Para Penggerus Sabo Merapi

PT Surya Karya Setiabudi diduga mengakali izin penambangan pasir di lokasi terlarang yang menggerus kekokohan sabo lahar Gunung Merapi. Keselamatan ribuan warga di sekitar Merapi terancam.

Enam ekskavator sibuk mengeruk pasir berwarna kehitaman di dasar hulu Sungai Bebeng, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Magelang, Jawa Tengah. Puluhan truk hilir-mudik mengangkut hasil kerukan. Di sekitarnya tampak lobang-lobang menganga tak beraturan bekas kerukan. Padahal hanya berjarak beberapa meter terdapat bangunan sabo, tanggul raksasa penahan luncuran lahar Gunung Merapi. Di belakang sabo, hanya berjarak sekitar 6 kilometer, puncak gunung paling aktif di Indonesia itu tampak menjulang.

Aktivitas pengerukan pasir yang dilakukan PT Surya Karya Setiabudi (SKS) dipersoalkan warga karena diduga tidak berizin dan berpotensi merusak sabo. Bahkan Badan Kerjasama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) turut mempersoalkannya. JICA tak ingin duit ratusan miliar yang digelontorkan untuk pembangunan sabo menjadi sia-sia. Namun perusahaan ini seolah tidak tersentuh, mereka tetap menambang pasir bahkan memperluas jangkauan penambangan. Tempo, bekerja sama dengan Tempo Institute dan Free Press Unlimited, menelusuri dugaan akal-akal izin tambang mereka.

Pengerukan pasir oleh PT SKS di Sungai Bebeng, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Magelang, Jawa Tengah. (Shinta Maharani)

Pengerukan pasir besar-besaran oleh PT SKS membuat resah warga desa sekitar lokasi tambang. Maklum, nasib sebagian besar warga tergantung pada kekokohan sabo. Bila Merapi meletus, materi berupa pasir hingga batu sebesar kerbau bakal meluncur melalui sungai-sungai aliran lahar, termasuk Sungai Bebeng. Pengambilan pasir secara besar-besaran di sekitar area sabo berpotensi menyebabkan kekokohan sabo berkurang. Bila bangunan sabo tidak cukup kokoh dan kemudian roboh, maka lahar akan menghantam wilayah desa di sekitar aliran sungai.

“Para penambang itu seolah tak peduli dan terus beroperasi,” ujar Mukri, tokoh warga Dusun Jrakah, Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Magelang, Jumat pekan lalu.

Indra Kurniawan, warga Desa Nglumut juga khawatir dengan aktivitas PT.SKS. “Kalau sabo dan tanggul jebol, kami yang berada di hilir sangat terancam,” kata Indra. Di seluruh kawasan Merapi terdapat sekitar 300 sabo, sebanyak 12 sabo berada di Sungai Bebeng.

Warga semakin was-was ketika dua pekan lalu Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta mengabarkan bahwa telah muncul kubah lava baru di puncak Gunung Merapi. Kubah lava adalah salah satu penanda bahwa Merapi akan kembali erupsi. Kubah lava baru ini bahkan lebih tinggi lima meter dibanding kubah yang terbentuk saat erupsi 2010 silam. Ketika itu Merapi memuntahkan 140 juta meter kubik materi dari perut bumi. Akibatnya desa-desa di sekitarnya luluh lantak, ratusan orang meninggal, ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi.

Sumber: PPK PLG Merapi.

Mukri, Indra, serta warga desa lainnya pernah melakukan penutupan akses jalan menuju kawasan tambang untuk menghalangi PT SKS mengeruk pasir. Namun mereka tak berdaya menghadapi orang-orang sewaan perusahaan. Bahkan Mukri sempat beberapa kali mendapat ancaman pembunuhan. Ancaman itu dikirim ke nomor pribadi Mukri. “Jebule kowe to Mbah seng arep nyengsarake pejabat akeh. Rambutmu yo wes putih rak suwe yo mati. Opo tak sengkake nggo pedang sisan Mbah? Setan tenan kowe yo. (Ternyata kamu ya Mbah yang akan menyengsarakan banyak pejabat. Rambutmu sudah memutih dan tidak lama lagi bakal mati. Apa aku percepat menggunakan pedang, Mbah? Setan kamu),” isi pesan pendek yang masuk ke telepon selular Mukri.

