi pegawai negeri memang tak lepas dari sokongan Bupati Musthofa.

[Rekaman wawancara Saifuddin]



Choirul Hadi, seorang guru honorer di SD 3 Prambatan Lor, misalnya. Pria 33 tahun ini mengakui sebenarnya tak berhak ikut seleksi CPNS K2 karena baru menjadi tenaga honorer pada Juli 2006. Tapi dia diam-diam memalsukan surat pengangkatannya menjadi Juli 2004. "Saya ikut-ikut saja," kata Choirul ketika ditanya siapa yang membantunya.

Choirul adalah satu dari 504 orang tenaga honorer K2 dari Kudus yang didaftarkan Bupati Musthofa ke BKN untuk ikut seleksi Oktober lalu. Jumlah ini menggelembung dari data jumlah tenaga honorer sebelumnya yang hanya 256 orang. "Saya mau mundur saja dari PNS," kata Choirul ketika ditanya apa rencananya setelah mengaku memalsukan SK pengangkatan.

Selain Choirul, para guru honorer yang masuk daftar K2 pada injury time ternyata merupakan anggota Forum Komunikasi Wiyata Bakti (FKWB). Bukan kebetulan kalau forum ini adalah perkumpulan guru-guru honorer di Kudus yang mendukung pencalonan kembali Musthofa sebagai Bupati pada pemilihan kepala daerah, Mei tahun lalu.

Sejumlah sumber Tempo di Kudus bercerita tentang pertemuan antara ratusan guru-guru anggota forum itu dengan Bupati Musthofa, pada Februari 2013, tiga bulan sebelum hari pencoblosan. "Waktu itu, Bupati berjanji akan mengangkat semua tenaga honorer jadi pegawai negeri tetap," kata salahsatu guru yang hadir. Wartoyo, Kepala Sekolah SD 3 Wergu Wetan, Kudus, membenarkan ihwal pertemuan itu. "Dari sekolah saya ada dua orang guru honorer yang datang," katanya.

Pertemuan seperti itu tak hanya sekali diadakan. Di Kecamatan Undaan, para guru honorer bahkan diminta terjun langsung menjadi tim sukses Musthofa. "Kami diminta membuat daftar 50 orang yang siap mendukung Musthofa, lengkap dengan alamat, dan nomor kontaknya," ujar Sapari, 44 tahun. Tak punya pilihan, para guru itu menurut saja. Mereka amat berharap bisa jadi pegawai negeri. (*)

Kongkalikong
di Seluruh Nusantara
Bupati Kudus Musthofa di kantor redaksi Tempo, Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Mei 2014. [TEMPO/Ratih Purnama]
Scroll
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, dalam sesi wawancara dengan Tempo di kantornya, Jakarta, Senin, 21 April 2014. [TEMPO/STR/Seto Wardhana]

Kongkalikong di Seluruh Nusantara

Laporan mengenai pemalsuan surat pengangkatan calon pegawai negeri sipil datang dari seluruh Indonesia. Di semua daerah, ratusan tenaga honorer yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, berusaha menyiasati peraturan. Modusnya nyaris serupa: memundurkan surat keputusan pengangkatan sebelum Januari 2005.

KONGKALIKONG macam di Kudus, terjadi di banyak daerah lain. Patgulipat ini melibatkan para pejabat mulai dari instansi tempat tenaga honorer bekerja, hingga petugas di kecamatan, dinas, hingga Badan Kepegawaian Daerah. Tak jarang, kepala daerah ikut campur tangan.

Di Kabupaten Tangerang, Banten misalnya. Dari 1.068 tenaga honorer yang lolos tes CPNS, diduga sekitar 800 peserta memalsukan data-datanya.

Di Blitar, Jawa Timur, tenaga honorer yang tak memenuhi syarat namun ingin ikut tes CPNS harus membayar Rp 85-150 juta kepada Suwaji, staf Tata Usaha di SMPN 2 Kademangan, Blitar.

