Jaminan Cair Dulu, Reklamasi Kemudian

Perusahaan di Kalimantan Selatan bisa mencairkan seluruh dana reklamasi kendati belum merehabilitasi seluruh lahan bekas tambangnya. Ada yang mengalir ke rekening pribadi. Ditengarai sarat pelanggaran undang-undang.

Bibit kelapa sawit yang tumbuh di area bekas penambangan batu bara PT Kintap Bukit Mulia di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Di sekililingnya tumbuh sawit yang sudah tua milik PT Sinar Mas Agro Resources dan Technology (SMART). Foto diambil pada Oktober 2018. (Foto : Diananta P. Sumedi/Tempo)

HAMPARAN pohon kelapa sawit setinggi dua meter tumbuh di tengah lahan seluas 30 hektare. Belantara sawit yang sudah mulai berbuah itu tumbuh di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Laut, Kalimantan Selatan. Lahan tersebut merupakan bekas area tambang batu bara milik PT Kintap Bukit Mulia.

Pada Oktober lalu, Tempo mendatangi bekas lokasi tambang PT Kintap itu. Di antara sawit-sawit muda masih terdapat undukan tanah seluas sekitar satu hektare yang belum ditanami apapun.

PT Kintap memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi seluas 84 hektare di Kecamatan Kintap pada 2010 lalu. Satu tahun berikutnya, perusahaan ini mulai menambang batu bara. Lima tahun berjalan, Kintap menyudahi lebih awal kegiatan penambangan mereka. Perusahaan ini memilih menambang batu bara hanya di area seluas 34 hektare.

Bekas Kepala Teknik Tambang Kintap, Budi Aprianus mengatakan perusahaannya hanya menambang separuh dari izin produksi perusahaan. Perseroan ini memilih tak melanjutkan kegiatan produksi di seluruh IUP mereka dengan berbagai alasan, satu di antaranya karena biaya produksi yang tinggi. “Kami hanya bisa mengeruk batu bara di area seluas sekitar 34 haktare,“ kata Budi di Palangkaraya, November tahun lalu.

Setelah memilih tak melanjutkan kegiatan penambangan, Kintap lantas mencairkan dana jaminan reklamasinya sebesar Rp 1.092.133.239 pada 2016 lalu. Perusahaan ini menyimpan dana jaminan reklamasi itu dalam bentuk dua deposito berjangka di Bank Mandiri pada 2010. “Kami sudah mencairkan seluruh dana jaminan reklamasi kami,“ ujar Budi.

Kendati Kintap sudah mencairkan semua dana jaminan reklamasi mereka, masih tersisa lahan bekas tambang seluas sekitar satu hektare yang belum direklamasi. Sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral, pencairan dana jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebesar 100 persen dapat dilakukan setelah kegiatan reklamasi tahap produksi memenuhi penyelesaian akhir.

Menurut Peraturan Menteri ini, perusahaan bisa mencairkan dana jaminan reklamasi setelah mendapat persetujuan pemerintah, dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Selatan. Dinas Energi harusnya terlebih dulu meninjau lapangan sebelum menyetujuinya. Adapun Kintap belum mereklamasi seluruh area bekas tambangnya, tapi bisa mencairkan seluruh dana jaminan reklamasi.

Budi Aprianus membantah jika masih ada area bekas tambang Kintap di Bukit Mulia yang belum direklamasi. Ia berkukuh perseroan sudah mereklamasi seluruh bekas galian tambang dengan menanam pohon sawit.

Bekas lokasi penambangan batu bara PT Kintap Bukit Mulia di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Lau, Kalimantan Selatan seluas sekitar dua hektare yang belum ditanami sawit. Foto diambil pada Oktober 2018. (Diananta P. Sumedi/Tempo)

Proses reklamasi Kintap ini dibantu oleh PT Sinar Mas Agro Resources dan Technology (SMART), grup usaha Sinar Mas. PT SMART turut membantu karena area tambang batu bara milik Kintap berada dalam area perkebunan sawit mereka. SMART yang lebih dulu memperoleh izin untuk perkebunan sawit di lokasi tersebut.

Belakangan Kintap juga mendapatkan izin di lokasi yang sama, dengan area lebih sedikit dibanding milik SMART. Walau tumpang tindih, Kintap tetap bisa menambang di lokasi yang sama karena berbeda jenis izin usaha pertambangan. “Bibit sawit disiapkan oleh PT SMART dan dana reklamasi tetap tanggung jawab PT Kintap Bukit Mulia,“ ujar Budi.

