Sekutu Penggangsir Lembah Cipaku

Kolaborasi investigasi Pikiran Rakyat dan Tempo yang disokong Free Press Unlimited menelusuri dugaan kongkalikong di balik perubahan fungsi lahan lindung di Kawasan Bandung Utara demi proyek kondotel.

Panorama Kawasan Bandung Utara (Foto: Pikiran Rakyat)

ZAID Mahdani bak lenyap ditelan bumi. Bos PT Tri Kurnia Sejahtera ini tak merespons permohonan wawancara tentang peran perusahaannya dalam perubahan fungsi sebagian lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) dari lindung menjadi permukiman.

Empat tahun terakhir nama Zaid tenar sebagai tuan tanah baru di Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Sejumlah warga di daerah lembah Cipaku masih mengingat ketika pria kelahiran Banyuwangi, 54 tahun lalu, itu hilir-mudik mencari lahan sekitar awal 2014. “Dia biasa datang dengan Ferdinand. Kalau tidak, bersama istrinya,” kata Kaman, warga Kelurahan Ledeng, Kota Bandung, Januari lalu.

Kaman mahsyur sebagai makelar tanah di kampung itu. Dia pula yang membantu Zaid mencari tanah. Adapun Ferdinand, pria bermarga Hutagalung, adalah direktur teknik Tri Kurnia. Perusahaan properti yang bermarkas di Jatinegara, Jakarta Timur, ini mencari lahan untuk proyek kondotel. Hunian bertingkat bergaya art deco tersebut kelak dipasarkan dengan nama Sahid Cleveland Condotel.

Proyek ini menuai sorotan pegiat lingkungan. Empat tower—dua di antaranya dirancang menjulang setinggi delapan lantai—bakal berdiri di KBU. Berada pada ketinggian minimum 750 meter di atas permukaan laut, kawasan seluas 39,35 rbu hektare ini merupakan wilayah strategis konservasi sumber daya air di sisi utara cekungan Bandung.

Perambahan KBU berkedok investasi bukan cerita baru. Tiga dekade terakhir tutupan hutan di kawasan yang mengiris sebagian wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat tersebut terus berkurang. Bangunan bertingkat untuk perhotelan dan restoran bergantian berdiri di sela-sela permukiman.

Namun proyek Sahid Cleveland Condotel mengungkap persoalan yang jauh lebih serius. Upaya perlindungan KBU lewat pengendalian pembangunan yang digembar-gemborkan pemerintah daerah sejak 2008 seolah hanya jadi jargon.

Peta lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung mencetak tanah yang dikuasai Tri Kurnia Sejahtera dengan warna hijau. Ini merupakan tanda lahan tersebut merupakan kawasan lindung yang semestinya terlarang dari pendirian bangunan permanen. Tapi persil yang sama berubah fungsi di Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi (Perda RDTR) Kota Bandung. Tanah seluas 3,34 hektare milik perseroan kini berwarna kuning atau berstatus kawasan perumahan dengan kepadatan sedang.

Ahli tata ruang Institut Teknologi Bandung, Denny Zulkaidi, tak habis pikir dengan perubahan fungsi kawasan pada Perda RDTR Kota Bandung yang spesifik dilakukan pada lahan Tri Kurnia. “Ini terlalu mencurigakan,” kata Denny.

Pertanyaan bernada kecurigaan serupa dilontarkan Deddy Mizwar, dua tahun lalu. Kala itu, Deddy yang masih menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat kebakaran jenggot. Sebagai pemilik kewenangan pengelolaan dan pengawasan KBU, pemerintah provinsi merasa ditelikung. Hasil pemeriksaan menunjukkan lampiran peta dokumen Persetujuan Substantif (Persub) yang dibikin Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembahasan Rancangan Perda RDTR Kota Bandung ternyata juga masih mencetak lahan Tri Kurnia dengan warna hijau. “Kok tiba-tiba Perda-nya berubah, ada apa ini?” kata Deddy.

