EMPAT RAJA
KAPAL SILUMAN
SETELAH pemerintah memberlakukan moratorium perizinan penangkapan ikan, ratusan kapal tak kembali ke pelabuhan pangkalan. Mereka pulang ke negara asal meski sebelumnya menggunakan bendera Merah Putih. Aneh, tapi hal itu justru membuktikan satu hal: selama ini mereka cuma berpura-pura menjadi kapal Indonesia untuk mengeruk ikan di laut Nusantara.
Scroll
Kapal-kapal itu antara lain berhubungan dengan perusahaan Husni Manggabarani, Tex Suryawijaya, dan Tomy Winata. Tempo menelusuri pelabuhan-pelabuhan di Thailand dan Cina serta mengurai bertumpuk dokumen untuk mengungkap pengusaha di balik kapal-kapal siluman tersebut.
Scroll

EMPAT RAJA KAPAL SILUMAN

SERATUSAN orang memenuhi Pelabuhan Perikanan Ambon, akhir Januari lalu. Sebagian di antara mereka lalu-lalang sambil merokok atau menelepon, atau baru datang menenteng kantong belanjaan. Yang lain duduk berkerumun membentuk koloni-koloni kecil, bersenda gurau, tak jauh dari puluhan bahtera yang tertambat di dermaga. "Mereka anak buah kapal dari Thailand, Kamboja, dan Myanmar," ujar Tina, pemilik warung kecil di pelabuhan. Dulu, kata dia, para kru asing tersebut kerap berantem, tapi, "Sekarang seng (tidak) ada duit, jadi mereka akur."

Para pelaut itu tengah menganggur. Sejak November 2014, kapal mereka tak mendapat izin berlayar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara izin menangkap ikan untuk semua kapal buatan luar negeri alias "eks asing"--biasanya yang berukuran lebih dari seratus gross ton. Diduga ada ratusan kapal eks asing di Indonesia yang sebenarnya "tetap asing" alias bukan milik pengusaha lokal. Izin mereka bodong. Moratorium dimaksudkan untuk menertibkan kapal-kapal tersebut.

Meski tampak riang, beberapa pelaut yang sempat bertukar cerita dengan Tempo mengaku berada dalam situasi tidak mengenakkan. Mau terus tinggal susah karena mereka tidak digaji selama menunggu. Kembali ke negara asal pun tak mudah. Selain ongkosnya mahal, banyak dari mereka tak punya paspor.

Kapal eks asing tidak hanya dilarang melaut. Mereka juga wajib kembali ke pelabuhan pangkalan, menunggu verifi kasi ulang atas perizinan yang dimiliki. Ketentuan ini berlaku di semua pelabuhan pangkalan, tak cuma di Ambon. Tapi, hingga tiga bulan moratorium diberlakukan, ratusan kapal tak diketahui rimbanya.

Dari 607 kapal ikan yang terdaftar di pangkalan wilayah timur--meliputi Wanam, Benjina, Tula, Timika, Merauke, Sorong, Warabal, Avona, Biak, Dobo, dan Ambon--hanya 411 yang kini di pelabuhan. "Semua perusahaan bilang tak bisa lagi mengendalikan kapalnya," kata Mukhtar Api, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual, yang membawahkan wilayah timur.

Lebih parah lagi di Batam. Pelabuhan Perikanan Barelang kini lengang. Jumlah kapal yang sedang bersandar saat Tempo ke sana Januari 2015 hanya belasan. Itu pun kapal tradisional buatan dalam negeri. Adapun 117 kapal eks asing yang biasa keluar-masuk Batam lenyap.

"Mungkin mereka pulang ke negara asalnya," ujar Sumono, Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, yang berwenang mengawasi pangkalan di Batam.

***
BANYAKNYA kapal penangkap ikan berbendera Merah Putih yang ternyata milik pengusaha asing bukanlah hal baru. Tahun lalu, investigasi majalah ini menemukan banyak kapal seperti itu. Mereka disebut kapal siluman. Ada juga yang memberi julukan kapal boneka. Di atas kertas, mereka kapal Indonesia, tapi pemilik sesungguhnya ada di Thailand, Cina, Taiwan, atau Filipina.

Tipu-tipu ini marak semenjak pemberlakuan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yang melarang kapal asing menangkap ikan di perairan Nusantara. Ciri utama kapal-kapal ini, pelautnya kebanyakan orang asing. Nakhodanya memang kapten kapal berkewarganegaraan Indonesia, tapi hanya di atas dokumen.