Kepada korban-korbannya, Suwaji yang mengaku menjabat Kordinator Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia Wilayah Kabupaten Blitar, menjamin kelulusan mereka jadi pegawai negeri. Caranya? "Dia dekat dengan orang Dinas Pendidikan," ujar Sri Haryati, salah satu tenaga honorer K2 Blitar. Sayang Suwaji tidak bersedia bicara pada Tempo.

Laporan serupa juga muncul dari Kabupaten Maros dan Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Sejumlah tenaga honorer yang dinyatakan lulus jadi pegawai negeri ternyata baru bekerja 2-3 tahun terakhir. "Ada dua orang yang mengaku bekerja di tempat saya sejak 2005, tapi wajahnya tak pernah saya kenal," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di sana, Thamrin Gassing, pertengahan Maret lalu. "Saya akan minta mereka sumpah pocong."

Di Pekanbaru, Riau, setidaknya ada empat tenaga honorer yang sudah diangkat jadi pegawai negeri yang diduga memalsukan dokumen pengangkatan mereka. "Saya tahu persis mereka baru bekerja setelah Januari 2005," kata Suganda Wijaya, tenaga honorer di Komisi Pemilihan Umum setempat.

Dia menuding keempatnya bisa lolos berkat hubungan keluarga dengan pimpinan di instansinya. "Ada yang anak pejabat, ada yang keponakan pejabat," katanya pelan. Suganda sendiri, meski sudah bekerja sejak Desember 2004, malah tak kunjung diangkat sampai sekarang.

***

KETIKA hasil tes seleksi CPNS nasonal diumumkan Februari lalu, dunia Saifuddin seperti runtuh. Namanya tak tercantum dalam daftar mereka yang lulus. Dia gagal. Tapi yang membuatnya sakit hati bukan itu. Sebagian besar dari mereka yang lulus adalah tenaga honorer yang memalsukan dokumen pengangkatannya.

"Ini ada kesalahan," katanya yakin. Saifuddin lalu mengajak rekan-rekannya yang tersisih dari tes CPNS membentuk Geptir, singkatan dari ‘Guru Tak Tetap/Pegawai Tak Tetap Teranulir’. Bisa jadi, nama itu dipilih karena mewakili hati mereka yang ‘getir’.

Mereka kemudian bergabung dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lain, dalam Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB). "Kami menuntut seleksi CPNS diulang," katanya bersemangat.

Sambil terus mengajar murid-muridnya, Saifuddin mengorganisir unjuk rasa. Dia juga blusukan, mencari bukti pemalsuan dokumen pengangkatan tenaga honorer di Kudus. Hasilnya tak sia-sia. Dia memperoleh dokumen pengangkatan tenaga honorer tahun 2010 yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai K2 yang lulus tes CPNS sebenarnya baru bekerja pada 2006-2008.

Berbekal bukti itu, awal April lalu, Saifuddin berangkat ke Jakarta. Dia melaporkan dugaan pemalsuan data para abdi negara itu ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Tak sampai sepekan kemudian, pesan pendek yang berisi ancaman pembunuhan itu masuk ke telepon genggamnya.

Tempo menelusuri data-data Saifuddin dan menemui sendiri para tenaga honorer yang diduga memanipulasi surat pengangkatan mereka. Salahsatunya Ulil Absor, 32 tahun, guru honorer di SD 1 Larikrejo. Dia dan 150 tenaga honorer lain di Kudus, ditetapkan sebagai tenaga honorer pada 1 Januari 2005, tepat pada hari libur nasional. "Surat pengangkatan saya asli," kata Ulil dengan nada tinggi.

Tenaga Honorer K2 Batal Diangkat PNS Tahun Ini Hendi Hidayat, 31 tahun, guru honorer di SD 3 Cranggan, juga baru diangkat 1 Januari 2005. Yang lebih janggal, ijazah kelulusannya dari perguruan tinggi setempat baru diterbitkan enam bulan setelah dia jadi tenaga honorer. Saifuddin yakin pemalsuan data rekan-rekannya hanya bisa dilakukan dengan bantuan para pejabat terkait. "Ini sistematis dan masif," katanya.