I

Beli Dulu Alih Fungsi Kemudian

BAKAL proyek Sahid Cleveland Condotel terletak di pinggir lembah Cipaku, Kelurahan Ledeng, tidak jauh dari kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Semak dan tanaman ladang memenuhi lahan miring tersebut. Di bawahnya, Sungai Cipaganti melintas, meliuk ke selatan menuju Sungai Cikapundung. Dari sini air akan bermuara di Citarum, Kabupaten Bandung.

Lokasi pembangunan Sahid Cleveland Condotel di Cipaku, Kelurahan Ledeng, Bandung. (Foto:Pikiran Rakyat)

Mesin penggaruk tanah yang pernah bekerja di lahan itu kini tak ada lagi. Sejak menuai polemik, proyek mati suri, menyisakan pagar yang mulai berkarat. Seorang petugas keamanan tak mengizinkan siapa pun memasuki area tersebut. Menurut dia, larangan itu perintah “Jakarta”.

Jauh sebelum kontroversi perubahan warna peta peruntukan lahan pada Perda RDTR Kota Bandung mencuat, PT Tri Kurnia Sejahtera ternyata telah menyiapkan segala keperluan dengan rapi. Zaid Mahdani sebagai direktur utama perseroan mempercayakan urusan pembelian lahan hingga perizinan proyek kepada Ferdinand Hutagalung.

Tri Kurnia mengambil alih tanah seluas 3,34 hektare lewat 11 akta jual beli. Seluruhnya diteken di hadapan notaris Kristi Andana Yulianes yang berkantor di Jalan Karawitan, Kota Bandung. Pembelian dilakukan dalam empat tahap, mulai 6 September 2014 hingga 15 Maret 2015.

Kaman, makelar tanah di Kelurahan Ledeng, membantu Ferdinand mendapatkan dua bidang lahan terluas. Tinggal di rumah semi permanen—sekitar 70 meter dari lokasi proyek Sahid Cleveland—pria berusia 80-an tahun itu mengaku menerima komisi ratusan juta rupiah atas jasanya menggolkan transaksi itu. “Saya menerima tunai,” kata Kaman ditemui Februari lalu.

Zaid Mahdani (Foto: Dokumentasi Kurnia Land)

Tri Kurnia juga memanfaatkan jasa makelar lain, Adang Suparman. Keberadaan Adang tak diketahui hingga kini. Namun seorang koleganya, Cecep—biasa dipanggil “Cecep Gondrong”—menyatakan ikut membantu Adang untuk memfasilitasi pembelian lahan. “Saya yang bolak-balik mengantarkan sebagian dokumen tanah ke notaris,” kata Cecep.

Cecep juga mengaku sempat beberapa kali bertemu Zaid dan Ferdinand di sejumlah tempat dekat lokasi proyek. Semula mereka membicarakan rencana pengelolaan bersama lembah Cipaku. Cecep adalah pengurus Koperasi Nurul Huda yang selama ini menyewa lahan aset Pemerintah Kota Bandung di atas mata air Tjibadak untuk dijadikan kolam pemancingan. Lokasinya tak jauh dari lahan kondotel.

Pembicaraan kerja sama itu berakhir tanpa hasil. “Tri Kurnia jalan sendiri dengan membangun kondotel. Dan Pemkot cepat sekali memproses perizinannya,” kata Cecep.

Sukses membeli tanah, Tri Kurnia juga mengantongi pernyataan persetujuan penduduk RW 05 Kelurahan Ledeng yang menjadi tuan rumah lokasi pembangunan kondotel. Untuk membereskan urusan lapangan ini, Ketua RW 05 Kelurahan Ledeng Asep Mulyana, mengatakan Ferdinand dibantu Boyan. “Setahu saya, perwakilan perusahaan ya Mang Boyan ini. Saya menulis namanya juga Boyan TKS (Tri Kurnia Sejahtera),” kata Asep seraya menunjukkan nomor telepon Boyan di layar telepon genggamnya.