Dia tak punya kuasa. Penguasa sebenarnya adalah para fishing master--di kapal eks Thailand: tekong--yang merupakan kaki tangan pemilik kapal di luar negeri. Saat ini ada sekitar 1.200 kapal ikan eks asing beroperasi di perairan Indonesia. Semua diklaim telah menjadi milik pengusaha Indonesia. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hakulyakin sebagian besar izin kapal tersebut hasil manipulasi. Maksudnya, de facto, kapal tersebut masih dikendalikan juragan di luar negeri.

Akibatnya, marak terjadi penangkapan yang tak sesuai dengan ketentuan (illegal fishing) dan hasil tangkapan ikan tanpa laporan (unreported fishing). Tahun lalu, lembaga riset Fisheries Resources Laboratory menaksir pencurian ikan di Laut Arafura saja mencapai angka fantastis, Rp 520 triliun selama satu dekade terakhir. Laporan ini menguatkan kajian Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada 2001, yang memperkirakan Indonesia merugi Rp 30 triliun per tahun dari sektor perikanan.

Dengan moratorium dan verifi kasi izin kapal, Menteri Susi berikhtiar mengakhiri manipulasi di balik izin operasi kapal eks asing di Indonesia. Susi berencana mengusir keluar semua kapal tersebut, meski dia tahu ini bukan misi sederhana. "Banyak orang besar yang selama ini ikut bermain. Bahkan ada juga mantan pejabat kementerian," ujarnya saat ditemui di rumah jabatan menteri dua pekan lalu.

***
MENYUSURI tepian Teluk Thailand hari-hari ini bak sedang melintasi pesisir Indonesia. Kapal-kapal penangkap ikan dengan nama khas Indonesia mangkrak di dermaga yang tersebar di Provinsi Samut Sakhon, Samut Prakan, dan Songkhla.

Siang itu, Ahad terakhir Januari lalu, misalnya, ratusan bahtera memenuhi dermaga-dermaga di sepanjang Sungai Chao Phraya, Samut Prakan, sekitar 30 kilometer ke arah selatan dari Bangkok. Bersandar di sudut salah satu dermaga, kapal biru telur asin menarik perhatian. Warnanya mencolok di antara besi-besi berkarat. Di lambung sisi kiri, tergores nama bercat putih: KM Mabiru 22.

Mabiru merupakan satu dari beberapa nama khas kapal yang biasa memasok unit pengolahan ikan PT Mabiru R. Ketika di Ambon, Tempo mendapati ada KM Mabiru 7, KM Mabiru 18, dan KM Mabiru 19.

Gara-gara itu, mereka kerap disebut Grup Mabiru. Ada juga yang menjuluki mereka Geng Mabiru karena bahteranya terbanyak di Ambon, mencapai 63 kapal. Semuanya beroperasi di bawah empat perusahaan, yaitu PT Tanggul Mina Nusantara, PT Hadidgo, PT Thalindo Arumina Jaya, dan PT Jaring Mas. Di Jakarta, keempatnya bermarkas di lokasi yang sama: Kompleks Rukan Graha Cempaka Mas. Tanggul Mina, Hadidgo, dan Thalindo berkantor di Blok E Nomor 21, sedangkan Jaring Mas di Blok A Nomor 11.

KM Mabiru 22 merupakan satu dari 37 kapal milik Tanggul Mina Nusantara. Dalam catatan Satuan Kerja PSDKP Ambon, kapal tersebut menghilang sejak pergi menangkap ikan pada Februari 2014. Selain Mabiru 22, ada 15 kapal dari keempat perusahaan tersebut yang tak nongol di pangkalan.

Siapa pemilik kapal-kapal tersebut? Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nama Husni Manggabarani. Dia mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, yang lima tahun lalu pensiun setelah menjabat inspektur jenderal. Namanya bertebaran di data pemilik kapal buatan Thailand yang dioperasikan Tanggul Mina, Thalindo, dan Jaring Mas.

Nama Husni memang tak muncul dalam akta keempat perusahaan Grup Mabiru. Namun lingkungan Kementerian Kelautan meyakini Husni sebagai pemilik sebenarnya Grup Mabiru. "Hengky itu tangan kanannya," kata seorang pejabat lama di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Dua pekan terakhir, Tempo tiga kali mendatangi kantor empat perusahaan di Kompleks Rukan Graha Cempaka Mas itu. "Kantor di Blok E dan di Blok A sama saja," kata penerima tamu PT Jaring Mas. Hengky dan Tri Harso Wahyudi, dua orang yang tercatat dalam dokumen sebagai penanggung jawab perusahaan, sedang berada di luar kota. Sedangkan nama Husni tak dikenal di kedua kantor tersebut.

