Warga Celukan Bawang Kembali Melawan

Izin proyek PLTU Celukan Bawang II dinilai melanggar ketentuan.

DENPASAR - Warga di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang II di Buleleng, Bali, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menggugat penerbitan izin lingkungan proyek tersebut oleh Pemerintah Provinsi Bali. Kasasi diajukan setelah gugatan mereka ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya.

Kuasa hukum warga Celukan Bawang, Ni Putu Candra Dewi, mengatakan pengajuan kasasi berdasarkan sejumlah faktor yakni obyek sengketa yang berdampak luas serta minimnya fakta persidangan yang dipertimbangkan oleh hakim PTUN dan PTTUN saat mengambil keputusan. “Untuk kasasi, kami membuat tabel barang bukti dan saksi ahli yang minim dikutip oleh hakim,” kata dia kepada Tempo, akhir pekan lalu. Selain kasasi, kata Candra, warga akan menggelar aksi besar-besaran, menolak pembangunan PLTU Celukan Bawang II berkapasitas 2x330 Megawatt (MW).

Gugatan atas PLTU Celukan Bawang II bermula dari keluhan sejumlah warga atas polusi PLTU Celukan Bawang I, yang beroperasi sejak 2015. Warga memperkirakan jika pembangkit listrik kedua beroperasi, polusi udara dan polusi suara yang mereka alami akan semakin buruk. Bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Bali dan lembaga pemerhati lingkungan Greenpeace, warga melayangkan gugatan pertama ke PTUN Denpasar pada 24 Januari 2018.

Objek yang digugat adalah Surat Keputusan (SK) Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU Celukan Bawang II, yang diterbitkan pada 28 April 2017 oleh Gubernur Bali saat itu, I Made Mangku Pastika. Warga mendesak pembatalan izin itu.

Namun pada 16 November 2018 PTUN Bali menolak gugatan ini dengan alasan para penggugat tidak memiliki kepentingan dan proyek tersebut belum menimbulkan dampak apa-apa. Gugatan banding pun diajukan pada 26 Desember ke PTTUN Surabaya, namun kembali kandas awal tahun ini.

Dalam gugatannya, YLBHI Bali dan Greenpeace menilai proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) hingga penerbitan izin lingkungan menabrak empat beleid, yakni Undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau kecil; Undang-Undang tentang pengesahan kerangka kerja perubahan iklim, dan Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Menabrak Banyak Aturan

Dalam gugatannya, lembaga pemerhati lingkungan Greenpeace menyoroti beberapa pelanggaran dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II (2x330 megawatt).

  1. Tidak ada konsultasi dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II.
  2. Izin Lokasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Lokasi PLTU tidak didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
  3. Pemakaian batubara tak sesuai dengan road map Bali Clean and Green Energy serta UU Nomor 6/1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Emisi batubara dinilai paling potensial menyebabkan perubahan iklim.
  4. Pengumuman permohonan izin lingkungan proyek PLTU Celukan Bawang II sudah dilakukan pada 7 Oktober 2016, sedangkan surat permohonan izin diberikan tanggal 26 April 2017.

Aturan lain yang ditabrak adalah soal pelibatan masyarakat dalam proses Amdal dan izin lingkungan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2012.Pemerintah dan kontraktor proyek tidak melaksanakan proses sosialisasi dan pelibatan masyarakat dengan benar.

Berdasarkan penelusuran Tempo, sosialisasi sebagai syarat pengajuan Amdal dari PT PLTU Celukan Bawang selaku kontraktor dilakukan tanpa proses yang benar. Fakta ini ditemukan pada pertemuan warga pada 16 Juli 2018, di Kantor Desa Celukan Bawang. Sebanyak 75 warga yang hadir mempertanyakan sosialisasi PLTU II yang menurut mereka fiktif.

Sebanyak 25 orang yang tertulis di daftar hadir ternyata meneken kehadiran di rumah masing-masing. Adalah Kepala Dusun Punggukan, Saharudin, yang mencari tanda tangan warga ke rumah-rumah atas instruksi Perbekel Desa Celukan Bawang, Muhamad Ashari. “Rapat di Aula hanya dihadiri 13 orang. Sisanya dicari ke rumah,” demikian pengakuan Saharudin. Namun sepanjang Januari hingga pekan lalu, Tempo tak bisa menemui Ashari, yang disebut Saharudin memberikan instruksi tersebut.