Menurut Asep, warga menyetujui proyek kondotel lantaran tergiur sejumlah janji perusahaan. Tri Kurnia, misalnya, berkomitmen membangun kirmir, sarana mandi cuci kakus (MCK), hingga lapangan pekerjaan begitu pembangunan dimulai.

Boyan dan Ferdinand saling kenal di komunitas jip Kota Bandung. Lewat sambungan telepon Boyan menolak ditemui. Meski mengaku “aktif” di proyek kondotel, dia menampik ikut membantu Ferdinand mengurus perizinan.

Semua urusan lapangan tersebut, mulai dari pengadaan lahan hingga persetujuan warga, dilakoni Tri Kurnia berbarengan dengan pembahasan Rancangan Perda RDTR Kota Bandung di DPRD. Sejak dibentuk pada 2012, Panitia Khusus DPRD Kota Bandung baru getol membahas rancangan RDTR ini pada akhir 2013 seiring peralihan kekuasaan Wali Kota Dada Rosada ke Ridwan Kamil. RDTR akhirnya disahkan pada Desember 2015.

Proses perizinan untuk rencana pembangunan kondotel lebih janggal lagi. Ketika RDTR belum rampung dibahas, Tri Kurnia berhasil mengantongi dokumen Kerangka Keterangan Kota (KRK) dari Pemerintah Kota Bandung. KRK yang diterbitkan pada 9 Desember 2014 oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip)—kini berganti menjadi Dinas Tata Ruang (Distaru)—Kota Bandung itu lebih awal menyebut lahan Tri Kurnia sebagai wilayah untuk perumahan dengan kepadatan sedang.

Selain tak sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur dalam RTRW, penyusunan KRK untuk Tri Kurnia Sejahtera itu sarat masalah. Dokumen yang ditandatangani Kepala Dinas, Maryun Sastrakusumah, tidak melewati meja Kepala Seksi Rencana Detail Bidang Perencanaan Distarcip Kota Bandung yang kala itu dijabat Rusyana. Seharusnya pejabat eselon III ini yang paling berwenang memeriksa beragam persyaratan KRK, mulai dari survei lapangan hingga membubuhkan paraf pada permohonan.

Seorang pejabat di Dinas Tata Ruang Kota Bandung mengatakan pengajuan KRK oleh Zaid Mahdani ini diproses kilat. Prosedur berupa survei lapangan sama sekali tak dilakukan. Walhasil bentang alam di lahan Tri Kurnia—sebagian berupa bantaran sungai dan lahan dengan kemiringan di atas 40 derajat—yang semestinya masuk kategori kawasan lindung tidak digubris. “Dokumen permohonan KRK Tri Kurnia langsung disodorkan ke meja kepala bidang lalu ke kepala dinas,” kata sumber tersebut.

Rusyana enggan berkomentar mengenai persetujuan KRK untuk Tri Kurnia yang ditengarai cacat prosedur. “Jangan dari saya,” ujarnya singkat.

Namun atasan Rusyana, Kepala Bidang Perencaaan Distarcip Titiek Sulandari membenarkan KRK tersebut tak dilengkapi dengan survei lapangan. Titiek kini menjabat Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Distaru. Dia mengatakan peruntukan perumahan yang tercantum dalam dokumen KRK semata-mata merujuk pada alamat lokasi lahan yang diajukan Tri Kurnia, yakni Jalan Bukit Idaman, Kelurahan Ledeng.

Titiek berdalih baru menyadari bahwa kondotel Tri Kurnia akan memakan lahan khas zona lindung ketika belakangan ikut mencermati peta lampiran Perda RDTR. Dia menilai topografi lahan KBU seperti itu semestinya tetap berfungsi sebagai kawasan lindung atau berwarna hijau. “KRK itu dokumen yang masih sangat awal. Bukan perizinan. Di tengah jalan, tentu bisa dikoreksi,” kata Titiek.