Husni dan para penanggung jawab Grup Mabiru juga tak merespons pesan pendek dan surat permohonan wawancara dari Tempo. Nomor telepon seluler Husni tak pernah aktif.

***

Tomy Winata.

SEBUTAN "Raja Ampat" beredar luas di antara para pelaku usaha perikanan wilayah timur Indonesia. Itu julukan bagi empat penguasa Laut Arafura. Husni Manggabarani salah satunya. Tiga lainnya: Tex Suryawijaya di Benjina, Maluku; Tomy Winata di Tual, Maluku; dan Burhan Uray di Wanam, Papua. Belakangan nama Burhan Uray, obligor kakap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, meredup seiring dengan ambruknya Djajanti Group.

Sama seperti Husni, bisnis penangkapan ikan milik Tex Suryawijaya menggunakan kapal bekas Thailand. Tapi nama pengusaha asal Semarang ini lebih terkenal di pelabuhan-pelabuhan perikanan Negeri Gajah Putih.

Sehari sebelum menemukan Mabiru 22 di Samut Prakan, Tempo berkenalan dengan Ileun Chuk, 61 tahun, di samping KM Antasena 321 yang parkir di Pelabuhan Mahachai, Samut Sakhon. Mengaku nakhoda, Chuk mengatakan Antasena 321 lama "dicarter" perusahaan Tex.

Merujuk pada data Pos PSDKP Benjina, KM Antasena 321 tengah melakukan docking di Thailand. Tapi, menurut Chuk, kapal tersebut hanya "pinjam izin" agar bisa melaut di Indonesia. "Pemilik kapal ini bos orang Thailand," ujarnya dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata.

Tex merupakan bos Pusaka Benjina. Grup ini tercatat mengoperasikan 96 kapal perikanan dengan nama lambung Antasena. Sama seperti Mabiru, sebanyak 33 kapal Antasena kini menghilang.

Seorang mantan pejabat Direktorat Jenderal PSDKP yang tahu betul soal izin kapal-kapal ikan eks asing mengatakan, semula, Tex berbisnis dengan bendera PT Pusaka Bahari, yang berdiri pada awal 2000-an di Tual. Ketika itu di sana telah berdiri pangkalan perikanan PT Maritim Timur Jaya (MTJ) dan PT Binar Surya Buana (Binar) milik pengusaha Tomy Winata. Belakangan, kata pejabat tadi, "Tex kalah bersaing di Tual. Pindah ke Benjina, dia mengambil alih perusahaan lokal yang bangkrut."

Masuk Benjina pada 2007, Tex menggunakan bendera PT Pusaka Benjina Resources. Unit pengolahan ikan milik grup ini diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ditemui Tempo, Tex menampik tudingan bahwa perusahaannya hanya menjadi kedok beroperasinya kapal-kapal buatan luar negeri yang masih dimiliki warga negara asing. "Kami membeli bertahap kapal-kapal itu dari partner di Thailand dengan cara mencicil selama lima tahun," kata Tex, Rabu, 11 Februari 2015, di restoran Pendopo, Hotel Dharmawangsa.

Tex juga tak mau lagi dianggap sebagai bos Pusaka Benjina. Menurut dia, seluruh saham miliknya di Pusaka Benjina telah dijual empat tahun lalu kepada PT Buana Citra Artapersada dan satu mitra dari luar negeri. Pada 2011, perseroan itu memang beralih status menjadi perusahaan penanaman modal asing dan mengubah komposisi pengurus serta pemilik saham.

Namun akta Buana Citra Artapersada, pemegang saham mayoritas Pusaka Benjina, menunjukkan pemilik sekaligus manajer perseroan adalah Ahmad Jauzi dan Legiman Soetrisman. Dua nama ini sudah lama terkenal sebagai kepanjangan tangan Tex di Pusaka Benjina.

Berbeda dengan Tex yang mendatangkan kapal-kapal eks Thailand, Tomy Winata mengoperasikan kapal Cina. Jumlahnya 78 unit dengan nama lambung MTJ dan Binar. Menurut catatan Stasiun Pengawasan Tual, tiga kapal MTJ dan enam kapal Binar menghilang.

Di Tual, pangkalan MTJ tak mudah dimasuki, bahkan oleh petugas pengawasan perikanan sekalipun. "Soalnya dijaga aparat. Untuk masuk, harus lapor dulu ke pusat," ujar seorang mantan anggota staf pengawasan perikanan Tual.