Jadi siapa yang bertanggungjawab? Ketika ditemui, Ketua Forum Komunikasi Wiyata Bakti (FKWB) Kudus, Mardi Susanto, mendesak Tempo minta izin pada Bupati Musthofa, sebelum mewawancarai dirinya. "Bupati minta saya tidak bicara pada wartawan," katanya dua pekan lalu.

Belakangan, setelah Musthofa mempersilakannya bicara, Mardi malah gelagapan sendiri. Dia membantah pernah mengerahkan ratusan guru-guru anggota forumnya untuk mendukung pencalonan Musthofa dalam pemilihan kepala daerah. "Saya tidak dekat dengan bupati," katanya.

Habib Ali Subkhi malah sama sekali tidak mau menemui Tempo. Meski sudah didatangi ke rumahnya yang luas dan megah di Desa Karangrowo, Kudus, dia tak mau keluar. Dihubungi lewat telepon, Habib bungkam.

Bupati Musthofa juga cuci tangan. Dia mengaku tak berurusan dengan pengangkatan tenaga honorer K2. "Saya tidak tahu kalau data honorer K2 itu ternyata fiktif," katanya ringan. Soal Habib, Musthofa punya jawaban. "Dia main sendiri."

Februari lalu, ketika Badan Kepegawaian Negara meminta para kepala daerah menerbitkan surat jaminan untuk memastikan kesahihan data pegawai honorer dari wilayahnya, Musthofa termasuk yang pertama menolak. Dia meminta bawahannya saja yang menandatangani surat jaminan itu. Tapi pemerintah pusat menolak.

Belakangan Bupati Musthofa membentuk tim untuk memeriksa kembali proses pengangkatan yang bikin rame itu. Dia mengakui semua temuan Tempo dan menjamin CPNS yang diangkat dengan data fiktif akan dicoret. Hingga akhir April lalu, tidak ada satu pun bupati maupun gubernur yang berani menjamin data tenaga honorer mereka ke BKN. "Kami sudah tunggu sejak Maret, molor sampai April, dan kini kami undur lagi sampai akhir Mei," kata Eko Sutrisno, Kepala BKN. Kondisi ini membuat kecurigaan mengenai keterlibatan para kepala daerah dalam tipu-tipu pemalsuan data tenaga honorer ini makin menguat.

***

Di Kudus, Saifuddin hanya bisa menunggu dalam gundah. Di satu sudut rumahnya yang belum dicat, ia duduk lesu beralas tikar. "Sekarang semua orang saling menyalahkan," katanya. Dia mengaku masih berharap bisa jadi pegawai negeri. Tapi dia tak tahu harus menanti sampai kapan.

Surat Bodong di Tanah Toba
Ratusan pencari kerja antre untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Jakarta Timur, Kamis, 5 September 2013. Mereka rela antre berjam-jam saat membuat SKCK untuk melengkapi persyaratan melamar calon pegawai negeri sipil (CPNS). [TEMPO/STR/Dasril Roszandi]

Surat Bodong di Tanah Toba

Kepala daerah sampai anggota DPRD di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, diduga terlibat pemalsuan data tenaga honorer. Ada yang harus membayar sampai Rp 125 juta namun tetap tidak lolos. Kini para makelar CPNS itu menghilang.

KERIUHAN terjadi di pengujung rapat kordinasi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang digelar di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Selatan, pada akhir Februari lalu. Sahut-menyahut, puluhan kepala daerah mempersoalkan minimnya kuota pengangkatan pegawai negeri tahun ini. Mereka menuntut semua tenaga honorer di wilayahnya langsung diangkat jadi pegawai negeri sipil.

Seorang pejabat dari Papua bahkan sempat merebut pelantang suara dari tangan panitia. "Kami terbang 20 jam ke mari agar didengar," teriaknya penuh emosi. Penjelasan panjang lebar Menteri Azwar Abubakar tak berhasil meredakan suasana. Gerundelan masih terdengar setelah acara ditutup.