Rancangan bangunan Sahid Cleveland Condotel yang sempat ditampilkan di situs Kurnia Land. (Dokumentasi: Kurnia Land)

Ajaibnya, tak satu pun kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang menyimpan dokumen asli KRK untuk Tri Kurnia Sejahtera. Maryun angkat tangan tentang keberadaan arsip surat tersebut. Menurut dia, raibnya dokumen asli dari kantor dinas tak sekali ini terjadi karena bebasnya masyarakat keluar-masuk kantor untuk meminjam dokumen asli. “Itulah kenapa sekarang kami sedang membereskan sistem secara online,” kata Maryun yang sejak awal tahun ini dipindahtugaskan menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Maryun membenarkan telah meneken KRK untuk Tri Kurnia Sejahtera. Namun dia menampik jika surat tersebut dianggap cacat prosedur. Dia pun membantah mengenal Zaid Mahdani dan Ferdinand Hutagalung.

Menurut Maryun, perkenalannya dengan dua bos Tri Kurnia itu justru dimulai ketika mengikuti rapat membahas kasus perubahan peruntukan lahan kondotel yang dipimpin Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. “Saat itu kasusnya sudah mencuat. Sebelumnya saya enggak kenal, enggak pernah bertemu,” ujarnya.

II

Rusak Rekomendasi Seiring Lobi

BANYAK jalan dilalui Zaid dan Ferdinand untuk memuluskan proyek Sahid Cleveland Condotel. Riantono, anggota Pansus Perda RDTR Kota Bandung, misalnya, mengaku dua kali ditemui keduanya di gedung Dewan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyebutnya sebatas “ngobrol”. “Saya hanya memberi saran normatif, silakan lanjutkan proses,” kata dia.

Dia menyatakan tak tahu-menahu tentang proses perizinan Tri Kurnia dengan dalih bertugas di Komisi C yang membidangi pembangunan. Adapun urusan perizinan, kata Riantono, merupakan kewenangan komisi A bidang hukum dan pemerintahan.

Begitu pula tentang perubahan warna peruntukan lahan di RDTR Kota Bandung yang tak sesuai dengan RTRW Kota Bandung. Seingat Riantono, dalam forum resmi tak pernah ada pembahasan mengubah peta. “Saya tidak sampai detail skala yang dalam. Itu di Distarcip. Mereka yang lebih tahu,” kata dia.

Seorang pejabat di Dinas Tata Ruang Kota Bandung yang terlibat dalam finalisasi Raperda RDTR mengungkapkan banyaknya pengusaha yang hilir-mudik di gedung Dewan di sela-sela rapat pembahasan. “Mereka berkepentingan mengamankan lahan mereka agar peruntukannya tetap sesuai rencana bisnis,” kata dia. Dia tak mengingat persis apakah Zaid dan Ferdinand termasuk di antara pengusaha tersebut.

“ Namanya tata ruang, masak tidak ada perubahan.”

Ridwan Kamil

(Foto ilustrasi: Pikiran Rakyat)

Yang jelas hasil pembahasan pada Desember 2015 berbuah manis bagi Tri Kurnia. Perda RDTR Kota Bandung mengukuhkan lahan mereka sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan sedang. Keputusan tersebut bertentangan dengan Surat Persetujuan Substansi (Persub) RDTR Kota Bandung yang dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bandung dan Pansus DPRD tiga bulan sebelumnya.

Persub tetap menyatakan lokasi rencana pembangunan Sahid Cleveland Condotel sebagai wilayah dengan peruntukan hijau. Persub mengingatkan tentang larangan melakukan peletakan bangunan pada kelerengan lebih dari 30 derajat.

Dokumen ini diperkuat oleh hasil kajian Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat yang menyebutkan lokasi renccana proyek kondotel terletak di wilyah dengan indeks konservasi potensial (IKP) sangat tinggi. Sebagian lahan juga terletak di zona gerakan menengah dengan bagian belakang berupa lereng tebing atau lereng sungai.

Ditemui Februari lalu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil—bulan lalu dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat—menilai perubahan warna dalam RDTR sebagai hal yang wajar. “Namanya tata ruang, masak tidak ada perubahan,” kata dia.