Kepala Bagian Tata Usaha SMART untuk Pelaihari di Desa Bukit Mulia, Linson enggan mengomentari urusan ini. “Saya tidak mau berkomentar soal ini,“ katanya. Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Selatan, Gunawan Harjito berdalih Kintap bisa menarik seluruh dana jaminan reklamasi mereka karena sudah mereklamasi bekas lokasi tambangnya. “Mereka sudah menarik seluruh dana jaminan reklamasinya karena memang sudah melakukan reklamasi,“ katanya.

I

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan

DI KABUPATEN Tanah Laut, ada dua perusahaan lain yang sudah menarik dana jaminan reklamasi selain PT Kintap Bukit Mulia. Dua perusahaan itu adalah PT Energi Bumi Jaya Sentosa dan CV Era Niaga Mandiri. Nilai jaminan reklamasi PT Energi Bumi Jaya Sentosa sebesar Rp 315 juta dan Era Niaga Mandiri sebesar Rp Rp 665.282.226. Kedua perusahaan menarik dana jaminan reklamasinya, tiga tahun lalu.

Informasi pencairan dana reklamasi ini dikuatkan dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan Kalimantan Selatan. Hasil audit BPK, PT Energi Bumi Jaya Sentosa mencairkan dana jaminan reklamasi pada 2017 lalu. Namun, nama perusahaan ini tidak tercantum dalam berita acara penyerahan dana jaminan reklamasi dan dana pasca tambang dari Kabupaten Tanah Laut ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada 2014 lalu.

Tiga perusahaan tersebut termasuk di antara 453 pemilik Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Selatan yang sudah menyetor dana jaminan reklamasi. Sesuai data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Selatan, total dana jaminan reklamasi yang tersimpan di bank dari 453 pemegang IUP sampai September 2018 sebesar Rp 347.739.842.686 dan US$ 2.243,921.

Kepala Bidang Akuntasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, Fifiana Fitri Amalia mengatakan, PT Energi Bumi Jaya Sentosa memang sudah menarik dana reklamasi dan dana pasca tambang mereka. Perusahaan ini bisa menarik dana jaminan reklamasi dan dana pasca tambang karena batal menambang batubara di Kecamatan Takisung, Tanah Laut –area tambang PT Energi Bumi Jaya Sentosa. “Mereka tidak jadi menambang,“ kata Fifiana.

Fifiana tidak mengetahui secara pasti alasan PT Energi Bumi Jaya Sentosa batal menambang di Kecamatan Takisung. Ia berdalih urusan itu berada di bawah kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tanah Laut ketika itu. Sekarang dinas ini sudah dihapus dan dilebur menjadi satu dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tingkat provinsi.

Hasil pengecekan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan lewat citra satelit, lokasi tambang PT Energi Bumi Jaya Sentosa memang masih terlihat hijau. “Memang belum terlihat ada bukaan tambang di lokasi perusahaan ini,“ kata Manajer Data Walhi Kalimantan Selatan, Rizqi Hidayat.

Fifiana juga mengatakan nama PT Energi Bumi Jaya Sentosa memang sengaja tidak dimasukkan ke dalam berita acara penyerahan dana jaminan reklamasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pertimbangannya, BPK mengoreksi temuannya dengan menyatakan PT Energi Bumi Jaya Sentosa lebih dulu menarik dana jaminan reklamasi sebelum beralih kewenangan pengelolaan dana jaminan reklamasi beralih dari kabupaten ke provinsi pada 2014 lalu.

Penjelasan Fifiana di atas berbeda dengan keterangan Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Selatan, Gunawan Harjito. Gunawan mengatakan hanya satu perusahaan yang sudah mencairkan dana jaminan reklamasi yaitu PT Kintap Bukit Mulia. Ia berdalih, proses pencairan dana reklamasi selain PT Kintap terjadi sebelum 2014, saat pengelolaan dana jaminan reklamasi dan dana pascatambang masih ditangani pemerintah kabupaten dan kota. “Setahu kami, Era Niaga Mandiri tidak pernah mencairkan dana jaminan reklamasi mereka,“ kata Gunawan.