Awal Oktober 2014, Stasiun Pengawasan Tual memergoki MTJ menampung ikan hasil tangkapan delapan kapal PT Sino Indonesia Shunlida Fishing. Padahal pangkalan Sino di Merauke dan peraturan melarang kapal ikan membongkar muatan di luar pangkalannya. Seusai kejadian tersebut, delapan kapal Sino dibekuk di laut lepas.

TW--panggilan Tomy Winata--membenarkan kabar bahwa MTJ dan Binar adalah dua perusahaan yang telah dibangunnya sejak 1996. Tapi dia memastikan semua kapal yang beroperasi di kedua perseroan itu taat aturan dan mengantongi dokumen resmi. "Saya justru mendukung sepenuhnya kebijakan Menteri Susi untuk menertibkan kapal eks asing," kata TW, Ahad, 15 Februari 2015, di Hotel Borobudur.

Adapun soal sembilan kapal eks Cina yang tercatat tak diketahui keberadaannya, TW punya alasan. "Kapal-kapal itu sudah di-scrap, dibesituakan. Kami ada laporannya," ujarnya.

***

Infografis. (http://grafis.tempo.co/)

YANG paling menarik perhatian Menteri Susi adalah MV Hai Fa. Kapal pengangkut (tramper) milik PT Antarticha Segara Lines tersebut tertangkap di Wanam, Papua, akhir Desember 2014. Kapal itu ngotot berlayar dari Pelabuhan Avona, Kaimana, tanpa surat laik operasi (SLO). "Saya tak akan puas sebelum kapal itu ditenggelamkan di Samudra Indonesia," kata Susi.

Kapal berbendera Panama ini dicurigai terlibat persekongkolan untuk mengekspor ikan secara ilegal melalui kerja sama PT Antarticha Segara Lines, pemilik kapal, dengan PT Avona Mina Lestari di Avona, pemilik ikan, dan PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam, yang mengajukan rencana ekspor. Ketiga perusahaan ini ternyata berkantor di tempat yang sama, yakni di APL Tower Central Park lantai 32 unit T2, Jakarta Barat. Di Wanam dan Avona, ketiga perusahaan ini mengoperasikan 110 kapal tangkap dan angkut ikan.

Di sana, Grup Dwikarya memanfaatkan pangkalan perikanan bekas aset Grup Djajanti milik Burhan Uray. Beberapa nota dinas Direktorat Jenderal PSDKP menunjukkan kapal-kapal Avona dan Dwikarya sering melanggar aturan. KM Satya Baruna, misalnya. Kapal berbobot mati 423 gross ton milik Avona Mina ini pernah mematikan vessel monitoring system (VMS), berlayar tanpa SLO, dan menangkap ikan di luar fishing ground.

Lalu ada kapal milik perusahaan ini yang misterius, yakni KM Avona Samudera 2. Meski memiliki izin aktif, dua tahun terakhir kapal angkut 498 gross ton tersebut tak pernah terdeteksi. Kapal itu juga tak pernah melaporkan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan.

Sutarno Sugondo, Direktur Utama Avona Mina Lestari serta direktur di beberapa perusahaan pemegang saham Dwikarya, mengakui ketiga perusahaan tersebut satu grup. Meski menggunakan aset-aset bekas Grup Djajanti, kata dia, Pak Bong--begitu Burhan Uray dipanggil--tak lagi memiliki saham di Grup Avona dan Dwikarya. Anehnya, Sutarno tak banyak tahu soal operasi kapal perusahaan-perusahaan itu di Avona dan Wanam, termasuk berapa banyak ikan yang mereka dapat dalam setahun. Alasan dia, "Semua diurus oleh orang di daerah."

Awal Februari 2015, Tempo datang ke kantor Fuzhou Hao You Li Fishery Development di lantai 18, Zhongshan Building, Fuzhou, Cina. Perusahaan ini tercatat sebagai penerima muatan palka Hai Fa yang berisi lebih dari 900 ton ikan dan udang--sebagian berisi hiu yang dilindungi. Seandainya kapal tak ditangkap Desember tahun lalu, muatan itu akan diserahterimakan di Pelabuhan Mawei, Fuzhou, Cina.