Hal lain yang janggal ialah pengumuman permohonan izin lingkungan PLTU Celukan Bawang II yang muncul pada 7 Oktober 2016 di website Dinas Lingkungan Hidup Bali. Sedangkan berkas permohonan izin baru diajukan pada 26 April 2017 atau lima bulan sesudahnya. Saat dimintai tanggapan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Ida Bagus Made Parwata, mengatakan hal itu wajar, karena pengumuman permohonan izin lingkungan di website baru bersifat pembahasan. Berkasnya baru disusulkan setelah pembahasan selesai.

Ihwal penerbitan izin lingkungan dan Amdal yang dinilai cacat, Kepala Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Made Teja mengaku sudah melakukan proses sesuai dengan prosedur. Bahkan, dia mempersilakan warga untuk menggugatnya. “Jika ingin digugat silahkan.” Adapun Manajer Affair PT Celukan Bawang, Putu Singyen, enggan mengomentari soal ini. Dia hanya mengatakan sejak awal berkomitmen untuk membangun PLTU berbahan bakar batu bara. “Ini sesuai dengan rencana awal.”

Mantan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, mempertanyakan niat penggugat. “Mengapa penolakan baru ada di PLTU tahap II, yang kajian Amdal-nya sudah berjalan sejak 2016,” kata dia. “Yang saya tahu, Bali perlu listrik.”

Terganggu Dengung dan Partikel Berbahaya

Komarudin tak lagi bisa menikmati suasana sunyi. Siang dan malam, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang I yang berjarak 70 meter dari tempat tinggalnya mengeluarkan bunyi dengung yang mengganggu. “Sejak PLTU itu beroperasi, suasana di sini jadi bising,” kata warga Dusun Pungkukan, Desa Celukan Bawang, Buleleng, Bali, kepada Tempo, beberapa waktu lalu.

Komarudin juga mengeluh soal pencemaran udara. Menurut dia, sejak pembangkit listrik berkapasitas 3x142 megawatt itu beroperasi pada 2015, udara di desanya kotor karena abu batu bara.

Tak cuma di darat, dampak operasi PLTU Celukan Bawang I terasa hingga ke segara. Akibat bunyi mesin PLTU, nelayan mengeluhkan ikan tangkapannya tak sebanyak dulu. Menurut nelayan di pesisir Celukan Bawang, Saifudin, sebelum PLTU beroperasi dia menjalankan 24 sampan. Namun kini hanya 8 sampan yang optimal, karena ikan tangkapan berkurang. “Dulu kami bisa panen ikan tiga bulan, sekarang hanya sehari,” kata dia.

Di samping polusi udara, studi lembaga pemerhati lingkungan, Greenpeace, menyebut pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik menghasilkan polutan, di antaranya partikel 2,5 mikrometer atau PM 2,5. Partikel itu bisa menyebabkan asma, infeksi saluran pernafasan akut, hingga kanker paru-paru.

Hasil kajian Greenpeace menunjukkan PM 2,5 di PLTU Celukan Bawang bisa mencapai 5-7 mikrogram per millimeter kubik dan tersebar hingga ke Jember, Jawa Timur. Staf Greenpeace Indonesia, Adila, mengatakan jika dihitung dengan pencemar lain seperti asap kendaraan, pabrik, hingga pembakaran sampah, konsentrasi PM 2,5 di kawasan itu bisa melampaui 10 mikrogram per meter kubik atau ambang batas sehat yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kepala Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Made Teja, mengatakan akan mengevaluasi baku mutu lingkungan di Celukan Bawang. “Jika melampaui ketentuan tentu harus diperbaiki,” kata dia.

I Made Mangku Pastika, Gubernur Bali yang memberikan izin pembangunan PLTU Celukan Bawang I, mengaku pada saat ia menjabat tidak ada investor yang mau membangun pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Walhasil, Pastika terpaksa menerima PLTU berbahan bakar batu bara. “Karena jika menggunakan gas, harga listrik mahal,” kata dia kepada Tempo.