Lubang bekas tambang batu bara PT Era Niaga Mandiri di Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Lalut, Kalimantan Selatan. Perusahaan ini sempat menambang, tapi hanya seluas sekitar dua hektare, kemudian tidak melanjutkan proses penambangan. Foto diambil pada Oktober 2018. (Foto : Diananta P. Sumedi)

Penjelasan Gunawan ternyata berbeda dengan fakta-fakta di lapangan. Tempo sempat melihat dokumen pancairan dana jaminan reklamasi milik Era Niaga Mandiri. Perusahaan ini justru pernah mencairkan dana jaminan reklamasi pada 16 Agustus 2018. Saat itu, masa pengelolaan dana jaminan reklamasi dan dana pascatambang sudah beralih ke pemerintah provinsi.

Dalam berita acara pencairan itu, Era Niaga Mandiri menarik dana jaminan reklamasi dan pascatambang, lalu menempatkannya kembali dalam bentuk deposito berjangka di Bank BNI Cabang Banjarbaru. Awalnya perusahaan ini menempatkan dana jaminan reklamasinya di Bank Mandiri Cabang Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Namun, dalam berita acara serah terima tersebut tidak tertera nilai dana jaminan reklamasi dan dana pascatambang yang ditarik maupun kembali ditempatkan oleh perusahaan. Padahal sesuai Pasal 12 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral, dalam rencana reklamasi tahap produksi harus disertai dengan rencana biaya kegiatan reklamasi.

Fifiana membenarkan dokumen tersebut. Ia pun mengaku tidak mengetahui nilai dana jaminan reklamasi dan dana pasca tambang yang kembali ditempatkan oleh Era Niaga Mandiri. “Sekarang urusan dana jaminan reklamasi dan pascatambang berada di provinsi. Kami tidak mengetahuinya lagi,“ katanya.

Era Niaga Mandiri juga pernah mencairkan dana jaminan reklamasi sebesar Rp 665.282.226. pada 2017, dalam bentuk dua deposito berjangka di Bank BNI. Lalu ia perusahaan juga mencairkan dana jaminan pascatambang mereka sebesar Rp 100 juta di Bank BNI pada awal 2018. Dana-dana itu untuk kegiatan penambangan Era Niaga Mandiri di Desa Riam Adungan, Kintap, Tanah Laut. Dana itu dicarikan lalu ditempatkan kembali di bank yang sama.

Direktur Utama Era Niaga Mandiri, Darman, tidak dapat dikonfirmasi. Nomor telepon genggamnya dalam keadaan tidak aktif. Informasi yang diperoleh, perusahaan ini berlamat di Komplek Rahayu, Jalan Pramuka, Banjarmasin. Saat menelusuri jalan ini, Tempo tidak menemukan kantor Era Niaga Mandiri.

Pengawas lapangan Era Niaga Mandiri, Zainal, tidak mengetahui mengenai urusan tersebut. Ia lebih banyak mengurus masalah kegiatan penambangan perusahaan di lapangan. “Saya tidak tahu soal itu,“ katanya.

Walau data pencairan dana jaminan reklamasi antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Selatan berbeda, tetapi keduanya mengakui pencairan dana jaminan reklamasi perusahaan masih sangat rendah. Penyebabnya, menurut Gunawan Harjito, karena perusahaan masih menambang di lapangan.

Di sini diduga perusahaan bermain. Mereka sengaja tidak mencairkan dana jaminan reklamasinya untuk menghindari beban biaya reklamasi yang jauh lebih besar ketimbang dana jaminan yang ditempatkan di bank pemerintah. Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang tambang, Ahmad Saini menduga perusahaan memang sengaja tidak mencairkan dana jaminan reklamasi mereka walau sudah jatuh tempo karena menghitung biaya reklamasi bekas lubang-lubang tambang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dana jaminan yang mereka tempatkan di bank. “Dengan mereka menempatkan dana jaminan reklamasi, perusahaan menganggap urusan reklamasi sudah selesai,“ kata Ahmad, Senin, 25 Februari lalu. Sehingga, kata dia, perusahaan merasa tidak perlu mereklamasi karena sudah ada dana jaminan mereka yang bisa digunakan pemerintah untuk merehabilitasi kembali bekas galian tambang tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral, masa kegiatan penambangan maksimal lima tahun pertama. Setelah lima tahun, perusahaan wajib mereklamasi bekas tambang mereka sesuai dengan draf perencanaan yang diajukan ke pemerintah saat akan memulai produksi. Tuntas melakukan reklamasi, perusahaan baru bisa menarik dana jaminan reklamasinya dan dapat menempatkannya kembali sebagai jaminan untuk rencana penambangan berikutnya.