Namun tak ada nama perusahaan Fuzhou Hao You Li di gedung tersebut. Petugas resepsionis dan keamanan Zhongshan Building bahkan tak pernah mendengar nama itu. Di alamat itu hanya berkantor satu perusahaan, yakni Fujian Xing Gang Port Service Co Ltd, yang menyediakan jasa kapal angkut perikanan. Lagi-lagi Sutarno mengaku tak tahu tentang mitra bisnisnya di luar negeri tersebut. "Saya tak tahu kantornya. Yang penting uangnya masuk," ujarnya sambil tertawa.

***
SEKEMBALI dari Thailand dan Cina, secara acak Tempo mencoba melacak kapal-kapal yang lenyap dari pangkalan perikanan timur dan barat Indonesia melalui VMS. Alat ini memungkinkan Kementerian Kelautan dan Perikanan memantau posisi kapal. Hasilnya nihil. Semua kapal yang lenyap di pelabuhan juga tak terdeteksi satelit.

Ada tiga kemungkinan kapal-kapal itu tak terpantau VMS: kapal tenggelam, transmiter rusak, atau transmiter sengaja dimatikan. Pejabat pengawasan di Kementerian Kelautan dan Perikanan menduga kapal-kapal yang hilang itu sengaja mematikan transmiter VMS agar tidak terpantau.

Menteri Susi sudah menduga kebijakan moratorium akan menyebabkan banyak kapal eks asing kabur. Menurut dia, itu membuktikan sebagian besar kapal ikan eks asing bukan milik pengusaha Indonesia. "Ini permainan lama, sampai sekarang dipelihara," katanya. "Saya ingin mereka semua keluar dari laut kita."

Surat Izin
van Jalan Pramuka
Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Scroll

Surat Izin van Jalan Pramuka

PERTEMUAN itu terjadi di salah satu lorong dekat toilet di lantai 12 gedung Kementerian Perhubungan, pertengahan Januari 2015. Seorang karyawan perusahaan perikanan menemui petugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta bantuan mengurus izin kapal ikan.

Petugas yang ditemui itu berkulit kuning dan berambut ikal dipotong cepak. Ia mengenakan seragam pegawai lengkap dengan lencana Kementerian Perhubungan. Tempo menyaksikan pertemuan itu. Mereka berbicara hanya sekitar lima menit. Si pegawai berjanji membuatkan deletion certificate, tapi meminta waktu lebih lama. Alasannya, pengawasan sedang diperketat. "Ribet urusannya sekarang," katanya.

Deletion certificate adalah surat keterangan penghapusan kepemilikan kapal. Dokumen ini wajib dimiliki kapal yang dibeli dari luar negeri agar bisa didaftarkan sebagai kapal Indonesia. Dikeluarkan oleh pemerintah negara asal kapal, peraturan ini berlaku secara internasional.

Karena di Indonesia hanya kapal berbendera Merah Putih yang bisa mendapat surat izin penangkapan ikan di perairan Nusantara, banyak pengusaha ikan asing lalu menggunakan jasa perusahaan lokal sebagai broker perizinan. Perusahaan-perusahaan calo tersebut mengurus izin kapal dan kemudian izin menangkap ikan, seolah-olah mereka baru membeli kapal asing. Padahal kepemilikan kapal asing itu tak pernah berpindah tangan.

Staf dari perusahaan-perusahaan calo tersebut biasa berkeliaran di lantai enam gedung Kementerian Perhubungan, yang dikhususkan sebagai kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Mereka hilir-mudik membawa tas jinjing dan tumpukan dokumen. Salah satu dari mereka bercerita bahwa pemalsuan dokumen alih bendera kapal sudah berlangsung lama. "Itu permainan saya dulu," ujarnya sambil tersenyum.

Menurut dia, selain deletion certificate, masih ada sejumlah dokumen yang mesti dimiliki kapal yang hendak dialihbenderakan. Di antaranya surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan negara asal kapal, surat pernyataan tidak keberatan pergantian bendera dari negara asal, berita acara serah-terima kapal, serta bukti pembelian kapal. Semua dokumen itu bisa diakali. "Apa susahnya, bisa dibuat di Jalan Pramuka," katanya.

Agar aman, mereka juga mesti menyuap petugas Kementerian. Karena itu, untuk setiap izin bodong, pemilik kapal asing harus membayar hingga sekitar Rp 125 juta per kapal. Padahal, jika semua dokumen yang dibawa asli, tanpa tipu-tipu, biaya yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 25 juta--sudah termasuk uang jasa untuk calo.