Ridwan balik mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang baru mempersoalkan RDTR ketika sudah disahkan dalam bentuk peraturan daerah. “Kalau sudah diketok, diubah-ubah, ini menunjukkan negara tidak konsisten. Kan tidak ada kepastian untuk investor,” ujarnya.

Toh, Ridwan tak menampik pernah menerima kunjungan pengelola Tri Kurnia di rumah dinasnya, Pendopo Kota Bandung. Dia menganggap pertemuan tersebut sekadar “kulonuwun” pengusaha saat hendak berinvestasi di Bandung.

Adapun tentang perizinan Tri Kurnia, seperti penerbitan KRK yang diduga tak sesuai prosedur, Ridwan berdalih bawahannya yang memproses. “Saya kan tidak hafal di bawah ini berproses sesuai prosedur atau tidak,” kata dia. “Saya urusan banyak sekali. Tidak bisa melacak satu proyek tertentu.”

Cara yang lebih berliku ditempuh Tri Kurnia untuk masuk ke lingkaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka membutuhkan satu lagi persyaratan agar bisa mengurus izin mendirikan bangunan di lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan permukiman: surat rekomendasi pemanfaatan ruang di KBU. Rekomendasi ini merupakan kewenangan provinsi.

Dadan ‘Utun’ Hermawan, mantan aktivis Walhi Jawa Barat, mengaku sempat diminta bantuan oleh Ferdinand untuk mendapatkan rekomendasi tersebut. Utun dikenal sebagai orang dekat Deddy Mizwar. Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013, dia ikut andil dalam tim pemenangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. Belakangan Utun juga memimpin Laskar Naga Bonar, jaringan loyalis Deddy yang menjadi calon gubernur dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Menurut Utun, perkenalannya dengan Ferdinand berawal di komunitas jip Kota Bandung. Dua hingga tiga kali, kata dia, Ferdinand memintanya ikut mengurus surat rekomendasi dari provinsi. Dia juga sempat diajak melongok lokasi bakal Sahid Cleveland Condotel di lembah Cipaku.

Namun Utun mengklaim telah menolak permintaan bantuan Ferdinand setelah melihat adanya bantaran sungai dan kemiringan lahan di lokasi proyek. “Saya ini orang lingkungan. Saya tahu (kondisi lokasi), makanya saya sarankan untuk pindah lokasi saja,” kata Utun.

Dia menyatakan tak mengetahui bagaimana akhirnya Tri Kurnia tetap berhasil mengantongi rekomendasi pemanfaatan ruang KBU. Surat tersebut diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat, tiga bulan setelah Perda RDTR Kota Bandung ditetapkan.

Belakangan pada November 2016, pemerintah provinsi membatalkan rekomendasi tersebut ketika banyak pihak mulai gencar mempersoalkan perubahan peruntukan lahan 3,34 hektare milik Tri Kurnia. Pada masa-masa ini, upaya lain yang serupa ketika mengurus perizinan di Pemerintah Kota Bandung mulai ditempuh.

Deden Rukman Rumaji, pengusaha sekaligus politisi mantan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, mengaku diminta Ferdinand untuk melobi pejabat provinsi. “Saya disuruh komunikasi ke Pak Anang dan wakil gubernur. Dua itu saja. Yang ke kota dan ke DPRD bukan saya,” kata Deden yang juga bekas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bandung.

Anang yang dimaksud adalah Anang Sudarna, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Bersama Deddy Mizwar, Anang paling lantang mengkritik perubahan warna peruntukan lahan di RDTR Kota Bandung. Ia pernah menggebrak meja keras-keras ketika beradu argumen dengan Zaid Mahdani dalam rapat kerja Komisi I DPRD Jawa Barat yang mempertemukan pejabat Pemerintah Provinsi dan Tri Kurnia, akhir November 2016.

Menerima permintaan bantuan Tri Kurnia, Deden mengajukan sebuah syarat. Ia meminta Zaid Mahdani juga membantunya menggarap proyek perumahan di atas lahan seluas 200 hektare di Soreang, tak jauh dari pintu Tol Soreang-Pasir Koja. Menurut Deden, persoalan di lahan Tri Kurnia tak akan terjadi seandainya sejak awal dirinya dilibatkan. “Kalau saya bantu orang, akan detil, penuh kehati-hatian,” kata Deden.