Menurut Ahmad, ada kesan perusahaan memang ingin menyerahkan urusan pelaksanaan reklamasi bekas lubang-lubang tambang perseroan ke pemerintah. Sebab, sesuai aturan, jika perusahaan tidak mereklamasi bekas tambangnya, pemerintah dapat menggunakan dana jaminan reklamasi perusahaan untuk melakukan reklamasi. Tapi dalam catatan Jatam, pemerintah cendrung membiarkan lubang-lubang tambang tetap menganga sehingga merenggut korban jiwa manusia.

Data JATAM 2018, dari sekitar seribuan perusahaan tambang di Kalimantan Selatan, sebanyak 813 perseroan di antaranya yang masih menyisakan lubang-lubang bekas tambang, tersebar di delapan kabupaten. JATAM memperoleh data tersebut lewat reportase ke lapangan dan memantau area izin. Setiap tahun JATAM memantau perkembangan lubang bekas tambang perusahaan di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan. Hasil pantauan mereka, luas lubang bekas galian tambang justru bertambah banyak dalam lima tahun terakhir. “Fakta ini menunjukkan kegiatan reklamasi bekas lubang tambang tidak maksimal,“ kata Ahmad.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tanah Laut, Riyadi; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanah Bumbu, Rahmat Prapto Udoyo; serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Ikhlas berdalih tidak memiliki data sebaran lubang-lubang tambang di daerahnya. Namun, mereka tidak membantah jika lubang-lubang bekas tambang masih banyak yang belum direklamasi oleh perusahaan. “Setiap triwulan kami memantau lingkungan di kawasan tambang, tapi tidak sampai mencatat sebaran lubang tambang perusahaan,“ kata Rahmat, November lalu.

II

Mengalir ke Rekening Pribadi

ANEKA kejanggalan lain ditemukan dalam setoran dana jaminan reklamasi ini. Seorang pengusaha tambang batu bara di Kalimantan Selatan membisikkan bahwa perusahaan tidak selamanya menempatkan dana jaminan reklamasi mereka di bank bersama antara pemerintah dan perusahaan. Padahal sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014, dana jaminan reklamasi ditempatkan di bank pemerintah atas nama perusahaan dan pemerintah.

Pengusaha berinisial Y ini mengaku dirinya pernah menempatkan dana jaminan reklamasi pada rekening pribadi kepala dinas pertambangan di kabupaten pada 2014. Saat itu, Y mengirim dana jaminan sebesar Rp 1 miliar atas permintaan kepala dinas. Walau dana jaminan disetor ke rekening pribadi kepala dinas, Y tetap mendapatkan tanda bukti telah membayar dana jaminan reklamasi. “Saya punya bukti setorannya,“ katanya.

Bukti pembayaran dana jaminan reklamasi PT Borneo Orbit Sukses Sejati, perusahaan tambang batu bara di Kotabaru, Kalimantan Selatan. (Foto : Diananta P. Sumedi/Tempo)

Di samping itu, ada juga setoran dana jaminan reklamasi perusahaan yang jangka waktunya sangat pendek. Misalnya saja, setoran dana jaminan PT Borneo Orbit Sukses Sejati, perusahaan tambang batu bara di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Tahun lalu, PT Borneo menyimpan dana jaminan reklamasi di deposito berjangka Bank Kalimantan Selatan sebesar Rp 500 juta.

Rekening ini atas nama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Kalimantan Selatan QQ Borneo Orbit. Dalam bukti setoran Borneo Orbit, ia menyetor dana jaminan reklamasi pada 25 Juli 2018, dengan masa waktu satu bulan. Dana jaminan ini jatuh tempo pada 25 Agustus 2018. Di situ disebutkan juga bunga deposito berjangka ini sebesar 4,25.

Direktur Utama Borneo Orbit Sukses Sejati, Rahmida mengakui bukti transfer dana jaminan reklamasi tersebut. Tapi ia enggan berkomentar mengenai hal itu. “Saya tidak mau berkomentar soal itu,“ katanya, Oktober tahun lalu.