Tak menyerah, warga desa lantas melaporkan aktivitas PT SKS ke pemerintah Kabupaten Magelang, Ombudsman, Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, hingga ke Markas Besar Kepolisian RI. Tapi upaya itu juga tidak membuahkan hasil.

Sumber: PPK PLG Merapi.
I

Tambang Ilegal

Penambangan pasir oleh PT SKS juga dipersoalkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO). Pasalnya perusahaan milik pengusaha Muhammad Suryo itu melakukan penambangan tanpa memiliki surat rekomendasi teknis dari Balai Besar. Rekomendasi teknis adalah syarat wajib sekaligus pintu masuk untuk memperoleh izin menambang sebelum diteken Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Artinya, kegiatan penambangan pasir yang dilakukan perusahaan itu jelas ilegal.

Kepala BBWSO, Tri Bayu Adji mengatakan timnya juga telah melakukan pengecekan ke lapangan dan menemukan bahwa PT SKS melakukan penambangan secara serampangan. PT SKS mengeruk tanpa aturan bahkan di sekitar bangunan sabo yang berpotensi menyebabkan kekokohan bangunan penahan lahar itu berkurang. Padahal sesuai ketentuan, pengambilan pasir hanya boleh dilakukan minimal berjarak 50 meter dari hulu sabo dan minimal 100 meter dari hilir sabo.

Kepala BBWSO Tri Bayu Adji. (Dok. Pribadi Tri Bayu Adji)

Penggalian pasir yang telah berlangsung setahun lebih itu menurut Tri Bayu Adji telah menyebabkan degradasi palung sungai, merusak sungai, dan longsor tebing yang membahayakan nyawa para penambang.” Penambangan material bukan logam dilakukan di sekitar bangunan sabo dam yang jelas-jelas mengganggu stabilitasnya,” kata Tri.

Pada 16 November 2016 tim dari BBWSO mendatangi PT SKS untuk mempertanyakan penambangan ilegal pasir di Sungai Bebeng. Ketika itu mereka ditemui oleh Suryo selaku komisaris perusahaan. Ketika itu Suryo membantah bahwa penambangan pasir oleh perusahaanya ilegal. Ia mengeklaim memiliki izin resmi dan siap menunjukkan dokumen izin tambang yang dimiliki perusahaannya.

Keesokan harinya Suryo memberikan foto kopi surat izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Penjualan Batuan dari Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah – kini berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah. Surat bernomor 543.32/10860 Tahun 2016 itu ditandatangani Kepala Badan Penanaman Modal Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko pada 4 November 2016. PT SKS, sesuai surat itu, dinyatakan berhak mengambil pasir sebanyak 200 ribu meter kubik selama 12 bulan. Namun ia tidak bisa menunjukkan surat rekomendasi teknis dari BBWSO.

“Karena memang BBWSO belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi teknis untuk PT SKS,” kata Tri Bayu.

Salinan dokumen izin usaha pertambangan untuk PT SKS yang diperoleh Tempo. Geser ke kanan.

Keluarnya surat izin usaha penambangan tanpa dilengkapi surat rekomendasi teknis dari BBWSO jelas merupakan hal yang janggal. Sebab rekomendasi teknis itu merupakan syarat awal sekaligus utama untuk memperoleh izin tambang. Karena itu BBWSO lantas menyatakan bahwa penambangan pasir PT SKS ilegal. BBWSO juga mengeluarkan surat teguran sekaligus meminta perusahaan menghentikan penambangan.

Sikap tegas BBWSO itu membuat PT SKS marah dan melakukan intimidasi terhadap Tri Bayu dan anak buahnya. Beberapa hari setelah BBWSO mengeluarkan surat teguran, Tri Bayu mendapat telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai Direktur Intelijen Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Brigadir Jenderal Karyoto. Ia meminta supaya BBWSO tidak menghalang-halangi PT SKS melakukan penambangan pasir di Sungai Bebeng. “Saya dua hingga tiga kali ditelepon orang yang mengaku sebagai Brigjen Karyoto,” ujar Tri Bayu.