Deddy Mizwar membenarkan beberapa kali didekati Tri Kurnia Sejahtera. “Mereka datang ke saya. Saya bilang enggak bisa,” kata Deddy. Tri Kurnia akhirnya menempuh jalur hukum. Mereka menggungat pembatalan rekomendasi pemanfaatan KBU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada akhir 2016.

Tim sempat dua kali mendatangi kantor Tri Kurnia di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Juli dan September lalu. Zaid tak pernah di tempat. Pertanyaan tertulis lewat surat konfirmasi yang dititipkan di kantor itu tak pernah berbalas. Alamat rumah Zaid yang tercatat di akta perusahaan, yakni di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, tak ditemukan. Namanya juga tak dikenali oleh pengurus rukun tetangga setempat.

Ferdinand juga menolak wawancara. Lewat layanan pesan pendek dia tak mau berkomentar. “Kajian provinsi itu kalau benar dia akan dimenangkan di PTUN. Itu saja logikanya, tidak usah dikemukakan, anda bisa jawab sendiri,” kata dia ketika disodorkan pertanyaan tentang dugaan perubahan warna di RDTR Kota Bandung sebagai “pesanan” Tri Kurnia.

III

Jalan Buntu Merebut KBU

DUA tahun upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagalkan perubahan fungsi lahan seluas 3,34 hektare di lembah Cipaku berakhir tanpa hasil. Mereka tak mengajukan kasasi setelah upaya banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta ditolak. Putusan pada September 2017 menguatkan amar hakim PTUN Bandung yang lebih dulu mengabulkan gugatan PT Tri Kurnia Sejahtera.

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat, Diding Abidin, mengatakan tim biro hukum menilai tak ada lagi kans memenangkan perkara di Mahkamah Agung. “Karena sejak awal dasar putusan PTUN tidak menyangkut pelanggaran pada perubahan warna peruntukan lahan tersebut,” kata Didin beberapa waktu lalu.

Merujuk kajian Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, putusan PTUN hanya mempertimbangkan masalah administratif. Berpedoman pada aturan pendelegasian sebagian kewenangan gubernur, hakim menyebut surat pembatalan rekomendasi untuk Tri Kurnia tidak sah karena masih mencantumkan frasa “atas nama Gubernur Jawa Barat”.

Dengan putusan inkrah PTUN ini, surat rekomendasi pemanfaatan ruang KBU untuk TKS kembali berlaku. Artinya, pengajuan izin pendirian kondotel (kondominium hotel) di kawasan Cipaku bisa dilanjutkan. “Bolanya sekarang ada di pemerintah Kota Bandung,” kata Diding.

Hingga kini rencana pembangunan kondotel di lembah Cipaku mandek di tengah pengurusan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Sahid Cleveland Condotel tak muncul lagi dalam daftar proyek di situs Kurnia Land Group, payung bisnis PT Tri Kurnia Sejahtera. Hanya ada tiga proyek yang kini dipasarkan, yaitu Sahid Eminence Ciloto-Puncak, Sol Bali Jimbaran, dan Melia Bintan Indonesia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Salman Fauzi mengatakan sejauh ini belum ada permohonan dari Tri Kurnia Sejahtera untuk melanjutkan proses kajian AMDAL. “Kami masih tetap menunggu kejelasan rekomendasi pemanfaatan ruang KBU dari pemerintah provinsi dan KRK dari Dinas Tata Ruang,” kata Salman. “Apabila kedua persyaratan tersebut sudah sesuai, proses Amdal bisa dilanjutkan.”