Memang tidak sulit mencari orang yang sanggup memalsukan dokumen kapal. "Asal ada contohnya, semua bisa dibuat di sini," ujar salah satu pemilik kios percetakan kecil di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Saat disodori fotokopi dokumen deletion certificate dari Cina, Thailand, dan Filipina, ia langsung membuka komputer dan menemukan simbol-simbol negara yang cocok untuk setiap dokumen. Jenis kertas, stempel, huruf, dan model cetakan juga dijanjikan bisa sama persis.

"Terakhir saya membuatnya tahun lalu, kertasnya khusus dan susah dicari," ujarnya. Untuk memalsukan satu lembar dokumen kapal, dia memasang tarif Rp 500-700 ribu. Semakin banyak dokumen yang dipalsukan, harganya akan semakin murah.

Tak mengherankan, jumlah kapal ikan yang menggunakan izin bodong di perairan Nusantara kini cukup banyak. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menduga jumlahnya mencapai 70 persen dari sekitar 1.400 kapal eks asing di Indonesia. Kebanyakan kapal tersebut berasal dari Thailand dan Cina.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit tak mau dipersalahkan. Menurut dia, Direktorat tidak wajib memeriksa keaslian dokumen-dokumen kapal yang hendak alih bendera. "Sama seperti mengurus paspor, tidak pernah petugas bertanya apakah KTP kita asli atau palsu," katanya.

Soal praktek calo dan suap di Kementerian Perhubungan pun ditampik Direktur Perkapalan dan Kepelautan Sahattua P. Simatupang. "Tidak ada calo. Itu agen dan biro jasa pengurusan izin," ujarnya.


***
Praporn Ekouru

Praporn Ekouru: Ada Broker yang Mengurus

KEBIJAKAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meneliti kembali izin tangkap kapal ikan eks luar negeri berkapasitas di atas 30 gross ton berimbas bagi industri perikanan Thailand. Sejak moratorium diberlakukan awal November tahun 2014, industri perikanan Thailand kembang-kempis. "Pasokan ikan sekarang turun drastis," ujar Ketua Asosiasi Perikanan Provinsi Songkhla, Praporn Ekouru, Senin, 26 Januari 2015.

Ditemui di rumahnya di Tambon Bo Yang, Amphoe Mueang, Songkhla, pria tinggi tegap ini mengatakan keputusan pemerintah menyebabkan kapal yang biasa berkeliaran di perairan Indonesia tiarap. Keberadaan kapal itu kini dapat ditemukan di beberapa dermaga di Provinsi Samut Prakan, Samut Sakhon, dan Songkhla.

Meski sebelumnya mudah keluar-masuk laut Indonesia, kata anggota dewan legislatif Provinsi Songkhla itu, kapal tersebut tak luput dari pemerasan yang kerap dilakukan para penegak hukum Indonesia. Ditemani penerjemah dari Konsulat Jenderal Indonesia di Songkhla, berikut ini petikan wawancaranya.

Apa dampak moratorium terhadap kapal dan nelayan Thailand?
Peraturan baru dari pemerintah Indonesia itu sangat memukul industri perikanan di sini. Dari sekitar 300 kapal Thailand yang selama ini mencari ikan di Indonesia, hampir semuanya kini tidak beroperasi. Padahal kapal-kapal itu membutuhkan biaya operasional. Anak buah kapal yang menganggur, misalnya, tetap harus digaji. Akibatnya, pemilik kapal rugi.

Kami menemukan banyak kapal berbendera Thailand tapi bernama Indonesia. Siapa pemilik kapal itu?
Semuanya kapal milik nelayan Thailand. Mereka menggunakan nama Indonesia agar bisa mencari ikan di Indonesia. Hal itu lazim di sini.

Kenapa kapal milik nelayan Thailand bisa mencari ikan di Indonesia?
Bisa saja karena para nelayan tinggal mencari koneksi dengan perusahaan ikan di Indonesia. Untuk perkara izin, ada broker yang mengurusnya di Indonesia. Nelayan kami tinggal menyediakan dokumen yang diperlukan.

Siapa broker-broker itu?
Tiap perusahaan punya broker yang berbeda. Misalnya, ada kelompok nelayan A dan B. Kedua kelompok ini memiliki koneksi yang berbeda. Broker yang mengurus izinnya pun berbeda. Saya tidak mengenal mereka karena kami mengurusnya lewat agen di sini.

Itu sebabnya, selama ini, satu surat izin penangkapan ikan digunakan oleh tiga atau empat kapal?
Kami memang mendengar ada praktek semacam itu. Kami juga sedih mendengarnya karena hal tersebut dilarang. Saya memastikan tidak semua nelayan Thailand begitu, hanya sebagian.