Tidak hanya itu, pada 27 Maret 2017 Suryo datang ke kantor BBWSO di Yogyakarta bersama seorang pria yang mengaku sebagai Karyoto. Karena Tri Bayu sedang tidak di kantor, mereka diterima oleh sejumlah pegawai BBWSO. Ketika itu pria yang mengaku sebagai Karyoto itu marah-marah dan mengancam. “Jangan mencari-cari kesalahan. Kalau anda memang mencari-cari kesalahan, kami juga bisa dua kali lipat mencari kesalahan anda," ujar salah satu pegawai BBWSO menirukan ucapan pria tersebut.

Komisaris PT SKS Muhammad Suryo (Sumber: Facebook).

Tri Bayu juga mengakui bahwa pria yang sama pernah menemuinya di kantor BBWSO. Kepada Tri Bayu, dia meminta supaya supaya BBWSO tidak mempersoalkan izin tambang pasir PT SKS. Tempo sempat menunjukkan foto Brigadir Jenderal Karyoto kepada Tri Bayu dan sejumlah BBWSO, menurut mereka orang yang datang ke BBWSO itu mirip foto tersebut.

Tempo berusaha mengkonfirmasi kesaksian Tri Bayu dan pegawai BBWSO itu ke Karyoto. Namun hingga berita ini ditulis, Karyoto tidak meresponnya. Telepon dan pesan elektronik yang Tempo kirim ke nomor pribadi Karyoto tidak dibalas. Surat permintaan wawancara yang Tempo kirim ke rumah pribadi Karyoto di Yogyakarta dan kantor pusat BNN di Jakarta juga tidak mendapat respon.

Selain melakukan intimidasi terhadap para pejabat BBWSO, PT SKS juga menggugat BBWSO itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada 18 Mei 2017. Direktur PT SKS, Muhammad Luthfi mengatakan surat teguran Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak terhadap PT SKS tidak tepat. Menurut dia, perusahaannya telah memiliki surat rekomendasi dan izin penambangan. "Kami sudah ada izinnya. Tidak pas kami ditegur karena BBWSO tidak mengeluarkan izin pertambangan," kata Luthfi. Menurutnya PT SKS sudah mengantongi izin normalisasi, izin penambangan, serta izin pengangkutan dan penjualan atas tambang.

Kuasa hukum PT SKS, Layung mengatakan surat teguran Balai Besar Sungai Serayu Opak tidak memiliki payung hukum dan salah alamat. Menurutnya yang berhak menegur PT SKS adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah. ."Kami menggugat karena kegiatan itu bukan domain BBWSO. Tapi, domainnya ESDM Semarang karena PT SKS mengurus izinnya ke ESDM," kata pengacara senior tersebut.

Namun pada 25 Agustus 2017 PT SKS tiba-tiba mencabut gugatannya. Alasannya, izin tambang mereka habis pada September 2017 dan saat itu perusahaan sedang mengajukan izin baru dan telah mengajukan surat rekomendasi teknis. Namun sebelum izin didapat, penambangan oleh PT SKS terus berjalan hingga sekarang.

II

Akal-akalan di Balik Izin Tambang PT SKS

Kemampuan PT SKS mendapatkan izin tambang tanpa dilengkapi surat rekomendasi teknis dari BBWSO itu membuat heran banyak pihak. Tempo lantas menelusuri bagaimana PT SKS mengakali prosedur untuk mendapatkan surat izin asli tapi bodong tersebut.

Surat izin tambang bermasalah yang dimiliki PT SKS diduga bisa terbit karena kerja sama antara pimpinan perusahaan tersebut dengan pejabat di Dinas Energi Jawa Tengah. Pada 5 September 2016, Kepala Dinas Energi Jawa Tengah, Teguh Dwi Paryono mengirimkan surat kepada Kepala BBWSO. Surat tersebut berisi tentang pemberitahuan atas permohonan PT SKS untuk terlibat dalam pemeliharaan Sungai Bebeng.

Tri Bayu, selaku Kepala BBWSO lantas membalas surat tersebut dengan menyatakan bahwa pelaksanaan pemeliharaan Sungai Bebeng yang melibatkan PT SKS bisa dilakukan jika telah memenuhi kelengkapan administrasi. Salah satu yang mesti dipenuhi adalah surat rekomendasi teknis dari BBWSO.