Keriuhan di Manggala Wanabakti itu hanya satu dari serangkaian hiruk pikuk yang mewarnai program penerimaan tenaga honorer kategori 2 (K2) menjadi pegawai negeri. Pertengahan tahun lalu, ada 649 ribu tenaga honorer yang ikut tes CPNS, tapi hanya 30 persen yang dinyatakan lulus. Di sinilah kisruh bermula. Para kepala daerah, diam-diam maupun terang-terangan, melobi pemerintah pusat agar menambah jumlah tenaga honorer dari wilayahnya yang lolos.

Sepanjang Februari-Maret lalu, nyaris setiap hari kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jadi sasaran unjukrasa. Di luar, ribuan tenaga honorer turun ke jalan, memprotes keputusan pemerintah. Di dalam, silih berganti, datang para kepala daerah melancarkan tuntutan serupa.

Menteri Azwar tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, ratusan ribu tenaga honorer itu tak semuanya benar-benar memenuhi persyaratan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan banyak data pemalsuan dokumen para calon abdi negara itu.

"Bukan hanya curang, mayoritas para honorer dipaksa menyetor uang ke pejabat daerah agar lulus ujian pegawai negeri," kata Febri Hendri, peneliti ICW ketika diwawancarai Tempo, awal Maret lalu. Puluhan staf dan jejaring ICW dikerahkan untuk memeriksa kesahihan laporan pengaduan yang mereka terima. Pertengahan April lalu, lembaga antikorupsi ini melaporkan temuan mereka ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Guru Honorer, CPNS, dan PNS Dapatkan Sertifikat Pendidik Profesional Satu dari sekian kasus yang mereka laporkan terkait dengan temuan surat keputusan bodong untuk pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Pertengahan April lalu, Tempo mendatangi pelosok kabupaten itu --delapan jam perjalanan dari Medan-- dan mendengar sendiri bagaimana kongkalikong dilakukan di sana.

Adalah Tanda Hutahaean, aktivis antikorupsi di Toba Samosir, yang berperan mengungkap skandal penipuan dan pemalsuan data tenaga honorer di kabupaten yang ada di tepi Danau Toba ini. Tak kenal lelah, dia berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain, memeriksa data 298 orang pegawai negeri sipil asal wilayah itu yang dinyatakan lolos pada tes penerimaan Februari lalu.

Hasilnya mencengangkan. "Nyaris separuhnya diduga palsu," kata Tanda. Nama dan wajah mereka tak dikenali di sekolah-sekolah di Toba Samosir. Padahal, menurut dokumen pengangkatan mereka sebagai tenaga honorer, mereka bekerja di sana sejak 2005. Tanda sudah melaporkan temuan ini ke polisi.

Lalu siapa yang bermain dalam pemalsuan data besar-besaran ini? Penelusuran Tempo di daerah terpencil ini menemukan tangan-tangan penguasa lokal ikut berperan. Simak pengakuan Tuti –bukan nama sebenarnya—seorang guru honorer di sana. "Saya menyetorkan Rp 65 juta pada Bapak Dua Robert Hutajulu agar lolos tes penerimaan pegawai negeri sipil," kata perempuan 40 tahun ini pilu.

Nama yang disebut Tuti bukan orang sembarangan. Robert adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Toba Samosir. Jejaringnya luas. Dia juga dikenal sebagai kawan akrab Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak.

Transaksi haram ini terjadi pada awal November tahun lalu. Dari gosip sesama guru di sekolahnya, Tuti mendengar kalau ada jalur khusus untuk lolos jadi pegawai negeri. Syaratnya dia harus menyuap Bupati Pandapotan. Sogokan harus disetor melalui orang kepercayaan Bupati. Siapa lagi kalau bukan Robert Hutajulu.