Bagaimana jika kapal itu tertangkap?
Nelayan-nelayan Thailand sering diperas saat tertangkap. Kami bisa memastikan semua kapal Thailand dikenai pungutan liar. Gara-gara ini, keuntungan nelayan menjadi sedikit. Anda bayangkan, bila tertangkap, kapal kami bisa diperas hingga 1 juta baht (sekitar Rp 385 juta).

Siapa para pemeras itu?
Anggota TNI Angkatan Laut, polisi air, serta aparat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami membayar pungutan lewat orang-orang yang sudah mereka tentukan, yang masuk jaringan mereka.

(Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Manahan Simorangkir membantah tudingan ini. "Bisa saja oknum di sana [Thailand] dan oknum di Indonesia yang mengaku dari aparat dan minta duit ke mereka," katanya Jumat, 13 Februari 2015.)

LUNTANG-LANTUNG
DI CHAO PHRAYA
Pasar ikan di Paknam, Samut Prakan, Thailand, akhir Januari 2015.
Scroll
Kapal MV ITFA–3 di Sungai Tha Chin, Mahachai, Samut Sakhon, Thailand, Januari 2015

Luntang-lantung di Chao Phraya

KEBERADAAN kapal itu terlihat mencolok di antara kapal-kapal lain yang berlabuh di Sungai Tha Chin, Mahachai, Provinsi Samut Sakhon, Thailand. Selain lebih bongsor, badannya dilapisi baja tebal bercat merah. Tapi hanya segelintir pria terlihat di atasnya. Mengenakan baju mekanik biru, satu orang sibuk mengelas lantai kapal. Percikan apinya terlihat dari atas geladak kapal sepanjang 96 meter itu. Dua pria lain hilir-mudik dari buritan ke anjungan kapal.

Kapal bernama MV ITFA-3 itu sejak akhir Desember 2014 memilih menepi ke Mahachai, sekitar satu jam perjalanan darat dari Bangkok. Kapal ini sebelumnya bertahun-tahun berkeliaran di laut Indonesia. Dengan kapasitas 2.340 ton, kapal ini digunakan untuk menampung hasil tangkapan kapal-kapal pencari ikan yang lebih kecil di sekitar Laut Merauke dan Aru.

Ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014, kapal MV ITFA-3 meninggalkan laut Indonesia. Diberlakukan sejak 3 November 2014 hingga 30 April 2015, peraturan ini menjadi acuan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meneliti kembali izin kapal berukuran besar, terutama kapal bekas Thailand dan Cina, yang selama ini mencari ikan di Indonesia. "Susi membuat bisnis ikan di Thailand kacau," ujar Saneh, kepala mekanik mesin kapal MV ITFA-3, dengan bahasa Indonesia yang hampir fasih karena sudah 20 tahun melaut di negara ini, kepada Tempo, Januari 2015.

Keputusan Menteri Susi lumayan ampuh mengusir kapal-kapal asing yang tidak jelas statusnya. Salah satunya kapal MV ITFA-3 itu. Surat izin kapal MV ITFA-3, kata Saneh, memang bermasalah. Itu sebabnya MV ITFA-3 tidak berani melaut lagi ke Indonesia. "Padahal kondisi mesin kapal dan cold storage untuk membekukan ikan sehat-sehat saja," ujar pria 45 tahun itu.

Sejak kapal-kapal itu menyingkir dari laut Indonesia, pasokan ikan ke pabrik pengolahan di Thailand berkurang drastis. Akibatnya, kata Ketua Asosiasi Perikanan Provinsi Songkhla, Praporn Ekouru, industri perikanan Thailand terguncang. Sepinya bongkar-muat ikan terlihat di banyak pelabuhan. Di Pelabuhan Songkhla, misalnya, hanya terlihat beberapa kapal melakukan bongkar-muat ikan. Padahal pelabuhan itu merupakan salah satu pelabuhan ikan terbesar di Thailand.

Pada Senin, 26 Januari 2015, Tempo bahkan hanya menemukan satu kapal melakukan bongkar-muat ikan di Pelabuhan Songkhla. Kapal bernama Indonesia, KM Graha Mina 08, itu berbendera Thailand. "Sekarang mencari ikan susah karena tak boleh lagi ke Indonesia," kata Monthe, yang mengaku sebagai pemilik kapal, saat ditemui di Pelabuhan Songkhla. Ikan yang didapat KM Graha Mina 08 kini paling besar tak lebih besar daripada betis pria dewasa. Kebanyakan ikan tongkol, sotong, dan udang. Meski ada belasan drum berisi ikan di kapalnya, Monthe mengaku tak puas oleh hasil tangkapan anak buahnya. "Ikan di Indonesia lebih banyak dan besar-besar," ujar Monthe dengan bahasa Inggris terbata-bata. Hasil tangkapan hari itu, kata dia, diambil dari laut sekitar Thailand.