Untuk bisa mengeluarkan surat rekomendasi teknis BBWSO mesti melakukan kajian terlebih dahulu. Biasanya surat rekomendasi teknis berisi titik-titik mana yang boleh ditambang maupun yang terlarang ditambang. Tujuannya supaya penambangan pasir tidak eksploitatif dan menggagu kekuatan sabo.

Tampaknya surat balasan dari Tri Bayu itu lantas diklaim sebagai surat rekomendasi teknis untuk kemudian Dinas Energi mengeluarkan Surat Kajian Teknis IUP untuk Penjualan kepada PT SKS.

Berbekal Surat Kajian Teknsi IUP dari Dinas Energi itu PT SKS lantas mengajukan surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Penjualan Batuan ke Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah. Tanpa melakukan pengecekan ke BBWSO, Dinas Penanaman Modal Jawa Tengah mengeluarkan surat izin usaha tersebut.

Tempo mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah untuk bertanya tentang surat izin yang dimiliki PT SKS pada 30 Oktober tahun lalu. Kepala Dinas Penanaman Modal, Prasetyo Aribowo mengatakan surat izin untuk PT SKS diterbitkan karena mengacu pada Surat Kajian Teknsi IUP dari Dinas Energi Jawa Tengah untuk perusahaan tersebut. Sedangkan Analisis Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas Energi Jawa Tengah, Budi Setiyawan, yang ikut hadir dalam wawancara itu mengatakan bahwa pihaknya salah menganggap surat balasan dari Kepala BBWSO untuk kepala Dinas Energi terkait permohonan PT SKS adalah surat rekomendasi teknis.

Menurut Prasetyo, pihaknya telah mencabut izin penambangan PT SKS sejak 26 September 2017. Namun ia beralasan pencabutan itu dilakukan karena PT SKS menambang melebihi volume yang diizinkan. “Kami sudah mencabut izinnya sesuai kajian di lapangan,” kata Prasetyo. Mengenai sikap PT SKS yang tetap menambang pasir meski izin sudah dicabut, Prasetyo mengatakan itu bukan wewenang dia lagi. “Pengawasan di lapangan merupakan kewenangan dari Dinas Energi.”

Januari lalu Tempo mendatangi kantor Dinas Energi Provinsi Jawa Tengah. Namun Kepala Dinas Energi, Teguh Dwi Paryono tidak bersedia menemui Tempo. “Saya rasa sudah selesai tentang Bebeng, karena saudara sudah ketemu dengan Pak Prasetyo dan staf ESDM (Budi Setiyawan) yang ikut wawancara. Dan tidak ada yang perlu saya tambahkan,” kata Teguh melalui telepon.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Sabarudin Hulu menyayangkan penambangan ilegal yang membahayakan penduduk yang tinggal di sekitar lereng Merapi itu. Ia meminta pejabat daerah lebih berhati-hati dalam memberikan izin tambang, terutama yang berpotensi merusak lingkungan. Apalagi PT SKS kini mengajukan izin meluaskan operasi tambang pasir mereka. “Ada dugaan maladministrasi dalam proses pengurusan izin dan pengawasan penambangan,” kata Sabarudin.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), pengusaha tambang yang melanggar izin usaha penambangan bisa dikenai sanksi berupa hukuman tahanan maksimal 10 tahun atau denda Rp 10 miliar.

Pihak PT SKS tidak mau berkomentar mengenai dugaan intimidasi terhadap pejabat BBWSO serta akal-akalan surat izin tambang pasir mereka. Tempo beberapa kali mendatangi kantor PT SKS di Jalan Magelang kilometer 17, Margorejo, Tempel, Sleman. Namun Suryo tidak bersedia lagi ditemui. Telepon dan pesan yang Tempo kirim ke nomor telepon selular pribadi mereka juga tidak direspon.

III

Jepang Ikut Resah

Pengerukan pasir secara liar di sekitar bangunan sabo juga menjadi perhatian pemerintah Jepang. Sebab biaya pembangunan sabu di seluruh aliran sungai di Gunung Merapi bersumber dari dana pinjaman Badan Kerjasama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA).