Tuti percaya pada kabar itu. Dia pun pinjam uang kanan kiri untuk mengumpulkan fulus Rp 65 juta. Uang itu lalu di antar ke rumah Robert di Jalan F.L. Tobing, Kecamatan Laguboti, Toba Samosir. Sebagai jaminan, Tuti memotret Robert ketika menerima setoran dana suap itu. Dia juga merekam pembicaraannya dengan sang politikus. Setelah itu, dia menunggu.

Empat bulan kemudian, pada Februari lalu, pemerintah mengumumkan hasil seleksi CPNS dari jalur honorer K2. Nama Tuti tidak ada. Dicari bolak-balik di daftar kelulusan, sia-sia. Tuti pun sadar, dia sudah ditipu.

Awal Maret lalu, Tuti melabrak Robert di rumahnya. Untuk kedua kalinya, dia membawa saksi dan merekam percakapannya dengan Robert. Tempo yang mendapat semua foto dan rekaman pembicaraan itu, mendengar sendiri bagaimana Robert mengakui semua perbuatannya.

[Rekaman Suara Robert dengan Istrinya Waktu Penyerahan Uang]

"Uang sudah kuserahkan semua ke Bupati," kata Robert dalam rekaman itu. "Kalau tak percaya, biar aku bawa kalian ke Bupati," katanya lagi. Tak hanya itu. Dia juga menjelaskan bahwa Tuti bukan korban satu-satunya. Ada lebih dari seratus tenaga honorer yang sudah menyetor duit pada Bupati agar lolos jadi pegawai negeri. Jumlahnya Rp 65-125 juta per orang. Artinya, melalui Robert, Bupati Toba Samosir berhasil meraup uang sogok sedikitnya Rp 7-10 miliar.

Dalam rekaman itu juga terungkap bahwa Robert tak bekerja sendirian. Dia bekerjasama dengan sejumlah anggota DPRD lain. Terang-terangan, Robert menyebut sejumlah nama politikus lokal seperti Sahat Panjaitan dan Mangapul Siahaan.

Sebelumnya, dari penelusuran Tempo, nama Sahat Panjaitan sudah kerap disebut-sebut. Seorang guru honorer mengaku menyetor Rp 85 juta pada Ketua DPRD Toba Samosir itu untuk lolos jadi pegawai negeri. "Saya tak lulus, uang pun hangus," kata guru perempuan yang juga menolak disebutkan namanya itu. Modusnya serupa: penerbitan SK bodong.

Ketika dihubungi, Sahat dan Mangapul mati-matian membantah sederet tuduhan ini. "Kalau memang benar ada tuduhan itu, silakan melapor ke polisi dengan bukti yang jelas," kata Sahat. Jawaban Mangapul Siahaan senada. "Saya gak mengerti urusan itu," katanya.

Bupati Pandapotan Simanjuntak juga buang badan. "Jangan sangkut-sangkutkan saya dengan soal suap rekruitmen pegawai negeri," katanya dengan nada marah. Dia mengaku urusan pengangkatan tenaga honorer ditangani sepenuhnya oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Ketika Tempo mengejar Kepala BKD Toba Samosir, Budiyanto Tambunan, dia malah berkelit. "Penilaian ujian semua dilakukan di Jakarta," katanya. Dia tak menjawab soal banyaknya surat pengangkatan tenaga honorer palsu di kabupaten itu. Padahal, tanpa tanda tangan Ketua BKD dan izin Bupati, mustahil surat-surat itu bisa terbit.

Tokoh kunci dalam patgulipat ini: Robert Hutajulu, kini tak jelas rimbanya. Nomor telepon selulernya tak aktif lagi. Ketika Tempo menyambangi rumah Robert, April lalu, pintu hanya dibuka seorang gadis tanggung. "Paman tak ada," katanya pendek.

Menurut sejumlah tetangga, batang hidung Robert menghilang sejak kasus penipuan ini merebak. "Banyak kali yang ngejar, jadi sporing (kabur) dia," ujar Tanda Hutahaean dengan logat Batak yang kental. (*)

[Rekaman Suara Robert Menyatakan Uang Dikasih oleh Bupati Tobasa]