Kondisi Kawasan Bandung Utara (Video: Dokumentasi "Investigasi Bersama Tempo")

Guru besar hukum tata ruang Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf menyebut, satu-satunya jalan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelamatkan lahan hijau seluas 3,34 hektare di lembah Cipaku itu adalah dengan mengajukan uji materi terhadap Perda RDTR Kota Bandung. “Silakan (Pemprov) ke Mahkamah Agung saja. Uji Perda RDTR itu. Jadinya nanti satu paket. Kalau (peruntukan perumahan) batal di Perda, izin juga otomatis batal,” ucapnya.

Sebaliknya, selama RDTR menyebut lahan itu diperuntukkan sebagai permukiman, sah bagi pemilik lahan untuk mengajukan izin pembangunan kondotel. Persoalan ini bak benalu. Pegiat lingkungan berkukuh tak akan mendiamkan jika “legalisasi” perambahan KBU dilanjutkan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan, bahkan menantang Ridwan Kamil untuk membuktikan janjinya menjaga kelestarian lingkungan di KBU sebagaimana dilontarkan pada masa kampanye Pemilihan Gubernur 2018. “Ingat, Ridwan Kamil sekarang ini adalah Gubernur Jabar, pemimpin institusi pemerintah yang meyakini betul ada pelanggaran di Cipaku,” kata Dadan.

IV

Buah Regulasi Proinvestasi

PESAN terakhir Budi Brahmantyo terbukti. Siang itu, Senin kedua Februari lalu,
pakar geologi Institut Teknologi Bandung tersebut mengingatkan adanya bahaya yang lebih mengancam ketimbang berkurangnya fungsi Kawasan Bandung Utara sebagai resapan air jika terus dirambah oleh pembangunan: banjir bandang.

Budi mengatakan struktur tanah di KBU didominasi oleh batuan tua yang keras. Artinya volume air hujan yang meresap ke tanah terbatas. Tanpa hutan dan pepohonan, air permukaan bakal tak terbendung. “Kawasan itu rawan sekali akan erosi. Rawan sekali banjir bandang,” kata Budi ketika ditemui Gedung Geologi ITB.

Benar saja, banjir bandang menerjang kawasan Cicaheum, Kota Bandung, sebulan kemudian. Sungai Cipamokolan dan Sungai Cicabe yang berhulu di KBU meluap. Air beserta lumpur meluber dan menerjang deras Jalan AH Nasution, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, hingga memutus jalur transportasi. Belasan kendaraan roda empat terseret hingga 4-5 kilometer. Ribuan rumah warga Cicaheum pun tergenang.

Banjir bandang di Kota Bandung. (Foto: Pikiran Rakyat)

Menurut Budi, kerawanan bencana banjir bandang di Bandung meningkat karena bentang alam KBU yang banyak berupa lereng-lereng curam. Di sana sungai-sungai kecil seperti Cipamokolan tegak lurus mengarah ke induknya, Sungai Citarum, yang membelah wilayah di dasar KBU.

Ibarat mangkuk raksasa, KBU merupakan salah satu sisi cambung. Sedangkan Bandung, kota berusia 208 tahun yang kini dihuni sekitar 2,5 juta jiwa, terletak tepat di dasar cawan. Itu sebabnya, kata Budi, fungsi KBU sebagai kawasan lindung perlu dikembalikan. “Kalau tidak bisa mengembalikan fungsi, ya pertahankan yang sekarang ada. Hutan yang tersisa, jangan ditebang lagi,” kata Budi. Pria 55 tahun kelahiran Bandung ini meninggal dalam kecelakaan di Jalan Tol Padalarang-Cileunyi, April lalu.

Mantan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Yudha Mediawan, mengatakan hal senada. Karena topografi Bandung yang berada di dasar
cekungan, semua sungai yang melintasi kota berusia 208 tahun ini memiliki potensi banjir bandang.

Meski sama-sama merusak, banjir bandang lebih membahayakan dibandingkan banjir genagan yang juga rutin terjadi di kawasan sekitar Citarum. “Banjir genangan membuat ribuan orang mengungsi selama beberapa hari atau bulan,” kata Yudha. “Tapi banjir bandang, yang biasanya terjadi tak sampai dua jam, bisa mengancam nyawa.”