Saat erupsi Merapi pada 2010 sebagian besar sabo rusak bahkan hilang diterjang lahar. Pemerintah Indonesia lantas melakukan perbaikan serta pembangunan kembali sabo-sabo tersebut dengan menggunakan dana pinjaman dari Jepang. Nilainya sekitar Rp 780 miliar.

Pembangunan Sabo
Sabo dam yang telah direhabilitasi di Kali Bebeng, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang (Sumber: PPK PLG Merapi).

Masaharu Mizoguchi, ketua tim konsultan untuk JICA mengaku khawatir dengan maraknya penambangan pasir liar di sekitar sabo Merapi. “Pemeliharaan sabo dan penambangan pasir tidak sinkron. Ini berbahaya bagi stabilitas bangunan,” kata Masaharu.

Pemerintah Jepang secara berkala mengevaluasi pemberian pinjaman untuk pembangunan sabo. Pada 2017, tim JICA mengaudit paket pembangunan infrastruktur pasca erupsi Merapi 2010. Ada lima hal yang diukur dalam evaluasi tersebut, yakni relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan. “Hasilnya buruk untuk sustainability. Yang lain dapat nilai A,” kata Masaharu.

Sustainability yang dimaksud Masaharu itu terkait pemeliharaan bangunan. Penambangan pasir yang eksploitatif terbukti merusak sabo. Padahal, biaya rehabilitasi bangunan yang rusak tidak murah. Untuk perbaikan satu sabo dibutuhkan duit sekitar Rp 10 miliar atau separuh dari biaya membangun sabo baru. Karena itu JICA meminta pemerintah Indonesia memberikan jaminan sustainability bangunan. Bila tidak, JICA mengancam akan menghentikan pendanaan. “Karena percuma membangun sabo bila kemudian dirusak penambang pasir,” kata dia.

Banyak contoh sabo yang rusak akibat penambangan pasir yang tidak terkendali di sepanjang aliran sungai Merapi. Seperti sabo di Kali Woro yang rusak karena pondasi bangunan tergerus hingga bolong pada bagian tengah. Begitu pula dengan sabo di Kali Putih, Srumbung yang nyaris ambrol. Kondisinya menggantung dan terancam runtuh akibat maraknya penambangan pasir.

Sabo rusak di Kali Pabelan Pucungrejo, Kec Muntilan, Kab.Magelang, Jawa Tengah (Sumber: PPK PLG Merapi).

Saat ini terdapat 250 sabo dibangun di 15 sungai yang berhulu ke Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Masaharu berharap sabo-sabo itu tidak diganggu. Sebab kerusakan sabo akan menyebabkan tingkat resiko dari erupsi Merapi meningkat. Penduduk yang tinggal di kaki Merapi di daerah Magelang, Yogyakarta, Klaten, dan Boyolali bisa terancam. Magelang menjadi wilayah yang memiliki potensi dampak paling parah. Sebab kabupaten ini berada di sebelah barat Merapi yang memiliki banyak alur sungai yang berhulu di puncak Merapi.

Masaharu berbagi pengalaman tentang kondisi di Jepang yang juga punya gunung api aktif seperti Merapi. Di negeri Sakura itu, penambangan pasir tidak terkendali hingga 1970-an. Akibatnya banyak bangunan penahan lahar yang rusak. Setelah itu, Pemerintah Jepang mengatur ketat pengambilan pasir. “Penegakan hukum yang utama. Kami punya regulasi yang sangat ketat,” kata dia.

Pakar penanggulangan risiko bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno mengatakan penambangan pasir yang merusak sabo bisa sangat berbahaya. Ia menegaskan bahwa sabo berfungsi menangkap aliran debris atau lahar sehingga debit aliran menjadi berkurang. Bila sabo tergerus dan rusak maka saat terjadi erupsi merapi lahar dingin bisa menerjang pemukiman penduduk di sepanjang aliran sungai. Nyawa ribuan warga di sana bakal jadi taruhan. “Ancamannya adalah nyawa dan kerusakan rumah penduduk di bagian hilir sungai,” kata dia.