Ekouru menjelaskan, ada sekitar 300 kapal milik pengusaha Negeri Gajah Putih yang selama ini melaut ke Indonesia. Ratusan kapal yang kini tiarap di Thailand itu sebelumnya bebas berkeliaran karena kerap mengakali peraturan di Indonesia. Kapal-kapal Thailand itu, misalnya, menyaru menjadi kapal Indonesia dengan menggunakan nama Indonesia di lambungnya. Menurut Ekouru, praktek ini lazim terjadi di Thailand. "Kami mengurus izinnya lewat broker," katanya.

Kapal-kapal bernama Indonesia itu kini mudah ditemukan di dermaga-dermaga Thailand. Selain menemukan KM Graha Mina 08, Tempo mendapati kapal bernama KM Laut Natuna 33 dan Natuna 22 serta satu kapal tak bernama tapi berbendera Indonesia. Kapal-kapal dengan kapasitas pengangkut 200 ton itu tengah bersandar di dermaga kecil di dekat Pelabuhan Songkhla.

Di sepanjang Sungai Chao Phraya, Provinsi Samut Prakan, kapal bernama Indonesia lebih banyak ditemukan. Di antaranya KM Mahatan Arujaya 20 dan Cahaya Laut 7. Berbendera Thailand, kedua kapal ini tengah berlabuh di salah satu dermaga milik penduduk setempat. Posisi keduanya tak jauh dari tempat KM Mabiru 22 dan BKM XIV berlabuh. Keberadaan kapal-kapal itu menarik perhatian karena ukurannya lebih besar. Di dermaga lain, belasan kapal sedang diperbaiki dan dicat ulang. Sei, penduduk lokal di sana, memastikan kapal-kapal yang sedang diperbaiki itu milik penduduk Thailand. "Semua kapal itu dulu melaut ke Indonesia, tapi sekarang tak bisa lagi karena Menteri Susi," ujar Sei, 47 tahun, dengan bahasa Indonesia putus-putus.

Sei geram terhadap kebijakan Menteri Susi karena, sejak moratorium diberlakukan, kapal yang selama ini mempekerjakannya melempar sauh, tak berani melaut ke Indonesia. Pria yang sudah 20 tahun berprofesi sebagai tekong--semacam mandor anak buah kapal--itu luntang-lantung dari satu dermaga ke dermaga lain, mencari pemilik kapal yang mau memakai jasanya. "Rezeki saya seret gara-gara Susi," katanya.

Kekesalan serupa dirasakan Ileun Chuk, 61 tahun. Ditemui di galangan kapal yang terletak satu kilometer dari kapal MV ITFA-3 bersandar, Chuk mengaku kehilangan penghasilan. Soalnya, kapal Chuk, yang bernama KM Antasena 321, tak bisa melaut sejak dua bulan lalu. Ia sudah menghubungi agen di Jakarta agar kapal berkapasitas 200 ton itu bisa memperoleh izin baru, tapi izin yang dinanti tak kunjung keluar.

Kondisi ini, menurut Chuk, juga dialami banyak kapal lain yang bersandar di Mahachai. Di dekat kapal miliknya, misalnya, tertambat belasan kapal yang tidak lagi leluasa masuk ke perairan Indonesia. Kebanyakan kapal itu terbentur soal perizinan. Itu sebabnya, kata Chuck, sambil menunggu izin keluar, para pemilik kapal menggunakan waktu luangnya untuk memperbaiki kapal.

Akibat ketatnya peraturan izin kapal, Saneh tak berani datang lagi ke Indonesia. Padahal ia sudah membeli kapal kayu yang bisa menampung 200 ton ikan. Kapal yang baru dicat dengan warna putih dan biru itu kini tertambat di sebelah MV ITFA-3. Dengan kapal itu, Saneh ingin menjenguk anaknya yang baru lahir tiga bulan lalu di Makassar. Di layar telepon selulernya, dia menunjukkan foto anak perempuannya. "Saya ingin melihatnya langsung," ujarnya.

Susi mengatakan moratorium berdampak positif bagi industri perikanan Indonesia. "Ini demi menjaga kedaulatan bangsa," katanya.