Banjir bandang yang menerjang Cicaheum pada Maret lalu memang bukan bencana pertama yang terjadi di cekungan Bandung Raya. Sebelas bahala serupa berulang menerjang sejumlah wilayah di Bandung dan Cimahi sewindu terakhir. Hampir setiap kejadian menelan korban jiwa. Seluruhnya ditengarai akibat maraknya perubahan fungsi kawasan lindung di KBU.

Sebenarnya, upaya melindungi KBU telah dimulai pada dekade 80-an. Adalah Aang Kunaefi, Gubernur Jawa Barat ke-10, yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 181.1/SK.1624-Bapp/1982 tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara. Aturan ini membagi sebagian lahan KBU sebagai hutan lindung. Lahan dengan kemiringan lereng 0-8 persen di ketinggian kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian tanpa syarat. Adapun sisanya untuk permukiman perkotaan dan lingkungan dengan sejumlah persyaratan.

Surat keputusan itu diikuti dengan penerbitan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 640/SK.1625-Bapp/1982 tentang Pemberian Izin Pembangunan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara. Lewat instruksi itu, Gubernur memerintahkan Bupati dan Wali Kota mengawasi pembangunan dan memberikan perizinan secara selektif di KBU.

Sejak saat itu, setidaknya sembilan kebijakan pemerintah daerah dan pusat diterbitkan khusus mengatur KBU. Pun pada era otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara. Pada aturan ini, izin pemanfaatan ruang KBU merupakan kewenangan bupati atau wali kota. Syaratnya perlu mendapatkan rekomendasi pemerintah provinsi.


Belakangan ketentuan itu tetap dinilai tidak efektif melindungi KBU. Revisi regulasi kembali dilakukan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Aturan ini diklaim bakal lebih ketat mengurus perizinan. Rekomendasi Gubernur musti dikantongi terlebih dahulu sebelum pengurusan izin pemanfaatan ruang di pemerintah kabupaten dan kota.

Deddy Mizwar, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, menilai banyak lubang pada peraturan lama. Sebab jika gubernur tidak memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang di KBU, maka keputusan pemberian izin tetap dikembalikan kepada pemerintah kabupaten dan kota. “Artinya izin itu punya kabupaten kota. Sehingga seolah-olah tidak perlu rekomendasi,” kata Deddy.

Aturan lama juga tak mengatur sanksi tegas bagi pelanggar. Sebelumnya, setiap pelanggaran dapat ditebus dengan membayar kompensasi berupa menyediakan ruang terbuka hijau sebagai pengganti lahan di KBU yang dijarah. Adapun pada peraturan baru, kompensasi ditiadakan. “Kalau bandel, disetop, dibongkar,” kata Deddy. 

Toh hingga kini belum ada bangunan di KBU yang benar-benar dirobohkan. Sebaliknya, peminat kawasan ini terus meningkat. Sepanjang kuartal I tahun lalu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima 90 permohonan pemanfaatan ruang KBU. Dari jumlah itu, sebanyak 40 permohonan pembangunan rumah, guest house, dan bangunan lain disetujui. Angka ini menambah daftar panjang permohonan yang sepanjang 2014 hingga 2016 disodorkan oleh 1.159 pemohon.

Pakar hidrologi dari Universitas Padjadjaran Chay Asdak pesimistis perubahan regulasi bakal berjalan jika niat melindungi KBU dihadapkan pada kebijakan pemerintah yang cenderung prokepentingan bisnis. “Policy hanya business as usual,” ujarnya.

Senada dengan Budi Brahmantyo, Chay mengingatkan, tak ada wilayah lain yang bisa menggantikan peran penting KBU sebagai kawasan strategis konservasi sumber daya air di cekungan Bandung. Menurut dia, selama ini perilaku pemerintah dan masyarakat cenderung menunjukkan the boiled frog syndrom dalam menyikapi kondisi KBU. “Banyak yang menganggap tidak ada masalah,” kata Chay. “Dia tidak sadar dalam bahaya sampai suatu saat dia tidak bisa keluar dari bahaya itu.”